Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Memahami Risiko Perpajakan Bagi Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham di Indonesia
Dalam badan hukum yang sah di Indonesia, terdapat posisi-posisi penting yang biasanya dijelaskan secara rinci dalam akta pendirian dan dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU). Jabatan-jabatan tersebut mencakup direktur, komisaris, hingga pemegang saham.
Dalam konteks perpajakan, dikenal istilah penanggung pajak. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penagihan Pajak atas Kekurangan Pembayaran Pajak (PMK 61/2023), penanggung pajak adalah perorangan atau badan yang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pihak yang bertindak atas nama wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
Untuk wajib pajak perorangan, tanggung jawab berada di tangan individu itu sendiri atau pasangannya. Sedangkan bagi wajib pajak berbentuk badan, kewajiban tersebut dibebankan kepada direktur, komisaris, serta para pemegang saham.
Apa saja risiko yang dihadapi oleh penanggung pajak?
Bertanggung Jawab Sebagai Pihak Utama dalam Penagihan Ketika Terjadi Utang Pajak
Sesuai PMK 61/2023, jika suatu badan usaha yang memiliki NPWP mempunyai utang pajak yang sudah jatuh tempo namun belum terbayarkan, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak melakukan berbagai tindakan penagihan aktif. Apabila aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pajak tersebut, maka DJP dapat memperluas penagihan ke aset pribadi milik direktur, kemudian ke komisaris, dan dilanjutkan ke pemegang saham.
Penyitaan Aset Pribadi untuk Melunasi Utang Pajak
Apabila aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap harta pribadi milik direktur. Bila masih kurang, penyitaan bisa berlanjut ke komisaris dan pemegang saham. Untuk pemegang saham, besaran harta pribadi yang bisa disita akan dihitung berdasarkan proporsi kepemilikan saham yang dimilikinya.
Dapat Dikenakan Tindakan Cegah dan Sandera
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan dengan mencegah penanggung pajak tertentu bepergian ke luar negeri, serta dapat memberlakukan penyanderaan, yaitu pembatasan sementara kebebasan di lokasi tertentu sampai tunggakan pajak yang belum dibayar diselesaikan.
Ancaman Pidana Jika Terlibat Tindak Pidana Perpajakan
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran pidana di bidang perpajakan, penanggung pajak bisa dimintai pertanggungjawaban dan berisiko dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara jika terbukti melakukan pelanggaran, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian.
Bagaimana Jika Hanya Menjadi “Direktur Boneka”?
Bagaimana jika seseorang hanya digunakan namanya untuk keperluan administratif tanpa benar-benar terlibat dalam pengelolaan perusahaan? Dalam keadaan yang sperti ini, jika dapat dibuktikan bahwa ada pihak lain yang sebenarnya mengendalikan dan menjalankan perusahaan, maka tanggung jawab tetap bisa dialihkan kepada individu tersebut.
Pihak yang sesungguhnya mengatur dan mengendalikan jalannya perusahaan dikenal dengan istilah beneficial owner (BO). Selama DJP bisa membuktikan keterlibatan dan peran BO secara jelas dan meyakinkan, maka BO dapat dimintai tanggung jawab perpajakan.
Pentingnya Memahami Konsekuensi Hukum Perpajakan
Posisi sebagai direktur, komisaris, ataupun pemegang saham ternyata memiliki dampak hukum yang signifikan, terutama terkait dengan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, siapa pun yang menempati jabatan tersebut perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai risiko dan tanggung jawab hukum yang menyertainya, guna menghindari kemungkinan munculnya masalah di kemudian hari.
Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan juga menjadi hal mutlak yang tidak bisa diabaikan demi menjaga kredibilitas dan keberlangsungan usaha.
