Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Panduan Perhitungan PPh 21 bagi Karyawan yang Mengundurkan Diri.
Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menghitung dan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, termasuk saat karyawan memutuskan untuk mengundurkan diri. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi.
Apakah Karyawan yang Resign Tetap Kena Pajak?
Ya, karyawan yang berhenti bekerja tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh selama masa kerjanya. Penghasilan tersebut meliputi gaji, tunjangan, bonus, hingga pesangon apabila ada.
Jenis Pajak yang Dikenakan
Pesangon karyawan yang resign dikenai PPh 21 Final dengan tarif progresif. Perhitungan pajak ini tidak digabung dengan perhitungan PPh 21 reguler, melainkan dihitung terpisah sesuai aturan yang berlaku.
Dasar Hukum
Beberapa regulasi yang menjadi acuan dalam penghitungan PPh 21 karyawan resign antara lain:
- Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur tarif progresif.
- Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan PPh Pasal 21/26.
- Ketentuan dari Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tata cara teknis pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 21.
Komponen Penghitungan Pajak
Beberapa unsur yang perlu diperhitungkan dalam menghitung PPh 21 karyawan resign meliputi:
- Gaji pokok terakhir.
- Tunjangan dan bonus.
- Pesangon (jika ada).
Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun).
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status karyawan.
Tarif pajak progresif berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP).
Tahapan Perhitungan
- Hitung penghasilan bruto (gabungan gaji, tunjangan, bonus, dan pesangon).
- Kurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun.
- Tentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- Terapkan tarif progresif sesuai lapisan PKP.
- Hitung PPh 21 terutang.
- Sesuaikan dengan masa kerja terakhir jika resign dilakukan sebelum akhir tahun.
Contoh Perhitungan
Seorang karyawan dengan gaji Rp20.000.000, tunjangan Rp4.000.000, dan bonus Rp10.000.000, dikenakan biaya jabatan maksimal Rp500.000. Setelah dikurangi PTKP sesuai status, diperoleh PKP sebesar Rp29.000.000. Dengan tarif 5%, PPh 21 terutang adalah Rp1.450.000.
Kewajiban Perusahaan terhadap Karyawan Resign
Selain menghitung pajak, perusahaan wajib memberikan hak-hak karyawan sesuai ketentuan ketenagakerjaan, seperti uang penggantian hak atau uang pisah. Dari sisi perpajakan, perusahaan juga harus:
- Memotong dan menyetor PPh 21 terakhir.
- Memberikan bukti potong PPh 21 kepada karyawan.
- Melaporkan pemotongan tersebut dalam SPT Masa.
Tips Menghindari Kesalahan Perhitungan
- Pastikan status PTKP karyawan diperiksa dengan benar.
- Pisahkan perhitungan antara penghasilan rutin dan pesangon.
- Terapkan biaya jabatan sesuai aturan.
- Gunakan sistem penggajian yang akurat untuk memudahkan penghitungan.
- Konsultasikan dengan tenaga ahli pajak untuk kasus yang lebih kompleks.
Kesimpulan
Karyawan yang mengundurkan diri tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya, baik berupa gaji, bonus, tunjangan, maupun pesangon. Perusahaan wajib menghitung, memotong, dan melaporkan PPh 21 tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan pemahaman yang baik atas tahapan perhitungan dan aturan yang berlaku, kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan benar sekaligus menjaga hak-hak karyawan.
