Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Wanita Kawin Memilih Kewajiban Perpajakan Terpisah, Apa Dokumen yang Diperlukan?.
Sistem pajak di Indonesia menganut ketentuan bahwa keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis, sehingga kewajiban pajak untuk suami-istri umumnya digabung. Namun, wanita kawin diberikan hak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara terpisah meskipun tidak terdapat perjanjian pisah harta, yang dikenal dengan istilah Memilih Terpisah (MT). Jadi, apa saja yang harus diperhatikan oleh wanita menikah yang ingin memilih status MT?
Mengisi Lampiran 4 SPT Tahunan PPh OP
Memilih status MT berarti wanita kawin menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sendiri. Pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi versi Coretax, wajib pajak dengan status MT harus melakukan penghitungan PPh terutang secara terpisah. Perhitungan disampaikan pada Lampiran L-4 Bagian B. Lampiran ini hanya muncul jika pada pertanyaan nomor 7 di Induk SPT, wajib pajak secara manual memilih status ‘Memilih Terpisah (MT).
Penghitungan neto pasangan di dalam lampiran tidak secara otomatis terisi, sehingga perlu dilakukan penghitungan tersendiri berdasarkan data suami-istri. Penghitungan pada L-4 akan menghasilkan nilai PPh terutang proporsional dan otomatis masuk ke Induk SPT masing-masing. Status akhir SPT—apakah Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil—ditentukan oleh jenis penghasilan, jumlah penghasilan, kredit pajak, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi.
Menyiapkan Surat Pernyataan
Pada dasarnya, tidak ada dokumen khusus yang perlu diserahkan ke otoritas pajak ketika seorang wanita menikah memilih menggunakan status MT. Namun, pada Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2025 disebutkan bahwa Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dapat meminta dokumen berupa surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Surat pernyataan hanya diberikan apabila terdapat permintaan dari Dirjen Pajak.
