PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi
Mengapa PPh 23 Perlu Diperhatikan?
PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu, termasuk imbalan jasa. Kesalahan dalam penerapan aturan ini sering terjadi dan dapat menimbulkan sanksi administrasi, koreksi pajak, hingga pemeriksaan oleh otoritas pajak.
Menganggap Semua Jasa Tidak Wajib Dipotong PPh 23
Sebagian penyedia jasa beranggapan bahwa transaksi bernilai kecil atau transaksi antar rekan bisnis tidak perlu dikenai PPh 23. Padahal, kewajiban pemotongan ditentukan oleh jenis transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku, bukan semata-mata nilai transaksinya.
Salah Membedakan PPh 21 dan PPh 23
Kesalahan klasifikasi pajak masih menjadi masalah yang sering ditemukan.
Contohnya:
Jasa tertentu yang diberikan badan usaha umumnya menjadi objek PPh 23.
Tidak semua pembayaran kepada perorangan menjadi objek PPh 23 karena dalam kondisi tertentu perlakuan pajaknya mengikuti ketentuan PPh 21.
Kesalahan menentukan jenis pajak dapat menyebabkan kekurangan pemotongan yang berpotensi menjadi temuan saat pemeriksaan.
Terlambat Melapor atau Tidak Membuat Bukti Potong
Setelah melakukan pemotongan PPh 23, pemotong pajak wajib membuat bukti potong dan melaporkan kewajibannya sesuai batas waktu yang ditentukan.
Keterlambatan administrasi dapat menimbulkan sanksi dan menambah beban kepatuhan perusahaan.
Tidak Memahami Klasifikasi Jasa
Banyak pelaku usaha belum memahami bahwa tidak semua jenis jasa memiliki perlakuan pajak yang sama.
Akibatnya:
Transaksi yang seharusnya dipotong PPh 23 terlewat.
Transaksi yang bukan objek PPh 23 justru dipotong secara keliru.
Risiko koreksi pajak meningkat saat dilakukan pemeriksaan.
Tarif yang Perlu Diketahui
Untuk imbalan jasa yang termasuk objek PPh 23:
Tarif umum sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN).
Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan menjadi lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dampak Jika Salah Menerapkan PPh 23
Kesalahan dalam pemotongan maupun pelaporan dapat menyebabkan:
Koreksi pajak saat pemeriksaan.
Munculnya sanksi administrasi dan denda.
Gangguan arus kas akibat kewajiban membayar kekurangan pajak di kemudian hari.
Meningkatnya risiko ketidakpatuhan perpajakan perusahaan.
Langkah Pencegahan
Sebelum melakukan pembayaran jasa, pastikan untuk:
- Mengidentifikasi jenis jasa yang diberikan.
- Memastikan apakah transaksi termasuk objek PPh 21, PPh 23, atau jenis pajak lainnya.
- Memeriksa status NPWP pihak penerima penghasilan.
- Menyimpan dan menerbitkan bukti potong dengan benar.
- Melakukan pelaporan sesuai jadwal yang berlaku.
Kesimpulan
Kesalahan PPh 23 umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai objek pajak, perbedaan antara PPh 21 dan PPh 23, serta kelalaian dalam administrasi perpajakan. Dengan memastikan klasifikasi transaksi dilakukan secara tepat dan kewajiban pelaporan dipenuhi, pelaku usaha dapat meminimalkan risiko sanksi serta menjaga kepatuhan perpajakan secara lebih baik.
