Konsultan Pajak Batam –Kini makin banyak orang memakai jasa layanan ini untuk menyelesaikan pengajuan PPN, pelaporan pajak online dan layanan pelaporan pajak tahunan di Jakarta, Bali dan Surabaya serta daerah yang terkait pajak. Nah,Kali ini akan berikan penjelasan tentang “Mengenal Repatriasi dalam Perpajakan di Indonesia”
Pengenalan Istilah “repatriasi”
Istilah “repatriasi” mungkin lebih familiar ketika seseorang kembali ke negara asalnya. Sementara itu, dalam dunia perpajakan, repatriasi erat kaitannya dengan program pengampunan pajak.
Batas waktu ini adalah PMK No. 118/PMK.03/2016 Termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan berupa laporan kekayaan bersih yang ada di luar negeri tetapi tidak tercermin dalam laporan terakhir. SPT PPh.
Apakah Anda sudah menebak apa arti repatriasi dalam pajak? Dalam dunia perpajakan Indonesia, repatriasi mengacu pada proses pengembalian harta dan akumulasi pendapatan berupa harta kekayaan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara sederhana, repatriasi adalah uang yang dikembalikan ke Indonesia dan ditanamkan di dalam negeri. Dengan kata lain, pemulangan ini dapat menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia telah mewujudkan nasionalisme. Pendapatan yang dikejar di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemakmuran negara itu sendiri ketika diinvestasikan kembali di Indonesia. Karena itu, aset yang dikembalikan untuk repatriasi di bawah amnesti harus diinvestasikan kembali dalam bentuk investasi di Indonesia setidaknya selama tiga tahun.
Berbagai Jenis Harta Repatriasi dan Regulasinya
Ada berbagai jenis aset dan aset yang dipulangkan. Harta tersebut dan bentuknya adalah sebagai berikut:
- Rekening tabungan
- Real Estat (Rumah dan Tanah)
- mobil
- Uang Tunai
- Surat Berharga
- Logam mulia
- dll
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki aturan tersendiri terkait repatriasi, khususnya tugas-tugas yang dibebankan. Bea tersebut dibagi menjadi tiga periode Tax amnesty.
- tarif 1,4% untuk periode I
- Tarif 6% untuk periode II
- Tarif 10% untuk periode III
Syarat dan Ketentuan Lainnya
Selain menetapkan tarif pajak di atas tergantung jangka waktu, DJP harus melalui beberapa tahapan lagi setelah seorang warga negara Indonesia (WNI) mengembalikan suatu aset ke negara. Oleh karena itu, DJP mensyaratkan agar aset wajib pajak yang dipulangkan diinvestasikan di dalam negeri dalam waktu tiga tahun sejak tanggal transfer dengan format sebagai berikut:
- Surat berharga nasional tunggal Republik Indonesia
- Obligasi dari lembaga keuangan publik
- Obligasi BUMN
- Investasi infrastruktur melalui kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.
- Investasi keuangan Bank Persepsi
- Obligasi perusahaan swasta yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- investasi di sektor riil berdasarkan prioritas yang ditetapkan pemerintah; dan
- Bentuk-bentuk investasi legal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
