Definisi Jasa Catering
Jasa catering adalah pelayanan makanan dan minuman yang disediakan di lokasi yang diminta oleh pelanggan, dengan peralatan dan perlengkapannya untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian. Makanan dan minuman dapat disajikan di tempat dengan atau tanpa peralatan atau staf.
Tarif PPh 23 atas Jasa Catering
Tarif PPh 23 untuk jasa catering adalah penghasilan yang dibayarkan, atau jatuh tempo untuk dibayarkan oleh instansi pemerintah, orang yang dikenakan pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, atau bentuk usaha tetap, dengan nama atau bentuk apa pun. Atau bentuk usaha tetap Pembayaran telah jatuh tempo. atau perwakilan badan usaha asing kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
Jasa catering merupakan salah satu jenis jasa yang termasuk dalam lingkup PPh pasal 23. Apabila wajib pajak yang dipotong mempunyai NPWP, maka biaya jasa tersebut sebesar 2% dari jumlah seluruhnya. Namun, wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif pajak 100% lebih tinggi. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK 03/2015.
Kewajiban Penyedia Jasa katering
Saat menjalankan bisnis jasa catering di Indonesia, pelaku usaha tidak hanya harus memberikan layanan berkualitas kepada pelanggannya, tetapi juga mematuhi sejumlah kewajiban perpajakan sebagai penyedia jasa catering.
Berikut ini beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terkait dengan PPh 23:
- Setiap penyedia jasa catering wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan tanda pengenal dalam sistem perpajakan di Indonesia.
- Setiap penyedia jasa catering menerima pembayaran dari pelanggan, maka harus memotong PPh 23 sesuai tarif pajak yang berlaku dan menyetorkan jumlah yang dipotong tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Pelaku usaha jasa catering harus menjaga pembukuan yang tertib dan akurat terkait dengan pembayaran dan pemotongan PPh 23.
- Penyedia jasa catering wajib melaporkan jumlah pemotongan PPh 23 dan disetorkan kepada DJP melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23.
