Mengenal Pajak Profesi: Anggota BPK – 0811-7777-088 | Konsultan Pajak Batam

PT Jovindo Solusi Batam siap menangani dan memberikan solusi atas permasalahan perpajakan Anda. Kami bekerja secara professional dan akurat. Dalam percakapan berikut PT Jovindo Solusi Batam akan membahas mengenai pajak profesi: anggotan Bpk. Berikut informasinya.

Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat BPK, adalah organisasi pemerintah yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa penatausahaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Pemerintahan tahun 1945.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Pasal 23 ayat 5 Bab VIII UUD 1945, sebelum adanya revisi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur berdasarkan Pasal 23E Bab VIIIA yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan setelah perubahan ketiga UUD 1945.

Dengan perubahan tersebut, diharapkan proses audit, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih efektif sehingga menghasilkan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik. Badan Pemeriksa Keuangan juga diatur dalam Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2006.

Kedudukan dan Struktur Organisasi BPK

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) beranggotakan sembilan orang; keanggotaannya diresmikan dengan keputusan presiden.

Terkait dengan kepemimpinan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terdiri atas satu orang ketua yang merangkap anggota, satu orang wakil yang merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada Bab III bagian pertama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewajiban Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), antara lain:

BPK bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga lainnya /lembaga yang mengelola keuangan negara.
Pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK antara lain pemeriksaan kinerja, pemeriksaan keuangan, serta pemeriksaan dengan tujuan khusus.
Dalam menjalankan tugasnya yaitu memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, BPK melakukan pembahasan temuan pemeriksaan terhadap objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
Apabila akuntan publik melakukan audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan, laporan hasil audit tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaporkan kepada DPD, DPR, dan DPRD.
Sesuai dengan kewenangannya, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK memberitahukan permasalahan tersebut kepada instansi yang berwenang paling lambat satu bulan setelah ditemukan unsur pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Bagian kedua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pada Bab III menjelaskan kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), antara lain:

BPK berwenang menentukan ruang lingkup kegiatan pemeriksaan, merencanakan pemeriksaan, dan melaksanakannya. BPK berwenang memilih waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyampaikan laporan.
Meminta informasi/dokumen kepada setiap individu, satuan organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga/lembaga lain yang mengelola keuangan negara.
Pemeriksaan dilakukan pada tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, serta tempat dilakukannya kegiatan, pembukuan, dan penatausahaan keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat, barang bukti, laporan bank, rekening, dan lain-lain. daftar yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
Menilai jenis surat, data, dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang harus disampaikan kepada BPK.
Setelah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara yang wajib diterapkan dalam pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, dll.

Gaji dan Tunjangan Anggota BPK

Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) digaji berdasarkan jabatan, golongan, dan kinerjanya. Pegawai BPK digaji sesuai Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2022 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil. Gaji PNS di Badan Pemeriksa Keuangan. Seorang Pegawai Negeri Sipil di Badan Pemeriksa Keuangan berpenghasilan antara Rp1,5 juta hingga Rp5,9 juta setiap bulannya.

Besarnya gaji ditentukan oleh tingginya status anggota ASN tersebut. Rata-rata kompensasi bulanan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia adalah Rp 6,41 juta. Berikut skala gaji untuk berbagai jabatan di Badan Pemeriksa Keuangan:

Inspektur Utama: Rp. 10.936.000
Pemeriksa Madya: Rp. 8.757.600
Inspektur Muda: Rp. 5.079.200
Pemeriksa Pertama: Rp. 4.595.150

Berikut skala gaji beberapa kelompok di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan:

Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400 untuk Golongan IIIa
Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600 untuk Golongan IIIb
Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400 untuk Golongan IIIc
Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000 untuk Golongan IIId

Tunjangan jabatan pegawai BPK berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp10.000.000 per bulan, tergantung jabatan dan golongan. Berdasarkan penilaian kinerja individu dan organisasi, tunjangan kinerja pegawai BPK berkisar antara Rp5.000.000 hingga Rp30.000.000 setiap bulannya.

Kewajiban Pajak Anggota BPK

Anggota BPK mempunyai kewajiban perpajakan juga, antara lain mendaftarkan NPWP karena penghasilannya pada tahun sebelumnya melebihi PTKP, dan setelah memperoleh NPWP, anggota BPK juga wajib melaporkan pajaknya dengan menjumlahkan seluruh penghasilan dan manfaat yang diperoleh serta dikurangi dengan kantor. iuran dan iuran pensiun yang dibayarkan, kemudian dikalikan dengan tarif yang ditentukan dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, yaitu: