Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Reformulasi Aturan Pajak Kripto Dinilai Dapat Dorong Daya Saing Domestik.
Penyesuaian tarif pajak untuk transaksi aset kripto dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat secara nasional serta memperkuat daya saing sektor kripto di dalam negeri. Kebijakan baru ini diatur dalam serangkaian peraturan yang mulai berlaku sejak awal Agustus 2025.
Salah satu ketentuan utama dalam kebijakan tersebut adalah tidak dikenakannya pajak pertambahan nilai (PPN) atas aset kripto, karena dikategorikan sebagai aset keuangan sejenis efek. Namun demikian, penghasilan yang diperoleh dari transaksi kripto tetap dikenai pajak penghasilan final (PPh Final) berdasarkan ketentuan Pasal 22.
Besaran tarif PPh Final atas transaksi kripto bergantung pada lokasi platform yang digunakan. Apabila transaksi dilakukan melalui platform domestik, tarif yang dikenakan adalah sebesar 0,21% dari total nilai transaksi. Sementara itu, untuk transaksi yang dilakukan melalui platform luar negeri, tarifnya naik menjadi 1%. Perbedaan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong penggunaan platform dalam negeri yang telah terdaftar secara resmi dan beroperasi di wilayah nasional.
Pihak yang mewakili pengawasan inovasi di sektor keuangan menyambut baik regulasi ini sebagai langkah positif dalam reformasi fiskal. Diharapkan, pengaturan yang lebih jelas dapat memberikan kepastian bagi pelaku industri dan mendorong pertumbuhan ekosistem kripto nasional agar dapat bersaing secara global.
Berdasarkan data per medio 2025, total akumulasi transaksi aset kripto telah menembus angka lebih dari Rp224 triliun. Meskipun terdapat penurunan transaksi bulanan pada bulan Juni, jumlah pengguna terus menunjukkan tren peningkatan, yang mencerminkan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap instrumen ini.
Berdasarkan ketentuan baru, pemerintah mencabut fasilitas pengecualian PPh Pasal 22 terhadap impor emas batangan yang digunakan untuk produksi perhiasan dengan tujuan ekspor. Meskipun demikian, surat keterangan bebas (SKB) yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku hingga jangka waktu yang tercantum berakhir. Ketentuan ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) sebelum aturan baru diterapkan.
Penambang Kripto Wajib Terbitkan Faktur Pajak
Penambang kripto yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) diwajibkan membuat faktur atas jasa verifikasi transaksi aset digital. Kegiatan ini dikenakan PPN sebesar 2,2%. Penambang yang termasuk kategori PKP pedagang eceran diperbolehkan menggunakan faktur pajak dalam bentuk digunggung sesuai ketentuan yang berlaku.
Stimulus Kuartal III Disiapkan untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah kembali mengalokasikan dana stimulus sebesar lebih dari Rp10 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2025. Langkah ini dilakukan setelah tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% pada kuartal sebelumnya, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan stimulus yang telah digulirkan.
Lembaga statistik mencatat bahwa kebijakan fiskal dan dukungan pemerintah telah memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Upaya lanjutan diharapkan mampu menjaga stabilitas dan memperkuat sektor-sektor strategis dalam negeri.
