Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait 5 Kesalahan dalam Dokumentasi Transfer Pricing yang Bisa Menyebabkan Sanksi.
Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc) merupakan kewajiban bagi perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Kewajiban ini diatur dalam ketentuan perpajakan yang menekankan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam setiap transaksi dengan hubungan istimewa. Aturan tersebut memperjelas tata cara transfer pricing, termasuk kriteria hubungan istimewa, analisis industri, serta mekanisme penyesuaian sekunder agar lebih selaras dengan praktik internasional.
Mengabaikan kewajiban penyusunan TP Doc dapat berakibat serius, mulai dari denda hingga diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Agar perusahaan terhindar dari masalah, berikut lima kesalahan umum terkait TP Doc yang perlu dihindari:
Tidak Melampirkan Master File dan Local File
Banyak perusahaan lalai melampirkan master file dan local file saat menyampaikan SPT. Jika dokumen ini tidak disertakan, SPT dianggap tidak lengkap. Konsekuensinya dapat berupa denda, teguran tertulis, hingga pemeriksaan pajak yang berujung pada penerbitan SKPKB.
Tidak Menyertakan Laporan Per Negara (CbCR)
Untuk perusahaan dengan omzet konsolidasi tertentu atau yang termasuk dalam kelompok usaha multinasional, laporan per negara merupakan kewajiban. Tidak melampirkannya akan menimbulkan sanksi berupa denda, teguran, hingga pemeriksaan pajak.
Menyerahkan TP Doc Terlambat
Ada kalanya perusahaan baru menyiapkan TP Doc setelah diminta otoritas pajak, tetapi terlambat menyerahkannya. Kondisi ini membuat dokumen dianggap tidak sah sebagai TP Doc, melainkan hanya data tambahan. Otoritas pajak tetap berhak melakukan pengujian penerapan prinsip kewajaran tanpa memperhitungkan dokumen yang telah diserahkan.
Tidak Menyerahkan TP Doc Sama Sekali
Kesalahan paling berat adalah tidak menyerahkan TP Doc meski sudah diminta. Hal ini dianggap tidak memenuhi kewajiban dokumentasi transfer pricing. Otoritas pajak tetap bisa menguji kewajaran transaksi dan menerbitkan SKPKB secara langsung.
Menggunakan Data yang Tidak Relevan dengan Periode Transaksi
Data yang digunakan dalam TP Doc harus sesuai dengan periode saat transaksi dilakukan. Jika menggunakan data yang tidak relevan atau dari periode berbeda, maka dianggap tidak sesuai prinsip kewajaran. Akibatnya, otoritas pajak dapat melakukan pengujian ulang tanpa mempertimbangkan TP Doc tersebut.
Mencegah kesalahan dalam penyusunan TP Doc sangat penting agar perusahaan terhindar dari risiko sanksi. Dengan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan, perusahaan dapat memastikan kepatuhan sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis.
