News

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi bukti potong tidak tampil di Coretax? Ini penyebab dan solusi yang perlu Dipahami wajib pajak.

Sistem Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dirancang untuk memudahkan administrasi perpajakan secara digital. Namun, dalam praktiknya masih ada Wajib Pajak yang mendapati bukti potong pajak tidak muncul di akun Coretax mereka. Kondisi ini tentu dapat menghambat proses pelaporan SPT maupun pengkreditan pajak.

Berikut rangkuman penyebab umum bukti potong tidak muncul di Coretax beserta langkah penanganannya.

Penyebab Bukti Potong Tidak Muncul

1. Bukti Potong Belum Dilaporkan oleh Pemotong

Bukti potong baru akan tampil jika pihak pemotong/pemungut pajak telah membuat dan melaporkannya melalui sistem. Jika belum dilaporkan, data otomatis belum tersedia di akun penerima.

Solusi: Konfirmasi kepada pihak pemotong untuk memastikan bukti potong sudah dibuat dan dilaporkan.

2. Keterlambatan Sinkronisasi Sistem

Dalam beberapa kasus, terdapat jeda waktu antara pelaporan oleh pemotong dan tampilnya data pada akun penerima akibat proses sinkronisasi sistem.

Solusi: Tunggu beberapa waktu dan lakukan pengecekan ulang secara berkala.

3. Kesalahan Input NPWP atau NIK

Kesalahan dalam pengisian NPWP atau NIK oleh pemotong dapat menyebabkan bukti potong tidak terhubung ke akun yang benar.

Solusi: Pastikan data identitas yang digunakan sudah sesuai. Jika terdapat kesalahan, minta pemotong untuk melakukan pembetulan.

4. Perbedaan Masa atau Tahun Pajak

Bukti potong bisa saja tercatat pada masa atau tahun pajak yang berbeda dengan periode yang sedang diperiksa.

Solusi: Periksa kembali filter masa dan tahun pajak saat melakukan pencarian di sistem.

5. Status Bukti Potong Masih Draft atau Belum Valid

Jika bukti potong masih berstatus draft atau belum disahkan, maka dokumen tersebut belum dapat terlihat oleh penerima.

Solusi: Pastikan pemotong telah menyelesaikan proses penerbitan hingga statusnya valid atau final.

6. Gangguan Teknis pada Sistem

Permasalahan teknis atau pemeliharaan sistem dapat memengaruhi ketersediaan data secara sementara.

Solusi: Coba akses kembali beberapa saat kemudian atau hubungi saluran bantuan resmi DJP jika kendala berlanjut.

7. Perubahan atau Pembetulan Data

Jika terjadi pembetulan bukti potong, ada kemungkinan data lama tidak lagi tampil dan digantikan dengan data terbaru.

Solusi: Konfirmasi kepada pemotong terkait adanya pembetulan dan pastikan Anda menerima dokumen versi terbaru.

Langkah Antisipasi bagi Wajib Pajak

Untuk menghindari kendala saat pelaporan SPT:

• Lakukan pengecekan bukti potong secara berkala.
• Simpan salinan bukti potong dari pemotong sebagai arsip pribadi.
• Pastikan data identitas pajak selalu mutakhir.
• Segera lakukan konfirmasi apabila menemukan ketidaksesuaian data.

Kesimpulan

Tidak munculnya bukti potong di Coretax umumnya disebabkan oleh faktor administratif, kesalahan input data, atau kendala teknis. Sebagian besar permasalahan dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan pihak pemotong dan pengecekan ulang data pada sistem.

Dengan memahami penyebab dan langkah penanganannya, Wajib Pajak dapat memastikan proses pelaporan pajak berjalan lebih lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi tiga skema penerbitan faktur pajak dalam sistem terintegrasi DJP yang perlu dipahami PKP.

Integrasi sistem perpajakan melalui platform Coretax membawa perubahan pada mekanisme penerbitan faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam sistem yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat tiga metode utama penerbitan faktur pajak yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kesiapan sistem masing-masing PKP.

Berikut penjelasan ringkasnya:

1. Pembuatan Faktur Melalui Aplikasi DJP (Coretax)

PKP dapat membuat faktur pajak langsung melalui aplikasi resmi yang disediakan DJP, yakni Coretax. Metode ini cocok bagi PKP yang belum memiliki sistem internal terintegrasi. Seluruh proses pembuatan, pengesahan, hingga pelaporan dilakukan dalam satu sistem sehingga meminimalkan kesalahan administrasi dan memastikan data langsung tercatat di DJP.

2. Integrasi Sistem Internal PKP dengan DJP

Bagi PKP yang telah memiliki sistem atau aplikasi keuangan sendiri (misalnya ERP), DJP menyediakan skema integrasi melalui Application Programming Interface (API). Dengan metode ini, penerbitan faktur dilakukan dari sistem internal perusahaan yang telah terhubung secara langsung ke sistem DJP.
Keunggulannya adalah efisiensi proses bisnis karena data transaksi dapat otomatis diproses tanpa perlu input ulang di aplikasi DJP.

3. Penerbitan Melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)

Alternatif lainnya adalah menggunakan layanan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang telah ditunjuk DJP. PJAP menyediakan platform yang terhubung dengan sistem DJP sehingga PKP dapat menerbitkan faktur pajak melalui aplikasi pihak ketiga yang resmi.
Metode ini umumnya dipilih oleh PKP yang menginginkan fitur tambahan, kemudahan penggunaan, atau dukungan layanan teknis dari penyedia aplikasi.

Hal Penting yang Perlu Diperhatikan PKP

• PKP tetap bertanggung jawab atas kebenaran data dalam faktur pajak, apa pun metode yang digunakan.
• Sistem yang dipilih harus sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan operasional perusahaan.
• Integrasi sistem bertujuan meningkatkan transparansi, akurasi data, dan pengawasan perpajakan secara real time.

Kesimpulan

Dalam era integrasi sistem perpajakan DJP, PKP memiliki tiga opsi penerbitan faktur pajak: melalui aplikasi resmi DJP, integrasi sistem internal via API, atau menggunakan layanan PJAP. Pemilihan metode sebaiknya mempertimbangkan kesiapan teknologi, efisiensi operasional, dan kebutuhan bisnis agar kepatuhan pajak dapat berjalan optimal sekaligus mendukung transformasi digital perpajakan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi cashback di Coretax : kapan dianggap bukti potong dan apa dampaknya bagi wajib pajak?

Penerapan sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak membawa sejumlah penyesuaian dalam administrasi perpajakan, termasuk perlakuan atas transaksi cashback. Banyak Wajib Pajak yang masih bertanya-tanya apakah cashback dapat dikategorikan sebagai objek pajak dan apakah perlu dibuatkan bukti potong. Untuk memahami hal ini, penting melihat karakter transaksi dan ketentuan perpajakannya.

Memahami Konsep Cashback dalam Transaksi

Cashback pada dasarnya adalah pengembalian sebagian dana dari transaksi pembelian barang atau jasa. Skema ini umumnya digunakan sebagai strategi promosi oleh pelaku usaha, marketplace, maupun penyedia jasa pembayaran digital. Secara komersial, cashback sering dianggap sebagai potongan harga tidak langsung atau insentif atas transaksi tertentu.

Namun, dari sisi perpajakan, tidak semua cashback memiliki perlakuan yang sama. Penentuan apakah cashback menjadi objek pajak bergantung pada substansi transaksi dan hubungan para pihak yang terlibat.

Kapan Cashback Dianggap Objek Pajak?

Dalam praktiknya, cashback dapat diperlakukan berbeda tergantung sumber dan mekanismenya:

1. Sebagai potongan harga (diskon)
   Jika cashback merupakan bagian dari strategi promosi penjual dan langsung mengurangi harga barang atau jasa, maka umumnya diperlakukan sebagai potongan harga. Dalam kondisi ini, nilai transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai setelah dikurangi cashback.
2. Sebagai penghasilan atau insentif
   Apabila cashback diberikan oleh pihak ketiga atau tidak secara langsung mengurangi harga barang/jasa, maka dapat dipandang sebagai tambahan penghasilan bagi penerima. Dalam situasi tertentu, kondisi ini berpotensi menimbulkan kewajiban pemotongan pajak.

Peran Coretax dalam Penerbitan Bukti Potong

Melalui sistem Coretax, administrasi bukti potong dilakukan secara terintegrasi dan terdokumentasi secara digital. Apabila cashback dikategorikan sebagai objek pajak—misalnya sebagai imbalan jasa atau tambahan penghasilan—maka pihak yang berkewajiban harus membuat bukti potong sesuai ketentuan.

Sebaliknya, jika cashback hanya merupakan potongan harga, maka tidak diperlukan penerbitan bukti potong karena tidak ada unsur penghasilan yang dipotong pajak.

Hal yang Perlu Diperhatikan Wajib Pajak

Agar tidak terjadi kekeliruan pelaporan, Wajib Pajak perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

• Memahami substansi ekonomi dari cashback yang diterima atau diberikan.
• Menentukan apakah transaksi tersebut merupakan diskon atau tambahan penghasilan.
• Memastikan kesesuaian pencatatan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
• Menggunakan sistem Coretax secara benar dalam pembuatan dan pelaporan bukti potong jika memang diwajibkan.

Kesalahan dalam mengklasifikasikan cashback dapat berdampak pada pelaporan pajak yang tidak sesuai dan berpotensi menimbulkan koreksi saat pemeriksaan.

Kesimpulan

Cashback tidak selalu otomatis menjadi objek pajak atau memerlukan bukti potong di Coretax. Penentuannya bergantung pada karakter dan mekanisme pemberian cashback tersebut. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memahami substansi transaksi secara tepat agar kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai aturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien. Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi ketentuan PPh pasal 23 atas bunga pinjaman dan mekanisme pemotongannya.

Berdasarkan pembahasan yang dimuat di Ortax, bunga pinjaman merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Ketentuan ini penting dipahami oleh pelaku usaha maupun pihak yang melakukan transaksi pinjam-meminjam agar tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak.

Pengertian dan Ruang Lingkup

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa bunga yang diterima Wajib Pajak dalam negeri. Bunga yang dimaksud mencakup imbalan atas pinjaman uang dalam berbagai bentuk, baik dari transaksi antarperusahaan, pinjaman individu kepada badan usaha, maupun pembiayaan melalui platform teknologi finansial seperti peer-to-peer lending.

Namun demikian, tidak semua pembayaran bunga dikenai PPh Pasal 23. Pengecualian berlaku apabila bunga dibayarkan kepada bank atau lembaga keuangan tertentu yang secara khusus diatur dalam ketentuan perpajakan.

Tarif dan Ketentuan NPWP

Tarif PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman adalah 15% dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan.

Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan menjadi 100% lebih tinggi dari tarif normal sesuai ketentuan umum perpajakan. Hal ini menjadi insentif agar Wajib Pajak memiliki dan mencantumkan NPWP dalam transaksi.

Pinjaman Tanpa Bunga

Dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana pemegang saham memberikan pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan. Dalam situasi tertentu, pinjaman tanpa bunga tersebut tidak dikenai PPh Pasal 23, selama memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti:

• Modal telah disetor penuh,
• Dana benar-benar berasal dari pemegang saham,
• Pemberi pinjaman tidak mengalami kerugian,
• Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan.

Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, otoritas pajak dapat menganggap terdapat unsur bunga yang seharusnya dikenai PPh Pasal 23.

Waktu Pemotongan dan Pelaporan

Pajak terutang pada saat bunga jatuh tempo atau dibayarkan. Pihak yang membayar bunga wajib:

1. Memotong PPh Pasal 23 saat pembayaran,
2. Menyetorkan pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya,
3. Melaporkan melalui SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya,
4. Memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan.

Jika pihak yang membayar bukan pemotong pajak, maka penerima bunga wajib melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan biasa (bukan PPh Final).

Contoh Perhitungan

Jika suatu perusahaan membayar bunga pinjaman sebesar Rp2.000.000 per bulan kepada perusahaan lain, maka:

PPh Pasal 23 = 15% × Rp2.000.000
= Rp300.000

Jumlah tersebut dipotong saat pembayaran bunga dilakukan.

Kesimpulan

Bunga pinjaman merupakan objek PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan berada pada pihak yang membayarkan bunga. Pengecualian hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti pembayaran kepada bank atau pinjaman tanpa bunga yang memenuhi persyaratan khusus.

Memahami aturan ini sangat penting agar transaksi pinjam-meminjam tidak menimbulkan risiko sanksi administrasi akibat kesalahan pemotongan atau keterlambatan pelaporan pajak.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi ketentuan pajak suami istri dengan status HB dan MT : apa saja yang perlu dipahami wajib pajak?

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pengaturan pajak untuk suami istri pada dasarnya digabung dalam satu kesatuan ekonomi. Namun, terdapat kondisi tertentu yang membuat kewajiban pajak dapat dilaksanakan secara terpisah, yaitu dengan status Hidup Berpisah (HB) dan Memilih Terpisah (MT). Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Prinsip Dasar Penggabungan Pajak Suami Istri

Mengacu pada ketentuan dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada dasarnya penghasilan suami dan istri digabung dan dilaporkan dalam satu SPT Tahunan atas nama suami sebagai kepala keluarga. Seluruh penghasilan, baik dari suami maupun istri, dihitung sebagai satu kesatuan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang.

Namun, terdapat pengecualian apabila memenuhi kondisi tertentu sesuai peraturan perpajakan.

2. Status Hidup Berpisah (HB)

Status HB (Hidup Berpisah) berlaku apabila suami dan istri secara resmi hidup terpisah berdasarkan putusan pengadilan. Dalam kondisi ini:

• Masing-masing pihak memiliki kewajiban pajak sendiri.
• Penghasilan tidak digabung.
• Suami dan istri wajib menyampaikan SPT Tahunan secara terpisah.
• Perhitungan pajak dilakukan atas penghasilan masing-masing.

Artinya, secara perpajakan keduanya diperlakukan sebagai dua subjek pajak yang berdiri sendiri.

3. Status Memilih Terpisah (MT)

Berbeda dengan HB, status MT (Memilih Terpisah) terjadi ketika suami istri masih dalam ikatan perkawinan dan tidak hidup berpisah, tetapi memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah.

Biasanya, pemisahan ini didasarkan pada:

• Perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau
• Kesepakatan untuk menjalankan kewajiban pajak masing-masing.

Dalam skema MT:

• Penghasilan tetap digabung untuk menghitung PPh terutang.
• Pajak terutang kemudian dialokasikan secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan masing-masing.
• Suami dan istri tetap melaporkan SPT secara terpisah.

Dengan kata lain, meskipun pelaporan dilakukan masing-masing, dasar penghitungan pajaknya tetap memperhitungkan total penghasilan keduanya.

4. Perbedaan Utama HB dan MT

Perbedaan mendasar antara kedua status ini terletak pada dasar penggabungan penghasilan:

• HB: Tidak ada penggabungan penghasilan, masing-masing dihitung dan dilaporkan sendiri.
• MT: Penghasilan tetap digabung untuk menghitung pajak, tetapi pelaporan dan pembayaran dibagi sesuai proporsi penghasilan.

5. Pentingnya Memilih Status yang Tepat

Pemilihan status perpajakan harus disesuaikan dengan kondisi hukum dan administrasi keluarga. Kesalahan dalam menentukan status dapat berdampak pada perhitungan pajak terutang serta kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Oleh karena itu, wajib pajak disarankan memahami ketentuan yang berlaku dan memastikan dokumen pendukung seperti putusan pengadilan atau perjanjian pemisahan harta tersedia jika memilih skema terpisah. Dengan memahami perbedaan dan mekanisme status HB dan MT, suami istri dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi Email imbauan lapor SPT dari DJP: wajib pajak perlu lakukan ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email imbauan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. Pengiriman email ini bersifat massal sebagai pengingat agar pelaporan dilakukan tepat waktu melalui sistem Coretax.

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan Wajib Pajak setelah menerima email tersebut?

1. Pastikan Status SPT Anda

Langkah pertama adalah mengecek apakah SPT Tahunan sudah dilaporkan atau belum.

• Jika belum melapor, segera lakukan pelaporan sebelum batas waktu berakhir.
• Jika sudah melapor, email tersebut tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena hanya berupa pengingat, bukan surat teguran atau pemeriksaan.

Email ini bukan tanda adanya sanksi, melainkan bagian dari upaya peningkatan kepatuhan pajak.

2. Segera Lapor Melalui Coretax Jika Belum

Bagi yang belum menyampaikan SPT, pelaporan dapat dilakukan melalui sistem Coretax DJP. Pastikan Anda:

• Sudah memiliki akun dan dapat mengakses sistem,
• Data penghasilan dan kredit pajak sudah lengkap,
• Dokumen pendukung tersedia agar pengisian SPT lebih lancar.

Melakukan pelaporan lebih awal dapat menghindari kendala teknis yang biasanya terjadi mendekati tenggat waktu.

3. Perhatikan Batas Waktu Pelaporan

Batas akhir penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 31 Maret 2026.
Apabila terlambat, Wajib Pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Karena itu, respons terbaik atas email imbauan ini adalah memastikan kewajiban pelaporan dipenuhi sebelum jatuh tempo.

4. Jika Mengalami Kendala

Apabila mengalami kesulitan dalam proses pelaporan, Wajib Pajak dapat menghubungi layanan resmi DJP seperti:

• Live chat di situs pajak.go.id
• Kring Pajak di 1500200
• Email resmi DJP untuk permintaan informasi atau bantuan teknis

Singkatnya, email dari DJP bukanlah surat sanksi, melainkan pengingat agar Wajib Pajak segera memenuhi kewajiban pelaporan SPT. Tindakan yang tepat adalah mengecek status pelaporan dan segera menyampaikan SPT jika belum dilakukan, guna menghindari denda administrasi.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi mutasi karyawan antar cabang: perlakukan menerbitkan BPA1?

Mutasi karyawan antar cabang merupakan hal yang umum terjadi dalam perusahaan yang memiliki lebih dari satu lokasi usaha. Perpindahan ini biasanya dilakukan untuk kebutuhan operasional, pengembangan karier, atau penyesuaian struktur organisasi. Namun, dari sisi perpajakan, muncul pertanyaan penting: apakah perusahaan perlu membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir BPA1 ketika karyawan dimutasi?

Apa Itu BPA1 dan Kapan Diterbitkan?

BPA1 adalah bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap. Dokumen ini berisi rincian penghasilan bruto, pengurangan, serta jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama satu tahun pajak. BPA1 menjadi dokumen penting bagi pegawai untuk melaporkan kewajiban pajaknya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Pada umumnya, BPA1 diterbitkan:

• Pada akhir tahun pajak (untuk pegawai tetap yang masih bekerja), atau
• Saat pegawai berhenti bekerja di tengah tahun (resign, PHK, pensiun, atau sebab lainnya).

Apakah Mutasi Antar Cabang Wajib Dibuatkan BPA1?

Jika mutasi terjadi antar cabang yang masih berada dalam satu entitas perusahaan yang sama (NPWP dan badan hukum yang sama), maka tidak perlu menerbitkan BPA1 pada saat mutasi berlangsung.

Alasannya, hubungan kerja antara pegawai dan perusahaan tidak berakhir. Mutasi hanya merupakan perpindahan lokasi kerja atau unit administrasi, bukan pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, pemotongan PPh Pasal 21 tetap berjalan seperti biasa dan akan digabungkan dalam satu BPA1 pada akhir tahun pajak.

Artinya, selama karyawan masih berada dalam satu kesatuan pemberi kerja yang sama secara perpajakan, tidak ada kewajiban membuat BPA1 di tengah tahun hanya karena terjadi mutasi.

Kapan BPA1 Tetap Harus Dibuat?

BPA1 tetap wajib diterbitkan apabila:

1. Hubungan kerja berakhir, baik karena pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, pensiun, maupun sebab lainnya.
2. Karyawan berpindah ke entitas lain yang memiliki NPWP berbeda.

Jika mutasi dilakukan ke perusahaan atau entitas lain yang secara hukum dan administrasi perpajakannya berbeda (meskipun masih dalam satu grup usaha), maka entitas sebelumnya wajib menerbitkan BPA1 atas penghasilan yang telah dibayarkan sebelum perpindahan tersebut. Setelah itu, entitas baru akan melanjutkan pemotongan PPh Pasal 21 dan nantinya menerbitkan BPA1 tersendiri.

Pentingnya Ketelitian Administrasi PPh 21

Walaupun tidak wajib menerbitkan BPA1 saat mutasi antar cabang dalam satu entitas, perusahaan tetap harus memperhatikan pencatatan administrasi. Seluruh penghasilan bruto, tunjangan, potongan, serta PPh Pasal 21 yang telah dipotong harus terdokumentasi dengan baik dan terintegrasi antar cabang.

Koordinasi internal menjadi hal yang penting agar tidak terjadi:

• Duplikasi pemotongan pajak,
• Kesalahan penghitungan PPh Pasal 21, atau
• Ketidaksesuaian data saat pelaporan SPT Tahunan.

Pengelolaan administrasi yang rapi akan memudahkan perusahaan saat menyusun bukti potong di akhir tahun dan membantu pegawai dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

Kesimpulan

Mutasi karyawan antar cabang dalam satu perusahaan dengan NPWP yang sama tidak mewajibkan penerbitan BPA1 pada saat mutasi terjadi, karena hubungan kerja tetap berlanjut. BPA1 baru diterbitkan pada akhir tahun pajak atau ketika hubungan kerja berakhir.

Namun, apabila mutasi dilakukan ke entitas berbeda secara hukum dan perpajakan, maka entitas lama wajib menerbitkan BPA1 atas penghasilan yang telah dibayarkan sebelum perpindahan.

Pemahaman yang tepat atas ketentuan ini akan membantu perusahaan menjaga kepatuhan PPh Pasal 21 sekaligus menghindari kesalahan administrasi perpajakan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi berapa lama proses penonaktifan wajib pajak? Ini penjelasan resmi DJP.

Penonaktifan status Wajib Pajak menjadi salah satu layanan administrasi yang cukup sering ditanyakan, khususnya oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak lagi memenuhi kewajiban perpajakan. Lalu, sebenarnya berapa lama proses penonaktifan tersebut berlangsung? Berikut rangkuman penjelasan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Apa Itu Penonaktifan Wajib Pajak?

Penonaktifan Wajib Pajak pada dasarnya adalah perubahan status administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif. Dalam praktiknya, hal ini umumnya terjadi karena:

• Wajib Pajak Orang Pribadi telah wafat dan tidak terdapat harta warisan yang harus diselesaikan,
• Wajib Pajak sudah tidak lagi memiliki penghasilan,
• Wajib Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,
• Badan usaha telah dibubarkan dan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.

Melalui proses ini, kewajiban perpajakan seperti pelaporan SPT dapat dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berapa Lama Prosesnya?

Menurut penjelasan DJP, jangka waktu penyelesaian permohonan penonaktifan Wajib Pajak pada prinsipnya mengikuti ketentuan layanan administrasi perpajakan yang berlaku. Setelah permohonan diajukan dan dokumen dinyatakan lengkap, kantor pajak akan melakukan penelitian atas permohonan tersebut.

Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, keputusan akan diterbitkan dalam jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan. Namun, apabila terdapat data atau dokumen yang belum lengkap, proses bisa memakan waktu lebih lama karena Wajib Pajak perlu melengkapi kekurangan tersebut.

Artinya, lamanya proses sangat bergantung pada kelengkapan dokumen dan hasil penelitian dari kantor pajak.

Bagaimana Cara Mengajukan?

Permohonan penonaktifan dapat diajukan secara langsung melalui kantor pelayanan pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau melalui sistem administrasi perpajakan yang telah disediakan DJP secara daring.

Wajib Pajak perlu menyiapkan dokumen pendukung yang relevan sesuai alasan penonaktifan, seperti surat keterangan kematian, surat pembubaran badan, atau dokumen lain yang membuktikan bahwa syarat subjektif dan/atau objektif sudah tidak terpenuhi.

Hal yang Perlu Diperhatikan

Sebelum mengajukan penonaktifan, Wajib Pajak sebaiknya memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan sebelumnya telah dipenuhi, termasuk pelaporan SPT dan pembayaran pajak yang masih terutang. Jika masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, proses penonaktifan bisa tertunda.

Selain itu, penonaktifan bukan berarti menghapus kewajiban pajak yang sudah timbul sebelumnya. Jika di kemudian hari ditemukan kewajiban yang belum dipenuhi, DJP tetap berwenang untuk menindak lanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Proses penonaktifan Wajib Pajak tidak bersifat instan dan membutuhkan waktu sesuai prosedur administrasi yang berlaku di DJP. Kunci agar proses berjalan lancar adalah memastikan seluruh persyaratan lengkap serta tidak ada kewajiban pajak yang tertunggak.

Dengan memahami prosedur dan estimasi waktunya, Wajib Pajak dapat mengajukan penonaktifan secara lebih terencana dan sesuai ketentuan yang berlaku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi batas pelaporan SPT masa PPh unifikasi Januari 2026 bergeser, ini penjelasan lengkapnya.

Wajib Pajak perlu memperhatikan perubahan batas waktu pelaporan dan penyetoran SPT Masa PPh Unifikasi untuk masa pajak Januari 2026. Meskipun secara umum jatuh tempo kewajiban pajak masa berada pada tanggal 15 bulan berikutnya, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan tenggat waktu tersebut mengalami penyesuaian.

Untuk masa pajak Januari 2026, tanggal 15 Februari 2026 bertepatan dengan hari libur nasional dan cuti bersama. Oleh karena itu, batas akhir pelaporan dan pembayaran tidak mengikuti tanggal tersebut, melainkan bergeser ke hari kerja berikutnya.

Ketentuan Pergeseran Jatuh Tempo

Sesuai ketentuan dalam PMK 81/2024, apabila batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak bertepatan dengan:

• Hari Sabtu atau Minggu,
• Hari libur nasional,
• Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah,
• Hari libur karena penyelenggaraan pemilihan umum,

maka kewajiban pajak dapat dipenuhi pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administrasi.

Berdasarkan aturan tersebut, batas pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Januari 2026 yang semula jatuh pada 15 Februari 2026 bergeser menjadi 18 Februari 2026. Artinya, Wajib Pajak masih dapat menyampaikan SPT dan melakukan pembayaran sampai dengan tanggal tersebut tanpa dikenai denda keterlambatan.

Kebijakan ini ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus memberikan kemudahan administrasi kepada Wajib Pajak ketika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari non-kerja.

Jenis Pajak yang Mengikuti Ketentuan Tanggal 15

Secara umum, beberapa jenis pajak yang memiliki batas penyetoran dan pelaporan setiap tanggal 15 bulan berikutnya meliputi:

• PPh Pasal 4 ayat (2)
• PPh Pasal 15
• PPh Pasal 21
• PPh Pasal 22
• PPh Pasal 23
• PPh Pasal 25
• PPh Pasal 26
• PPh sektor migas
• PPN tertentu
• Bea Meterai yang dipungut pemungut
• Pajak Penjualan dan Pajak Karbon

Ketika tanggal 15 jatuh pada hari libur, seluruh kewajiban tersebut otomatis mengikuti mekanisme pergeseran ke hari kerja berikutnya.

Pentingnya Memantau Kalender Pajak

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Wajib Pajak tidak sebaiknya hanya berpatokan pada tanggal 15 setiap bulan. Pemantauan kalender hari libur nasional dan cuti bersama sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungan tenggat waktu.

Keterlambatan pelaporan maupun pembayaran pajak dapat berujung pada sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Oleh karena itu, meskipun terdapat perpanjangan karena hari libur, disarankan agar kewajiban pajak tetap diselesaikan lebih awal untuk menghindari kendala teknis, seperti gangguan sistem atau kepadatan akses layanan.

Kesimpulan

Batas pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Januari 2026 tidak berakhir pada 15 Februari 2026, melainkan bergeser menjadi 18 Februari 2026 karena bertepatan dengan hari libur dan cuti bersama. Pergeseran ini sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Memahami aturan pergeseran jatuh tempo sangat penting agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib, tepat waktu, dan terhindar dari sanksi. Dengan perencanaan yang baik serta pemantauan kalender kerja, kepatuhan pajak dapat tetap terjaga tanpa hambatan administratif.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi jangan sembarangan lakukan Tax Planning, perhatikan dua hal krusial ini.

Perencanaan pajak (tax planning) memang menjadi strategi yang lazim dilakukan wajib pajak untuk mengefisienkan beban pajak. Namun, tax planning tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jika tidak dirancang dengan benar, strategi ini justru dapat menimbulkan risiko koreksi, sengketa, hingga sanksi dari otoritas pajak.

Secara umum, terdapat dua aspek penting yang harus menjadi perhatian utama wajib pajak sebelum menerapkan skema perencanaan pajak.

1. Legalitas dan Kepatuhan terhadap Aturan

Aspek pertama yang wajib dipastikan adalah kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tax planning harus dilakukan dalam koridor hukum dan memanfaatkan fasilitas yang memang secara eksplisit diatur dalam peraturan.

Wajib pajak perlu memahami bahwa tidak semua celah aturan dapat dimanfaatkan secara bebas. Otoritas pajak berwenang melakukan koreksi apabila suatu skema dianggap tidak sejalan dengan tujuan peraturan atau bertentangan dengan prinsip anti-penghindaran pajak.

Karena itu, sebelum menerapkan strategi tertentu, penting untuk menelaah regulasi secara menyeluruh. Perencanaan pajak yang baik selalu memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bersifat manipulatif, serta dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan pemeriksaan.

2. Substansi Ekonomi dan Tujuan Bisnis yang Nyata

Selain aspek legal, hal kedua yang tidak kalah penting adalah memastikan adanya substansi ekonomi dalam setiap transaksi. Artinya, transaksi atau pengaturan usaha yang dilakukan tidak semata-mata bertujuan untuk menekan beban pajak, tetapi juga memiliki tujuan bisnis yang rasional.

Otoritas pajak saat ini tidak hanya menilai dokumen formal, tetapi juga melihat realitas ekonomi di balik suatu transaksi. Jika suatu skema hanya bersifat administratif tanpa aktivitas usaha yang nyata, maka potensi koreksi akan semakin besar.

Setiap langkah tax planning seharusnya didasarkan pada pertimbangan komersial, seperti efisiensi operasional, ekspansi usaha, restrukturisasi, atau pengelolaan arus kas. Pajak memang menjadi salah satu pertimbangan, tetapi bukan satu-satunya tujuan.

Perencanaan Pajak Harus Strategis dan Berhati-hati

Tax planning pada dasarnya merupakan hak wajib pajak. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan tetap menjunjung prinsip kepatuhan serta kewajaran.

Dengan memperhatikan dua aspek utama—yaitu kepatuhan terhadap regulasi dan keberadaan substansi ekonomi—wajib pajak dapat menjalankan perencanaan pajak secara aman dan efektif. Sebaliknya, mengabaikan kedua hal tersebut justru dapat menimbulkan risiko yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Oleh sebab itu, penting bagi wajib pajak untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi dan memastikan setiap strategi pajak yang diterapkan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi menu SPT di Coretax tidak tampil? Ini Tiga hal yang perlu anda periksa.

Pelaporan SPT melalui sistem Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan. Namun, dalam praktiknya, sebagian wajib pajak kerap menemukan kendala berupa tidak munculnya menu SPT saat akan melakukan pelaporan. Kondisi ini tentu membingungkan, apalagi jika mendekati batas waktu penyampaian SPT.

Agar tidak panik, terdapat tiga hal utama yang perlu dicek ketika menu SPT tidak tersedia di akun Coretax Anda.

1. Pastikan Status dan Jenis Wajib Pajak Sudah Sesuai

Menu SPT yang tampil pada Coretax sangat bergantung pada profil dan klasifikasi wajib pajak. Sistem hanya akan menampilkan jenis SPT sesuai dengan status subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan.

Jika data profil belum diperbarui atau terdapat ketidaksesuaian klasifikasi (misalnya perubahan bentuk usaha, status efektif/non-efektif, atau kewajiban pajak tertentu), maka menu SPT bisa saja tidak muncul. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data registrasi dan kewajiban perpajakan telah sesuai dan aktif.

2. Periksa Hak Akses atau Role Akun

Dalam Coretax, terutama untuk wajib pajak badan, terdapat pengaturan peran (role) atau hak akses pengguna. Tidak semua pengguna dalam satu entitas memiliki kewenangan untuk membuat atau melaporkan SPT.

Jika Anda login menggunakan akun yang tidak memiliki hak akses pelaporan, sistem tidak akan menampilkan menu SPT. Solusinya adalah memastikan akun yang digunakan telah diberikan otorisasi yang tepat, atau meminta administrator/pengurus utama untuk menyesuaikan pengaturan hak akses.

3. Cek Kewajiban Pajak yang Terdaftar

Menu SPT hanya akan tersedia apabila jenis pajak tersebut memang menjadi kewajiban wajib pajak. Misalnya, jika wajib pajak tidak memiliki kewajiban PPN, maka menu SPT Masa PPN tidak akan muncul.

Begitu juga untuk jenis SPT lainnya—sistem akan menyesuaikan dengan kewajiban yang terdaftar pada administrasi DJP. Jika merasa memiliki kewajiban tetapi menu tidak tersedia, sebaiknya lakukan pengecekan data kewajiban melalui fitur administrasi profil atau hubungi kantor pajak untuk klarifikasi.

Jangan Langsung Mengira Sistem Bermasalah

Tidak munculnya menu SPT di Coretax umumnya bukan karena gangguan sistem, melainkan karena pengaturan data, status, atau hak akses yang belum sesuai. Dengan memastikan tiga aspek tersebut—profil wajib pajak, hak akses akun, serta kewajiban pajak yang tercatat—kendala biasanya dapat segera teratasi.

Sebagai wajib pajak, memahami cara kerja sistem digital DJP menjadi bagian dari kepatuhan administrasi. Ketelitian dalam memeriksa data dan akses akun akan membantu proses pelaporan SPT berjalan lebih lancar dan tepat waktu.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi cara baru menyusun daftar harta dalam SPT tahunan PPh orang pribadi di era Coretax.

Mulai tahun pajak 2025, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dilakukan melalui sistem elektronik Coretax dan memiliki format pelaporan harta yang baru. Ketentuan ini mengacu pada Lampiran Huruf G Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 yang mengatur bagaimana daftar harta diisi dalam SPT Tahunan.

Perubahan Cara Pelaporan Harta

Sebelum implementasi Coretax, pelaporan harta akhir tahun pada formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dibagi berdasarkan jenis formulir (SPT 1770, 1770 S, 1770 SS). Namun dengan Coretax semua wajib pajak OP wajib melaporkan harta melalui Lampiran L-1 Bagian A (Harta pada Akhir Tahun Pajak).

Pengisian daftar harta dapat dilakukan melalui dua cara utama:

• Manual yaitu mengetik langsung di aplikasi Coretax;
• Impor data dengan format XML sesuai dengan template yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur prepopulated data, yaitu data harta dari SPT tahun sebelumnya yang dapat ditarik kembali dan digunakan saat menyusun SPT baru.

Struktur Pelaporan Daftar Harta

Format pelaporan harta pada Lampiran L-1 Bagian A dibagi menjadi tujuh kategori tabel, masing-masing mencakup jenis aset tertentu:

1. Kas atau Setara Kas

Merupakan laporan aset berupa uang tunai, simpanan bank atau lembaga keuangan, deposito, uang elektronik, cek, wessel, dan instrumen setara kas lainnya. Pada tabel ini wajib pajak harus mencantumkan detail seperti nomor rekening, nama bank/lembaga, lokasi harta, dan identitas pemilik rekening.

2. Piutang

Digunakan untuk menginput piutang usaha maupun piutang lain yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Pelaporan mencakup lokasi piutang, identitas pihak yang berpiutang, nilai piutang, serta saldo piutang pada akhir tahun.

3. Investasi/Sekuritas

Meliputi aset investasi seperti saham, obligasi, reksadana, instrumen derivatif, unit link di asuransi, aset kripto, dan lain-lain.

4. Harta Bergerak

Merupakan aset bergerak seperti kendaraan roda dua dan empat, bus, pesawat, kapal, serta alat mesin atau gerobak. Wajib pajak perlu mencatat jenis harta, merk/model, nomor registrasi, status kepemilikan, tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai saat ini.

5. Harta Tidak Bergerak

Diperuntukkan bagi aset seperti tanah kosong, rumah tinggal, apartemen, bangunan usaha atau disewakan, dan lainnya. Detail informasi yang dilaporkan mencakup lokasi, ukuran tanah/bangunan, sumber kepemilikan, nomor sertifikat, tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai harta saat ini.

6. Harta Lainnya

Kategori ini memuat aset yang tidak termasuk dalam kelompok di atas seperti paten, merek dagang, emas batangan/perhiasan, permata, barang seni, elektronik, dan harta tidak berwujud lainnya. Wajib pajak harus menjelaskan tahun perolehan, bukti kepemilikan, informasi tambahan, harga perolehan, dan nilai saat ini.

7. Ikhtisar Harta

Bagian ini berfungsi untuk mengakumulasikan total harga perolehan dan nilai harta saat ini dari seluruh tabel daftar harta yang telah diisi.

Tujuan Format Baru

Perubahan format pelaporan harta ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan sekaligus memperkuat keakuratan data harta yang dilaporkan oleh wajib pajak. Melalui sistem Coretax, integrasi data dan fitur impor XML atau data prepopulated membantu mengurangi kesalahan input dan mempercepat proses pelaporan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi bukti penerimaan elektronik SPT tahunan kini hanya dikirim lewat Email, tanpa lampiran PDF.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyesuaian pada mekanisme penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) untuk pelaporan SPT Tahunan. Jika sebelumnya wajib pajak menerima BPE dalam bentuk file PDF yang bisa diunduh, kini bukti penerimaan tersebut hanya dikirimkan melalui email dan tidak lagi tersedia dalam format PDF terpisah.

Perubahan ini berlaku untuk pelaporan SPT Tahunan yang disampaikan secara elektronik, baik melalui e-Filing maupun saluran resmi lainnya yang terintegrasi dengan sistem DJP. Setelah wajib pajak berhasil mengirimkan SPT dan prosesnya dinyatakan lengkap, sistem akan secara otomatis mengirimkan email berisi BPE ke alamat email yang telah terdaftar.

Apa Itu BPE dan Mengapa Penting?

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa SPT Tahunan telah diterima oleh DJP. Di dalamnya tercantum sejumlah informasi penting, seperti:

• Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)
• Identitas wajib pajak
• Jenis dan tahun pajak SPT
• Tanggal serta waktu penerimaan
• Keterangan status penerimaan

Meski kini tidak lagi berbentuk PDF yang dapat diunduh langsung dari sistem, email BPE tetap memiliki kekuatan sebagai bukti sah bahwa pelaporan telah dilakukan.

Tidak Ada Lagi File PDF, Ini yang Perlu Diperhatikan

Dengan kebijakan terbaru ini, wajib pajak tidak akan menemukan tombol atau menu untuk mengunduh BPE dalam format PDF seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, seluruh detail BPE tercantum di dalam isi email yang dikirimkan oleh sistem DJP.

Karena itu, wajib pajak perlu memastikan beberapa hal berikut:

1. Alamat email aktif dan valid – Pastikan email yang terdaftar pada akun DJP benar dan masih digunakan.
2. Cek folder spam atau junk – Jika email BPE tidak muncul di kotak masuk, periksa folder lainnya.
3. Simpan email dengan baik – Email tersebut menjadi arsip penting apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, misalnya untuk keperluan administrasi atau klarifikasi.

Jika email tidak diterima dalam waktu tertentu setelah pelaporan, wajib pajak dapat melakukan pengecekan ulang status SPT pada akun masing-masing atau menghubungi saluran bantuan resmi DJP.

Tetap Sah sebagai Bukti Pelaporan

Walaupun tidak lagi disediakan dalam bentuk PDF, BPE yang dikirim melalui email tetap merupakan bukti resmi penerimaan SPT Tahunan. Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tercantum menjadi penanda utama bahwa SPT sudah masuk ke sistem DJP.

Perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian sistem administrasi perpajakan yang semakin mengarah pada proses digital dan efisiensi layanan.

Kesimpulan

Mulai sekarang, wajib pajak perlu membiasakan diri menyimpan dan mengarsipkan email BPE sebagai bukti sah pelaporan SPT Tahunan. Pastikan data email pada akun pajak selalu diperbarui agar tidak terkendala saat musim pelaporan tiba. Meskipun tanpa file PDF, fungsi dan legalitas BPE tetap sama sebagai tanda bahwa kewajiban pelaporan telah dipenuhi.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi akses Coretax lewat ponsel untuk daftar NPWP : apa kata DJP?

Implementasi sistem Coretax sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan membawa berbagai perubahan dalam layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk dalam hal pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salah satu pertanyaan yang banyak muncul dari masyarakat adalah: apakah pendaftaran NPWP melalui Coretax bisa dilakukan menggunakan handphone (HP)?

Menanggapi hal tersebut, DJP memberikan penjelasan bahwa secara sistem, Coretax memang dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet, termasuk smartphone. Karena berbasis web, layanan ini tidak terbatas hanya pada komputer atau laptop. Artinya, masyarakat tetap dapat membuka dan mengakses Coretax melalui browser di HP.

Bisa Diakses Lewat HP, Tetapi Ada Catatan

Walaupun secara teknis memungkinkan, DJP mengingatkan bahwa penggunaan HP dalam proses pendaftaran NPWP perlu memperhatikan aspek kenyamanan dan kemudahan pengoperasian. Sistem Coretax memiliki sejumlah fitur dan menu yang cukup detail, serta memerlukan pengisian data secara lengkap dan akurat.

Layar ponsel yang lebih kecil berpotensi menyulitkan pengguna saat membaca instruksi, mengisi formulir, atau memastikan data yang dimasukkan sudah benar. Selain itu, proses unggah dokumen pendukung juga membutuhkan ketelitian agar file yang dikirim jelas dan sesuai ketentuan.

Karena itu, DJP menyarankan penggunaan laptop atau komputer agar proses pengisian data lebih optimal dan risiko kesalahan dapat diminimalkan. Meski demikian, hal ini bersifat anjuran, bukan kewajiban.

Tahapan Pendaftaran Tetap Sama

Baik menggunakan HP maupun komputer, prosedur pendaftaran NPWP melalui Coretax tetap mengikuti tahapan yang telah ditetapkan. Secara umum, langkah-langkahnya meliputi:

• Membuat akun dan melakukan login pada sistem Coretax.
• Mengisi data identitas sesuai dengan dokumen resmi yang dimiliki.
• Mengunggah dokumen persyaratan yang diminta.
• Mengirimkan permohonan untuk dilakukan penelitian atau verifikasi oleh DJP.

Setelah data diperiksa dan dinyatakan lengkap serta sesuai, NPWP akan diterbitkan dalam bentuk elektronik. Dengan sistem ini, Wajib Pajak tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak selama seluruh persyaratan telah terpenuhi secara daring.

Perhatikan Kualitas Jaringan dan Dokumen

Karena seluruh proses dilakukan secara online, kestabilan koneksi internet menjadi faktor penting. Gangguan jaringan dapat menyebabkan kegagalan saat pengisian formulir atau pengunggahan dokumen.

Selain itu, dokumen yang diunggah harus jelas, terbaca, dan sesuai format yang ditentukan. Dokumen yang buram, terpotong, atau tidak sesuai persyaratan berpotensi membuat permohonan tertunda atau diminta perbaikan oleh petugas pajak.

Apabila Wajib Pajak mengalami kendala teknis saat menggunakan Coretax, DJP menyediakan layanan bantuan melalui kanal resmi maupun kantor pajak setempat.

Mendukung Transformasi Digital Perpajakan

Kemudahan akses Coretax melalui berbagai perangkat, termasuk HP, menunjukkan komitmen DJP dalam memperluas layanan digital perpajakan. Sistem ini dirancang agar proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan fleksibel.

Dengan demikian, pendaftaran NPWP melalui Coretax memang dapat dilakukan menggunakan ponsel. Namun, untuk kenyamanan dan ketelitian dalam pengisian data, penggunaan perangkat dengan layar lebih besar tetap direkomendasikan.

Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara praktis tanpa terbatas lokasi dan waktu.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi restitusi pajak nilai besar jadi sorotan pemerintah, ini penjelasannya.

Pemerintah berencana melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menerima restitusi pajak dalam jumlah sangat besar. Langkah ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan sebagai upaya menjaga ketertiban administrasi dan memastikan proses pengembalian pajak berjalan sesuai ketentuan.

Mengapa Restitusi Jumbo Perlu Diaudit?

Restitusi pajak pada dasarnya merupakan hak wajib pajak apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak. Namun, ketika nilai restitusi tergolong besar, negara perlu melakukan pengawasan ekstra karena dampaknya langsung terhadap penerimaan pajak.

Pada tahun anggaran 2025, nilai restitusi yang telah dicairkan tercatat sangat signifikan, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah. Sebagian besar restitusi tersebut berasal dari permohonan yang tertunda dari tahun-tahun sebelumnya dan baru direalisasikan dalam satu periode.

Audit Bersifat Selektif

Pemerintah menegaskan bahwa tidak semua penerima restitusi akan diperiksa. Audit hanya difokuskan pada:

• Restitusi dengan nilai sangat besar
• Permohonan yang dianggap memiliki risiko tinggi
• Sektor usaha tertentu yang nilai restitusi pajaknya dominan

Artinya, wajib pajak yang patuh dan memenuhi ketentuan tetap tidak perlu khawatir selama proses restitusi dilakukan secara benar.

Sektor Usaha yang Mendominasi Restitusi

Beberapa sektor tercatat menyumbang nilai restitusi besar, antara lain:

• Perdagangan dan industri besar
• Komoditas seperti CPO
• Pertambangan, termasuk batu bara

Besarnya restitusi di sektor-sektor tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperketat pengawasan.

Tujuan Pemeriksaan

Audit restitusi bukan bertujuan menghambat hak wajib pajak, melainkan untuk:

• Memastikan keabsahan data dan dokumen
• Mencegah potensi penyalahgunaan restitusi
• Menjaga stabilitas penerimaan pajak negara
• Meningkatkan kepatuhan dan transparansi perpajakan

Kesimpulan

Pemeriksaan terhadap penerima restitusi pajak bernilai besar merupakan langkah preventif pemerintah dalam menjaga sistem perpajakan tetap sehat. Selama wajib pajak menjalankan kewajiban sesuai aturan, restitusi tetap aman dan sah untuk diterima.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi impersonate akun wajib pajak badan di Coretax? Simak penjelasannya.

Dalam penggunaan sistem Coretax DJP, kuasa atau pengelola pajak Wajib Pajak Badan dapat mengakses akun badan melalui fitur impersonate. Namun, pada praktiknya, tidak sedikit pengguna yang mengalami kendala saat mencoba fitur ini. Kondisi tersebut umumnya dipicu oleh beberapa faktor teknis maupun administratif.

Sekilas Tentang Fitur Impersonate

Impersonate merupakan fasilitas di Coretax yang memungkinkan pihak tertentu—seperti wakil, kuasa pajak, atau PIC—masuk ke akun Wajib Pajak Badan menggunakan akun pribadinya. Dengan fitur ini, pengelolaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan tanpa perlu mengetahui atau menggunakan kata sandi akun badan, sehingga lebih aman dan terkontrol.

Penyebab Impersonate Akun Badan Gagal

Beberapa hal yang kerap menjadi penyebab kegagalan impersonate antara lain:

• Akun Wajib Pajak Badan belum pernah login ke Coretax sejak aktivasi, sehingga sistem belum mengenali status akun tersebut.
• Terjadi kendala teknis pada browser atau perangkat, seperti cache yang menumpuk, cookies bermasalah, atau koneksi internet tidak stabil.
• Pengguna yang mencoba impersonate belum memiliki hak akses atau peran (role) yang sesuai di sistem.

Langkah yang Dapat Dilakukan Jika Impersonate Gagal

1. Pastikan Akun Badan Sudah Aktif

Pengurus atau penanggung jawab Wajib Pajak Badan perlu memastikan bahwa akun badan:

• Telah diaktivasi, dan
• Sudah melakukan login minimal satu kali ke Coretax.

Langkah ini penting agar akun tercatat dan dapat diakses melalui fitur impersonate.

2. Lakukan Pengecekan Teknis

Apabila akun sudah aktif namun impersonate tetap tidak bisa dilakukan, coba langkah berikut:

• Gunakan jaringan internet yang stabil.
• Bersihkan cache dan cookies pada browser.
• Akses Coretax melalui mode incognito atau private.
• Coba login menggunakan browser atau perangkat lain.

3. Hubungi Layanan Resmi DJP

Jika seluruh upaya mandiri tidak membuahkan hasil, pengguna dapat meminta bantuan melalui:

• Kring Pajak 1500200
• Live chat di laman resmi pajak.go.id
• Datang ke KPP terdaftar untuk dibuatkan laporan kendala melalui sistem layanan DJP.

Gambaran Proses Impersonate di Coretax

Secara umum, proses impersonate dilakukan dengan:

1. Login ke Coretax menggunakan akun kuasa atau wakil.
2. Memilih Wajib Pajak Badan yang akan diakses.
3. Sistem akan menampilkan status bahwa pengguna sedang bertindak sebagai pihak yang mewakili Wajib Pajak Badan tersebut.

Penutup

Fitur impersonate di Coretax dirancang untuk mempermudah pengelolaan pajak badan secara aman dan efisien. Apabila fitur ini tidak dapat digunakan, penyebabnya biasanya berkaitan dengan status akun badan atau kendala teknis. Dengan memastikan akun telah aktif, melakukan pengecekan teknis, serta memanfaatkan layanan bantuan DJP, masalah impersonate dapat diatasi dengan lebih cepat.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi rekonsiliasi laporan keuangan di Coretax: Panduan wajib untuk SPT Tahunan PPh badan.

Dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, lampiran rekonsiliasi laporan keuangan memiliki peran penting karena menjadi penghubung antara laporan keuangan komersial dan perhitungan pajak secara fiskal. Melalui aplikasi Coretax, Wajib Pajak Badan wajib mengisi lampiran ini secara benar agar penghitungan pajak tidak keliru.

Fungsi Lampiran Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Lampiran rekonsiliasi digunakan untuk:

• Menyesuaikan laba rugi komersial dengan ketentuan perpajakan
• Menunjukkan perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal
• Menjadi dasar penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Karena itu, ketelitian dalam pengisian menjadi hal yang sangat penting.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Sebelum mulai mengisi di Coretax, Wajib Pajak perlu menyiapkan:

• Laporan laba rugi periode pajak terkait
• Neraca atau laporan posisi keuangan

Kedua laporan ini akan menjadi acuan utama dalam pengisian lampiran rekonsiliasi.

Tahapan Pengisian di Coretax

Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan.

A. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi

Pada bagian ini, Wajib Pajak menginput akun-akun yang memiliki nilai sesuai laporan laba rugi perusahaan.

Beberapa akun yang perlu diperhatikan antara lain:

• Penjualan, diisi sesuai total penjualan perusahaan
• Harga Pokok Penjualan (HPP), yang berasal dari pembelian serta persediaan awal dan akhir, dan akan dihitung otomatis oleh sistem
• Beban usaha, seperti gaji dan tunjangan karyawan
• Beban penyusutan dan amortisasi, yang perlu disesuaikan jika terdapat perbedaan antara komersial dan fiskal
• Pendapatan dan beban di luar usaha, termasuk pendapatan tertentu yang dikenakan pajak final atau beban yang tidak boleh dikurangkan secara fiskal

Jika terdapat biaya yang tidak dapat diakui secara fiskal, maka nilainya harus dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif.

Setelah seluruh akun diisi, sistem akan menampilkan laba atau rugi sebelum pajak.

B. Rekonsiliasi Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Selanjutnya, Wajib Pajak mengisi data neraca yang terdiri dari:

• Aset, seperti kas dan setara kas
• Liabilitas, misalnya utang usaha
• Ekuitas, termasuk modal dan saldo laba

Pengisian hanya dilakukan pada akun yang memiliki saldo. Pastikan jumlah aset seimbang dengan total liabilitas dan ekuitas agar neraca tidak bermasalah.

Penyimpanan dan Pemeriksaan Data

Setelah seluruh data diinput, Wajib Pajak perlu menyimpan isian dengan memilih menu simpan konsep. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sebaiknya dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan nilai maupun klasifikasi akun.

KesimpulanLampiran rekonsiliasi laporan keuangan dalam SPT Tahunan PPh Badan berfungsi untuk memastikan laporan keuangan perusahaan telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Dengan menyiapkan laporan keuangan yang lengkap dan mengisi setiap akun secara cermat di Coretax, Wajib Pajak dapat meminimalkan kesalahan serta memastikan kewajiban pajaknya terpenuhi dengan benar.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi ketentuan subjektif terbaru Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan bentuk kehadiran usaha milik pihak luar negeri yang menjalankan aktivitas bisnis di wilayah Indonesia. Keberadaan BUT memiliki implikasi perpajakan karena diperlakukan sebagai subjek pajak yang wajib memenuhi ketentuan pajak di Indonesia.

Penetapan status BUT tidak dilakukan sembarangan. Ada syarat subjektif tertentu yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan usaha asing dapat dikategorikan sebagai BUT sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengertian Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah tempat usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan lain di Indonesia secara berkelanjutan. Tempat usaha ini dapat berupa fasilitas fisik maupun sarana tertentu yang memungkinkan kegiatan bisnis berjalan.

Keberadaan BUT menunjukkan bahwa subjek pajak luar negeri tersebut memiliki keterikatan ekonomi dengan Indonesia sehingga dikenakan kewajiban pajak.

Syarat Subjektif yang Harus Dipenuhi BUT

Agar suatu usaha asing dikategorikan sebagai BUT, berikut syarat subjektif yang harus dipenuhi:

1. Berstatus sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

BUT hanya dapat dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha yang berkedudukan di luar Indonesia dan tidak termasuk subjek pajak dalam negeri.

2. Memiliki Sarana Usaha yang Bersifat Tetap

Usaha tersebut harus memiliki tempat atau fasilitas di Indonesia yang digunakan secara tetap dan berkesinambungan, seperti kantor cabang, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, gudang, atau lokasi kegiatan lainnya.

3. Digunakan untuk Menjalankan Kegiatan Usaha

Fasilitas tersebut digunakan sebagai media pelaksanaan usaha yang memberikan pemasukan bagi perusahaan. Jika hanya bersifat persiapan atau penunjang, maka belum tentu dikategorikan sebagai BUT.

Konsekuensi Pajak bagi Bentuk Usaha Tetap

Apabila telah memenuhi syarat subjektif, BUT memiliki kewajiban perpajakan yang setara dengan badan usaha dalam negeri, antara lain:

• Melakukan pendaftaran pajak dan pelaporan SPT
• Membayar Pajak Penghasilan Badan
• Menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan
• Menghitung dan menyetor pajak atas laba yang diperoleh di Indonesia

Selain itu, BUT juga berpotensi dikenakan Branch Profit Tax (BPT) atas laba setelah pajak yang tidak ditanamkan kembali di Indonesia.

Fasilitas dan Hak Perpajakan BUT

Meski memiliki kewajiban pajak, BUT juga memperoleh hak perpajakan, seperti:

• Pengakuan biaya usaha yang wajar
• Kompensasi kerugian fiskal sesuai jangka waktu
• Pemanfaatan fasilitas perpajakan berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), jika memenuhi ketentuan

Penutup

Pemenuhan syarat subjektif menjadi faktor utama dalam penentuan status Bentuk Usaha Tetap. Selama usaha asing memiliki keberadaan tetap, dijalankan oleh subjek pajak luar negeri, dan digunakan untuk menghasilkan penghasilan di Indonesia, maka kewajiban pajak harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Memahami ketentuan ini penting agar pelaku usaha asing dapat menjalankan bisnisnya secara patuh dan menghindari risiko perpajakan di kemudian hari.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi panduan pelaporan kertas kerja PPh 21 DTP sektor parawisata.

Pemerintah memberikan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pelaku usaha di sektor pariwisata. Namun, pemanfaatan insentif ini disertai dengan kewajiban administrasi, salah satunya penyusunan dan pelaporan kertas kerja PPh 21 DTP sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pihak yang Berkewajiban Menyampaikan Kertas Kerja

Kertas kerja wajib disiapkan oleh pemberi kerja yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP, khususnya apabila pada masa pajak terakhir terdapat:

• Kelebihan pembayaran PPh 21 non-DTP, dan
• Lebih bayar PPh 21 non-DTP digunakan sebagai pengurang kewajiban pajak pada periode berikutnya.

Jika tidak terjadi kondisi tersebut, kertas kerja tetap harus dibuat sebagai arsip, meskipun tidak selalu diunggah ke sistem DJP.

Pengertian Kertas Kerja PPh 21 DTP

Kertas kerja PPh 21 DTP merupakan dokumen pendukung perhitungan pajak pegawai, yang memuat:

• Data penghasilan bruto pegawai.
• Perhitungan PPh Pasal 21 terutang.
• Pemisahan nilai pajak yang ditanggung pemerintah dan pajak yang menjadi beban pemberi kerja/pegawai (non-DTP).

Dokumen ini menjadi dasar pembuktian bahwa insentif pajak telah digunakan sesuai ketentuan.

Waktu dan Mekanisme Pelaporan

Pelaporan kertas kerja dilakukan secara elektronik melalui DJP Online, bersamaan dengan:

• Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26, dan
• Pembuatan bukti potong tambahan (BP21 Tambahan) apabila terdapat lebih bayar non-DTP yang dikompensasikan.

Pelaporan ini umumnya dilakukan pada masa pajak terakhir tahun berjalan.

Fungsi Utama Kertas Kerja

Kertas kerja memiliki peran penting, antara lain:

• Menjadi dasar penentuan nilai lebih bayar PPh 21 non-DTP.
• Mendukung proses kompensasi pajak ke masa pajak selanjutnya.
• Sebagai dokumen pengawasan apabila dilakukan pemeriksaan oleh DJP.

Perlu dipahami bahwa PPh 21 yang DTP tidak dapat dikompensasikan, sehingga hanya bagian non-DTP yang dapat diperhitungkan lebih lanjut.

Ketentuan Format dan Penyusunan

Penyusunan kertas kerja harus mengikuti format resmi DJP sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan terkait, agar perhitungan pajak dianggap valid dan dapat diterima secara administrasi.

Konsekuensi Jika Tidak Dipenuhi

Apabila pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau tidak menyampaikan kertas kerja sesuai ketentuan, maka:

• Fasilitas PPh 21 DTP dapat dibatalkan, dan
• Pajak yang sebelumnya ditanggung pemerintah berpotensi harus disetor kembali.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi dosen dengan penghasilan lebih dari satu : begini cara menghitung pajaknya.

Profesi dosen tidak hanya identik dengan gaji bulanan dari kampus. Dalam praktiknya, banyak dosen yang juga memperoleh penghasilan tambahan dari berbagai kegiatan akademik maupun profesional. Kondisi ini membuat kewajiban pajak dosen perlu dipahami secara menyeluruh agar pelaporan SPT Tahunan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Beragam Sumber Penghasilan Dosen

Penghasilan dosen dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain:

• Gaji dan tunjangan utama dari perguruan tinggi.
• Honorarium kegiatan tambahan, seperti menjadi pembicara seminar, penguji, narasumber pelatihan, konsultan, atau tenaga ahli.

Khusus bagi dosen ASN yang mengajar di PTN-BH, biasanya terdapat dua jenis penghasilan, yaitu:

1. Penghasilan yang bersumber dari APBN.
2. Penghasilan dari dana non-APBN atau dana mandiri perguruan tinggi.

Masing-masing penghasilan tersebut umumnya disertai dengan bukti potong pajak yang berbeda.

Pemotongan Pajak atas Penghasilan Tambahan

Penghasilan dosen dari kegiatan di luar gaji rutin, seperti jasa sebagai tenaga ahli atau pembicara, dikenakan PPh Pasal 21. Dalam perhitungannya, hanya 50% dari penghasilan bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak, selama dosen memenuhi ketentuan yang berlaku.

Namun, penghasilan tambahan ini tetap berpengaruh besar karena akan menambah total penghasilan dalam satu tahun pajak.

Pelaporan dalam SPT Tahunan

Seluruh penghasilan yang diterima dosen, baik dari kampus utama maupun dari kegiatan lain, wajib digabungkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi. Bukti potong yang diterima dari berbagai pihak harus diinput sebagai kredit pajak agar perhitungan pajak menjadi akurat.

Penggabungan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam satu tahun.

PTKP Tidak Boleh Digunakan Lebih dari Sekali

Salah satu hal yang sering terlewat adalah penggunaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Meskipun dosen memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, PTKP hanya boleh dihitung satu kali dalam setahun. Jika PTKP seolah digunakan lebih dari sekali, hasil akhirnya bisa menyebabkan pajak kurang bayar saat SPT dilaporkan.

Peran NPPN bagi Dosen

Bagi dosen yang memperoleh penghasilan sebagai tenaga ahli, penyampaian Nomor Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) menjadi hal penting. Apabila NPPN tidak disampaikan sesuai ketentuan, maka seluruh penghasilan bruto dapat dianggap sebagai penghasilan neto, sehingga pajak terutang menjadi lebih besar.

Risiko Kurang Bayar Pajak

Jika penghasilan tambahan tidak diperhitungkan dengan benar atau bukti potong tidak dikumpulkan secara lengkap, dosen berpotensi mengalami status SPT kurang bayar. Kondisi ini sering terjadi karena pajak yang dipotong masing-masing pemberi penghasilan belum tentu mencerminkan pajak terutang secara keseluruhan.

Kesimpulan

Memiliki lebih dari satu sumber penghasilan membuat kewajiban pajak dosen menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, dosen perlu:

• Mengidentifikasi seluruh sumber penghasilan dalam satu tahun pajak.
• Mengumpulkan semua bukti potong pajak.
• Melaporkan penghasilan secara gabungan dalam SPT Tahunan.
• Memastikan PTKP dan NPPN digunakan sesuai ketentuan.

Dengan pelaporan yang tepat, dosen dapat memenuhi kewajiban pajak secara benar dan terhindar dari masalah pajak di kemudian hari.