Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Menolak Pemeriksaan Pajak? Ini Risiko dan Konsekuensinya.
Menolak pemeriksaan pajak bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan otoritas perpajakan untuk menilai kepatuhan dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan serta membayar kewajiban perpajakannya.
Meski demikian, masih ada wajib pajak yang memilih menolak atau menghambat proses pemeriksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Padahal, penolakan terhadap pemeriksaan pajak dapat menimbulkan dampak serius, baik secara administratif maupun hukum.
Prosedur Penolakan Pemeriksaan Pajak Menurut PMK 15/2025
Dalam aturan yang berlaku, wajib pajak memang memiliki hak untuk menolak pemeriksaan. Namun, penolakan tersebut harus dilakukan sesuai prosedur dan tetap menimbulkan konsekuensi tertentu.
Surat Pernyataan Penolakan
Wajib pajak, wakil, atau kuasanya wajib menyampaikan surat pernyataan penolakan pemeriksaan secara tertulis. Dokumen ini harus ditandatangani dan disampaikan paling lambat 7 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan pemeriksaan.
Penolakan Melalui Akses yang Dibatasi
Selain melalui surat, penolakan juga dapat terjadi apabila wajib pajak tidak memberikan izin kepada pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat, ruangan, maupun barang yang disegel dalam waktu 7 hari setelah penyegelan. Tidak memberikan bantuan dan akses yang dibutuhkan selama pemeriksaan juga dianggap sebagai bentuk penolakan.
Jika Surat Penolakan Tidak Ditandatangani
Apabila wajib pajak atau kuasanya menolak menandatangani surat pernyataan penolakan, pemeriksa pajak berwenang membuat berita acara penolakan pemeriksaan. Berita acara ini memiliki kedudukan resmi sebagai bukti adanya penolakan.
Konsekuensi dari Penolakan Pemeriksaan Pajak
Penolakan terhadap pemeriksaan bukanlah tindakan tanpa akibat. Peraturan memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk tetap melanjutkan proses pemeriksaan dengan langkah tertentu, di antaranya:
Penetapan Secara Jabatan
Jika penolakan dilakukan, pemeriksa pajak dapat menetapkan kewajiban pajak secara jabatan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki.
Pemeriksaan Bukti Permulaan
Apabila penolakan disertai indikasi tindak pidana perpajakan, pemeriksa berhak mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan sebagai langkah awal penegakan hukum.
Dokumen Penolakan sebagai Pertimbangan Resmi
Surat pernyataan penolakan maupun berita acara yang dibuat dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi otoritas pajak dalam mengambil keputusan terkait kewajiban perpajakan.
Implikasi Penolakan
Dengan kata lain, menolak pemeriksaan pajak tidak menghapus kewajiban maupun kewenangan otoritas untuk menetapkan jumlah pajak terutang. Bahkan, keputusan yang diambil bisa saja berbeda jauh dari kondisi sebenarnya. Lebih jauh lagi, penolakan dapat membuka peluang bagi penegakan hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran perpajakan.
