Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi Pajak Kripto di Indonesia: Ketentuan Terbaru dan Simulasi Perhitungan
Apa Itu Aset Kripto?
Aset kripto atau cryptocurrency adalah aset digital yang berjalan menggunakan teknologi blockchain sebagai pencatatan transaksinya. Tidak seperti uang kertas atau logam yang dicetak oleh negara, kripto hanya berbentuk digital dan peredarannya berlangsung secara desentralisasi melalui jaringan internet.
Beberapa ciri kripto antara lain: tidak memiliki bentuk fisik, dapat diperdagangkan atau disimpan sebagai investasi, nilainya sangat fluktuatif, dan transaksi dilakukan langsung antar pengguna tanpa perantara. Sejak diperkenalkan pada 2009, Bitcoin berperan sebagai pelopor, dan setelahnya lahir ribuan aset kripto lain yang ramai diperjualbelikan hingga sekarang.
Kripto vs Mata Uang Konvensional
Sementara itu, aset kripto tidak memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah. Aset ini diperoleh melalui aktivitas penambangan (mining), yaitu proses komputasi yang menghasilkan koin digital. Hasil mining dapat dijual kembali atau disimpan sebagai bentuk investasi.
Kedudukan Kripto di Indonesia
Meskipun bukan alat pembayaran yang sah, kripto diakui pemerintah sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Perdagangan hanya dapat dilakukan melalui penyelenggara resmi yang terdaftar, sedangkan bank sentral maupun lembaga keuangan dilarang memakainya untuk transaksi pembayaran.
Pajak Kripto di Negara Lain
Kebijakan perpajakan kripto berbeda-beda di tiap negara. Jepang menerapkan pajak penghasilan progresif yang bisa mencapai lebih dari 50 persen, India menetapkan tarif tetap 30 persen atas aset digital, sementara Amerika Serikat memperlakukan kripto layaknya saham atau properti sehingga dikenakan pajak atas capital gain. Di sisi lain, Portugal memilih untuk tidak mengenakan pajak kripto sehingga menarik banyak investor.
Pajak Kripto di Indonesia
Pengaturan pajak atas aset kripto di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan regulasi turunannya. Pada tahap awal, transaksi kripto dikenakan PPN serta PPh final. Namun, setelah dilakukan evaluasi, pemerintah menerbitkan aturan baru yang lebih sederhana.
Aturan Terbaru PMK 50 Tahun 2025
Sejak 1 Agustus 2025, berlaku ketentuan bahwa transaksi kripto tidak lagi dikenakan PPN. Ketentuan pajak yang dikenakan terbatas pada PPh Pasal 22 Final dengan tarif yang berbeda sesuai jenis aktivitasnya.
Untuk transaksi yang dilakukan melalui platform resmi yang terdaftar di dalam negeri, dikenakan PPh final sebesar 0,1 persen dari nilai transaksi.
Apabila transaksi berlangsung melalui platform yang tidak terdaftar di Indonesia, maka tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 0,2 persen. Dalam hal ini, pajak tidak dipotong oleh penyelenggara, melainkan harus disetor sendiri oleh wajib pajak.
Untuk aktivitas mining, penghasilan yang diperoleh dikenakan PPh final sebesar 2,5 persen dari total bruto yang diterima.
Selain itu, aset kripto yang diperoleh melalui staking, airdrop, maupun reward lainnya juga menjadi objek pajak penghasilan.
Ketentuan Konversi
Apabila penghasilan diperoleh dalam mata uang asing, nilainya harus dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs pajak yang ditetapkan pemerintah. Jika penghasilan diterima dalam bentuk kripto, maka penentuan nilai dilakukan dengan mengacu pada harga yang berlaku di bursa berjangka resmi atau sistem harga yang digunakan penambang secara konsisten.
Contoh Perhitungan Pajak Kripto
Beberapa simulasi berikut dapat memberikan gambaran:
Seorang investor menjual aset kripto senilai Rp150 juta melalui platform terdaftar. PPh final yang dipotong oleh penyelenggara adalah 0,1 persen, sehingga jumlah pajak yang terutang sebesar Rp150 ribu.
Jika transaksi senilai Rp80 juta dilakukan melalui platform luar negeri yang tidak terdaftar, maka wajib pajak harus menyetor sendiri pajaknya sebesar 0,2 persen, yaitu Rp160 ribu.
Apabila penambang menerima penghasilan Rp50 juta per bulan, maka dikenakan PPh final sebesar 2,5 persen, dengan pajak terutang senilai Rp1,25 juta.
Kesimpulan
Dengan diberlakukannya PMK Nomor 50 Tahun 2025, pemerintah melakukan penyederhanaan aturan pajak atas aset kripto. Kini, PPN dihapus dan hanya berlaku PPh final dengan tarif berbeda sesuai jenis transaksi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan pajak, sekaligus mendukung perkembangan aset digital yang terus tumbuh di Indonesia.
