PT Jovindo Solusi Batam adalah konsultan pajak terpercaya yang berdomisili di Kota Batam dengan pengalaman yang luas dalam menangani masalah perpajakan. Kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Pajak penerangan jalan. Simak informasinya berikut ini.
Listrik merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan secara umum, terutama di zaman sekarang yang hampir segala sesuatunya dilakukan secara elektronik. Kebutuhan akan Listrik semakin meningkat seiring dengan perkembangan yang pesat.
Tentu saja jika berbicara mengenai perpajakan, melampaui batas atau menggunakan dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan suatu daerah atau bahkan suatu negara. Listrik, seperti kita ketahui, disalurkan oleh badan usaha, baik Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau sumber lainnya. Dalam hal ini, lampu di sepanjang jalan juga dikenakan pajak. Pajak penerangan dipungut sebagai penerimaan daerah oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Mengenal Pajak Penerangan Jalan
Secara umum, istilah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) berasal dari Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 2 Ayat (2) Huruf D yang mendefinisikan Pajak Penerangan Jalan sebagai pajak atas penggunaan lampu jalan. tenaga listrik yang dimanfaatkan sebagai penerangan di sepanjang jalan umum. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah (Pemda) yang membayar rekeningnya.
Menurut Pasal 1 angka 28 Peraturan Daerah dan Undang-Undang Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pungutan yang dipungut atas kegiatan yang menggunakan energi, baik yang dilakukan sendiri maupun diterima dari sumber lain yang sebanding.
Menurut undang-undang dan retribusi daerah (Ditjen) Perimbangan Keuangan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tenaga listrik yang bersumber dari sumber lain meliputi tenaga listrik yang bersumber individu atau sendiri-sendiri, seperti genset. Lalu ada pula yang menggunakan energi dari sumber lain, baik yang disediakan oleh perusahaan atau badan usaha ketenagalistrikan, atau yang dibuat oleh perusahaan di luar PLN.
Menurut Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), retribusi PPJ akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada penyedia penerangan jalan umum sebagai fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.
Manfaat Pajak Penerangan Jalan
Ada beberapa manfaat pengenaan tarif penerangan jalan pada objek pajak, antara lain:
- Pembiayaan Fasilitas Umum
Pajak Penerangan Jalan merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai pemasangan, pengoperasian, dan perbaikan penerangan jalan. Pembiayaan ini sangat penting untuk memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat, terutama pada malam hari.
- Pengembangan Infrastruktur
Pajak penerangan jalan dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur penerangan lainnya, seperti peningkatan kualitas lampu jalan, perbaikan lampu yang rusak, atau pemasangan lampu pada bagian jalan yang tidak dapat diakses.
- Peningkatan Kualitas Hidup
Masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman melakukan aktivitas pada malam hari jika terdapat penerangan jalan yang memadai. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perekonomian di malam hari.
- Kesadaran Lingkungan
Pajak Penerangan Jalan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya efisiensi energi dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat menggunakan sebagian dari uang pajak mereka untuk membeli lampu hemat energi dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
Subjek Pajak Penerangan Jalan
Subjek pajak adalah pihak yang menjadi dikenakan pajak berdasarkan persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Orang Pribadi (OP) atau Badan (THT) merupakan subjek pajak. Subjek Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan energi, baik secara pribadi maupun melalui pihak atau perusahaan badan, termasuk PLN.
Objek Pajak Penerangan Jalan
Objek pajak secara umum didefinisikan sebagai penghasilan atau penghasilan tambahan yang diterima oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Penggunaan atau pemakaian tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh sendiri atau diterima dari sumber lain yang menyediakan energi, termasuk Badan Usaha Milik Negara, khususnya PLN, menjadi sasaran pajak dalam pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
Terdapat beberapa jenis objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan dalam hal ini, antara lain:
- Penggunaan dan/atau pemakaian tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pemda).
- Penggunaan dan/atau pemakaian tenaga listrik pada lokasi berbeda yang ditentukan oleh kedutaan, konsulat, atau perwakilan negara lain untuk kepentingan umum atau sesuai dengan konsep timbal balik.
- Penggunaan dan/atau pemakaian tenaga listrik yang diperoleh secara individu atau sendiri-sendiri, namun dalam kapasitas terbatas dan tanpa memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang.
- Penggunaan dan/atau pemakaian kekuasaan yang dimaksudkan untuk tujuan peribadatan.
Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan
Dasar pengenaan pajak, atau disingkat DPP, dalam hal ini tujuan pajaknya adalah penggunaan dan/atau konsumsi energi, dapat dianggap sebagai nilai jual yang timbul dari penggunaan tersebut. Sedangkan penilaian nilai jual yang dimaksud meliputi:
- Apabila tenaga listrik yang digunakan berasal dari perusahaan negara yaitu PLN, maka dengan pembayaran maka nilai jualnya didasarkan pada besarnya tagihan atau biaya-biaya yang dikeluarkan atas tenaga listrik tersebut.
- Jika listrik yang digunakan dibayar oleh sumber lain, maka nilai jual akan dihitung berdasarkan tagihan atau biaya konsumsi ‘kilowatt-hour’ atau kWh yang ditagihkan pada tagihan listrik.
- Apabila listrik bukan berasal dari PLN dan tidak dikenakan pembayaran, maka nilai penjualan akan ditentukan oleh kapasitas yang tersedia atau jangka waktu pemakaian, serta harga satuan listrik di wilayah tersebut.
- Apabila tenaga listrik digunakan untuk kegiatan komersial seperti industri, pertambangan minyak dan bumi, maka nilai jual atau DPP dikenakan sebesar 30%.
Tarif Pajak Penerangan Jalan
Sesuai kategorinya, apabila Pajak Penerangan Jalan (PPJ) digolongkan sebagai Pajak Daerah, maka tarif yang dibayarkan akan disesuaikan dengan peraturan daerah (Perda) masing-masing. Sedangkan tarif akan dikenakan maksimal 10%. Beberapa tarif yang dikenakan di Ibu Kota Jakarta, antara lain:
- Tarif untuk rumah atau orang yang menggunakan daya listrik 3.500 VA hingga 5.500 VA dikenakan pajak sebesar 3%, sedangkan tarif penggunaan lebih dari 6.600 VA dikenakan pajak sebesar 4%.
- Tarif akan dikenakan sebesar 3% untuk kegiatan bisnis atau badan usaha yang mengkonsumsi listrik berdaya 2.200 s/d 5.500 VA, dan sebesar 4% untuk pemakaian listrik di atas 6.600 VA s/d 200 kVA.
- Tarif pengguna melebihi 200 kVA akan dikenakan sebesar 5%.
