PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi tiga skema penerbitan faktur pajak dalam sistem terintegrasi DJP yang perlu dipahami PKP.
Integrasi sistem perpajakan melalui platform Coretax membawa perubahan pada mekanisme penerbitan faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam sistem yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat tiga metode utama penerbitan faktur pajak yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kesiapan sistem masing-masing PKP.
Berikut penjelasan ringkasnya:
1. Pembuatan Faktur Melalui Aplikasi DJP (Coretax)
PKP dapat membuat faktur pajak langsung melalui aplikasi resmi yang disediakan DJP, yakni Coretax. Metode ini cocok bagi PKP yang belum memiliki sistem internal terintegrasi. Seluruh proses pembuatan, pengesahan, hingga pelaporan dilakukan dalam satu sistem sehingga meminimalkan kesalahan administrasi dan memastikan data langsung tercatat di DJP.
2. Integrasi Sistem Internal PKP dengan DJP
Bagi PKP yang telah memiliki sistem atau aplikasi keuangan sendiri (misalnya ERP), DJP menyediakan skema integrasi melalui Application Programming Interface (API). Dengan metode ini, penerbitan faktur dilakukan dari sistem internal perusahaan yang telah terhubung secara langsung ke sistem DJP.
Keunggulannya adalah efisiensi proses bisnis karena data transaksi dapat otomatis diproses tanpa perlu input ulang di aplikasi DJP.
3. Penerbitan Melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)
Alternatif lainnya adalah menggunakan layanan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang telah ditunjuk DJP. PJAP menyediakan platform yang terhubung dengan sistem DJP sehingga PKP dapat menerbitkan faktur pajak melalui aplikasi pihak ketiga yang resmi.
Metode ini umumnya dipilih oleh PKP yang menginginkan fitur tambahan, kemudahan penggunaan, atau dukungan layanan teknis dari penyedia aplikasi.
Hal Penting yang Perlu Diperhatikan PKP
- PKP tetap bertanggung jawab atas kebenaran data dalam faktur pajak, apa pun metode yang digunakan.
- Sistem yang dipilih harus sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan operasional perusahaan.
- Integrasi sistem bertujuan meningkatkan transparansi, akurasi data, dan pengawasan perpajakan secara real time.
Kesimpulan
Dalam era integrasi sistem perpajakan DJP, PKP memiliki tiga opsi penerbitan faktur pajak: melalui aplikasi resmi DJP, integrasi sistem internal via API, atau menggunakan layanan PJAP. Pemilihan metode sebaiknya mempertimbangkan kesiapan teknologi, efisiensi operasional, dan kebutuhan bisnis agar kepatuhan pajak dapat berjalan optimal sekaligus mendukung transformasi digital perpajakan.
