Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Ketentuan Terbaru Pembebasan Pemotongan Pajak oleh Pihak Lain.
Setiap Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan untuk tidak dikenakan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan ini diatur dalam regulasi perpajakan terbaru dan berlaku bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat tertentu.
Syarat Wajib Pajak yang Bisa Mengajukan
Pengajuan pembebasan hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kondisi sebagai berikut:
Tidak memiliki kewajiban PPh pada tahun berjalan, misalnya karena:
- Mengalami kerugian fiskal.
- Masih memiliki hak kompensasi kerugian.
- PPh yang telah dibayar melebihi jumlah kewajiban PPh yang seharusnya terutang.
- Seluruh penghasilan yang diperoleh hanya dikenakan ketentuan PPh Final.
- Sudah memenuhi seluruh kewajiban pajak, ditunjukkan dengan kepemilikan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
Jenis Pajak yang Bisa Diajukan Pembebasan
Pengajuan bisa mencakup pemotongan maupun pemungutan atas:
- PPh Pasal 21
- PPh Pasal 22
- PPh Pasal 22 Impor
- PPh Pasal 23
Dokumen yang Diperlukan
Pengajuan harus disampaikan secara online melalui portal resmi dengan menyertakan:
- Rincian perhitungan PPh yang membuktikan tidak terdapat kewajiban terutang.
- Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai aturan.
- Setiap jenis pemotongan atau pemungutan harus diajukan terpisah.
Mekanisme Pengajuan
Permohonan diajukan secara daring oleh Wajib Pajak melalui sistem yang telah disediakan.
Pemeriksaan atas dokumen dilakukan oleh otoritas pajak.
Keputusan diterbitkan maksimal 5 hari kerja sejak pengajuan:
- Jika disetujui, SKB akan diterbitkan dengan masa berlaku sampai akhir tahun pajak.
- Jika ditolak, diterbitkan surat penolakan lengkap dengan alasannya.
- Penerbitan SKB dilakukan paling lambat 2 hari setelah keputusan, sebagai bentuk kepastian hukum.
Ketentuan Pembatalan dan Pencabutan SKB
- Pembatalan berlaku apabila setelah diterbitkan ternyata syarat Wajib Pajak tidak terpenuhi.
- Pencabutan dilakukan jika kemudian ditemukan ketidaksesuaian setelah SKB digunakan.
Dampak Jika SKB Batal atau Dicabut
Apabila pembebasan tidak lagi berlaku, Wajib Pajak tetap harus membayar kekurangan pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut pihak lain sebelum menyampaikan SPT Tahunan.
Kesimpulan
Pemahaman terhadap prosedur ini sangat penting agar Wajib Pajak bisa memanfaatkan pembebasan pemotongan atau pemungutan PPh dengan tepat. Kelengkapan dokumen serta kepatuhan pada aturan menjadi kunci untuk mendapatkan SKB sesuai ketentuan.
