PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi jangan sembararangan memilih PPh Final 0,5% saat usaha masih rugi.
Banyak pelaku usaha memilih skema PPh Final 0,5% karena dianggap lebih sederhana dan ringan. Namun, tidak sedikit yang belum memahami bahwa skema ini belum tentu menguntungkan, terutama jika usaha masih mengalami kerugian.
Pemerintah telah menentukan batas waktu penggunaan fasilitas tarif PPh Final 0,5% menjadi tiga kelompok, yaitu:
- Untuk Wajib Pajak orang pribadi: dapat dimanfaatkan selama 7 tahun
- Untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma: berlaku selama 4 tahun
- Untuk Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT): diberikan selama 3 tahun
PPh Final 0,5% Tetap Dibayar Meski Rugi
Dalam skema PPh Final UMKM sebesar 0,5%, pajak dihitung berdasarkan omzet atau peredaran bruto, bukan dari laba bersih. Artinya, meskipun usaha belum menghasilkan keuntungan atau bahkan masih merugi, kewajiban membayar pajak tetap ada selama ada omzet.
Hal ini tentu bisa menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha yang kondisi keuangannya belum stabil.
Tiga Skema Perhitungan Pajak yang Bisa Dipilih
Terdapat tiga skema penghitungan pajak yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, yaitu:
- PPh Final 0,5%
Pajak dihitung berdasarkan omzet atau peredaran bruto. - Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
Penghasilan neto dihitung menggunakan persentase tertentu dari omzet, sesuai ketentuan norma yang berlaku. - Tarif umum berdasarkan pembukuan (PPh Pasal 17)
Pajak dihitung dari laba bersih yang diperoleh, dengan menggunakan tarif umum sesuai ketentuan PPh Pasal 17.
Berbeda dengan Skema Pajak Umum
Jika menggunakan skema pajak umum, pajak dihitung dari penghasilan kena pajak (laba bersih). Dengan demikian, ketika usaha mengalami kerugian, maka tidak ada pajak yang perlu dibayarkan.
Bahkan, kerugian tersebut dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Saran bagi Pelaku UMKM
Agar tidak keliru dalam menentukan skema perpajakan, pelaku UMKM dapat memperhatikan hal-hal berikut:
- Menyesuaikan dengan kondisi usaha
Pilih skema pajak sesuai dengan kondisi keuangan usaha, terutama apakah sedang memperoleh laba atau masih merugi. - Memahami setiap skema yang tersedia
Pahami perbedaan antara PPh Final 0,5%, norma penghitungan, dan tarif umum agar dapat memilih yang paling sesuai. - Melakukan pencatatan atau pembukuan dengan baik
Pencatatan keuangan yang tertib akan memudahkan dalam perhitungan pajak dan evaluasi usaha. - Tidak hanya mempertimbangkan kemudahan
Kemudahan dalam skema PPh Final tidak selalu berarti paling menguntungkan, sehingga perlu dilihat dari sisi beban pajaknya juga. - Mempertimbangkan keberlanjutan usaha
Pilih skema yang tidak hanya cocok saat ini, tetapi juga mendukung perkembangan usaha ke depannya.
Kapan Perlu Mempertimbangkan Skema Lain?
Pelaku usaha sebaiknya mulai mempertimbangkan penggunaan skema selain PPh Final 0,5% ketika usaha yang dijalankan masih mengalami kerugian atau belum menghasilkan laba.
Hal ini karena dalam skema PPh Final, pajak tetap dikenakan atas omzet meskipun usaha sedang merugi. Berbeda dengan skema lain seperti norma penghitungan atau pembukuan, di mana pajak dihitung berdasarkan laba bersih, sehingga tidak ada pajak terutang apabila usaha mengalami kerugian.
Perlu Pertimbangan Sebelum Memilih
Pemilihan skema PPh Final 0,5% sebaiknya tidak dilakukan secara asal. Pelaku usaha perlu mempertimbangkan kondisi usahanya, terutama dari sisi laba atau rugi.
Jika usaha masih dalam tahap merugi, menggunakan skema pajak umum bisa menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan langsung memilih PPh Final.
Kesimpulan
Skema PPh Final 0,5% memang menawarkan kemudahan, tetapi tidak selalu menguntungkan bagi semua pelaku usaha. Terutama bagi usaha yang masih merugi, skema ini justru bisa menambah beban karena pajak tetap harus dibayar berdasarkan omzet. Oleh karena itu, penting untuk memahami kondisi usaha sebelum menentukan skema pajak yang akan digunakan.
