PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi sudah lapor SPT tapi belum terima BPE? Ini penjelasan dan solusinya.

Sebagian wajib pajak mungkin merasa panik ketika sudah melaporkan SPT Tahunan, tetapi tidak kunjung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Padahal, BPE merupakan tanda bahwa SPT telah diterima secara resmi oleh sistem administrasi pajak.

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam DDTC News, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami terkait kondisi ini.

BPE Tidak Terbit Otomatis Tanpa Validasi

Perlu diketahui, BPE hanya akan diterbitkan apabila hasil pengecekan sistem menunjukkan bahwa:

• NPWP berstatus valid;
• SPT telah diisi dengan lengkap;
• SPT ditandatangani dengan benar;
• Dokumen pendukung telah dilampirkan sesuai ketentuan;
• Disampaikan dalam bahasa dan mata uang yang sesuai aturan;
• Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pajak.

Artinya, meskipun wajib pajak sudah menekan tombol “kirim”, sistem tetap akan melakukan penelitian administratif terlebih dahulu sebelum menerbitkan BPE.

BPE Tidak Berbentuk File PDF

Dalam sistem pelaporan melalui Coretax DJP milik Direktorat Jenderal Pajak, BPE tidak tersedia dalam bentuk file PDF yang bisa langsung diunduh dari menu dokumen.

Sebaliknya, BPE akan:

• Muncul sebagai notifikasi di sistem, dan
• Dikirimkan ke alamat email wajib pajak yang terdaftar.

Karena itu, jika tidak menemukan file BPE di menu “Dokumen Saya”, bukan berarti SPT belum diterima.

Apa yang Harus Dilakukan Jika BPE Belum Diterima?

Apabila email BPE belum masuk, wajib pajak dapat mengirim ulang BPE secara mandiri melalui langkah berikut:

1. Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Pilih submenu SPT Dilaporkan
3. Cari SPT yang sudah dikirim
4. Klik ikon Tanda Terima (ikon surat) untuk mengirim ulang BPE ke email terdaftar

Langkah ini dapat membantu memastikan bahwa bukti penerimaan benar-benar telah diterima dan tersimpan.

Jangan Langsung Panik

Tidak diterimanya BPE bukan selalu berarti SPT gagal dilaporkan. Bisa jadi masih dalam proses validasi sistem atau email belum terkirim. Yang terpenting, pastikan data dan kelengkapan SPT sudah sesuai ketentuan.

Dengan memahami mekanisme ini, wajib pajak dapat lebih tenang dan tahu langkah yang harus dilakukan jika menghadapi kendala serupa saat pelaporan SPT Tahunan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi THR lebaran dikenai pajak PPh 21: aturan, alasan, dan cara mengatasinya.

Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima menjelang Lebaran ternyata bukan hanya sekadar bonus — THR juga termasuk penghasilan yang kena pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan pajak Indonesia.

1. THR sebagai Objek Pajak
THR yang diterima pegawai dianggap sebagai penghasilan tidak tetap dalam aturan pajak dan wajib dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja saat dibayarkan.

2. Dasar Pemotongan Pajak – TER
Mulai aturan terbaru, pemotongan pajak atas THR menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER). Pendekatan TER memakai proyeksi penghasilan tahunan pegawai sehingga pajak yang dipotong pada bulan THR lebih proporsional dan tidak hanya berdasarkan penghasilan satu bulan.

Skema ini menggantikan cara lama yang langsung mengaplikasikan tarif progresif ke jumlah bruto bulan THR, yang seringkali membuat potongan lebih besar secara tiba-tiba.

3. Tata Cara Perhitungan
Cara menghitung pajak THR sederhana: tarif efektif TER dikalikan dengan penghasilan bruto termasuk THR pada bulan itu.
Contoh hitung sederhana:

• Jika penghasilan bulanan dan THR meningkatkan penghasilan bruto bulan itu, tarif TER bisa meningkat, sehingga jumlah pajak pun lebih tinggi.
• Meski begitu, penghitungan tahunan tetap dilakukan saat pelaporan SPT sehingga total pajak tahunan bisa direkonsiliasi.

4. Mengapa Pajak Bisa Terasa Lebih Besar?
Potongan PPh pada bulan pemberian THR terlihat besar karena penghasilan bulan itu meningkat, sehingga masuk ke lapisan tarif TER yang lebih tinggi. Namun hal ini tidak berarti pajak seumur tahun jadi lebih tinggi karena akan dihitung ulang saat pelaporan SPT tahunan.

5. Pelaporan Pajak Tahunan
Walaupun pajak sudah dipotong saat THR diberikan, pegawai tetap wajib melaporkan seluruh penghasilan (termasuk THR) dalam SPT Tahunan. Penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja juga harus dicantumkan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi pajak penghasilan bagi pengemudi ojek online: apakah termasuk PPh final UMKM?

Perkembangan transportasi berbasis aplikasi membuat banyak orang memperoleh penghasilan sebagai pengemudi ojek online. Namun, masih banyak yang bertanya-tanya: apakah penghasilan dari ojek online dikenakan PPh Final UMKM?

Status Pengemudi Ojek Online dalam Pajak

Pengemudi ojek online pada dasarnya adalah mitra perusahaan aplikasi, bukan pegawai tetap. Artinya, mereka menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas secara mandiri dan menerima penghasilan dari jasa angkutan yang diberikan kepada pelanggan melalui platform digital.

Karena bukan pegawai, mekanisme pajaknya berbeda dengan karyawan yang dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja.

Apakah Bisa Menggunakan PPh Final UMKM?

Jika pengemudi ojek online memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan perpajakan, maka mereka dapat memanfaatkan skema PPh Final UMKM. Skema ini mengatur bahwa wajib pajak dengan omzet di bawah batas tertentu dikenakan pajak final dengan tarif persentase dari omzet bruto.

Artinya, selama total omzet dalam satu tahun pajak tidak melebihi batas yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku, pengemudi ojek online dapat membayar PPh Final berdasarkan peredaran bruto.

Namun, jika omzetnya sudah melampaui batas tersebut, maka tidak lagi menggunakan skema PPh Final UMKM dan harus menghitung pajak dengan mekanisme umum berdasarkan tarif progresif PPh Orang Pribadi.

Kewajiban Memiliki NPWP dan Lapor SPT

Sebagai wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan, pengemudi ojek online tetap memiliki kewajiban untuk:

• Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (jika telah memenuhi syarat subjektif dan objektif).
• Menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
• Menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Walaupun pajak bersifat final, kewajiban pelaporan dalam SPT Tahunan tetap harus dilakukan.

Perlu Memahami Skema yang Tepat

Penting bagi pengemudi ojek online untuk memahami posisi perpajakannya. Tidak semua otomatis dikenakan potongan pajak oleh aplikator. Dalam banyak kasus, kewajiban menghitung dan membayar pajak dilakukan sendiri oleh mitra pengemudi.

Dengan memahami apakah memenuhi syarat PPh Final UMKM atau tidak, pengemudi dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan terhindar dari risiko sanksi administrasi di kemudian hari.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi panduan perubahan dan pengelolahan NPWP istri setelah suami meninggal dunia.

Ketika suami meninggal dunia, bukan hanya urusan keluarga yang perlu diselesaikan, tetapi juga kewajiban perpajakan. Salah satu hal penting yang sering terlewat adalah pengelolaan NPWP, baik atas nama suami maupun istri. Agar tidak menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari, istri perlu memahami langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

1. Memahami Status NPWP Setelah Suami Wafat

Dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, status NPWP suami yang telah meninggal tidak otomatis terhapus. Ahli waris tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan dan menyelesaikan kewajiban pajak terakhir almarhum, termasuk pelaporan SPT Tahunan.

Jika sebelumnya istri menggunakan NPWP suami (status perpajakan digabung), maka perlu dilakukan penyesuaian data agar kewajiban pajak ke depan menjadi jelas dan sesuai ketentuan.

2. Opsi bagi Istri: Tetap Gabung atau Mengurus NPWP Sendiri

Setelah suami meninggal, terdapat beberapa kemungkinan status perpajakan istri:

• Istri tidak memiliki penghasilan sendiri
  Jika istri tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan, maka secara umum tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan NPWP baru. Namun, pelaporan terakhir atas nama suami tetap harus diselesaikan oleh ahli waris.
• Istri memiliki penghasilan sendiri
  Jika istri bekerja atau menjalankan usaha, maka istri perlu memiliki NPWP sendiri. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sistem administrasi perpajakan DJP atau datang langsung ke KPP sesuai domisili.

3. Mengurus Penghapusan NPWP Suami

NPWP suami yang telah meninggal dapat diajukan penghapusan setelah seluruh kewajiban pajaknya diselesaikan. Permohonan ini diajukan oleh ahli waris dengan melampirkan dokumen pendukung seperti:

• Surat keterangan kematian
• Dokumen identitas ahli waris
• Dokumen lain yang diminta KPP

Penghapusan ini penting agar tidak muncul tagihan atau kewajiban pajak di kemudian hari atas nama almarhum.

4. Kewajiban Pelaporan SPT Terakhir

Ahli waris tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan terakhir untuk periode pajak sebelum suami meninggal dunia. Jika terdapat pajak terutang, maka penyelesaiannya dilakukan menggunakan harta peninggalan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

5. Pentingnya Pembaruan Data di KPP

Selain penghapusan NPWP, perubahan data seperti status perkawinan dan status tanggungan juga perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi terbaru. Pembaruan ini membantu mencegah kendala administrasi di masa depan, terutama jika istri sudah memiliki NPWP sendiri.

Kesimpulan

Meninggalnya suami tidak otomatis menghapus kewajiban perpajakan yang masih berjalan. Istri atau ahli waris perlu:

1. Menyelesaikan pelaporan dan kewajiban pajak terakhir almarhum.
2. Mengajukan penghapusan NPWP suami setelah kewajiban selesai.
3. Mengurus NPWP sendiri jika memiliki penghasilan.

Dengan memahami prosedur ini, administrasi perpajakan keluarga tetap tertib dan terhindar dari risiko sanksi di kemudian hari.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi status berbeda, kewajiban SPT juga berbeda : pahami perbedaan WP nonaktif dan WP aktif tanpa penghasilan.

Banyak wajib pajak bertanya-tanya, apakah tetap harus melaporkan SPT Tahunan jika sudah tidak memiliki penghasilan? Jawabannya tidak selalu sama. Hal ini sangat bergantung pada status administrasi wajib pajak tersebut, apakah sudah berstatus nonaktif atau masih aktif di sistem perpajakan.

Wajib Pajak Nonaktif

Wajib Pajak (WP) nonaktif adalah WP yang telah secara resmi ditetapkan tidak aktif oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Status ini diberikan karena wajib pajak dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, misalnya sudah tidak memiliki kegiatan usaha, tidak lagi berpenghasilan, atau kondisi lain yang membuatnya tidak lagi memenuhi kewajiban perpajakan.

Jika status nonaktif ini sudah ditetapkan secara resmi, maka selama status tersebut masih berlaku, WP tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan. Artinya, kewajiban pelaporan dihentikan sampai statusnya diaktifkan kembali.

Namun penting diingat, status nonaktif tidak terjadi otomatis hanya karena tidak memiliki penghasilan. Harus ada proses administrasi dan penetapan dari otoritas pajak.

Wajib Pajak Aktif Tanpa Penghasilan

Berbeda dengan WP nonaktif, WP aktif tanpa penghasilan adalah mereka yang masih terdaftar aktif dalam sistem pajak, tetapi untuk suatu periode tidak memperoleh penghasilan. Kondisi ini bisa terjadi karena berhenti bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau penghasilannya berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Secara ketentuan, apabila penghasilan berada di bawah PTKP, maka tidak ada pajak yang terutang. Namun karena statusnya masih aktif, secara administrasi WP tetap tercatat sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban pelaporan.

Dalam praktiknya, WP aktif yang tidak berpenghasilan tetap disarankan untuk melaporkan SPT Tahunan dengan status nihil. Langkah ini penting untuk menghindari potensi surat imbauan atau teguran akibat tidak adanya pelaporan di sistem.

Hal Penting yang Perlu Dipahami

Perbedaan utama terletak pada status administrasi. Jika sudah resmi nonaktif, maka tidak ada kewajiban lapor SPT selama status itu berlaku. Sebaliknya, jika masih aktif meskipun tidak memiliki penghasilan, kewajiban pelaporan secara administratif tetap melekat.

Karena itu, wajib pajak perlu memastikan statusnya di sistem pajak. Jika memang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan ingin menghentikan kewajiban pelaporan, maka perlu mengajukan permohonan penetapan nonaktif sesuai prosedur yang berlaku.

Kesimpulan

Tidak memiliki penghasilan bukan berarti otomatis bebas dari kewajiban lapor SPT. Kuncinya ada pada status pajak yang tercatat secara resmi.

Jika sudah nonaktif, tidak perlu lapor.
Jika masih aktif, sebaiknya tetap melaporkan SPT nihil untuk menjaga kepatuhan administrasi dan menghindari risiko teguran.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi BPA1 Vs BPA2: panduan lengkap bukti potong PPh 21 untuk lapor SPT tahunan

Dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, bukti potong PPh Pasal 21 menjadi dokumen yang sangat penting. Saat ini, format bukti potong yang digunakan telah menyesuaikan sistem administrasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu menggunakan formulir BPA1 dan BPA2. Meski sama-sama bukti potong, keduanya memiliki peruntukan yang berbeda.

Apa Itu BPA1 dan BPA2?

BPA1 dan BPA2 adalah dokumen resmi yang menunjukkan jumlah penghasilan dan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja selama satu tahun pajak. Dokumen ini menjadi dasar utama dalam mengisi SPT Tahunan karena memuat rincian:

• Total penghasilan bruto
• Pengurangan (biaya jabatan/iuran pensiun)
• Penghasilan kena pajak
• PPh Pasal 21 terutang dan yang telah dipotong

Tanpa dokumen ini, pengisian SPT berisiko tidak sesuai dengan data yang tercatat di sistem DJP.

Perbedaan BPA1 dan BPA2

Walaupun fungsinya sama sebagai bukti potong PPh 21, peruntukannya berbeda berdasarkan status pegawai.

• 1. BPA1

Diberikan kepada:

• Pegawai tetap di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah
• Pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak penuh waktu)
• PPPK
• Pensiunan yang menerima penghasilan berkala dari selain kategori aparatur negara tertentu

Singkatnya, BPA1 umumnya digunakan untuk pegawai tetap non-aparatur negara khusus.

• 2. BPA2

Dikhususkan untuk:

• Pegawai Negeri Sipil (PNS)
• Anggota TNI
• Anggota Polri
• Pejabat negara
• Pensiunan dari kategori tersebut

Formulir ini mencerminkan skema penghasilan dan pemotongan pajak yang berlaku bagi aparatur negara.

Fungsi Utama dalam Pelaporan SPT

Baik BPA1 maupun BPA2 memiliki peran penting, yaitu:

• Sebagai bukti resmi bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja
• Menjadi acuan pengisian data penghasilan dan kredit pajak dalam SPT Tahunan
• Membantu memastikan kesesuaian data antara wajib pajak dan sistem DJP

Karena data bukti potong telah terintegrasi secara digital, wajib pajak perlu memastikan informasi yang tercantum sudah benar sebelum melaporkan SPT.

Cara Mengakses Bukti Potong

Bukti potong BPA1 dan BPA2 dapat diakses melalui sistem administrasi perpajakan terbaru DJP, yaitu Coretax. Wajib pajak dapat mengunduh dokumen tersebut apabila data penghasilan telah dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat di sistem.

Jika bukti potong belum muncul, biasanya disebabkan oleh keterlambatan pelaporan dari pemberi kerja atau ketidaksesuaian data identitas.

Kesimpulan

BPA1 dan BPA2 adalah bukti potong PPh Pasal 21 yang wajib diperhatikan saat menyusun SPT Tahunan. Perbedaan keduanya terletak pada kategori penerima penghasilan. Memahami jenis formulir yang sesuai akan membantu wajib pajak melaporkan pajak secara benar, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi kolom penyedia dan penandatangan di Coretax tidak tampil? Ini Langkah penyelesaiannya.

Pengguna aplikasi Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kerap menghadapi kendala teknis saat mengelola administrasi perpajakan secara digital. Salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi adalah tidak munculnya kolom Penyedia dan Penandatangan ketika akan membuat atau mengunggah dokumen pajak tertentu.

Masalah ini tentu menghambat proses pelaporan maupun penerbitan dokumen karena kedua kolom tersebut berkaitan dengan identitas pihak yang berwenang dalam transaksi atau pelaporan pajak. Lalu, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya?

Penyebab Kolom Tidak Muncul

Tidak tampilnya kolom Penyedia dan Penandatangan umumnya disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Belum melakukan penunjukan atau perekaman penandatangan
   Wajib Pajak badan perlu terlebih dahulu mendaftarkan pihak yang berwenang sebagai penandatangan melalui fitur administrasi akun di Coretax.
2. Hak akses akun belum sesuai
   Jika pengguna login sebagai PIC atau staf, tetapi belum diberikan peran (role) yang tepat, maka sistem tidak akan menampilkan pilihan penyedia maupun penandatangan.
3. Data profil belum lengkap atau belum diperbarui
   Informasi terkait pengurus, kuasa, atau penanggung jawab pajak yang belum direkam dengan benar dapat menyebabkan kolom tersebut tidak tersedia.
4. Gangguan teknis atau cache browser
   Dalam beberapa kasus, masalah juga bisa dipicu oleh kendala teknis seperti cache browser yang belum dibersihkan atau sistem yang perlu dimuat ulang.

Solusi yang Dapat Dilakukan

Untuk mengatasi kendala tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan langkah berikut:

• Pastikan penandatangan sudah direkam di sistem
  Periksa kembali menu administrasi profil untuk memastikan data penanggung jawab atau kuasa sudah terdaftar.
• Cek dan sesuaikan hak akses pengguna
  Administrator akun perlu memastikan bahwa pengguna yang bersangkutan telah diberikan peran sesuai kewenangannya.
• Perbarui atau lengkapi data profil pajak
  Pastikan data identitas, jabatan, serta dokumen pendukung sudah sesuai dan tervalidasi.
• Lakukan refresh sistem
  Bersihkan cache browser, logout dan login kembali, atau gunakan perangkat/peramban berbeda bila diperlukan.

Apabila kendala tetap terjadi, Wajib Pajak dapat menghubungi layanan bantuan DJP atau mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar untuk memperoleh asistensi lebih lanjut.

Pentingnya Validasi Data di Coretax

Sebagai sistem administrasi perpajakan berbasis digital, Coretax menuntut kelengkapan dan kesesuaian data pengguna. Oleh karena itu, Wajib Pajak terutama badan usaha perlu memastikan bahwa struktur penanggung jawab, kuasa, serta hak akses akun telah diatur dengan benar sejak awal..

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi bukti potong tidak tampil di Coretax? Ini penyebab dan solusi yang perlu Dipahami wajib pajak.

Sistem Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dirancang untuk memudahkan administrasi perpajakan secara digital. Namun, dalam praktiknya masih ada Wajib Pajak yang mendapati bukti potong pajak tidak muncul di akun Coretax mereka. Kondisi ini tentu dapat menghambat proses pelaporan SPT maupun pengkreditan pajak.

Berikut rangkuman penyebab umum bukti potong tidak muncul di Coretax beserta langkah penanganannya.

Penyebab Bukti Potong Tidak Muncul

1. Bukti Potong Belum Dilaporkan oleh Pemotong

Bukti potong baru akan tampil jika pihak pemotong/pemungut pajak telah membuat dan melaporkannya melalui sistem. Jika belum dilaporkan, data otomatis belum tersedia di akun penerima.

Solusi: Konfirmasi kepada pihak pemotong untuk memastikan bukti potong sudah dibuat dan dilaporkan.

2. Keterlambatan Sinkronisasi Sistem

Dalam beberapa kasus, terdapat jeda waktu antara pelaporan oleh pemotong dan tampilnya data pada akun penerima akibat proses sinkronisasi sistem.

Solusi: Tunggu beberapa waktu dan lakukan pengecekan ulang secara berkala.

3. Kesalahan Input NPWP atau NIK

Kesalahan dalam pengisian NPWP atau NIK oleh pemotong dapat menyebabkan bukti potong tidak terhubung ke akun yang benar.

Solusi: Pastikan data identitas yang digunakan sudah sesuai. Jika terdapat kesalahan, minta pemotong untuk melakukan pembetulan.

4. Perbedaan Masa atau Tahun Pajak

Bukti potong bisa saja tercatat pada masa atau tahun pajak yang berbeda dengan periode yang sedang diperiksa.

Solusi: Periksa kembali filter masa dan tahun pajak saat melakukan pencarian di sistem.

5. Status Bukti Potong Masih Draft atau Belum Valid

Jika bukti potong masih berstatus draft atau belum disahkan, maka dokumen tersebut belum dapat terlihat oleh penerima.

Solusi: Pastikan pemotong telah menyelesaikan proses penerbitan hingga statusnya valid atau final.

6. Gangguan Teknis pada Sistem

Permasalahan teknis atau pemeliharaan sistem dapat memengaruhi ketersediaan data secara sementara.

Solusi: Coba akses kembali beberapa saat kemudian atau hubungi saluran bantuan resmi DJP jika kendala berlanjut.

7. Perubahan atau Pembetulan Data

Jika terjadi pembetulan bukti potong, ada kemungkinan data lama tidak lagi tampil dan digantikan dengan data terbaru.

Solusi: Konfirmasi kepada pemotong terkait adanya pembetulan dan pastikan Anda menerima dokumen versi terbaru.

Langkah Antisipasi bagi Wajib Pajak

Untuk menghindari kendala saat pelaporan SPT:

• Lakukan pengecekan bukti potong secara berkala.
• Simpan salinan bukti potong dari pemotong sebagai arsip pribadi.
• Pastikan data identitas pajak selalu mutakhir.
• Segera lakukan konfirmasi apabila menemukan ketidaksesuaian data.

Kesimpulan

Tidak munculnya bukti potong di Coretax umumnya disebabkan oleh faktor administratif, kesalahan input data, atau kendala teknis. Sebagian besar permasalahan dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan pihak pemotong dan pengecekan ulang data pada sistem.

Dengan memahami penyebab dan langkah penanganannya, Wajib Pajak dapat memastikan proses pelaporan pajak berjalan lebih lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi tiga skema penerbitan faktur pajak dalam sistem terintegrasi DJP yang perlu dipahami PKP.

Integrasi sistem perpajakan melalui platform Coretax membawa perubahan pada mekanisme penerbitan faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam sistem yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat tiga metode utama penerbitan faktur pajak yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kesiapan sistem masing-masing PKP.

Berikut penjelasan ringkasnya:

1. Pembuatan Faktur Melalui Aplikasi DJP (Coretax)

PKP dapat membuat faktur pajak langsung melalui aplikasi resmi yang disediakan DJP, yakni Coretax. Metode ini cocok bagi PKP yang belum memiliki sistem internal terintegrasi. Seluruh proses pembuatan, pengesahan, hingga pelaporan dilakukan dalam satu sistem sehingga meminimalkan kesalahan administrasi dan memastikan data langsung tercatat di DJP.

2. Integrasi Sistem Internal PKP dengan DJP

Bagi PKP yang telah memiliki sistem atau aplikasi keuangan sendiri (misalnya ERP), DJP menyediakan skema integrasi melalui Application Programming Interface (API). Dengan metode ini, penerbitan faktur dilakukan dari sistem internal perusahaan yang telah terhubung secara langsung ke sistem DJP.
Keunggulannya adalah efisiensi proses bisnis karena data transaksi dapat otomatis diproses tanpa perlu input ulang di aplikasi DJP.

3. Penerbitan Melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)

Alternatif lainnya adalah menggunakan layanan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang telah ditunjuk DJP. PJAP menyediakan platform yang terhubung dengan sistem DJP sehingga PKP dapat menerbitkan faktur pajak melalui aplikasi pihak ketiga yang resmi.
Metode ini umumnya dipilih oleh PKP yang menginginkan fitur tambahan, kemudahan penggunaan, atau dukungan layanan teknis dari penyedia aplikasi.

Hal Penting yang Perlu Diperhatikan PKP

• PKP tetap bertanggung jawab atas kebenaran data dalam faktur pajak, apa pun metode yang digunakan.
• Sistem yang dipilih harus sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan operasional perusahaan.
• Integrasi sistem bertujuan meningkatkan transparansi, akurasi data, dan pengawasan perpajakan secara real time.

Kesimpulan

Dalam era integrasi sistem perpajakan DJP, PKP memiliki tiga opsi penerbitan faktur pajak: melalui aplikasi resmi DJP, integrasi sistem internal via API, atau menggunakan layanan PJAP. Pemilihan metode sebaiknya mempertimbangkan kesiapan teknologi, efisiensi operasional, dan kebutuhan bisnis agar kepatuhan pajak dapat berjalan optimal sekaligus mendukung transformasi digital perpajakan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi cashback di Coretax : kapan dianggap bukti potong dan apa dampaknya bagi wajib pajak?

Penerapan sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak membawa sejumlah penyesuaian dalam administrasi perpajakan, termasuk perlakuan atas transaksi cashback. Banyak Wajib Pajak yang masih bertanya-tanya apakah cashback dapat dikategorikan sebagai objek pajak dan apakah perlu dibuatkan bukti potong. Untuk memahami hal ini, penting melihat karakter transaksi dan ketentuan perpajakannya.

Memahami Konsep Cashback dalam Transaksi

Cashback pada dasarnya adalah pengembalian sebagian dana dari transaksi pembelian barang atau jasa. Skema ini umumnya digunakan sebagai strategi promosi oleh pelaku usaha, marketplace, maupun penyedia jasa pembayaran digital. Secara komersial, cashback sering dianggap sebagai potongan harga tidak langsung atau insentif atas transaksi tertentu.

Namun, dari sisi perpajakan, tidak semua cashback memiliki perlakuan yang sama. Penentuan apakah cashback menjadi objek pajak bergantung pada substansi transaksi dan hubungan para pihak yang terlibat.

Kapan Cashback Dianggap Objek Pajak?

Dalam praktiknya, cashback dapat diperlakukan berbeda tergantung sumber dan mekanismenya:

1. Sebagai potongan harga (diskon)
   Jika cashback merupakan bagian dari strategi promosi penjual dan langsung mengurangi harga barang atau jasa, maka umumnya diperlakukan sebagai potongan harga. Dalam kondisi ini, nilai transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai setelah dikurangi cashback.
2. Sebagai penghasilan atau insentif
   Apabila cashback diberikan oleh pihak ketiga atau tidak secara langsung mengurangi harga barang/jasa, maka dapat dipandang sebagai tambahan penghasilan bagi penerima. Dalam situasi tertentu, kondisi ini berpotensi menimbulkan kewajiban pemotongan pajak.

Peran Coretax dalam Penerbitan Bukti Potong

Melalui sistem Coretax, administrasi bukti potong dilakukan secara terintegrasi dan terdokumentasi secara digital. Apabila cashback dikategorikan sebagai objek pajak—misalnya sebagai imbalan jasa atau tambahan penghasilan—maka pihak yang berkewajiban harus membuat bukti potong sesuai ketentuan.

Sebaliknya, jika cashback hanya merupakan potongan harga, maka tidak diperlukan penerbitan bukti potong karena tidak ada unsur penghasilan yang dipotong pajak.

Hal yang Perlu Diperhatikan Wajib Pajak

Agar tidak terjadi kekeliruan pelaporan, Wajib Pajak perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

• Memahami substansi ekonomi dari cashback yang diterima atau diberikan.
• Menentukan apakah transaksi tersebut merupakan diskon atau tambahan penghasilan.
• Memastikan kesesuaian pencatatan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
• Menggunakan sistem Coretax secara benar dalam pembuatan dan pelaporan bukti potong jika memang diwajibkan.

Kesalahan dalam mengklasifikasikan cashback dapat berdampak pada pelaporan pajak yang tidak sesuai dan berpotensi menimbulkan koreksi saat pemeriksaan.

Kesimpulan

Cashback tidak selalu otomatis menjadi objek pajak atau memerlukan bukti potong di Coretax. Penentuannya bergantung pada karakter dan mekanisme pemberian cashback tersebut. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memahami substansi transaksi secara tepat agar kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai aturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien. Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi ketentuan PPh pasal 23 atas bunga pinjaman dan mekanisme pemotongannya.

Berdasarkan pembahasan yang dimuat di Ortax, bunga pinjaman merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Ketentuan ini penting dipahami oleh pelaku usaha maupun pihak yang melakukan transaksi pinjam-meminjam agar tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak.

Pengertian dan Ruang Lingkup

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa bunga yang diterima Wajib Pajak dalam negeri. Bunga yang dimaksud mencakup imbalan atas pinjaman uang dalam berbagai bentuk, baik dari transaksi antarperusahaan, pinjaman individu kepada badan usaha, maupun pembiayaan melalui platform teknologi finansial seperti peer-to-peer lending.

Namun demikian, tidak semua pembayaran bunga dikenai PPh Pasal 23. Pengecualian berlaku apabila bunga dibayarkan kepada bank atau lembaga keuangan tertentu yang secara khusus diatur dalam ketentuan perpajakan.

Tarif dan Ketentuan NPWP

Tarif PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman adalah 15% dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan.

Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan menjadi 100% lebih tinggi dari tarif normal sesuai ketentuan umum perpajakan. Hal ini menjadi insentif agar Wajib Pajak memiliki dan mencantumkan NPWP dalam transaksi.

Pinjaman Tanpa Bunga

Dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana pemegang saham memberikan pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan. Dalam situasi tertentu, pinjaman tanpa bunga tersebut tidak dikenai PPh Pasal 23, selama memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti:

• Modal telah disetor penuh,
• Dana benar-benar berasal dari pemegang saham,
• Pemberi pinjaman tidak mengalami kerugian,
• Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan.

Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, otoritas pajak dapat menganggap terdapat unsur bunga yang seharusnya dikenai PPh Pasal 23.

Waktu Pemotongan dan Pelaporan

Pajak terutang pada saat bunga jatuh tempo atau dibayarkan. Pihak yang membayar bunga wajib:

1. Memotong PPh Pasal 23 saat pembayaran,
2. Menyetorkan pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya,
3. Melaporkan melalui SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya,
4. Memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan.

Jika pihak yang membayar bukan pemotong pajak, maka penerima bunga wajib melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan biasa (bukan PPh Final).

Contoh Perhitungan

Jika suatu perusahaan membayar bunga pinjaman sebesar Rp2.000.000 per bulan kepada perusahaan lain, maka:

PPh Pasal 23 = 15% × Rp2.000.000
= Rp300.000

Jumlah tersebut dipotong saat pembayaran bunga dilakukan.

Kesimpulan

Bunga pinjaman merupakan objek PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan berada pada pihak yang membayarkan bunga. Pengecualian hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti pembayaran kepada bank atau pinjaman tanpa bunga yang memenuhi persyaratan khusus.

Memahami aturan ini sangat penting agar transaksi pinjam-meminjam tidak menimbulkan risiko sanksi administrasi akibat kesalahan pemotongan atau keterlambatan pelaporan pajak.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi ketentuan pajak suami istri dengan status HB dan MT : apa saja yang perlu dipahami wajib pajak?

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pengaturan pajak untuk suami istri pada dasarnya digabung dalam satu kesatuan ekonomi. Namun, terdapat kondisi tertentu yang membuat kewajiban pajak dapat dilaksanakan secara terpisah, yaitu dengan status Hidup Berpisah (HB) dan Memilih Terpisah (MT). Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Prinsip Dasar Penggabungan Pajak Suami Istri

Mengacu pada ketentuan dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada dasarnya penghasilan suami dan istri digabung dan dilaporkan dalam satu SPT Tahunan atas nama suami sebagai kepala keluarga. Seluruh penghasilan, baik dari suami maupun istri, dihitung sebagai satu kesatuan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang.

Namun, terdapat pengecualian apabila memenuhi kondisi tertentu sesuai peraturan perpajakan.

2. Status Hidup Berpisah (HB)

Status HB (Hidup Berpisah) berlaku apabila suami dan istri secara resmi hidup terpisah berdasarkan putusan pengadilan. Dalam kondisi ini:

• Masing-masing pihak memiliki kewajiban pajak sendiri.
• Penghasilan tidak digabung.
• Suami dan istri wajib menyampaikan SPT Tahunan secara terpisah.
• Perhitungan pajak dilakukan atas penghasilan masing-masing.

Artinya, secara perpajakan keduanya diperlakukan sebagai dua subjek pajak yang berdiri sendiri.

3. Status Memilih Terpisah (MT)

Berbeda dengan HB, status MT (Memilih Terpisah) terjadi ketika suami istri masih dalam ikatan perkawinan dan tidak hidup berpisah, tetapi memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah.

Biasanya, pemisahan ini didasarkan pada:

• Perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau
• Kesepakatan untuk menjalankan kewajiban pajak masing-masing.

Dalam skema MT:

• Penghasilan tetap digabung untuk menghitung PPh terutang.
• Pajak terutang kemudian dialokasikan secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan masing-masing.
• Suami dan istri tetap melaporkan SPT secara terpisah.

Dengan kata lain, meskipun pelaporan dilakukan masing-masing, dasar penghitungan pajaknya tetap memperhitungkan total penghasilan keduanya.

4. Perbedaan Utama HB dan MT

Perbedaan mendasar antara kedua status ini terletak pada dasar penggabungan penghasilan:

• HB: Tidak ada penggabungan penghasilan, masing-masing dihitung dan dilaporkan sendiri.
• MT: Penghasilan tetap digabung untuk menghitung pajak, tetapi pelaporan dan pembayaran dibagi sesuai proporsi penghasilan.

5. Pentingnya Memilih Status yang Tepat

Pemilihan status perpajakan harus disesuaikan dengan kondisi hukum dan administrasi keluarga. Kesalahan dalam menentukan status dapat berdampak pada perhitungan pajak terutang serta kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Oleh karena itu, wajib pajak disarankan memahami ketentuan yang berlaku dan memastikan dokumen pendukung seperti putusan pengadilan atau perjanjian pemisahan harta tersedia jika memilih skema terpisah. Dengan memahami perbedaan dan mekanisme status HB dan MT, suami istri dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi Email imbauan lapor SPT dari DJP: wajib pajak perlu lakukan ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email imbauan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. Pengiriman email ini bersifat massal sebagai pengingat agar pelaporan dilakukan tepat waktu melalui sistem Coretax.

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan Wajib Pajak setelah menerima email tersebut?

1. Pastikan Status SPT Anda

Langkah pertama adalah mengecek apakah SPT Tahunan sudah dilaporkan atau belum.

• Jika belum melapor, segera lakukan pelaporan sebelum batas waktu berakhir.
• Jika sudah melapor, email tersebut tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena hanya berupa pengingat, bukan surat teguran atau pemeriksaan.

Email ini bukan tanda adanya sanksi, melainkan bagian dari upaya peningkatan kepatuhan pajak.

2. Segera Lapor Melalui Coretax Jika Belum

Bagi yang belum menyampaikan SPT, pelaporan dapat dilakukan melalui sistem Coretax DJP. Pastikan Anda:

• Sudah memiliki akun dan dapat mengakses sistem,
• Data penghasilan dan kredit pajak sudah lengkap,
• Dokumen pendukung tersedia agar pengisian SPT lebih lancar.

Melakukan pelaporan lebih awal dapat menghindari kendala teknis yang biasanya terjadi mendekati tenggat waktu.

3. Perhatikan Batas Waktu Pelaporan

Batas akhir penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 31 Maret 2026.
Apabila terlambat, Wajib Pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Karena itu, respons terbaik atas email imbauan ini adalah memastikan kewajiban pelaporan dipenuhi sebelum jatuh tempo.

4. Jika Mengalami Kendala

Apabila mengalami kesulitan dalam proses pelaporan, Wajib Pajak dapat menghubungi layanan resmi DJP seperti:

• Live chat di situs pajak.go.id
• Kring Pajak di 1500200
• Email resmi DJP untuk permintaan informasi atau bantuan teknis

Singkatnya, email dari DJP bukanlah surat sanksi, melainkan pengingat agar Wajib Pajak segera memenuhi kewajiban pelaporan SPT. Tindakan yang tepat adalah mengecek status pelaporan dan segera menyampaikan SPT jika belum dilakukan, guna menghindari denda administrasi.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi mutasi karyawan antar cabang: perlakukan menerbitkan BPA1?

Mutasi karyawan antar cabang merupakan hal yang umum terjadi dalam perusahaan yang memiliki lebih dari satu lokasi usaha. Perpindahan ini biasanya dilakukan untuk kebutuhan operasional, pengembangan karier, atau penyesuaian struktur organisasi. Namun, dari sisi perpajakan, muncul pertanyaan penting: apakah perusahaan perlu membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir BPA1 ketika karyawan dimutasi?

Apa Itu BPA1 dan Kapan Diterbitkan?

BPA1 adalah bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap. Dokumen ini berisi rincian penghasilan bruto, pengurangan, serta jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama satu tahun pajak. BPA1 menjadi dokumen penting bagi pegawai untuk melaporkan kewajiban pajaknya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Pada umumnya, BPA1 diterbitkan:

• Pada akhir tahun pajak (untuk pegawai tetap yang masih bekerja), atau
• Saat pegawai berhenti bekerja di tengah tahun (resign, PHK, pensiun, atau sebab lainnya).

Apakah Mutasi Antar Cabang Wajib Dibuatkan BPA1?

Jika mutasi terjadi antar cabang yang masih berada dalam satu entitas perusahaan yang sama (NPWP dan badan hukum yang sama), maka tidak perlu menerbitkan BPA1 pada saat mutasi berlangsung.

Alasannya, hubungan kerja antara pegawai dan perusahaan tidak berakhir. Mutasi hanya merupakan perpindahan lokasi kerja atau unit administrasi, bukan pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, pemotongan PPh Pasal 21 tetap berjalan seperti biasa dan akan digabungkan dalam satu BPA1 pada akhir tahun pajak.

Artinya, selama karyawan masih berada dalam satu kesatuan pemberi kerja yang sama secara perpajakan, tidak ada kewajiban membuat BPA1 di tengah tahun hanya karena terjadi mutasi.

Kapan BPA1 Tetap Harus Dibuat?

BPA1 tetap wajib diterbitkan apabila:

1. Hubungan kerja berakhir, baik karena pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, pensiun, maupun sebab lainnya.
2. Karyawan berpindah ke entitas lain yang memiliki NPWP berbeda.

Jika mutasi dilakukan ke perusahaan atau entitas lain yang secara hukum dan administrasi perpajakannya berbeda (meskipun masih dalam satu grup usaha), maka entitas sebelumnya wajib menerbitkan BPA1 atas penghasilan yang telah dibayarkan sebelum perpindahan tersebut. Setelah itu, entitas baru akan melanjutkan pemotongan PPh Pasal 21 dan nantinya menerbitkan BPA1 tersendiri.

Pentingnya Ketelitian Administrasi PPh 21

Walaupun tidak wajib menerbitkan BPA1 saat mutasi antar cabang dalam satu entitas, perusahaan tetap harus memperhatikan pencatatan administrasi. Seluruh penghasilan bruto, tunjangan, potongan, serta PPh Pasal 21 yang telah dipotong harus terdokumentasi dengan baik dan terintegrasi antar cabang.

Koordinasi internal menjadi hal yang penting agar tidak terjadi:

• Duplikasi pemotongan pajak,
• Kesalahan penghitungan PPh Pasal 21, atau
• Ketidaksesuaian data saat pelaporan SPT Tahunan.

Pengelolaan administrasi yang rapi akan memudahkan perusahaan saat menyusun bukti potong di akhir tahun dan membantu pegawai dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

Kesimpulan

Mutasi karyawan antar cabang dalam satu perusahaan dengan NPWP yang sama tidak mewajibkan penerbitan BPA1 pada saat mutasi terjadi, karena hubungan kerja tetap berlanjut. BPA1 baru diterbitkan pada akhir tahun pajak atau ketika hubungan kerja berakhir.

Namun, apabila mutasi dilakukan ke entitas berbeda secara hukum dan perpajakan, maka entitas lama wajib menerbitkan BPA1 atas penghasilan yang telah dibayarkan sebelum perpindahan.

Pemahaman yang tepat atas ketentuan ini akan membantu perusahaan menjaga kepatuhan PPh Pasal 21 sekaligus menghindari kesalahan administrasi perpajakan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi berapa lama proses penonaktifan wajib pajak? Ini penjelasan resmi DJP.

Penonaktifan status Wajib Pajak menjadi salah satu layanan administrasi yang cukup sering ditanyakan, khususnya oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak lagi memenuhi kewajiban perpajakan. Lalu, sebenarnya berapa lama proses penonaktifan tersebut berlangsung? Berikut rangkuman penjelasan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Apa Itu Penonaktifan Wajib Pajak?

Penonaktifan Wajib Pajak pada dasarnya adalah perubahan status administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif. Dalam praktiknya, hal ini umumnya terjadi karena:

• Wajib Pajak Orang Pribadi telah wafat dan tidak terdapat harta warisan yang harus diselesaikan,
• Wajib Pajak sudah tidak lagi memiliki penghasilan,
• Wajib Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,
• Badan usaha telah dibubarkan dan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.

Melalui proses ini, kewajiban perpajakan seperti pelaporan SPT dapat dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berapa Lama Prosesnya?

Menurut penjelasan DJP, jangka waktu penyelesaian permohonan penonaktifan Wajib Pajak pada prinsipnya mengikuti ketentuan layanan administrasi perpajakan yang berlaku. Setelah permohonan diajukan dan dokumen dinyatakan lengkap, kantor pajak akan melakukan penelitian atas permohonan tersebut.

Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, keputusan akan diterbitkan dalam jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan. Namun, apabila terdapat data atau dokumen yang belum lengkap, proses bisa memakan waktu lebih lama karena Wajib Pajak perlu melengkapi kekurangan tersebut.

Artinya, lamanya proses sangat bergantung pada kelengkapan dokumen dan hasil penelitian dari kantor pajak.

Bagaimana Cara Mengajukan?

Permohonan penonaktifan dapat diajukan secara langsung melalui kantor pelayanan pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau melalui sistem administrasi perpajakan yang telah disediakan DJP secara daring.

Wajib Pajak perlu menyiapkan dokumen pendukung yang relevan sesuai alasan penonaktifan, seperti surat keterangan kematian, surat pembubaran badan, atau dokumen lain yang membuktikan bahwa syarat subjektif dan/atau objektif sudah tidak terpenuhi.

Hal yang Perlu Diperhatikan

Sebelum mengajukan penonaktifan, Wajib Pajak sebaiknya memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan sebelumnya telah dipenuhi, termasuk pelaporan SPT dan pembayaran pajak yang masih terutang. Jika masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, proses penonaktifan bisa tertunda.

Selain itu, penonaktifan bukan berarti menghapus kewajiban pajak yang sudah timbul sebelumnya. Jika di kemudian hari ditemukan kewajiban yang belum dipenuhi, DJP tetap berwenang untuk menindak lanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Proses penonaktifan Wajib Pajak tidak bersifat instan dan membutuhkan waktu sesuai prosedur administrasi yang berlaku di DJP. Kunci agar proses berjalan lancar adalah memastikan seluruh persyaratan lengkap serta tidak ada kewajiban pajak yang tertunggak.

Dengan memahami prosedur dan estimasi waktunya, Wajib Pajak dapat mengajukan penonaktifan secara lebih terencana dan sesuai ketentuan yang berlaku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi batas pelaporan SPT masa PPh unifikasi Januari 2026 bergeser, ini penjelasan lengkapnya.

Wajib Pajak perlu memperhatikan perubahan batas waktu pelaporan dan penyetoran SPT Masa PPh Unifikasi untuk masa pajak Januari 2026. Meskipun secara umum jatuh tempo kewajiban pajak masa berada pada tanggal 15 bulan berikutnya, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan tenggat waktu tersebut mengalami penyesuaian.

Untuk masa pajak Januari 2026, tanggal 15 Februari 2026 bertepatan dengan hari libur nasional dan cuti bersama. Oleh karena itu, batas akhir pelaporan dan pembayaran tidak mengikuti tanggal tersebut, melainkan bergeser ke hari kerja berikutnya.

Ketentuan Pergeseran Jatuh Tempo

Sesuai ketentuan dalam PMK 81/2024, apabila batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak bertepatan dengan:

• Hari Sabtu atau Minggu,
• Hari libur nasional,
• Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah,
• Hari libur karena penyelenggaraan pemilihan umum,

maka kewajiban pajak dapat dipenuhi pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administrasi.

Berdasarkan aturan tersebut, batas pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Januari 2026 yang semula jatuh pada 15 Februari 2026 bergeser menjadi 18 Februari 2026. Artinya, Wajib Pajak masih dapat menyampaikan SPT dan melakukan pembayaran sampai dengan tanggal tersebut tanpa dikenai denda keterlambatan.

Kebijakan ini ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus memberikan kemudahan administrasi kepada Wajib Pajak ketika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari non-kerja.

Jenis Pajak yang Mengikuti Ketentuan Tanggal 15

Secara umum, beberapa jenis pajak yang memiliki batas penyetoran dan pelaporan setiap tanggal 15 bulan berikutnya meliputi:

• PPh Pasal 4 ayat (2)
• PPh Pasal 15
• PPh Pasal 21
• PPh Pasal 22
• PPh Pasal 23
• PPh Pasal 25
• PPh Pasal 26
• PPh sektor migas
• PPN tertentu
• Bea Meterai yang dipungut pemungut
• Pajak Penjualan dan Pajak Karbon

Ketika tanggal 15 jatuh pada hari libur, seluruh kewajiban tersebut otomatis mengikuti mekanisme pergeseran ke hari kerja berikutnya.

Pentingnya Memantau Kalender Pajak

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Wajib Pajak tidak sebaiknya hanya berpatokan pada tanggal 15 setiap bulan. Pemantauan kalender hari libur nasional dan cuti bersama sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungan tenggat waktu.

Keterlambatan pelaporan maupun pembayaran pajak dapat berujung pada sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Oleh karena itu, meskipun terdapat perpanjangan karena hari libur, disarankan agar kewajiban pajak tetap diselesaikan lebih awal untuk menghindari kendala teknis, seperti gangguan sistem atau kepadatan akses layanan.

Kesimpulan

Batas pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Januari 2026 tidak berakhir pada 15 Februari 2026, melainkan bergeser menjadi 18 Februari 2026 karena bertepatan dengan hari libur dan cuti bersama. Pergeseran ini sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Memahami aturan pergeseran jatuh tempo sangat penting agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib, tepat waktu, dan terhindar dari sanksi. Dengan perencanaan yang baik serta pemantauan kalender kerja, kepatuhan pajak dapat tetap terjaga tanpa hambatan administratif.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi jangan sembarangan lakukan Tax Planning, perhatikan dua hal krusial ini.

Perencanaan pajak (tax planning) memang menjadi strategi yang lazim dilakukan wajib pajak untuk mengefisienkan beban pajak. Namun, tax planning tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jika tidak dirancang dengan benar, strategi ini justru dapat menimbulkan risiko koreksi, sengketa, hingga sanksi dari otoritas pajak.

Secara umum, terdapat dua aspek penting yang harus menjadi perhatian utama wajib pajak sebelum menerapkan skema perencanaan pajak.

1. Legalitas dan Kepatuhan terhadap Aturan

Aspek pertama yang wajib dipastikan adalah kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tax planning harus dilakukan dalam koridor hukum dan memanfaatkan fasilitas yang memang secara eksplisit diatur dalam peraturan.

Wajib pajak perlu memahami bahwa tidak semua celah aturan dapat dimanfaatkan secara bebas. Otoritas pajak berwenang melakukan koreksi apabila suatu skema dianggap tidak sejalan dengan tujuan peraturan atau bertentangan dengan prinsip anti-penghindaran pajak.

Karena itu, sebelum menerapkan strategi tertentu, penting untuk menelaah regulasi secara menyeluruh. Perencanaan pajak yang baik selalu memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bersifat manipulatif, serta dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan pemeriksaan.

2. Substansi Ekonomi dan Tujuan Bisnis yang Nyata

Selain aspek legal, hal kedua yang tidak kalah penting adalah memastikan adanya substansi ekonomi dalam setiap transaksi. Artinya, transaksi atau pengaturan usaha yang dilakukan tidak semata-mata bertujuan untuk menekan beban pajak, tetapi juga memiliki tujuan bisnis yang rasional.

Otoritas pajak saat ini tidak hanya menilai dokumen formal, tetapi juga melihat realitas ekonomi di balik suatu transaksi. Jika suatu skema hanya bersifat administratif tanpa aktivitas usaha yang nyata, maka potensi koreksi akan semakin besar.

Setiap langkah tax planning seharusnya didasarkan pada pertimbangan komersial, seperti efisiensi operasional, ekspansi usaha, restrukturisasi, atau pengelolaan arus kas. Pajak memang menjadi salah satu pertimbangan, tetapi bukan satu-satunya tujuan.

Perencanaan Pajak Harus Strategis dan Berhati-hati

Tax planning pada dasarnya merupakan hak wajib pajak. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan tetap menjunjung prinsip kepatuhan serta kewajaran.

Dengan memperhatikan dua aspek utama—yaitu kepatuhan terhadap regulasi dan keberadaan substansi ekonomi—wajib pajak dapat menjalankan perencanaan pajak secara aman dan efektif. Sebaliknya, mengabaikan kedua hal tersebut justru dapat menimbulkan risiko yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Oleh sebab itu, penting bagi wajib pajak untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi dan memastikan setiap strategi pajak yang diterapkan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi menu SPT di Coretax tidak tampil? Ini Tiga hal yang perlu anda periksa.

Pelaporan SPT melalui sistem Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan. Namun, dalam praktiknya, sebagian wajib pajak kerap menemukan kendala berupa tidak munculnya menu SPT saat akan melakukan pelaporan. Kondisi ini tentu membingungkan, apalagi jika mendekati batas waktu penyampaian SPT.

Agar tidak panik, terdapat tiga hal utama yang perlu dicek ketika menu SPT tidak tersedia di akun Coretax Anda.

1. Pastikan Status dan Jenis Wajib Pajak Sudah Sesuai

Menu SPT yang tampil pada Coretax sangat bergantung pada profil dan klasifikasi wajib pajak. Sistem hanya akan menampilkan jenis SPT sesuai dengan status subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan.

Jika data profil belum diperbarui atau terdapat ketidaksesuaian klasifikasi (misalnya perubahan bentuk usaha, status efektif/non-efektif, atau kewajiban pajak tertentu), maka menu SPT bisa saja tidak muncul. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data registrasi dan kewajiban perpajakan telah sesuai dan aktif.

2. Periksa Hak Akses atau Role Akun

Dalam Coretax, terutama untuk wajib pajak badan, terdapat pengaturan peran (role) atau hak akses pengguna. Tidak semua pengguna dalam satu entitas memiliki kewenangan untuk membuat atau melaporkan SPT.

Jika Anda login menggunakan akun yang tidak memiliki hak akses pelaporan, sistem tidak akan menampilkan menu SPT. Solusinya adalah memastikan akun yang digunakan telah diberikan otorisasi yang tepat, atau meminta administrator/pengurus utama untuk menyesuaikan pengaturan hak akses.

3. Cek Kewajiban Pajak yang Terdaftar

Menu SPT hanya akan tersedia apabila jenis pajak tersebut memang menjadi kewajiban wajib pajak. Misalnya, jika wajib pajak tidak memiliki kewajiban PPN, maka menu SPT Masa PPN tidak akan muncul.

Begitu juga untuk jenis SPT lainnya—sistem akan menyesuaikan dengan kewajiban yang terdaftar pada administrasi DJP. Jika merasa memiliki kewajiban tetapi menu tidak tersedia, sebaiknya lakukan pengecekan data kewajiban melalui fitur administrasi profil atau hubungi kantor pajak untuk klarifikasi.

Jangan Langsung Mengira Sistem Bermasalah

Tidak munculnya menu SPT di Coretax umumnya bukan karena gangguan sistem, melainkan karena pengaturan data, status, atau hak akses yang belum sesuai. Dengan memastikan tiga aspek tersebut—profil wajib pajak, hak akses akun, serta kewajiban pajak yang tercatat—kendala biasanya dapat segera teratasi.

Sebagai wajib pajak, memahami cara kerja sistem digital DJP menjadi bagian dari kepatuhan administrasi. Ketelitian dalam memeriksa data dan akses akun akan membantu proses pelaporan SPT berjalan lebih lancar dan tepat waktu.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi cara baru menyusun daftar harta dalam SPT tahunan PPh orang pribadi di era Coretax.

Mulai tahun pajak 2025, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dilakukan melalui sistem elektronik Coretax dan memiliki format pelaporan harta yang baru. Ketentuan ini mengacu pada Lampiran Huruf G Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 yang mengatur bagaimana daftar harta diisi dalam SPT Tahunan.

Perubahan Cara Pelaporan Harta

Sebelum implementasi Coretax, pelaporan harta akhir tahun pada formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dibagi berdasarkan jenis formulir (SPT 1770, 1770 S, 1770 SS). Namun dengan Coretax semua wajib pajak OP wajib melaporkan harta melalui Lampiran L-1 Bagian A (Harta pada Akhir Tahun Pajak).

Pengisian daftar harta dapat dilakukan melalui dua cara utama:

• Manual yaitu mengetik langsung di aplikasi Coretax;
• Impor data dengan format XML sesuai dengan template yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur prepopulated data, yaitu data harta dari SPT tahun sebelumnya yang dapat ditarik kembali dan digunakan saat menyusun SPT baru.

Struktur Pelaporan Daftar Harta

Format pelaporan harta pada Lampiran L-1 Bagian A dibagi menjadi tujuh kategori tabel, masing-masing mencakup jenis aset tertentu:

1. Kas atau Setara Kas

Merupakan laporan aset berupa uang tunai, simpanan bank atau lembaga keuangan, deposito, uang elektronik, cek, wessel, dan instrumen setara kas lainnya. Pada tabel ini wajib pajak harus mencantumkan detail seperti nomor rekening, nama bank/lembaga, lokasi harta, dan identitas pemilik rekening.

2. Piutang

Digunakan untuk menginput piutang usaha maupun piutang lain yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Pelaporan mencakup lokasi piutang, identitas pihak yang berpiutang, nilai piutang, serta saldo piutang pada akhir tahun.

3. Investasi/Sekuritas

Meliputi aset investasi seperti saham, obligasi, reksadana, instrumen derivatif, unit link di asuransi, aset kripto, dan lain-lain.

4. Harta Bergerak

Merupakan aset bergerak seperti kendaraan roda dua dan empat, bus, pesawat, kapal, serta alat mesin atau gerobak. Wajib pajak perlu mencatat jenis harta, merk/model, nomor registrasi, status kepemilikan, tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai saat ini.

5. Harta Tidak Bergerak

Diperuntukkan bagi aset seperti tanah kosong, rumah tinggal, apartemen, bangunan usaha atau disewakan, dan lainnya. Detail informasi yang dilaporkan mencakup lokasi, ukuran tanah/bangunan, sumber kepemilikan, nomor sertifikat, tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai harta saat ini.

6. Harta Lainnya

Kategori ini memuat aset yang tidak termasuk dalam kelompok di atas seperti paten, merek dagang, emas batangan/perhiasan, permata, barang seni, elektronik, dan harta tidak berwujud lainnya. Wajib pajak harus menjelaskan tahun perolehan, bukti kepemilikan, informasi tambahan, harga perolehan, dan nilai saat ini.

7. Ikhtisar Harta

Bagian ini berfungsi untuk mengakumulasikan total harga perolehan dan nilai harta saat ini dari seluruh tabel daftar harta yang telah diisi.

Tujuan Format Baru

Perubahan format pelaporan harta ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan sekaligus memperkuat keakuratan data harta yang dilaporkan oleh wajib pajak. Melalui sistem Coretax, integrasi data dan fitur impor XML atau data prepopulated membantu mengurangi kesalahan input dan mempercepat proses pelaporan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi bukti penerimaan elektronik SPT tahunan kini hanya dikirim lewat Email, tanpa lampiran PDF.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyesuaian pada mekanisme penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) untuk pelaporan SPT Tahunan. Jika sebelumnya wajib pajak menerima BPE dalam bentuk file PDF yang bisa diunduh, kini bukti penerimaan tersebut hanya dikirimkan melalui email dan tidak lagi tersedia dalam format PDF terpisah.

Perubahan ini berlaku untuk pelaporan SPT Tahunan yang disampaikan secara elektronik, baik melalui e-Filing maupun saluran resmi lainnya yang terintegrasi dengan sistem DJP. Setelah wajib pajak berhasil mengirimkan SPT dan prosesnya dinyatakan lengkap, sistem akan secara otomatis mengirimkan email berisi BPE ke alamat email yang telah terdaftar.

Apa Itu BPE dan Mengapa Penting?

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa SPT Tahunan telah diterima oleh DJP. Di dalamnya tercantum sejumlah informasi penting, seperti:

• Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)
• Identitas wajib pajak
• Jenis dan tahun pajak SPT
• Tanggal serta waktu penerimaan
• Keterangan status penerimaan

Meski kini tidak lagi berbentuk PDF yang dapat diunduh langsung dari sistem, email BPE tetap memiliki kekuatan sebagai bukti sah bahwa pelaporan telah dilakukan.

Tidak Ada Lagi File PDF, Ini yang Perlu Diperhatikan

Dengan kebijakan terbaru ini, wajib pajak tidak akan menemukan tombol atau menu untuk mengunduh BPE dalam format PDF seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, seluruh detail BPE tercantum di dalam isi email yang dikirimkan oleh sistem DJP.

Karena itu, wajib pajak perlu memastikan beberapa hal berikut:

1. Alamat email aktif dan valid – Pastikan email yang terdaftar pada akun DJP benar dan masih digunakan.
2. Cek folder spam atau junk – Jika email BPE tidak muncul di kotak masuk, periksa folder lainnya.
3. Simpan email dengan baik – Email tersebut menjadi arsip penting apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, misalnya untuk keperluan administrasi atau klarifikasi.

Jika email tidak diterima dalam waktu tertentu setelah pelaporan, wajib pajak dapat melakukan pengecekan ulang status SPT pada akun masing-masing atau menghubungi saluran bantuan resmi DJP.

Tetap Sah sebagai Bukti Pelaporan

Walaupun tidak lagi disediakan dalam bentuk PDF, BPE yang dikirim melalui email tetap merupakan bukti resmi penerimaan SPT Tahunan. Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tercantum menjadi penanda utama bahwa SPT sudah masuk ke sistem DJP.

Perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian sistem administrasi perpajakan yang semakin mengarah pada proses digital dan efisiensi layanan.

Kesimpulan

Mulai sekarang, wajib pajak perlu membiasakan diri menyimpan dan mengarsipkan email BPE sebagai bukti sah pelaporan SPT Tahunan. Pastikan data email pada akun pajak selalu diperbarui agar tidak terkendala saat musim pelaporan tiba. Meskipun tanpa file PDF, fungsi dan legalitas BPE tetap sama sebagai tanda bahwa kewajiban pelaporan telah dipenuhi.