PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan peningkatan penerimaan negara tidak akan ditempuh melalui kenaikan tarif pajak dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai gantinya, strategi yang ditempuh adalah memperluas basis perpajakan, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat pengawasan agar potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan tanpa menambah beban tarif bagi masyarakat maupun dunia usaha. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR RI saat memberikan tanggapan atas pandangan fraksi terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah Tidak Menempuh Kenaikan Tarif Pajak
Dalam penjelasannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa penguatan penerimaan negara tidak selalu harus dilakukan melalui kenaikan tarif pajak. Pemerintah memilih pendekatan yang lebih berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi penerimaan dari Wajib Pajak yang sudah ada maupun yang belum sepenuhnya masuk ke dalam sistem perpajakan.
Strategi tersebut diarahkan untuk:
- Memperluas Basis Perpajakan;
- Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;
- Memanfaatkan Teknologi Dalam Administrasi Perpajakan;
- Memperkuat Pengawasan Terhadap Aktivitas Ekonomi; Serta
- Mengoptimalkan Penerimaan Negara Tanpa Mengubah Tarif Pajak.
Perluasan Basis Pajak Menjadi Fokus Utama
Pemerintah memilih mengoptimalkan potensi penerimaan dengan memperluas jangkauan pengawasan terhadap subjek dan objek perpajakan, bukan melalui penyesuaian tarif pajak.
Perluasan basis perpajakan akan dilakukan dengan memanfaatkan data dan teknologi untuk mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya tercatat dalam administrasi perpajakan, antara lain:
- Aktivitas Ekonomi Digital;
- Shadow Economy Atau Kegiatan Ekonomi Yang Belum Tercatat Secara Optimal;
- Sektor Informal; Serta
- Potensi Perpajakan Lain Yang Masih Berada Di Luar Jangkauan Sistem Administrasi Perpajakan.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap penerimaan negara meningkat karena semakin banyak potensi pajak yang dapat diadministrasikan dengan baik, bukan karena tarif yang lebih tinggi.
Teknologi Menjadi Pendukung Pengawasan Pajak
Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu pilar utama dalam strategi perpajakan pemerintah.
Dengan dukungan digitalisasi administrasi perpajakan, pemerintah dapat:
- Meningkatkan Kualitas Pengumpulan Data;
- Memperkuat Analisis Kepatuhan Wajib Pajak;
- Mengidentifikasi Potensi Penerimaan Pajak Yang Belum Teroptimalkan;
- Meningkatkan Efektivitas Pengawasan; Dan
- Mempercepat Proses Administrasi Perpajakan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem yang lebih modern, efisien, dan berbasis data.
Penguatan Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Menjadi Prioritas
Selain sektor perpajakan, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan negara dari bidang kepabeanan dan cukai.
Beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi:
- Digitalisasi Layanan Kepabeanan Dan Cukai;
- Peningkatan Kegiatan Audit;
- Penguatan Pengawasan;
- Peningkatan Penindakan Terhadap Pelanggaran;
- Pemberantasan Impor Ilegal; Dan
- Penanggulangan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap penerimaan negara dapat meningkat tanpa menghambat aktivitas ekonomi yang sah.
Pemerintah Berupaya Menjaga Stabilitas Iklim Investasi dan Aktivitas Usaha
Pemerintah menyatakan bahwa upaya meningkatkan penerimaan negara akan tetap dilakukan dengan memperhatikan stabilitas kegiatan ekonomi dan iklim usaha.
Oleh karena itu, berbagai kebijakan perpajakan akan diarahkan agar tetap:
- Menjaga Daya Saing Dunia Usaha;
- Mendukung Kegiatan Investasi;
- Mendorong Ekspor;
- Menjaga Kelancaran Aktivitas Ekonomi; Serta
- Memberikan Kepastian Bagi Pelaku Usaha.
Dengan demikian, peningkatan penerimaan negara diharapkan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak hingga Semester I 2026
Pemerintah juga menyampaikan perkembangan penerimaan pajak hingga Semester I Tahun 2026.
Beberapa capaian yang disampaikan antara lain:
- Realisasi Penerimaan Pajak Mencapai Rp1.035,7 Triliun;
- Angka Tersebut Setara Dengan 43,9% Dari Target APBN 2026;
- Realisasi Penerimaan Pajak Meningkat Sebesar 24,6% Apabila Dibandingkan Dengan Capaian Pada Periode Yang Sama Tahun Sebelumnya.
Meskipun demikian, pemerintah masih memperkirakan realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2026 mencapai sekitar Rp2.310,8 triliun, atau sekitar 98,8% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, sehingga masih terdapat potensi shortfall sekitar Rp46,9 triliun. Namun, nilai tersebut dinilai jauh lebih baik dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan shortfall sekitar Rp271 triliun.
Dasar Hukum yang Berkaitan
Strategi pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara melalui optimalisasi administrasi perpajakan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diperbarui, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur ketentuan umum mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, termasuk aspek administrasi serta pengawasan perpajakan.
Kesimpulan
Pemerintah menegaskan bahwa upaya meningkatkan penerimaan negara akan difokuskan pada optimalisasi sistem perpajakan, tanpa menerapkan kebijakan kenaikan tarif pajak dalam beberapa tahun ke depan. Fokus kebijakan diarahkan pada perluasan basis perpajakan, pemanfaatan teknologi, penguatan pengawasan, serta optimalisasi kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, sekaligus menjaga iklim investasi dan kelancaran dunia usaha. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap penerimaan negara dapat meningkat secara berkelanjutan tanpa menambah beban tarif pajak bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
