Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Otoritas Pajak Ingatkan UMKM untuk Tidak Memecah Usaha Demi Tarif Pajak Rendah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tidak melakukan praktik pemecahan usaha hanya untuk memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%. Peringatan ini muncul karena masih ditemukan pelaku usaha yang mencoba menghindari kewajiban pajak dengan cara tersebut.
Skema PPh final UMKM hanya berlaku bagi pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Jika omzet sudah melewati batas tersebut, maka penghitungan pajak harus mengikuti ketentuan umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
“Apabila usaha sudah berkembang dan omzet meningkat, seharusnya tidak lagi menggunakan fasilitas PPh final 0,5% dengan cara memecah usaha,” jelas pejabat DJP dalam keterangannya.
Tujuan Skema PPh Final untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM
Insentif pajak final 0,5% diberikan kepada pelaku UMKM dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. Tujuannya adalah untuk meringankan beban administrasi pajak dan membantu pelaku usaha kecil agar dapat berkembang secara bertahap.
Sementara itu, usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh sama sekali. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, yang kemudian diperbarui pada aturan terbaru.
Apabila omzet usaha telah melampaui Rp4,8 miliar per tahun, pelaku usaha diwajibkan untuk menyusun pembukuan lengkap dan mengikuti ketentuan perpajakan umum berdasarkan laba bersih, bukan omzet kotor. Dengan demikian, besaran pajak akan dihitung berdasarkan keuntungan riil yang diperoleh perusahaan.
Perpanjangan Insentif Pajak hingga 2029
Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor UMKM, pemerintah memperpanjang masa berlaku tarif PPh final 0,5% hingga tahun 2029 melalui pembaruan peraturan terkait. Langkah ini diambil agar pelaku UMKM tetap termotivasi mengembangkan bisnis secara legal dan berkelanjutan tanpa terbebani sistem perpajakan yang rumit pada tahap awal pertumbuhan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa insentif ini tidak boleh disalahgunakan. Praktik pemecahan entitas bisnis dengan tujuan menghindari pajak tidak akan ditoleransi dan dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan hukum.
Pemeriksaan atas Praktik Pemecahan Usaha
Kementerian Keuangan berencana menelusuri lebih lanjut praktik pemecahan usaha oleh pelaku UMKM. Pemerintah juga tengah memperkuat basis data perpajakan untuk mendeteksi wajib pajak yang melakukan pemecahan usaha demi mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan memastikan keadilan dalam penerapan kebijakan pajak, sehingga semua pelaku usaha berkontribusi secara proporsional terhadap pembangunan ekonomi nasional.
