Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Prosedur Penyampaian Hasil Pemeriksaan Pajak melalui SPHP.

Dalam proses pemeriksaan pajak, terdapat tahap penting berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Tahap ini dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), yaitu dokumen resmi yang berisi penjelasan mengenai temuan pemeriksaan serta kemungkinan penyesuaian pajak yang perlu diperhitungkan.

Fungsi dan Pentingnya SPHP

SPHP berperan sebagai sarana resmi bagi pemeriksa untuk menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan. Dokumen ini dilengkapi dengan daftar koreksi dan temuan rinci yang menjadi dasar perhitungan, sehingga wajib pajak dapat memahami posisi kewajiban perpajakan secara lebih jelas.

Isi Pokok SPHP

Sesuai ketentuan yang berlaku, SPHP memuat informasi antara lain:

• Jenis pos yang dikoreksi
• Nilai koreksi beserta dasar penghitungan
• Perkiraan pajak terutang berikut sanksi administrasi

Penyampaian SPHP diwajibkan selalu disertai daftar temuan lengkap agar proses pemeriksaan bersifat terbuka.

Cara Penyampaian

Dokumen SPHP dapat disampaikan secara langsung maupun melalui sarana elektronik. Tujuannya adalah agar wajib pajak dapat segera memahami hasil pemeriksaan dan memberikan tanggapan sesuai aturan yang berlaku.

Ketentuan Revisi SPHP

Pemeriksa memiliki kesempatan satu kali untuk melakukan revisi SPHP, apabila setelah penyampaian pertama ditemukan data baru atau informasi tambahan yang belum tercakup sebelumnya. Revisi hanya dapat dilakukan jika:

• Data baru diperoleh setelah SPHP pertama disampaikan,
• Undangan pembahasan akhir belum dikirimkan,
• Masih dalam periode pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
• Tanggapan Wajib Pajak

Wajib pajak diwajibkan memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah SPHP diterima. Tanggapan tersebut dapat berupa:

• Persetujuan penuh terhadap hasil pemeriksaan,
• Persetujuan sebagian, atau
• Penolakan seluruh hasil pemeriksaan.
• Dokumen tanggapan harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh wajib pajak.

Jika Tidak Ada Tanggapan

Tujuannya adalah agar wajib pajak dapat segera memahami hasil pemeriksaan dan memberikan tanggapan sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk aktif menanggapi SPHP dan berpartisipasi dalam pembahasan akhir agar keputusan yang ditetapkan mencerminkan kesepahaman antara wajib pajak dan pemeriksa.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi Tax Evasion: Mengapa Terjadi dan Bagaimana Mencegahnya.

Penggelapan pajak atau tax evasion merupakan praktik ilegal ketika seseorang atau badan usaha dengan sengaja menghindari kewajiban pajaknya. Hal ini bisa dilakukan dengan menyembunyikan sebagian penghasilan, memalsukan laporan keuangan, atau bahkan tidak melaporkan pendapatan sama sekali.

Meskipun dapat berujung pada sanksi hukum yang serius, praktik ini masih kerap dilakukan karena dianggap sebagai cara instan untuk mengurangi kewajiban pajak. Namun, dampaknya serius: penerimaan negara berkurang, keadilan fiskal terganggu, dan pelaku menghadapi ancaman pidana maupun denda yang berat.

Apa Itu Tax Evasion?

Pada hakikatnya, tax evasion merupakan pelanggaran atas aturan perpajakan yang dilakukan melalui beragam cara, seperti:

• Melaporkan penghasilan lebih kecil dari jumlah sebenarnya.
• Membesar-besarkan biaya untuk menekan jumlah pajak terutang.
• Tidak melengkapi dokumen pajak sesuai ketentuan.
• Menggunakan faktur palsu, mendirikan perusahaan bayangan, hingga tidak menyampaikan laporan sama sekali.
• Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam pelaporan pajak dan melemahkan sistem perpajakan.

Dasar Aturan dan Sanksi

Aturan perpajakan membedakan pelanggaran yang terjadi karena kelalaian dengan yang dilakukan secara sengaja.

• Sanksi Administratif: berupa tambahan pembayaran, denda, dan bunga.
• Sanksi Pidana: hukuman penjara, penyitaan harta, hingga pencantuman nama pelaku dalam daftar hitam yang dapat merusak reputasi dan akses ke sektor keuangan.

Mengapa Tax Evasion Terjadi?

Ada beberapa penyebab utama terjadinya penggelapan pajak:

Dari sisi wajib pajak:

• Kesadaran pajak yang masih rendah.
• Pajak dipandang hanya sebagai beban, bukan kewajiban bersama.
• Biaya kepatuhan yang dirasa merepotkan dan mahal.

Dari sisi pemerintah:

• Pengawasan belum sepenuhnya optimal.
• Kurang maksimal dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.
• Perubahan regulasi yang kerap terjadi sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Strategi Pencegahan

Untuk mencegah praktik tersebut, diperlukan penerapan langkah-langkah yang lebih terencana dan menyeluruh, seperti:

• Pemeriksaan dan Audit Pajak guna memastikan laporan sesuai kondisi sebenarnya.
• Peningkatan kualitas administrasi perpajakan, mulai dari proses pendaftaran hingga tahap penagihan.
• Penegakan hukum yang tegas agar menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Bentuk Hukuman yang Bisa Dijatuhkan

• Sanksi berupa denda dengan nominal tinggi, bahkan bisa mencapai beberapa kali lipat dari pajak yang seharusnya dibayar.
• Pidana penjara sesuai tingkat kesalahan.
• Penyitaan aset untuk menutup kerugian negara.
• Pencantuman dalam daftar hitam yang berpotensi merusak reputasi serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pihak yang bersangkutan.

Upaya Penanggulangan

Untuk meminimalisasi praktik penggelapan pajak, diperlukan penegakan regulasi yang konsisten, sinergi antar lembaga terkait, serta pemanfaatan teknologi digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, diharapkan kepatuhan dapat meningkat dan sistem perpajakan mampu mendukung pembangunan secara lebih adil dan berkelanjutan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi Agresivitas Pajak dan Untung-Ruginya.

Apa Itu Agresivitas Pajak?

Agresivitas pajak adalah langkah strategis yang dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui perencanaan yang cukup agresif. Upaya ini dapat bersifat legal, seperti penghindaran pajak (tax avoidance), maupun ilegal, seperti penggelapan pajak (tax evasion).

Praktik ini biasanya muncul dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam aturan perpajakan sehingga laba kena pajak dapat dikurangi tanpa secara langsung melanggar hukum. Meski demikian, aspek etis dari praktik ini sering menimbulkan perdebatan.

Tidak semua strategi perencanaan pajak termasuk dalam agresivitas pajak. Biasanya, hal ini muncul ketika perusahaan beroperasi dalam area abu-abu regulasi yang belum diatur secara tegas.

Praktik Agresivitas Pajak di Dunia Usaha

Beberapa bentuk yang sering digunakan antara lain:

• Pemanfaatan fasilitas atau insentif pajak.
• Optimalisasi pengakuan biaya.
• Transfer pricing antar perusahaan dalam satu grup.

Pengaturan struktur kepemilikan.

Salah satu praktik yang cukup sering ditemui adalah transfer pricing, yakni transaksi antar entitas dalam satu grup dengan harga yang tidak wajar untuk mengalihkan keuntungan ke wilayah dengan tarif pajak lebih rendah.

Contoh Praktik Agresivitas Pajak

Leverage (Pendanaan dengan Utang)

Perusahaan memanfaatkan utang agar bunga yang dibayarkan dapat dijadikan beban, sehingga mengurangi laba kena pajak. Semakin besar utang, semakin rendah pajak yang harus dibayar, sementara laba bersih bisa tetap meningkat.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Program tanggung jawab sosial pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Namun dalam beberapa kasus, CSR dapat digunakan secara berlebihan untuk menekan penghasilan kena pajak. Karena pengelolaan CSR sepenuhnya dilakukan perusahaan, pemerintah kesulitan mengawasi penggunaan dananya.

Untung-Rugi Agresivitas Pajak

Keuntungan:

• Beban pajak berkurang.
• Laba bersih dan dividen bagi pemegang saham meningkat.

Kerugian:

• Potensi terkena sanksi administrasi maupun pidana.
• Reputasi perusahaan bisa tercemar.
• Harga saham berisiko menurun.
• Mengurangi penerimaan negara.

Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

Beberapa hal yang mendorong praktik ini antara lain:

• Profitabilitas: semakin tinggi keuntungan, semakin besar dorongan untuk menekan pajak.
• Capital Intensity: investasi pada aset tetap memungkinkan penggunaan depresiasi untuk mengurangi laba kena pajak.
• Leverage: beban bunga dari utang dapat dimanfaatkan untuk menekan pajak.
• Intensitas Persediaan: tingginya persediaan dapat mendorong perencanaan pajak yang lebih agresif.
• Kepemilikan Institusional: semakin besar pengawasan dari investor institusi, semakin kecil peluang tindakan agresif.
• Transfer Pricing: transaksi internal yang tidak wajar menjadi indikator utama praktik agresif.
• Kualitas Audit dan Komisaris Independen: pengawasan yang kuat menekan ruang gerak agresivitas pajak.

Pencegahan dan Penanggulangan

Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain:

• Menyusun regulasi baru untuk menutup celah yang bisa disalahgunakan.
• Melakukan pemeriksaan pajak secara intensif dan berkala.
• Memberikan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel, misalnya melalui cicilan, sehingga perusahaan tidak harus menanggung beban sekaligus.

Pentingnya Perencanaan Pajak yang Baik

Perencanaan pajak penting dilakukan untuk memastikan kepatuhan sekaligus memanfaatkan insentif resmi. Perusahaan yang menerapkan strategi benar dapat bertahan dalam bisnis, terhindar dari pelanggaran hukum, dan tetap dihargai reputasinya.

Kesimpulan

Agresivitas pajak adalah strategi umum yang digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Jika dilakukan secara berlebihan atau melanggar aturan, risikonya bisa merugikan perusahaan maupun negara.

Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyeimbangkan strategi penghematan pajak dengan kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis, serta selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan perpajakan terbaru.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Panduan Singkat Analisis Varians.

Analisis varians merupakan teknik dalam akuntansi dan manajemen keuangan yang membandingkan hasil nyata dengan anggaran atau standar yang ditetapkan, bertujuan untuk mengidentifikasi selisih yang menguntungkan atau merugikan agar manajemen dapat membuat keputusan yang tepat.

Jenis Varians

Varians Penjualan: Pendapatan aktual vs anggaran.

Varians Bahan Baku: Biaya bahan baku aktual vs standar.

Varians Overhead: Biaya overhead aktual vs anggaran.

Varians Tenaga Kerja: Biaya tenaga kerja aktual vs standar.

Manfaat

• Mendeteksi masalah dan peluang.
• Menjadi dasar keputusan strategi dan anggaran.
• Mengevaluasi kinerja tim dan sumber daya.
• Memperbaiki proses secara berkelanjutan.

Proses Singkat

• Tetapkan standar atau anggaran.
• Kumpulkan data aktual.
• Hitung varians.
• Analisis penyebab.
• Ambil tindakan perbaikan.
• Buat laporan evaluasi.

Rumus Varians Utama

Bahan Baku:

Varians Harga dihitung dengan rumus: (Harga Aktual − Harga Standar) × Jumlah Kuantitas Aktual.

Varians Kuantitas = (Kuantitas Aktual − Kuantitas Standar) × Harga Standar

Tenaga Kerja:

Varians Tarif = (Tarif Aktual − Tarif Standar) × Jam Kerja Aktual

Varians Efisiensi = (Jam Kerja Aktual − Jam Kerja Standar) × Tarif Standar

Kesimpulan

Analisis varians berperan penting bagi perusahaan dengan memungkinkan identifikasi selisih antara biaya aktual dan anggaran, sehingga dapat menyoroti area yang membutuhkan perbaikan.  Selain itu, analisis varians menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis, termasuk perencanaan anggaran, pengalokasian sumber daya, dan penentuan langkah korektif untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Liabilitas: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Mengelolanya.

Dalam bisnis, istilah liabilitas sering muncul, baik dalam laporan keuangan maupun strategi pendanaan. Namun, tidak semua pelaku usaha memahami dengan jelas apa itu liabilitas, jenisnya, dan bagaimana cara mengelolanya. Liabilitas bukan sekadar utang, tetapi juga bagian dari strategi keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan.

Dengan memahami liabilitas, pemilik usaha bisa mengatur risiko, menjaga arus kas tetap lancar, dan memastikan operasional berjalan lancar meski ada kewajiban yang harus dibayar Artikel ini menjelaskan secara lengkap pengertian, fungsi, jenis, contoh, serta cara mengelola liabilitas.

Apa Itu Liabilitas?

Liabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk membayar pihak lain dalam jangka waktu tertentu, baik berupa uang, barang, atau jasa. Dalam laporan akuntansi, liabilitas dicatat di neraca bersama aset dan ekuitas.

Perbedaan utama dengan aset adalah: aset menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan, sedangkan liabilitas menunjukkan apa yang harus dibayar. Mempertahankan keseimbangan antara keduanya sangat penting bagi kesehatan finansial.

Fungsi Liabilitas

• Liabilitas tidak selalu merugikan. Malah, kewajiban ini bisa mendukung pertumbuhan dan kelancaran operasional. Beberapa fungsi utama:
• Mendukung ekspansi usaha: Dana pinjaman bisa digunakan untuk memperbesar produksi atau membuka cabang baru.
• Menjamin operasional berjalan lancar dengan membayar gaji, menyediakan bahan baku, dan menunaikan tagihan meski pendapatan belum masuk.
• Memberi fleksibilitas finansial: Membuka peluang bisnis mendadak.

Jenis-Jenis Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek:

Kewajiban yang harus diselesaikan dalam 12 bulan, misalnya utang dagang, pajak terutang, pinjaman jangka pendek, dan gaji yang belum dibayar.

Liabilitas Jangka Panjang:

Kewajiban dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun, seperti pinjaman jangka panjang, obligasi, atau utang hipotek. umumnya digunakan untuk mendanai investasi besar, seperti akuisisi aset tetap.

Contoh Liabilitas

Beberapa contoh liabilitas perusahaan:

Menjamin operasional berjalan lancar dengan membayar gaji, menyediakan bahan baku, dan menunaikan tagihan meski pendapatan belum masuk.

Pinjaman modal kerja

• Kewajiban pajak yang belum dibayar
• Kewajiban sewa kantor atau gudang
• Bagi usaha kecil, liabilitas bisa berupa pinjaman koperasi, utang usaha lokal, atau cicilan kendaraan operasional.

Liabilitas, Aset, dan Ekuitas

• Aset: Segala yang dimiliki perusahaan dan bernilai ekonomi
• Liabilitas: Kewajiban yang harus dibayar
• Ekuitas: Selisih antara aset dan liabilitas, mencerminkan nilai bersih perusahaan
• Rumus akuntansi: Aset = Liabilitas + Ekuitas

Mengelola Pinjaman

Pinjaman yang tidak dikelola dengan baik dapat membebani arus kas, menyebabkan keterlambatan pembayaran, denda, menurunnya reputasi, hilangnya peluang bisnis, bahkan risiko kebangkrutan. “Pinjaman yang dikelola dengan tepat justru bisa menjadi alat strategis untuk memperluas bisnis dan meningkatkan profitabilitas.

Tips Efektif Mengelola Liabilitas

• Buat jadwal pembayaran yang terencana
• Prioritaskan kewajiban jangka pendek
• Gunakan pinjaman untuk kebutuhan produktif
• Pantau rasio utang terhadap modal
• Gunakan teknologi untuk memantau kewajiban secara real-time

Mengatasi Tantangan Arus Kas

Jika arus kas tertekan karena pelanggan belum membayar, perusahaan bisa memanfaatkan pembiayaan faktur untuk mencairkan dana lebih cepat. Dana ini dapat digunakan untuk membayar pemasok, gaji, atau menutup biaya operasional mendesak, sekaligus memanfaatkan peluang bisnis yang membutuhkan modal cepat.

Kesimpulan

Liabilitas adalah bagian penting dari struktur keuangan. Dengan memahami jenis, fungsi, dan pengelolaannya, perusahaan bisa meminimalkan risiko sekaligus memanfaatkan liabilitas sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Sudah Ada Nota Retur? Begini Cara Membuat Faktur Pajak Pengganti.

Dalam dunia usaha, pengembalian barang kerap terjadi, entah karena kerusakan, kesalahan pengiriman, maupun alasan lainnya. Ketika hal ini berlangsung, penjual biasanya menerbitkan nota retur. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), langkah berikutnya adalah menyesuaikan dokumen perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak pengganti.

Faktur pajak pengganti diterbitkan apabila terjadi kesalahan pada faktur sebelumnya, seperti pada keterangan nama barang, jumlah, atau ukuran. Bila nota retur atau pembatalan telah dibuat sebelumnya, nilai tersebut harus diperhitungkan dalam faktur pengganti agar mencerminkan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Contoh Kasus

Seorang PKP menjual barang dengan nilai transaksi Rp10.000.000 dan PPN terutang sebesar Rp1.200.000. Sebagian dari barang tersebut kemudian diretur senilai Rp1.000.000 dengan PPN Rp120.000. Setelah proses retur, penjual baru mengetahui adanya kesalahan pada deskripsi barang di faktur awal. Saat membuat faktur pajak pengganti, nilai penyerahan disesuaikan menjadi Rp9.000.000 dan PPN menjadi Rp1.080.000.

Jika Retur Sudah Dilaporkan

Bila nota retur sudah tercatat dalam SPT Masa PPN, penerbitan faktur pengganti tidak menghapus retur tersebut. Namun, jika faktur pengganti dibuat setelah retur dilaporkan, maka SPT pada masa retur wajib dibetulkan demi menjaga konsistensi data.

Intinya

Faktur pajak pengganti bukan sekadar memperbaiki kesalahan, tapi juga memastikan catatan pajak mencerminkan kondisi transaksi terbaru, termasuk retur dan pembatalan. Proses ini membantu PKP terhindar dari masalah pelaporan dan menjaga kepatuhan pajak..

Dalam dunia usaha, pengembalian barang kerap terjadi, entah karena kerusakan, kesalahan pengiriman, maupun alasan lainnya. Ketika hal ini berlangsung, penjual biasanya menerbitkan nota retur. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), langkah berikutnya adalah menyesuaikan dokumen perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak pengganti.

Faktur pajak pengganti diterbitkan apabila terjadi kesalahan pada faktur sebelumnya, seperti pada keterangan nama barang, jumlah, atau ukuran. Bila nota retur atau pembatalan telah dibuat sebelumnya, nilai tersebut harus diperhitungkan dalam faktur pengganti agar mencerminkan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Contoh Kasus

Seorang PKP menjual barang dengan nilai transaksi Rp10.000.000 dan PPN terutang sebesar Rp1.200.000. Sebagian dari barang tersebut kemudian diretur senilai Rp1.000.000 dengan PPN Rp120.000. Setelah proses retur, penjual baru mengetahui adanya kesalahan pada deskripsi barang di faktur awal. Saat membuat faktur pajak pengganti, nilai penyerahan disesuaikan menjadi Rp9.000.000 dan PPN menjadi Rp1.080.000.

Jika Retur Sudah Dilaporkan

Bila nota retur sudah tercatat dalam SPT Masa PPN, penerbitan faktur pengganti tidak menghapus retur tersebut. Namun, jika faktur pengganti dibuat setelah retur dilaporkan, maka SPT pada masa retur wajib dibetulkan demi menjaga konsistensi data.

Intinya

Faktur pajak pengganti bukan sekadar memperbaiki kesalahan, tapi juga memastikan catatan pajak mencerminkan kondisi transaksi terbaru, termasuk retur dan pembatalan. Proses ini membantu PKP terhindar dari masalah pelaporan dan menjaga kepatuhan pajak.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Alasan Dikenakannya Biaya Admin dalam Transaksi Pembayaran.

Saat ini, berbagai transaksi non-tunai seperti transfer dana, pembayaran tagihan, hingga isi ulang saldo digital sudah menjadi bagian dari rutinitas harian. Meski praktis, transaksi tersebut kerap disertai biaya tambahan yang disebut biaya admin. Mengapa biaya ini ada, dan untuk apa digunakan?

Pengertian Biaya Admin

Biaya admin adalah tarif tambahan yang dibebankan kepada pengguna sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh penyedia sistem pembayaran, lembaga keuangan, atau pihak perantara. Nilainya dapat bervariasi sesuai dengan jenis layanan dan aturan yang diterapkan oleh setiap penyedia.

Faktor Penyebab Adanya Biaya Admin

Menutup Biaya Operasional

Biaya ini dialokasikan untuk mendukung operasional teknologi, jaringan, keamanan sistem, konektivitas antar penyedia, serta tenaga kerja yang menjaga kelancaran transaksi.

Kompensasi Pihak Perantara

Dalam proses transaksi, sering ada pihak ketiga yang menghubungkan pengguna dengan penyedia layanan utama. Mereka memerlukan dana untuk mengoperasikan sistem dan menjaga performa layanan.

Menjamin Keamanan dan Kualitas Layanan

Dana dari biaya admin digunakan untuk meningkatkan keamanan, mencegah penipuan, dan menjaga layanan tetap tersedia sepanjang waktu.

Bagian dari Strategi Bisnis

Bagi beberapa penyedia, biaya admin menjadi salah satu sumber pendapatan yang memastikan layanan tetap berjalan serta mendukung pengembangan fitur.

Memenuhi Ketentuan Hukum dan Pajak

Proses pencatatan, pelaporan transaksi, serta penyediaan bukti resmi memerlukan sistem terintegrasi yang membutuhkan biaya ekstra.

Memperluas Akses Layanan

Dengan adanya biaya ini, pengguna bisa menikmati layanan cepat, praktis, dan terintegrasi untuk berbagai jenis pembayaran.

Mengapa Besarnya Bervariasi?

Perbedaan tarif bisa dipengaruhi oleh struktur biaya internal, kerja sama dengan mitra tertentu, jenis layanan yang digunakan, atau strategi promosi seperti subsidi biaya admin.

Dapatkah Biaya Ini Dihapuskan?

Meskipun ada kemungkinan biaya admin ditiadakan melalui promo atau subsidi, hal tersebut biasanya bersifat sementara. Dalam jangka panjang, biaya ini tetap dibutuhkan untuk menjaga layanan agar tetap berjalan optimal.

Kesimpulan:

Biaya admin bukan hanya tambahan beban, melainkan bagian penting dari sistem pembayaran modern. Dana ini digunakan untuk menjamin layanan tetap aman, cepat, dan dapat diakses secara luas.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Memahami NOP PBB serta Fungsinya dalam Pengelolaan Properti.

Bagi sebagian pemilik properti, pajak bumi dan bangunan sering kali terasa membingungkan. Salah satu elemen terpenting yang perlu diketahui adalah Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NOP PBB). Nomor ini merupakan identitas unik bagi setiap bidang tanah atau bangunan yang menjadi objek pajak, dan berperan penting dalam proses administrasi serta pengelolaan kewajiban pajak.

Definisi dan Struktur NOP PBB

NOP PBB adalah rangkaian angka yang diberikan secara resmi untuk mengidentifikasi suatu objek pajak bumi dan bangunan. Nomor ini melekat secara khusus pada setiap bidang tanah atau bangunan, Dengan demikian, setiap objek pajak memiliki NOP PBB yang bersifat unik dan tidak dapat digunakan oleh objek pajak lainnya.

Struktur tersebut terdiri dari 18 digit angka yang berisi rincian informasi lokasi secara detail. Dua digit pertama menunjukkan kode provinsi, diikuti dua digit kode kabupaten/kota, tiga digit kode kecamatan, tiga digit kode desa/kelurahan, tujuh digit nomor unik objek pajak di wilayah tersebut, dan satu digit terakhir sebagai kode blok. Kombinasi ini memudahkan proses pendataan dan pemetaan properti di seluruh wilayah.

Fungsi NOP PBB

Administrasi Pajak

NOP PBB digunakan untuk mencatat, memproses, dan memutakhirkan data objek pajak. Nomor ini menjadi acuan dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pencatatan pembayaran, serta pembaruan data jika terjadi perubahan pada properti.

Pengawasan Kepatuhan

Dengan NOP PBB, pemerintah dapat memantau pembayaran pajak, mendeteksi objek pajak yang belum terdaftar, dan melakukan penagihan jika ada tunggakan. Tindakan ini berkontribusi dalam membentuk basis data perpajakan yang akurat dan transparan.

Dasar Perhitungan Pajak

NOP PBB berfungsi sebagai pengait antara objek pajak dan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menjadi dasar perhitungan besaran pajak terutang tahunan.

Syarat Transaksi Properti

Dalam jual beli, hibah, atau waris properti, NOP PBB biasanya menjadi salah satu dokumen yang diminta untuk memastikan status pajak properti telah terpenuhi sebelum terjadi pengalihan kepemilikan.

Kesimpulan

Mengetahui dan memahami NOP PBB adalah langkah penting bagi pemilik properti untuk memastikan kelancaran administrasi pajak dan menghindari masalah di kemudian hari. Dengan NOP PBB yang valid dan data yang selalu diperbarui, pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu, dokumen properti lebih mudah diurus, serta kepastian hukum dalam transaksi properti dapat terjamin.eceran.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi Ketentuan Pajak atas Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan.

Emas tidak hanya dimanfaatkan sebagai perhiasan, tetapi juga menjadi pilihan investasi yang diminati karena dianggap memiliki risiko rendah, mudah diperjualbelikan, dan nilainya cenderung stabil terhadap inflasi. Pada 28 April 2023, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur kembali ketentuan pajak atas emas perhiasan, termasuk layanan yang berhubungan dengan emas perhiasan. Ketentuan ini telah mengalami beberapa kali perubahan pada tahun-tahun berikutnya.

Peraturan tersebut mencakup ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan yang berkaitan dengan emas perhiasan, emas batangan, serta perhiasan lain yang bahan bakunya bukan emas. Beberapa jenis layanan yang diatur di antaranya:

• layanan modifikasi,

• layanan perbaikan,

• layanan pelapisan,

• layanan penyepuhan,

• layanan pembersihan, dan

• layanan lain yang memiliki fungsi serupa.

Pajak Penghasilan atas Layanan Emas

Sesuai peraturan yang berlaku, seluruh imbalan yang diperoleh dari layanan tersebut termasuk objek PPh, dan pihak pemberi imbalan berkewajiban melakukan pemotongan pajak. Jenis PPh yang dipotong disesuaikan dengan status penerima penghasilan:

• Jika penerima adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

• Jika penerima adalah wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap dalam negeri, dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

• Dasar pengenaan pajak dalam perhitungan PPh adalah seluruh nilai imbalan, baik berupa komisi, pembayaran, atau bentuk lain yang diterima, termasuk yang dibayarkan dalam bentuk barang.

Pajak Pertambahan Nilai atas Layanan Emas

Pelaku usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di bidang produksi atau perdagangan emas perhiasan wajib memungut PPN atas jasa tersebut dengan tarif tertentu. Mengacu pada ketentuan yang telah diperbarui, besaran tertentu atas penyerahan jasa yang berhubungan dengan emas, perhiasan, batu permata, dan/atau batu sejenis ditetapkan sebesar 10% dikalikan 11/12 dari tarif PPN yang berlaku (12%), kemudian dikalikan dengan nilai penggantian. Perhitungan ini menghasilkan tarif efektif PPN sebesar 1,2% dari nilai penggantian.

Rumus PPN Besaran Tertentu atas Layanan Emas:

PPN = 1,2% × Nilai Penggantian

Contoh Perhitungan Pajak atas Layanan Emas

Sebuah pelaku usaha emas perhiasan yang telah berstatus PKP memberikan layanan perbaikan emas perhiasan kepada pihak lain dan menerima imbalan dengan nilai total Rp35.000.000. Imbalan tersebut terdiri dari Rp10.000.000 dalam bentuk uang tunai dan emas batangan senilai Rp25.000.000.

Atas transaksi ini:

PPh Pasal 23 dipotong sebesar:

2% × (Rp10.000.000 + Rp25.000.000) = Rp700.000

PPN Besaran Tertentu dipungut sebesar:

1,2% × (Rp10.000.000 + Rp25.000.000) = Rp420.000

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Ketentuan Penangguhan Pemeriksaan Karena Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Dalam proses pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, terdapat dua tahap utama, yaitu pengujian dan pembahasan akhir. Meski demikian, pada situasi tertentu, proses pemeriksaan bisa dihentikan sementara.

Meski demikian, dalam kondisi tertentu, pelaksanaan pemeriksaan dapat tertunda.

Alasan Penangguhan Pemeriksaan

Sesuai peraturan yang berlaku, penangguhan dilakukan apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Penangguhan juga berlaku jika indikasi tindak pidana langsung dilanjutkan ke tahap penyidikan di bidang perpajakan.

Penangguhan diberitahukan secara tertulis melalui surat pemberitahuan pemeriksaan, yang dikirim bersamaan dengan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan atau surat pemberitahuan penyidikan. Pemberitahuan ini dapat diberikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang sudah dewasa. Selain itu, dokumen yang sebelumnya dipinjam untuk keperluan pemeriksaan wajib dikembalikan disertai tanda terima sebagai bukti.

Lanjutan Proses Setelah Penangguhan

Pemeriksaan yang ditangguhkan dapat dilanjutkan apabila:

Pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena:

• Tidak ditemukan tanda awal adanya pelanggaran pidana di bidang perpajakan.

• Peristiwa bukan termasuk tindak pidana perpajakan.

• Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia.

• Penyidikan tindak pidana perpajakan dihentikan karena:

• Tidak ada cukup bukti.

• Bukan tindak pidana perpajakan.

• Demi hukum tidak dapat diadili kembali (nebis in idem) atau tersangka meninggal dunia.

• Putusan pengadilan yang final dan mengikat menyatakan bebas atau lepas dari seluruh tuntutan, dan salinannya telah diterima oleh instansi berwenang.

Kondisi Penghentian Pemeriksaan yang Ditangguhkan

Proses pemeriksaan yang sebelumnya ditangguhkan dapat dihentikan apabila:

• Pemeriksaan bukti permulaan dihentikan apabila wajib pajak menyampaikan pengakuan atas ketidakbenaran perbuatannya sesuai dengan fakta yang ada.

• Penyidikan dihentikan karena wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran atau melakukan pelunasan kewajiban.

• Pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dihentikan karena telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan.

• Terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selain yang disebutkan sebelumnya, dan salinannya telah diterima oleh pihak berwenang.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan masih terdapat kelebihan pembayaran pajak, pemeriksaan dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, surat pemberitahuan pemeriksaan wajib disampaikan kepada wajib pajak atau wakilnya paling lambat lima hari kerja setelah:

• Pemeriksaan bukti permulaan dihentikan.

• Penyidikan dihentikan.

• Putusan pengadilan diterima oleh pihak berwenang.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Format Baru SPT Tahunan PPh Badan Mulai Diterapkan Tahun Pajak 2025.

Mulai tahun pajak 2025, penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dilakukan melalui sistem pelaporan yang telah disempurnakan mengikuti ketentuan terkini, dengan format yang mengalami pembaruan signifikan dibandingkan aturan sebelumnya.

Formulir 1771 yang lama tidak lagi digunakan. SPT Tahunan PPh Badan kini terdiri atas Induk SPT dan lampiran-lampiran.

Perbedaan Utama dari Format Sebelumnya

Salah satu perubahan signifikan ada di bagian Pernyataan Transaksi. Jika sebelumnya hanya memuat dua jenis transaksi, kini terdapat sepuluh jenis yang harus diisi. Perubahan ini juga mempengaruhi jenis lampiran yang wajib dilampirkan.

Format lampiran kini dibuat berdasarkan sektor usaha. Contohnya, Lampiran 1 memuat rekonsiliasi laporan keuangan yang dikelompokkan berdasarkan sektor usaha, seperti manufaktur, perdagangan, jasa, perbankan, dan sektor lainnya.

Ada pula tambahan lampiran untuk penghitungan PPh Pasal 31E, serta penggabungan daftar nominatif seperti biaya promosi langsung ke dalam SPT.

Struktur Induk SPT Terbaru

Induk SPT mencakup dua halaman dengan sepuluh bagian, yaitu:

• Identitas wajib pajak
• Informasi laporan keuangan
• Pendapatan yang termasuk dalam kategori PPh Final serta pendapatan yang dikecualikan dari objek pajak.
• Penghitungan PPh terutang
• Pengurang pajak
• PPh kurang/lebih bayar
• Perhitungan angsuran PPh Pasal 25
• Pernyataan transaksi
• Informasi lampiran lainnya
• Pernyataan dan tanda tangan

Kelompok Lampiran yang Disediakan

Terdapat 14 kelompok lampiran yang diisi sesuai dengan karakteristik masing-masing wajib pajak, salah satunya:

• Lampiran 1: Rekonsiliasi laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sektor usaha.
• Lampiran 2: Data kepemilikan modal, pembagian laba, pengurus, dan transaksi dengan pihak terafiliasi.
• Lampiran 3: Penghasilan luar negeri dan PPh yang dipotong pihak lain.
• Lampiran 4: Penghasilan final dan non-objek pajak.
• Lampiran 5: Data tempat usaha dan rekap omzet untuk PPh Final tertentu.
• Lampiran 6: Angsuran PPh Pasal 25.
• Lampiran 7: Kompensasi kerugian fiskal.
• Lampiran 8: Tarif PPh Badan dengan fasilitas Pasal 31E.
• Lampiran 9: Penyusutan dan amortisasi fiskal.
• Lampiran 10: Transaksi dengan pihak terafiliasi dan negara tertentu.
• Lampiran 11: Daftar nominatif biaya dan laporan keuangan tertentu.
• Lampiran 12: Khusus Bentuk Usaha Tetap.
• Lampiran 13: Berisi informasi mengenai fasilitas pengurangan pajak serta berbagai insentif yang berlaku.
• Lampiran 14: Khusus lembaga/yayasan pendidikan.

Tujuan Pembaruan

Pembaruan format ini dimaksudkan untuk menjadikan pelaporan pajak badan lebih transparan, rinci, dan efisien. Dengan format baru ini, diharapkan proses pelaporan dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Pemblokiran Rekening Dormant: Ketentuan dan Prosedur.

Ringkasan

Rekening dormant adalah rekening yang tidak digunakan dalam jangka waktu lama dan berpotensi disalahgunakan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, lembaga terkait dapat menghentikan sementara transaksi pada rekening tersebut untuk mencegah tindak pidana keuangan. Dana nasabah tetap aman, dan pemilik rekening dapat mengajukan pembukaan blokir melalui prosedur resmi di bank.

Apa Itu Pemblokiran Rekening Dormant?

Rekening yang dianggap tidak aktif dan berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas melanggar hukum dapat diblokir sebagai langkah menjaga keamanan sistem keuangan serta mencegah tindak pencucian uang.

Data dan Fakta Terkini

• Mulai diberlakukan sejak 15 Mei 2025.

• Lebih dari 140 ribu rekening tercatat tidak aktif selama lebih dari satu dekade, dengan akumulasi dana sekitar Rp428,61 miliar menurut data per Februari 2025.

• Sepanjang tahun 2025, sekitar 31 juta rekening dormant dibekukan dengan nilai lebih dari Rp6 triliun.

• Dana tetap tersimpan aman meski rekening diblokir.

Alasan Pemblokiran

Rekening yang lama tidak digunakan rawan dipakai untuk transaksi ilegal. Berdasarkan Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 2010, otoritas berwenang menghentikan sementara transaksi jika terdapat indikasi pelanggaran hukum.

Ciri Rekening Dormant Berisiko

• Tidak ada transaksi dalam 3–12 bulan (tergantung kebijakan bank).

• Tidak dapat melakukan penarikan atau pembayaran.

• Hanya bisa menerima transfer masuk tanpa otomatis aktif kembali.

• Terindikasi pernah digunakan untuk aktivitas ilegal seperti perjudian online.

Langkah Membuka Blokir Rekening

• Isi formulir keberatan secara online.

• Unggah dokumen pendukung seperti identitas resmi, buku tabungan, dan bukti pemberitahuan pemblokiran.

• Lakukan verifikasi di bank setelah pengajuan online.

• Tunggu proses peninjauan yang memakan waktu 5–20 hari kerja tergantung kelengkapan dan hasil pemeriksaan.

Isu yang Muncul di Masyarakat

Beberapa pihak menilai sosialisasi aturan ini kurang jelas. Ada kekhawatiran rekening akan diblokir hanya karena tidak aktif tiga bulan. Pihak berwenang menegaskan bahwa aturan tiga bulan hanya berlaku untuk rekening dengan risiko tinggi atau terindikasi aktivitas ilegal.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi Syarat Marketplace Menjadi Pemungut PPh Pasal 22.

Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan digital dan kemudahan transaksi lintas batas, ditetapkan aturan yang menguraikan kriteria bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (marketplace) yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. Regulasi ini berlaku mulai 5 Agustus 2025 dan merupakan pelaksanaan dari ketentuan tingkat menteri.

Kriteria Penunjukan

Marketplace dapat ditetapkan sebagai pemungut PPh Pasal 22 jika menggunakan rekening penampungan (escrow) yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri, dengan memenuhi salah satu atau kedua syarat berikut:

Nilai transaksi untuk pengguna jasa di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam 12 bulan, atau lebih dari Rp50 juta dalam 1 bulan; dan/atau

Jumlah kunjungan atau akses dari Indonesia melampaui 12.000 dalam 12 bulan, atau lebih dari 1.000 dalam 1 bulan.

Proses Penunjukan dan Pencabutan

Marketplace yang belum ditunjuk namun bersedia menjadi pemungut pajak dapat mengajukan pemberitahuan resmi kepada otoritas pajak, baik secara langsung ke kantor pajak maupun melalui sistem daring yang terhubung dengan administrasi perpajakan.Pemberitahuan tersebut harus disampaikan sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Jika marketplace tidak lagi memenuhi kriteria atau ada pertimbangan lain dari otoritas pajak, penunjukan dapat dicabut. Pencabutan dilakukan setelah penelitian dan ditetapkan melalui keputusan resmi, dengan pemberitahuan menggunakan format yang telah ditentukan.

Pelaksanaan Pemungutan

Kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 mulai berlaku paling lambat satu bulan sejak penunjukan. TTarif yang ditetapkan adalah 0,5% dari penghasilan bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dan berlaku bagi seluruh penjual dalam negeri yang mendapatkan penghasilan melalui transaksi di platform perdagangan elektronik.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Ketentuan PPN atas Penjualan Aset Perusahaan.

Dalam operasional usaha, tidak jarang perusahaan menjual aset yang awalnya tidak untuk diperjualbelikan, seperti peralatan produksi yang diganti karena pembaruan teknologi, atau aset yang dilepas saat pembubaran perusahaan. Meskipun bukan barang untuk diperjualbelikan, penjualan aset tersebut tetap menimbulkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipenuhi.

Aturan Pengenaan PPN

Ketentuan perpajakan mengatur bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)—termasuk mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau barang lain—oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetap dikenakan PPN, meskipun tujuan awalnya bukan untuk dijual.

Pengecualian berlaku jika barang yang dijual tidak memiliki hubungan langsung dengan aktivitas usaha. Oleh karena itu, PPN akan dikenakan apabila:

• Aset yang dijual berhubungan dengan kegiatan usaha, dan

• Penjual berstatus PKP.

Dasar Penghitungan

Perhitungan PPN atas penjualan aset menggunakan nilai lain sebesar 11/12 dari harga pasar wajar. Dengan tarif PPN 12%, beban pajak efektifnya menjadi 11% dari harga pasar wajar.

Contoh perhitungan:

Sebuah perusahaan melepas aset berupa komputer dengan harga pasar wajar sebesar Rp50 juta. Perhitungan PPN:

PPN = 11/12 × Rp50.000.000 × 12% = Rp5.500.000

Administrasi Pajak

PKP wajib membuat faktur pajak untuk penjualan aset ini, dengan menggunakan kode transaksi khusus yang diperuntukkan bagi penjualan aset yang awalnya tidak untuk diperjualbelikan.

Ringkasan

Penjualan aset yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha oleh PKP tetap dikenakan PPN. Pemahaman terhadap dasar pengenaan, tarif efektif, dan ketentuan administrasi sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak serta menghindari risiko sanksi.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Pajak e-Commerce: Skema PPh Pasal 22 dan Aturan Pengecualian.

Dengan semakin maraknya perdagangan digital, pemerintah memberlakukan pemotongan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas transaksi penjualan yang dilakukan melalui marketplace. Kebijakan ini berlaku otomatis bagi pedagang yang memenuhi syarat tertentu, namun ada juga kelompok yang dikecualikan dari pemotongan.

Pengaturan dan Besaran Tarif

Aturan ini menetapkan marketplace sebagai pihak pemungut pajak dari pedagang dalam negeri yang bertransaksi secara elektronik. Tarifnya 0,5% dari omzet kotor, dihitung sebelum pajak lain. Misalnya, penjualan Rp10.000.000 akan dipotong Rp50.000 saat dana diterima penjual.

Siapa yang Dipungut Pajak?

Marketplace akan melakukan pemotongan apabila pedagang:

• Merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik perorangan maupun badan usaha.

• Memiliki omzet kotor lebih dari Rp500 juta per tahun.

• Melakukan transaksi dengan rekening bank, alamat IP, atau nomor telepon berkode Indonesia.

• Pedagang dengan omzet di bawah batas tersebut dapat menghindari pemotongan otomatis dengan menyerahkan surat pernyataan omzet beserta identitas pajak atau kependudukan.

Kategori yang Dikecualikan

Terdapat tiga kondisi yang membebaskan pedagang dari pemungutan PPh Pasal 22:

• Omzet tidak lebih dari Rp500 juta per tahun – Dibuktikan melalui surat pernyataan resmi.

• Memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) – Berlaku setelah disampaikan ke pihak pemungut.

• Jenis usaha tertentu – Termasuk penjualan pulsa, kartu perdana, emas, serta jasa ekspedisi perorangan yang bermitra dengan platform.

Cara Pemotongan dan Pelaporan

Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran masuk ke rekening penjual, bukan ketika barang dikirim. Pihak pemungut berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan, menyetorkan pajak ke kas negara, serta melaporkannya dalam SPT Masa PPh.

Untuk pelaku usaha yang dikenai PPh Final, pemotongan ini dihitung sebagai bagian dari pelunasan pajak. Apabila jumlah yang dipotong belum mencukupi kewajiban sebenarnya, kekurangannya wajib dilunasi sendiri oleh pedagang.

Tujuan dan Manfaat Kebijakan

• Kesetaraan fiskal antara pelaku usaha daring dan luring.

• Penyederhanaan administrasi dilakukan dengan memanfaatkan data transaksi sebagai dasar pemungutan otomatis.

• Kebijakan ini bukanlah jenis pungutan baru, melainkan perbaikan dari mekanisme yang telah berlaku sebelumnya.

• Transparansi guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat.

Ringkasan Utama

• Tarif: 0,5% omzet kotor.

• Batas omzet yang dikenakan pemungutan ditetapkan di atas Rp500 juta per tahun.

• Pengecualian ini berlaku untuk pelaku usaha beromzet kecil, yang memiliki SKB, atau menjalankan kegiatan di sektor tertentu.

• Mulai berlaku: 14 Juli 2025.

Kesimpulan

Pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace bukanlah beban baru bagi pedagang, melainkan upaya mempermudah pengelolaan kewajiban pajak dan menjaga keadilan antar pelaku usaha. Dengan memahami mekanismenya, pelaku bisnis dapat mengelola pajak secara efisien, tetap patuh aturan, dan fokus mengembangkan usaha di ranah digital.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Ketentuan Terbaru PPN atas Jasa Agen dan Pialang Asuransi/Reasuransi.

Sejak 2022, jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi telah menjadi objek pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan pemungutan tersebut kini dipertegas melalui peraturan terbaru yang mengatur besaran tarif, tata cara pemungutan, dan kewajiban administrasi bagi pelaku usaha di sektor ini.

Tarif PPN yang Berlaku

Perubahan aturan menetapkan bahwa:

• Jasa agen asuransi dikenakan tarif sebesar 10% × 11/12 × tarif PPN × komisi/imbalan yang diterima.
• Jasa pialang asuransi dan reasuransi dikenakan tarif 20% × 11/12 × tarif PPN × komisi/imbalan yang diterima.
• Dengan tarif PPN yang berlaku sebesar 12%, penghitungan tersebut menghasilkan tarif efektif sebesar 1,1% untuk agen asuransi, serta 2,2% untuk pialang asuransi dan pialang reasuransi.

Pihak Pemungut PPN

Pemungutan PPN dilakukan oleh perusahaan asuransi atau reasuransi. Bagi agen asuransi, pemungutan dilakukan pada saat komisi atau imbalan dibayarkan. Sementara itu, untuk pialang asuransi dan reasuransi, pemungutan dilakukan saat penerimaan premi oleh pihak pemungut dari perusahaan pialang terkait.

Bukti Pemungutan Pajak

Pelaku usaha wajib menerbitkan faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti bukti pembayaran komisi atau bukti tagihan jasa pialang. Dokumen ini harus memuat informasi minimal seperti identitas dan NPWP pihak penyerah jasa, nomor dan tanggal dokumen, nilai komisi/imbalan, serta jumlah PPN yang dipungut. Dokumen tersebut harus diterbitkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah penerimaan komisi atau imbalan, atau saat penyerahan jasa pialang dilakukan.

Kewajiban Pengukuhan PKP

Agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), meskipun termasuk dalam kategori pengusaha kecil. Jika sudah memiliki NPWP, status PKP dianggap telah berlaku.

Pelaporan PPN

Agen asuransi otomatis dipandang telah melaporkan SPT Masa PPN, kecuali apabila terdapat penyerahan barang atau jasa lain yang nilainya melebihi ketentuan batas omzet untuk pengusaha kecil. Untuk pialang asuransi dan reasuransi, pelaporan mengikuti ketentuan umum yang berlaku bagi PKP.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Standar Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu kewenangan otoritas pajak yang harus dijalankan sesuai aturan dan pedoman tertentu. Standar pemeriksaan menjadi pedoman kualitas sekaligus menetapkan batas minimum yang wajib dipenuhi dalam setiap proses pemeriksaan.

Dalam ketentuan yang berlaku, standar pemeriksaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

1. Standar Umum

• Standar umum menetapkan syarat minimal yang harus dimiliki pemeriksa, meliputi:

• Memperoleh pendidikan atau pelatihan teknis yang memadai serta menguasai keterampilan yang sesuai untuk menjalankan tugas pemeriksaan.

• Integritas dan independensi dalam melaksanakan pemeriksaan.

2. Standar Pelaksanaan

Dalam menguji kepatuhan perpajakan, pemeriksa wajib mengikuti pedoman pelaksanaan yang mencakup:

• Persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

• Penggunaan metode dan teknik pemeriksaan yang tepat.

• Temuan pemeriksaan harus didasari bukti yang relevan dan sejalan dengan ketentuan peraturan di bidang perpajakan.

• Pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pajak, di tempat tinggal atau usaha pihak yang diperiksa, lokasi objek pajak, maupun lokasi lain yang dianggap perlu.

• Seluruh proses dicatat dalam kertas kerja pemeriksaan.

3. Standar Pelaporan

• Pemeriksa diwajibkan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan ketentuan:

• Laporan dibuat berdasarkan kertas kerja pemeriksaan.

• Memuat penjelasan tentang pelaksanaan pemeriksaan, kesimpulan, rekomendasi pemeriksa, serta informasi lain yang berkaitan.

Kesimpulan

Penerapan standar pemeriksaan pajak bertujuan menjaga mutu proses pemeriksaan agar lebih profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Penyegelan Saat Pemeriksaan Pajak: Alasan dan Mekanismenya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan, pihak yang berwenang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki kewajiban perpajakan. Salah satu tindakan yang dapat diambil dalam proses ini adalah melakukan penyegelan, sesuai ketentuan dalam regulasi yang mulai berlaku pada tahun 2025.

Apa Itu Penyegelan?

Penyegelan adalah tindakan menempatkan segel pada lokasi tertentu, termasuk ruangan, benda bergerak maupun tidak bergerak, serta media penyimpan data digital atau fisik. Segel ini ditempatkan pada sarana yang digunakan atau diduga digunakan untuk menyimpan dokumen, catatan usaha, atau informasi elektronik. Tujuannya adalah memastikan bahwa benda atau tempat tersebut tidak dipindahkan, diubah, dirusak, atau dimanipulasi selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kapan Tindakan Penyegelan Dilakukan?

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, penyegelan dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya saat petugas tidak memperoleh izin untuk memasuki ruangan atau mengakses informasi yang diperlukan selama berlangsungnya pemeriksaan.

Tidak ada kerja sama untuk membuka dokumen atau sistem penyimpanan elektronik.

Wajib pajak, perwakilan, atau kuasa hukumnya tidak hadir di lokasi.

Proses penyegelan harus disaksikan oleh minimal dua orang dewasa yang bukan bagian dari tim pemeriksa dan dituangkan dalam berita acara. Bila saksi menolak menandatangani, penolakan tersebut dicatat dalam dokumen resmi.

Jika Tidak Ada Respons Setelah Penyegelan

Jika dalam jangka waktu tujuh hari sejak penyegelan dilakukan pihak yang diperiksa masih belum memberikan akses, maka kondisi ini dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap pemeriksaan. Dalam kondisi seperti itu, pihak berwenang dapat meminta bantuan dari aparat kepolisian atau instansi pemerintah daerah guna menindaklanjuti proses penyegelan ataupun membuka segel yang sudah diberlakukan.

Ketentuan Pembukaan Segel

Pembukaan segel hanya boleh dilakukan oleh petugas pemeriksa, disaksikan oleh minimal dua orang dewasa non-anggota tim, dan dicatat dalam berita acara. Segel bisa dibuka jika:

• Akses sudah diberikan kepada petugas untuk memasuki lokasi atau memeriksa dokumen terkait.

• Petugas menilai bahwa penyegelan tidak lagi diperlukan.

• Ada permintaan resmi dari penyidik yang tengah menangani perkara perpajakan.

• Langkah ini bertujuan menjaga keabsahan pemeriksaan serta melindungi data dan informasi yang relevan, sembari tetap memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menunjukkan itikad baik dalam bekerja sama selama proses berlangsung.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Banding Pajak: Pengertian, Proses, dan Cara Mengajukannya.

Setiap orang maupun entitas usaha yang memiliki kewajiban pajak berpotensi mengalami perbedaan pandangan dengan pihak otoritas perpajakan. Bila keberatan atas penetapan pajak yang diajukan tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka tersedia jalur hukum lanjutan berupa pengajuan banding ke lembaga peradilan pajak.

Apa yang Dimaksud dengan Banding Pajak?

Banding pajak adalah mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak atau pihak yang memikul tanggung jawab perpajakan untuk menolak keputusan atas keberatan yang telah diajukan sebelumnya. Permohonan ini diajukan ke lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa perpajakan guna memastikan keputusan sebelumnya sudah sesuai aturan yang berlaku.

Perbedaan Keberatan dan Banding dalam Sengketa Pajak

Meski sama-sama merupakan jalur penyelesaian sengketa, keberatan dan banding memiliki fungsi serta tahapan berbeda.

Keberatan diajukan ke pihak yang mengeluarkan ketetapan pajak jika wajib pajak tidak sependapat dengan jumlah pajak yang ditentukan.

Banding adalah tahapan berikutnya yang dapat ditempuh jika keputusan atas keberatan dianggap belum mencerminkan keadilan. Pada tahap ini, keputusan akan diberikan oleh hakim yang bersifat netral, bukan lagi oleh instansi yang mengeluarkan penetapan pajak.

Langkah-Langkah Pengajuan Banding

Berikut adalah tahapan yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan banding:

Pembuatan dan Pengajuan Surat Banding

Permohonan banding wajib disusun dalam bahasa Indonesia dan memuat uraian jelas mengenai alasan ketidaksetujuan atas keputusan keberatan yang diterima. Dokumen ini harus diajukan maksimal tiga bulan sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan. Beberapa dokumen pendukung yang harus disertakan antara lain:

• Salinan keputusan keberatan

• Surat keberatan dan surat ketetapan yang disengketakan

• Dokumen legalitas pihak pengurus atau penandatangan surat

• Bukti pembayaran pajak, bila ada

• Dokumen tambahan lain yang relevan

• Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara langsung, dikirim lewat layanan pos atau ekspedisi, maupun disampaikan secara online melalui sistem elektronik yang tersedia.

Permintaan Surat Uraian Banding (SUB)

Usai menerima surat banding, pengadilan akan meminta otoritas pajak menyampaikan penjelasan tertulis yang memuat pandangan mereka terkait sengketa yang terjadi. Penjelasan tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dan salinannya akan diserahkan kepada pemohon banding untuk diketahui.

Penyampaian Surat Bantahan

Pemohon banding memiliki kesempatan untuk memberikan bantahan tertulis terhadap SUB yang diterimanya dalam waktu 30 hari.

Sidang Sengketa Pajak

Sidang akan digelar dengan menghadirkan kedua pihak. Di sini, masing-masing dapat menyampaikan argumentasi dan bukti untuk memperkuat posisinya.

Putusan Akhir

Setelah semua proses pemeriksaan rampung, hakim akan memberikan putusan akhir terhadap sengketa yang diajukan dalam permohonan banding.

Putusan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Siapa yang Bisa Mengajukan Banding?

Pengajuan banding hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, antara lain:

Wajib Pajak Perorangan

Individu yang terdaftar sebagai wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding, baik dengan mewakili dirinya sendiri maupun melalui kuasa yang ditunjuk secara sah.

Badan atau Perusahaan

Entitas usaha dapat mengajukan banding melalui direktur atau perwakilan resmi yang ditunjuk.

Ahli Waris

Bila wajib pajak meninggal dunia sebelum proses banding selesai, ahli waris berwenang untuk melanjutkan proses tersebut.

Penerus atau Pengelola Baru

Jika terjadi perubahan bentuk usaha seperti penggabungan, pemecahan, atau likuidasi, pihak yang mengambil alih tanggung jawab usaha memiliki hak untuk melanjutkan proses banding yang sedang berlangsung.

Kuasa Hukum

Banyak wajib pajak memilih menunjuk kuasa hukum yang memiliki keahlian di bidang perpajakan untuk mendampingi proses banding agar berjalan efektif.

Kesimpulan

Banding pajak merupakan sarana hukum yang dapat dimanfaatkan jika hasil keberatan atas penetapan pajak belum memberikan rasa keadilan. Dengan memahami setiap tahapan yang harus dilalui, menyiapkan dokumen secara menyeluruh, serta mempertimbangkan pendampingan dari profesional di bidang perpajakan, peluang untuk memperoleh keputusan yang adil akan semakin meningkat.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Reformulasi Aturan Pajak Kripto Dinilai Dapat Dorong Daya Saing Domestik.

Penyesuaian tarif pajak untuk transaksi aset kripto dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat secara nasional serta memperkuat daya saing sektor kripto di dalam negeri. Kebijakan baru ini diatur dalam serangkaian peraturan yang mulai berlaku sejak awal Agustus 2025.

Salah satu ketentuan utama dalam kebijakan tersebut adalah tidak dikenakannya pajak pertambahan nilai (PPN) atas aset kripto, karena dikategorikan sebagai aset keuangan sejenis efek. Namun demikian, penghasilan yang diperoleh dari transaksi kripto tetap dikenai pajak penghasilan final (PPh Final) berdasarkan ketentuan Pasal 22.

Besaran tarif PPh Final atas transaksi kripto bergantung pada lokasi platform yang digunakan. Apabila transaksi dilakukan melalui platform domestik, tarif yang dikenakan adalah sebesar 0,21% dari total nilai transaksi. Sementara itu, untuk transaksi yang dilakukan melalui platform luar negeri, tarifnya naik menjadi 1%. Perbedaan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong penggunaan platform dalam negeri yang telah terdaftar secara resmi dan beroperasi di wilayah nasional.

Pihak yang mewakili pengawasan inovasi di sektor keuangan menyambut baik regulasi ini sebagai langkah positif dalam reformasi fiskal. Diharapkan, pengaturan yang lebih jelas dapat memberikan kepastian bagi pelaku industri dan mendorong pertumbuhan ekosistem kripto nasional agar dapat bersaing secara global.

Berdasarkan data per medio 2025, total akumulasi transaksi aset kripto telah menembus angka lebih dari Rp224 triliun. Meskipun terdapat penurunan transaksi bulanan pada bulan Juni, jumlah pengguna terus menunjukkan tren peningkatan, yang mencerminkan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap instrumen ini.

Berdasarkan ketentuan baru, pemerintah mencabut fasilitas pengecualian PPh Pasal 22 terhadap impor emas batangan yang digunakan untuk produksi perhiasan dengan tujuan ekspor. Meskipun demikian, surat keterangan bebas (SKB) yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku hingga jangka waktu yang tercantum berakhir. Ketentuan ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) sebelum aturan baru diterapkan.

Penambang Kripto Wajib Terbitkan Faktur Pajak

Penambang kripto yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) diwajibkan membuat faktur atas jasa verifikasi transaksi aset digital. Kegiatan ini dikenakan PPN sebesar 2,2%. Penambang yang termasuk kategori PKP pedagang eceran diperbolehkan menggunakan faktur pajak dalam bentuk digunggung sesuai ketentuan yang berlaku.

Stimulus Kuartal III Disiapkan untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah kembali mengalokasikan dana stimulus sebesar lebih dari Rp10 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2025. Langkah ini dilakukan setelah tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% pada kuartal sebelumnya, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan stimulus yang telah digulirkan.

Lembaga statistik mencatat bahwa kebijakan fiskal dan dukungan pemerintah telah memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Upaya lanjutan diharapkan mampu menjaga stabilitas dan memperkuat sektor-sektor strategis dalam negeri.