Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Siapa yang Termasuk dalam Wajib Pajak Strategis?.
Salah satu fungsi utama dalam administrasi perpajakan adalah melakukan pengawasan kepatuhan. Untuk memperjelas pelaksanaannya, diterbitkan pedoman khusus yang mengatur pembagian wajib pajak menjadi beberapa kategori, termasuk kelompok yang disebut wajib pajak strategis.
Pengertian dan Kategori
Pengawasan diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembinaan dan penelaahan atas kewajiban pajak, baik yang telah dilaksanakan, sedang berlangsung, maupun yang akan dijalankan. Dalam praktiknya, wajib pajak dikelompokkan menjadi dua jenis:
- Wajib pajak strategis, dan
- Wajib pajak non-strategis.
Siapa Saja yang Masuk Wajib Pajak Strategis?
Wajib pajak strategis terbagi ke dalam dua kelompok utama, yakni:
- Wajib pajak yang terdaftar pada kantor pajak tertentu dengan lingkup pengawasan yang luas.
- Wajib pajak berstatus NPWP pusat yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara atau memenuhi kriteria lain yang ditentukan melalui kebijakan pengawasan oleh pejabat berwenang.
Bentuk Pengawasan
Terhadap wajib pajak strategis, dilakukan pengawasan secara mendalam melalui dua mekanisme:
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM): penelitian kepatuhan formal dan material untuk tahun berjalan, termasuk kemungkinan kunjungan langsung.
Pengawasan Kepatuhan Material (PKM): penelitian atas kepatuhan formal maupun material tahun sebelumnya, dengan analisis data keuangan, transaksi, hingga transfer pricing, serta kunjungan bila diperlukan.
Berbagai jenis pajak menjadi objek pengawasan, mencakup pajak langsung maupun tidak langsung, termasuk penghasilan, pertambahan nilai, penjualan barang mewah, bumi dan bangunan, bea meterai, serta pungutan lainnya.
Penetapan Wajib Pajak Strategis
Status strategis ditetapkan oleh pejabat wilayah berdasarkan usulan dari kantor pelayanan pajak setempat. Keputusan resmi diterbitkan paling lambat tujuh hari kerja sejak usulan diterima dan berlaku efektif pada awal tahun berjalan. Penetapan ini berlaku selama satu tahun dan bisa diperpanjang apabila ada perubahan kebijakan atau hasil evaluasi tertentu.
Selain itu, kantor pelayanan pajak juga dapat mengajukan tambahan wajib pajak untuk ditetapkan sebagai strategis, khususnya apabila dinilai memiliki potensi signifikan dalam pengawasan.
