PT Jovindo Solusi Batam merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang perpajakan, kami siap menangani dan memberikan solusi atas permasalahan perpajakan. Kami telah bersertifikat resmi dan memiliki pengalaman luas di bidang perpajakan, termasuk konsultasi pajak. PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi terkait salah bayar SPT? e-PBK saja.Berikut penjelasannya.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menawarkan layanan permintaan transfer online menggunakan e-PBK yang dapat diakses melalui website jasa.go.id. Wajib Pajak tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengajukan permohonan transfer menggunakan e-PBK.
e-PBK telah diuji coba di sepuluh KPP Pratama dengan jumlah permohonan transfer terbesar per 15 Oktober 2022. Tigaraksa, Semarang Barat, Kebumen, Jakarta Pluit, Serpong, Kosambi, Bandung Cibeunying, Surabaya Rungkut, Gianyar, dan Tangerang Barat adalah 10 KPP Pratama. Uji coba ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan dan memungkinkan adanya penyempurnaan sistem hingga e-PBK dapat diadopsi di seluruh KPP di seluruh negeri.
Pada tahap uji coba, wajib pajak yang terdaftar di 10 KPP yang disetujui dapat memanfaatkan e-PBK. Sebaliknya, saluran untuk mengajukan permintaan pemesanan berlebih secara manual akan tetap terbuka. Perbaikan dan percepatan penyelesaian permohonan pemindahbukuan akan selalu tercipta di DJP sebagai salah satu layanan terbaik Kementerian Keuangan untuk menghasilkan prosedur yang lebih cepat dan akurat.
Wajib Pajak yang telah memiliki akun di website pajak.go.id dapat menggunakan layanan e-PBK. Wajib Pajak harus memberikan password dan kode captcha setelah login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah berhasil masuk ke website jasa.go.id, Wajib Pajak harus memilih menu pemindahbukuan dan kemudian menyelesaikan langkah-langkah yang terdapat pada menu. Tampilan layanan e-PBK akan ditampilkan kepada Wajib Pajak.
Pemilihan menu permohonan pada layanan e-PBK akan memulai prosedur pencatatan transfer. Terdapat beberapa informasi terkait aplikasi Pemindahbukuan yang wajib dicatat oleh Wajib Pajak secara lengkap dan akurat sesuai petunjuk pengisian.
Jika perekaman sudah selesai, periksa kembali datanya lalu klik Kirim Permintaan. Batasan waktu penyelesaian permohonan pemindahbukuan ditangani paling lambat tiga puluh hari setelah permohonan diajukan secara lengkap, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Batas waktu tersebut dikurangi menjadi maksimal 21 hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022.
Wajib Pajak dapat melacak status permohonan transfernya dengan menggunakan opsi Pemantauan. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, wajib pajak dapat berbicara dengan penasihat pajak berlisensi di KPP.
Apa itu Pemindahbukuan?
Pemindahbukuan merupakan praktek memindahkan penerimaan pajak ke penerimaan pajak yang benar. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 28 PMK sebelumnya. Pemindahbukuan dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak atau penyetoran.
Pemindahbukuan biasanya disebabkan oleh ketidakakuratan NPWP, nama wajib pajak, Nomor Objek Pajak (NOP), letak objek pajak, kode rekening pajak, kode jenis penyetoran, masa atau tahun pajak, nomor ketetapan pajak, dan jumlah pembayaran. Kesalahan tersebut bisa dilakukan oleh wajib pajak, bank persepsi, pekerja DJP, atau lainnya. Proses perpindahannya dapat dilakukan antara lain dari masa pajak yang satu ke masa pajak yang lain atau antar jenis pajak.
Permohonan dibuat oleh Wajib Pajak yang membayar karena adanya pemindahbukuan yang disebabkan oleh masalah pembayaran atau penyetoran. Pemindahan karena kesalahan pencatatan atau pengisian bukti pemindahbukuan, permohonan dapat diajukan secara jabatan oleh pejabat yang melakukan pemindahbukuan atau berdasarkan Wajib Pajak yang pertama kali mengajukan permohonan pemindahbukuan.
Permintaan pemindahbukuan dokumen pembayaran seperti surat setoran pajak (SSP, SSPCP, BPN) dan Bukti Pemindahbukuan yang memuat NPWP cabang yang dihapus diajukan oleh Wajib Pajak pusat. Sedangkan permohonan diajukan oleh perusahaan yang menerima penggabungan, badan usaha baru hasil penggabungan, atau pihak yang menerima penggabungan untuk pemindahtanganan yang diajukan untuk SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pemindahbukuan yang memuat NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger). penggabungan bisnis.
Pembayaran pajak dengan menggunakan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dibukukan ke pembayaran bentuk pajak lainnya. Sedangkan pembayaran pajak dengan menggunakan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dipindahtangankan dalam keadaan sebagai berikut:
- Pemindahbukuan SSP yang kedudukannya sebanding dengan Faktur Pajak yang tidak dapat dikembalikan;
- Pemindahbukuan pembayaran PPN atas objek Pajak yang wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya disamakan dengan Faktur Pajak; atau
- Pemindahbukuan pembayaran Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Lunas Bea Meterai dengan menggunakan mesin stempel digital.
Selanjutnya, pemindahbukuan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam dolar Amerika hanya dapat dilakukan di antara pembayaran pajak yang dilakukan dalam dolar Amerika.
