Definisi Transaksi Perusahaan

Transaksi perusahaan adalah cara untuk mengoperasikan sistem dan prosedur di dalam perusahaan. Transaksi keuangan perusahaan merupakan kegiatan yang nilainya dapat diukur dengan uang dan kegiatannya juga berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Transaksi keuangan perusahaan juga mencakup kehilangan aset akibat musibah yang dapat diukur dengan uang. Oleh karena itu, penting untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan dengan bukti yang jelas sebagai acuan di masa depan.

Pentingnya Menyimpan Laporan Keuangan

Transaksi perusahaan adalah inti dari bisnis tersebut. Jika transaksi dan laporan mereka tidak sesuai, ada kemungkinan ada kesalahan dalam perusahaan tersebut. Ini adalah hal yang harus diwaspadai oleh pemilik perusahaan. Transaksi perusahaan adalah informasi yang sangat rahasia. Oleh karena itu, informasi tersebut dapat dengan mudah disalahgunakan. Untuk mendapatkan akses terbaik, laporan ini harus jelas. Pentingnya menyimpan bukti transaksi perusahaan adalah untuk mencegah penggelapan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini dapat membantu merencanakan cara mengatur pendapatan. Selain itu, laporan keuangan juga memengaruhi pengambilan keputusan. Keputusan yang tepat untuk perusahaan juga bisa dilihat dari laporan dan keadaan keuangan yang dimiliki oleh mereka.

Jenis-Jenis Transaksi Perusahaan

Berikut ini adalah jenis-jenis transaksi yang umumnya dilakukan oleh perusahaan, yakni:

1. Pembelian barang dari supplier

Untuk perusahaan yang membuat atau menjual produk, memerlukan pembelian barang atau bahan baku. Mereka memberikan laporan keuangan kepada staff yang memuat informasi yang diperlukan selama operasional berlangsung. Jika mereka menemukan supplier dengan harga yang lebih tinggi, mereka perlu meninjau kembali total biaya yang dikeluarkan. Maka dari itu, transaksi perusahaan adalah sistem yang saling terhubung di mana jumlah barang yang dibeli dan harga yang digunakan sangat mempengaruhi apakah pengajuan pembelian bahan baku pada supplier disetujui atau tidak.

2. Pembelian aset tetap

Keuntungan keuangan perusahaan biasanya tidak hanya disimpan dalam kas. Transaksi perusahaan seringkali terdampak jika ada kejadian tak terduga. Uang dalam bentuk tunai akan tetap stabil nilainya. Ada banyak jenis aset tetap yang tersedia. Karena kebutuhan setiap perusahaan berbeda. Ada beberapa hal seperti alat produksi atau mungkin pembangunan dan pembelian gedung yang baru yang bisa digunakan untuk meningkatkan sistem produksi. Karena ini merupakan aset perusahaan, mengurangi atau menggunakan dana perusahaan untuk transaksi semacam ini juga sangat menguntungkan.

3. Penjualan pada konsumen

Sistem jual beli memiliki dampak besar pada proses transaksi. Transaksi perusahaan adalah metode penjualan yang digunakan untuk meningkatkan keuntungan dalam berbagai proses dan akses. Yang pertama adalah penjualan tunai dan yang kedua adalah penjualan kredit. Meskipun keduanya merupakan transaksi, Anda harus menghitung keuntungan dengan memperhatikan modal, biaya produksi, dan pembayaran karyawan. Dikarenakan berhubungan dengan keuntungan perusahaan, maka harga jual produk harus ditetapkan dengan tepat.

4. Penjualan aset perusahaan

Transaksi perusahaan merupakan hal yang paling penting dalam mencapai kesuksesan dan mendapatkan keuntungan. Namun seringkali transaksi ini melibatkan penjualan aset. Namun penjualan aset juga sering dilakukan, terutama jika aset tersebut tidak lagi dibutuhkan. Salah satu alasan dari dijualnya aset ini  bisa saja terjadi karena perusahaan tidak mampu meningkatkan produksi atau ingin mengganti aset dengan yang lebih baru dan modern. Oleh karena itu, transaksi perusahaan merupakan hal yang paling rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

5. Pembagian dividen investor

Penting bagi perusahaan memiliki investor. Saat ini, banyak pihak tertarik untuk melakukan investasi guna menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Namun, transaksi perusahaan adalah konsekuensi yang akan mereka terima setelah memperoleh investor. Setiap tahun atau secara berkala, perusahaan harus membayar dividen kepada para investor yang telah menyediakan dana bagi mereka,hal ini bersifat wajib. Transaksi perusahaan memiliki dampak risiko yang signifikan karena hal ini. Oleh karena itu pembagian dividen harus sesuai dengan kesepakatan awal dalam proses investasi atau pembelian saham.

6. Membayar gaji karyawan

Transaksi perusahaan adalah kunci untuk memberikan pembayaran yang pantas untuk seluruh staff. Gaji harus dibayarkan setiap bulan sesuai dengan jumlah yang disepakati. Jika tidak, kualitas dan pelayanan yang akan diterima akan terpengaruh secara signifikan.

Manfaat Menganalisis Transaksi Perusahaan

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari menganalisis transaksi perusahaan, yakni:

• Meningkatkan kredibilitas
• Memudahkan pengelolaan keuangan
• Memudahkan perhitungan pajak
• Memudahkan pengalihan aset
• Memberikan dasar pengambilan keputusan

Ada masalah dengan akuntansi dan perpajakan kamu? Ngapain pusing-pusing, sekarang udah ada Jovindo. Yuk serahkan masalah akuntansi dan perpajakan kamu di Jovindo. Tunggu apa lagi? Ayo konsultasikan masalah akuntansi dan perpajakan kamu di Jovindo. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088

Definisi Royalti

Menurut KBBI, royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pihak lain sebagai imbalan atas produksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hak paten. Secara umum, royalti adalah pendapatan yang diberikan kepada pemilik properti atau lagu sebagai kompensasi ketika mereka melisensikan aset mereka untuk digunakan oleh pihak lain. Namun, hal ini dapat dinegosiasikan hingga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Seorang pencipta atau pemilik dapat memilih untuk menjual produk mereka kepada pihak ketiga dengan imbalan royalti yang akan dihasilkan oleh produk tersebut di masa depan. sedangkan, jika didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2000 mengenai PPh, royalty didefinisikan sebagai suatu jumlah yang terbayar atau terutang.

Jenis-Jenis Royalti

Berikut ini beberapa jenis royalti yang paling umum diketahui, yakni:

1. Royalti Waralaba

Dalam sebuah bisnis, pemiliknya akan menerima waralaba. Karena itu, ia harus membayar royalti pada pemilik waralaba agar dapat membuka cabang dengan nama perusahaan.

2. Royalti Pertunjukan

Setiap kali musik atau lagu digunakan sebagai soundtrack film, ditayangkan di radio, atau diputar oleh individu dan organisasi lain, royalti harus dibayarkan kepada pemilik musik. Ini merupakan bentuk kompensasi finansial yang dapat diterima oleh individu tersebut.

3. Royalti Paten

Pencipta suatu karya atau produk, yang juga dikenal sebagai inventor, akan mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan paten. Kemudian dari situ, jika ada pihak ketiga yang ingin menggunakan produk, kedua belah pihak harus membuat perjanjian di mana pihak ketiga membayar royalti kepada peng-investor. Dengan ini, pemilik produk akan menerima kompensasi untuk kekayaan intelektual yang dimilikinya.

4. Royalti Buku

Seorang penulis menciptakan buku dengan menggunakan ide-ide asli mereka sendiri. Karenanya, jika seorang penerbit ingin menerbitkan buku ini, royalti harus diberikan kepada penulis. Ini adalah salah satu bentuk kompensasi untuk hak cipta yang dimiliki oleh penulis. Secara umum, penulis akan menerima royalti tetap untuk setiap buku yang diterbitkan dan dijual.

5. Royalti Mineral

Di perusahaan ekstraksi, pemilik properti akan dibayar dengan royalti mineral. Pada umumnya, perusahaan ekstraksi mineral memberikan hasil ekstraksi kepada pemilik tanah atau properti sebagai kompensasi.

PT.Jovindo menawarkan anda jasa konsultasi dan akuntasi perpajakan anda. Atasi masalah perpajakan anda bersama Jovindo. Bersama kami anda dapat berkonsultasi secara online ataupun offline dengan konsultan yang kompeten dan terpercaya. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi : 0778-4162512 /0811-7777088.

Definisi Pajak Royalti

Royalti adalah salah satu bentuk penghasilan yang termasuk dalam kategori pajak. Karenanya, pajak royalti adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan royalti yang diterima oleh perusahaan atau individu yang kena pajak. Pada PPh pasal 23, royalti yang dikenakan sebagai imbalan yang diterima oleh wajib pajak. Pajak yang diterima atas royalti adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak royalti dibagi menjadi 2 jenis. Berikut ini tarif yang dikeluarkan atas pajak royalty, yakni:

1. Subjek Pajak dalam Negeri

Untuk subjek pajak dalam negeri, baik itu individu, badan usaha, maupun Badan Usaha Tetap (BUT), tarif Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar 15% dari penghasilan bruto dan tidak bersifat final. Tarif ini akan dikenakan pada jumlah bruto atau Nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari pendapatan yang diterima. Pengenaan tarif 15% pada PPh Pasal 23 dimulai setelah wajib pajak memiliki NPWP. Namun, pemotongan pajak jenis satu ini tidak akan berlaku bagi pihak bank, meskipun mereka termasuk dalam subjek dalam negeri. Dan jika penerima royalti tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak dapat ditingkatkan hingga 30% hingga 100% dari tarif yang telah ditetapkan dalam PPh pasal 23.

2. Subjek Pajak luar Negeri

Pada Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang PPh dijelaskan bahwa royalti yang diterima oleh subjek pajak luar negeri akan dikenakan pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Atau dapat disesuaikan dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Meskipun demikian, subjek pajak di luar negeri tidak diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) seperti yang diperlukan untuk subjek pajak di dalam negeri. Kewajiban wajib pajak dalam negeri antara lain menyetorkan, memotong, dan melaporkan SPT untuk transaksi tersebut.

Definisi Divestasi

Divestasi merupakan kebalikan dari investasi. Divestasi merupakan aktivitas pengurangan dari sebuah aset yang dimiliki secara finansial maupun dalam bentuk barang.

Pelaksanaan divestasi ditujukan untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan pengelolaan investasi. Dalam bisnis, divestasi berperan sebagai strategi peningkatan inovasi perusahaan.

Tujuan Divestasi

Berikut ini beberapa tujuan dari dilakukannya divestasi, yakni:

1. Normalisasi Aset

Dalam sebuah aset, biasanya terdapat biaya tambahan yang harus ditanggung. Biaya tambahan tersebut serupa dengan biaya operasional yang mencakup biaya perawatan aset, pajak, dan biaya tambahan lainnya. Agar mengurangi biaya yang lebih tinggi, investor melakukan divestasi. Dengan melakukan divestasi atau pengurangan aset, investor akan memperoleh keuntungan besar. Selain itu, investor juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan yang lebih besar untuk mengurus aset yang dimilikinya. Jika dibandingkan, ini dapat memberikan dua keuntungan sekaligus.

2. Mengurangi Beban Kerugian

Tujuan ini merupakan langkah pencegahan karena dalam bisnis, tidak semua hal dapat berjalan sesuai rencana. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi saat berbisnis, termasuk saat melakukan investasi. Untuk mencegah kemungkinan hal yang tidak diinginkan terjadi, divestasi atau pengurangan aset dilakukan. Dengan demikian, investor dapat menghindari biaya kerugian yang tidak diinginkan. Karena kemungkinan beberapa faktor, investor mungkin harus menanggung kerugian yang tidak pernah direncanakan sebelumnya.

3. Efisiensi Profit Dalam Jangka Panjang

Setiap investor berharap mendapatkan keuntungan maksimal dari investasinya. Untuk mencapai keuntungan maksimal, diperlukan pengorbanan yang tidak terhindarkan. Dalam situasi ini, pengorbanan dilakukan melalui divestasi. Para investor perlu melakukan pengurangan aset untuk mendapatkan profit dari aset yang sudah dimilikinya sebelumnya. Tetapi, divestasi juga harus dilakukan dengan hati-hati. Sebelum investor melakukan divestasi, mereka pasti telah melakukan pertimbangan. Mereka memerlukan perhitungan yang teliti mengenai risiko yang akan mereka hadapi saat melakukan divestasi.

Dampak Divestasi Bagi Investor

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya divestasi merupakan kegiatan mengurangi aset, tentu saja hal ini juga memiliki sebuah dampak. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan divestasi, yakni:

1. Terjadinya pengembalian dana Investasi

Dampak yang pertama adalah pengembalian modal investasi awal dari investor secara cepat atau dalam waktu singkat. Ia akan segera menerima kembali uang modal investasi awalnya. Hal ini terjadi ketika para investor memutuskan untuk melepaskan aset mereka. Ia akan segera menerima kembali modal investasinya. Namun, ini bisa menjadi masalah ketika uang modal investasi berubah menjadi uang profit, karena investor harus mencari instrumen investasi lain.

2. Terjadinya pengurangan pendapatan

Dampak kedua dari hasil divestasi adalah penurunan pendapatan investor.
Hal ini karena saat berinvestasi, investor dapat memperoleh pendapatan rutin berupa dividen atau return pada periode tertentu. Pada saat divestasi, aset akan berpindah kepemilikan kepada investor lain. Melakukan divestasi merupakan salah satu cara yang tepat.

3. Kehilangan hak atas perusahaan yang ia miliki sebelumnya

Melalui divestasi, seorang investor dapat kehilangan haknya atas perusahaan. Ketika investor memilih untuk menanam modal atau berinvestasi di sebuah perusahaan, mereka akan menerima sebagian persen dari kepemilikan perusahaan. Sehingga, dengan seorang investor melakukan divestasi, maka secara otomatis akan mencabut hak kepemilikannya terhadap perusahaan.

4. Adanya potensi terjadinya redistribusi kekayaan

Untuk dampak yang terakhir adalah kemungkinan terjadi redistribusi kekayaan. Maksudnya, jika Anda melakukan divestasi, Anda bisa memanfaatkan keuntungan dari aset yang dijual. Hasilnya dapat dialihfungsikan atau dimanfaatkan untuk aktivitas lebih produktif demi meraih keuntungan.

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada  Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi:  0778-4162512 /0811-7777088

Macam-Macam Metode Divestasi

Berikut ini beberapa macam-macam metode dari divestasi, yakni:

1. Direct Selling

Metode yang pertama adalah direct selling atau menjual langsung. Hal ini karena metode direct selling merupakan salah satu metode yang paling sederhana. Metode direct selling ini juga sering digunakan dalam penjualan saham dan unit bisnis.

2. Metode Spin Off

Metode divestasi ini meleburkan divisi tertentu menjadi entitas yang berbeda secara terpisah. Metode spin off akan mempengaruhi pembagian pemegang saham entitas. Dalam metode sebelumnya, investor dapat langsung memperoleh keuntungan berupa uang tunai.

3. Carve Out

Carve Out merupakan metode di mana cabang perusahaan memisahkan diri dan menjadi entitas baru secara independen. Dengan adanya pemisahan entitas ini, entitas tersebut tidak lagi memiliki hubungan dengan perusahaan sebelumnya. Meskipun begitu, tidak semua cabang perusahaan bisa didivestasikan dengan metode ini. Untuk melaksanakan metode divestasi ini, Anda harus memastikan apakah cabang perusahaan dapat beroperasi secara independen.

4. Tracking Stock

Dalam metode ini, investor memilih unit bisnis paling menjanjikan untuk dijual ke publik. Metode ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan metode Carve Out. Sementara pada metode tracking stock, perusahaan tidak melepas 100% saham unitnya. Namun, ia tetap memiliki wewenang terhadap perusahaan tersebut.

Definisi  Faktur Pajak Uang Muka

Faktur pajak uang muka merupakan bukti pemungutan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat awal penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ketika membayar uang muka. Uang muka yang besar tidak terbatas, selama jumlahnya telah disepakati oleh pembeli dan penjual, maka sah dan mengikat. Apabila barang yang diperdagangkan termasuk dalam BKP atau JKP, pembayaran uang muka memerlukan bukti Faktur Pajak Uang Muka.

Tujuan Faktur Pajak Uang Muka

Tujuan dari uang muka adalah sebagai jaminan antara pembeli dan penjual untuk menyelesaikan kewajibannya. Manfaat uang muka dapat dirasakan oleh penjual dan pembeli. Sementara dari sisi pembeli, adanya uang muka akan lebih meringankan dibandingkan membeli secara tunai. Dalam pencatatan buku besar perusahaan, uang muka juga dikenal sebagai pendapatan diterima di muka. Penjual harus membuat Faktur Pajak Uang Muka walaupun nilai total masih belum diketahui.

Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak Uang Muka dan Termin

Perlu diingat bahwa secara prinsip, Faktur Pajak harus dibuat pada saat terutangnya PPN atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Waktu pembuatan Faktur Pajak mencangkup saat menerima uang muka dan pembayaran termin. Saat pembayaran termin, PKP harus mengurangi penerimaan uang muka terhadap termin yang diterima. Ini dilakukan untuk mengetahui jumlah DPP. Besar biaya yang tercantum dalam Faktur Pajak termin harus sesuai dengan besar termin yang dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktur Pajak Termin akan diberikan setelah Faktur Pajak Uang Muka.

PT.Jovindo Solusi Batam dapat membantu anda dalam menyelesaikan segala permasalahan perpajakan anda dengan konsultan yang pastinya terpercaya dan dapat diandalkan. Kami dapat membantu peninjauan pajak, penyusunan transfer pricing, pajak bulanan dan tahunan badan, spt pribadi dan badan dan lain-lain. Dengan layanan kami anda bisa menghemat waktu serta tenaga anda sekalian, jadi tunggu apa lagi? segera hubungi: 0778-4162512 /0811-7777088

Poin-poin Penting Faktur Pajak Uang Muka yang Harus di Perhatiakan

Berikut ini beberapa poin-poin contoh dari faktur pajak uang muka, yakni:

1. Nomor Urut

Mengisi nomor urut ketika BKP atau JKP diserahkan. Tujuan dari penggunaan nomor urut ialah guna mempermudah penjual dalam mengidentifikasi barang atau jasa yang masuk.

2. Deskripsi BKP/JKP

Kolom pengisian informasi ini dibuat lebih lebar dan diisi dengan nama barang atau jasa yang dijual. Kemudian, informasi mengenai jumlah uang muka dan cicilan yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Informasi jumlah barang atau satuan unit lainnya yang diketahui harus terdapat dalam BKP yang diserahkan.

3. Harga Jual 

Bagian ini berisi harga jual barang atau jasa sebelum dikurangi uang muka yang telah dibayarkan. Jika ada uang muka, jumlah uang muka akan menjadi dasar perhitungan PPN.

4. Potongan Harga

Jika penjual memberikan diskon atau potongan harga, maka informasi tersebut akan dicatat pada bagian potongan harga.

5. Uang Muka yang Diterima

Dari saat penyerahan uang muka BKP/JKP kepada penjual, nominalnya harus dicatat di bagian ini.

Definisi TP Doc

Dokumen Penetapan Harga Transfer atau TP Doc adalah dokumen yang harus disusun oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut dapat menyebabkan Pajak Penghasilan terutang antara Wajib Pajak menjadi lebih kecil dari seharusnya. Ketentuan PPN memiliki ketentuan untuk WP yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan Pasal 18 ayat 4, Undang-Undang No. Mohon berikan jawaban dalam Bahasa Indonesia: 36 Tahun 2008. Dan pada umumnya transfer pricing banyak dilakukan pada perusahaan multinasional.

Jenis-Jenis TP Doc

Jenis TP Doc dibagi menjadi tiga, yakni:

1.   Master File (MF)

Master File atau berkas induk berisi informasi tentang kelompok usaha. Berkas ini harus disimpan selama empat bulan setelah akhir tahun fiskal. Berkas ini memuat informasi tentang struktur kepemilikan perusahaan grup, aset tak berwujud yang dimiliki, aktivitas usaha dan keuangan, serta laporan keuangan konsolidasi.

2.    Local File (LF)

Local File atau berkas lokal sudah harus disiapkan dalam kurun waktu 4 bulan setelah akhir tahun pajak. File ini harus mencakup informasi yang relevan dengan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak lokal. Berkas ini berisikan identitas dan aktivitas bisnis wajib pajak, informasi transaksi pihak terkait dan tidak terkait, informasi keuangan wajib pajak, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, struktur organisasi entitas local, peristiwa fakta non finansial yang mempengaruhi penentuan harga tingkat keuntungan.

3.   Country by Country Report (CbCR)

Country by Country Report atau laporan per Negara  mencakup alokasi pajak, pendapatan, dan aktivitas bisnis dari setiap negara dalam grup perusahaan, dan harus disampaikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Informasi dalam Laporan per Negara atau Country by Country Report (CbCR) mencakup laba atau rugi sebelum pajak, pajak penghasilan yang dipotong, dipungut, atau dibayar sendiri, modal terdaftar, jumlah karyawan, laba ditahan yang terakumulasi, nilai aset berwujud selain kas, ketentuan untuk berkas induk dan lokal.

PT.Jovindo menawarkan anda jasa konsultasi dan akuntasi perpajakan anda. Atasi masalah perpajakan anda bersama Jovindo. Dengan bersama kami anda dapat berkonsultasi secara online ataupun offline dengan harga yang terjangkau. Untuk info lebih lengkap silahkan hubungi : 0778-4162512 /0811-7777088.

Kriteria Wajib Pajak yang Membuat TP Doc

Berikut ini kriteria wajib pajak yang harus membuat TP Doc sesuai dengan jenis dokumen penetapan harga dalam PMK 213/2016, yakni:

1.   WP Pembuat TP Doc Master File (MF) & Local File (FL)

• Memiliki pendapatan bruto lebih dari Rp50 miliar untuk tahun pajak sebelumnya.
• Melakukan transaksi barang berwujud dengan pihak terkait senilai lebih dari Rp20 miliar pada tahun pajak sebelumnya.
• Melakukan transaksi layanan atau transaksi lain dengan pihak terkait melebihi Rp5 miliar pada tahun pajak sebelumnya.
• Melakukan transaksi dengan pihak terkait di negara-negara dengan tarif PPh yang lebih rendah dari Indonesia

2.   WP Pembuat TP Doc Country by Country Report (CbCR)

• Wajib pajak yang dianggap sebagai entitas induk dari suatu grup usaha dengan peredaran bruto konsolidasi Rp11 triliun
• Entitas non-induk yang memenuhi ketentuan berikut:
• Tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi dengan Indonesia
• Tidak menyediakan CbCR pada otoritas pajak
• Tidak berkewajiban menyampaikan CbCR

Sanksi Tidak Membuat TP Doc

Pada Pasal 13 PMK 2013/2026, wajib pajak yang tidak membuat TP Doc akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut ini sanksi jika tidak membuat dokumen transfer pricing (TP Doc):

• Karena dianggap tidak melaporkan SPT, maka dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp1 juta.
• Penyampaian TP Doc melebihi jangka waktu yang diminta DJP, maka TP Doc dianggap hanya sebagai data, sehingga dilakukan pengujian ALP (Arm’s Length Principle) secara jabatan atau tidak pertimbangkan TP Doc, yang dapat mengakibatkan dikeluarkannya SKPKB dengan sanksi bunga sesuai ketentuan.
• Jika tidak menyampaikan TP Doc saat diminta DJP, maka wajib pajak dianggap tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga diterbitkannya SKPKB dan dikenai sanksi kenaikan sebesar 50%.

Kunjung Pajak merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan tiket antrean secara online sebelum mengunjungi kantor pajak. Tiket antrean online dari aplikasi Kunjung Pajak berisi informasi layanan dan jadwal waktu kunjungan ke Kantor Pajak. Sehingga memudahkan wajib pajak dalam mengatur waktu kunjungan ke Kantor Pajak yang dituju. Selain itu, sistem antrian online juga memudahkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memberikan pelayanan karena dapat dilaksanakan secara tertib dan terjadwal.

Layanan Kunjung Pajak

Berikut ini layanan yang dapat diakses melalui laman Kunjung Pajak yang dapat membatu wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran, yakni:

• Loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
• Konsultasi SPT
• Konsultasi Perpajakan
• Konsultasi Aplikasi
• Janji Temu
• Layanan Lain

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada  Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi:  0778-4162512 /0811-7777088

Alur Pendaftaran Kunjung Pajak

Berikut ini hal-hal yang harus dipenuhi untuk menggunakan layanan pajak online dari DJP, yakni:

1. Mempersiapkan data diri.
2. Mengisi formdi laman kunjung pajak
3. Memilih jenis layanan pajak yang diperlukan.
4. Menentukan waktu kedatangan ke KPP.
5. Memperoleh nomor tiket yang dikirimkan melalui email, da ditunjuukkan pada pegawai KPP.

Tata Cara Daftar Kunjung Pajak Online

Berikut ini tatacara daftar Kunjung Pajak untuk mendapatkan tiket antrean online:

1. Masuk ke laman kunjung pajak
2. Lalu klik “Daftar” untuk memulai pendaftaran layanan.
3. Silahkan mengisi data lengkap pada kolom identitas.
4. Isilah data pada kolom penilaian kesehatan secara lengkap.
5. Lalu pilih jenis layanan, kantor pajak yang dituju, dan waktu kunjungan yang akan dijadwalkan.
6. Kemudian kirim pengajuan tiket antrean online
7. Sistem Kunjung Pajak akan memproses permintaan, tunggu sejenak dan nomor tiket antrean akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan.
8. Lalu screenshot tiket antrean tersebut, dan bawa pada saat mendatangi kantor pajak

Definisi Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. PDB adalah salah satu indikator utama digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi nasional suatu negara.

PDB dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara. Cara menghitung nilai tambah adalah dengan mengurangi nilai input dari total penjualan. Input antara adalah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, sedangkan produk akhir adalah hasil akhir dari proses produksi. PDB dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi atau pendekatan pengeluaran. Pendapatan domestik bruto per kapita adalah indikator kekayaan individu dalam suatu negara yang sering digunakan untuk menilai tingkat kemakmuran.

Manfaat Produk Domestik Bruto

Berikut ini fungsi dan manfaat dari tingkat PDB melalui pengukuran produk domestik bruto, yakni:

1. Indikasi Pertumbuhan Ekonomi

PDB digunakan sebagai salah satu metrik untuk mengukur pertumbuhan perekonomian negara. Peningkatan PDB menandakan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sementara penurunan PDB menunjukkan perlambatan ekonomi.

2. Penilaian Kesejahteraan Masyarakat

PDB juga dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara. Semakin tinggi PDB suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDB per kapita, adalah hasil pembagian produk domestik bruto dan jumlah penduduk, digunakan sebagai ukuran standar hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu negara.

3. Dasar Kebijakan Ekonomi

Tingkat PDB dapat digunakan oleh pemerintah dan bank sentral suatu negara untuk merancang kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter. Diharapkan kebijakan tersebut dapat menstabilkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi ke depan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produk Domestik Bruto

Berikut ini faktor pembentukan pertumbuhan domestik bruto, yakni:

1. Investasi

Investasi termasuk bagian dalam perhitungan PDB suatu negara, mencangkup investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan pengembangan SDM. Berbagai jenis investasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi negara, yang kemudian akan mendorong pertumbuhan PDB.

2. Konsumsi Rumah Tangga

Menurut BPS, konsumsi rumah tangga merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh setiap rumah tangga untuk mengonsumsi barang dan jasa dalam perekonomian. Kemampuan setiap rumah tangga dalam mengonsumsi barang dan jasa tersebut berpengaruh pada tingkat PDB.

3. Pengeluaran Pemerintah

Konsumsi pemerintah berperan dalam PDB suatu negara melalui pengeluaran untuk proyek-proyek publik seperti pembangunan infrastruktur dan layanan sosial. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2003, termasuk dalam kategori belanja Negara. Seperti belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain, dan transfer ke daerah.

4. Ekspor dan Impor

PDB dipengaruhi oleh aktivitas ekspor dan impor. Ekspor meningkatkan nilai PDB, sementara impor mengurangi nilai PDB suatu negara. Kegiatan ekspor-impor di suatu negara akan berdampak pada neraca perdagangan. Kegiatan ekspor-impor di suatu negara dapat memengaruhi neraca perdagangan. Jika tingkat ekspor lebih tinggi dari impor, maka neraca perdagangan akan mengalami surplus. Dan sebaliknya, jika impor lebih tinggi dari ekspor, maka neraca perdagangan akan mengalami deficit necara perdagangan. Surplus dalam neraca perdagangan membantu pertumbuhan ekonomi yang positif.

Ada masalah dengan akuntansi dan perpajakan kamu? Ngapain pusing-pusing, sekarang udah ada Jovindo. Yuk serahkan masalah akuntansi dan perpajakan kamu di Jovindo. Tunggu apa lagi? Ayo konsultasikan masalah akuntansi dan perpajakan kamu di Jovindo. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088

Kritik terhadap Produk Domestik Bruto

Tentunya dalam PDB  ini tidak lepas dari kritkan dari berbagai pihak. Berikut ini kritikan pada PDB, yakni:

1. Terbatas dalam satu wilayah saja

Saat ini, perbatasan suatu negara semakin semakin terlihat tipis. Banyak perusahaan domestik kini mulai berekspansi ke luar negeri. Namun, PDB tidak mencakup semua laba yang diperoleh oleh perusahaan yang beroperasi di luar negara asalnya. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan ketika membandingkan nilai PDB dengan nilai PNB.

2. Tidak mengukur aktivitas perekonomian lain

PDB diukur dengan kegiatan belanja, investasi, ekspor, dan impor suatu negara. Semua yang masuk dalam perhitungan hanya yang tercatat. Faktanya, ada kegiatan lain yang mungkin tidak tercatat, seperti pedagang kaki lima dan UMKM.

3. Tidak memperhitungkan nilai kesejahteraan

Dalam perhitungan PDB, semakin besar nilai transaksi negara, maka semakin besar pula nilai PDB-nya. Meskipun banyak kritikan terhadap PDB, tetap merupakan pengukuran ekonomi yang umum digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia.

Definisi Pajak Jasa Percetakan

Pajak jasa percetakan merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jasa percetakan. Pajak jasa percetakan diatur dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015 terhadap jenis jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Nomor 2 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Seperti beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK Nomor 141 Tahun 2015  dan menjadi pajak atas “Jasa Kena Pajak Lainnya”.

Jenis Pajak Jasa Percetakan

Secara umum, jasa percetakan ini memiliki beberapa jenis kewajiban perpajakan, yakni:

A. Kewajiban Pajak Bisnis Percetakan bagi Pemilik Usaha Percetakan

Seperti pengenaan pajak pada umumnya atas usaha yang didirikan atau dikelola, pemilik bisnis jasa percetakan juga memiliki beberapa kewajiban perpajakan. Bukan hanya jenis pajak penghasilan dari usaha yang dikelola, tetapi juga jenis pajak lainnya yang dipungut atas penghasilan pegawainya maupun pajak yang harus dibayar atas transaksi jasa yang dilakukan.

berikut ini beberapa kewajiban pajak yang harus dipenuhi pemilik usaha, yakni:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau Pribadi

Semua Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan, baik perorangan maupun badan, wajib membayar pajak penghasilan. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Segala transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)  dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ketentuan mengenai PPN  juga diperbarui sebagian pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja dan kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

3. PPh 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu.

4. PPh Pasal 23

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pajak jasa percetakan  dikenakan PPh 23 atas transaksi jasa yang dilakukan. perlakuan PPh Pasal 23 tentang jasa percetakan ini terbagi menjadi dua, yakni  jika subjek PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak, dan jika PPh Pasal 23 merupakan kredit pajak yaitu jasa yang diberikan kepada orang lain. Dan yan satunya adalah, kena pajak atau PPh Pasal 23 dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri.

5. PPh Pasal 26

PPh pasal 26 tak ubahnya dengan PPh 23. Bedanya,  PPh Pasal 23 berlaku bagi wajib pajak dalam negeri, sedangkan PPh Pasal 26 berlaku bagi wajib pajak luar negeri. Dalam hal itu, tarif PPh Pasal 26 berkisar hingga 20%.

B. Ketentuan Pajak Bisnis Percetakan bagi Wajib Pajak Pribadi dan Badan

Yang menjadi subjek pajak jasa percetakan ialah wajib pajak perorangan maupun badan. Kedua negara memiliki peraturan pajak bisnis pencetakan yang berbeda, dan terdapat banyak kesamaan perpajakan.

Selain PPh 23, pajak yang dikenakan terhadap usaha berbeda-beda tergantung subjeknya, terlepas dari apakah pemilik usaha tersebut adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Lebih spesifiknya, kewajibannya berbeda antara wajib pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan yang bukan PKP. Kewajiban pajak suatu perusahaan percetakan juga tergantung pada apakah orang tersebut merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau tidak.

Berikut ini beberapa kewajiban pajak bisnis percetakan bagi wajib pajak pribadi dan badan beserta dengan status pajaknya, yakni:

1. WP Pribadi Pemilik Usaha Jasa Percetakan

Sebagai wajib pajak pribadi pemilik usaha jasa percetakan, berikut kewajiban perpajakannya:

• Wajib Dipotong atau Dipungut Pajak
• Wajib Memotong atau Memungut Pajak
• Wajib Membayar atau Menyetorkan
• Wajib Melaporkan SPT Pajak

2. WP Badan Pemilik Usaha Jasa Percetakan

Begitu pula usaha jasa percetakan jika dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha, berikut kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan dari usaha jasa percetakan, yakni:

• Wajib Dipotong atau Dipungut Pajak
• Wajib Memotong dan Memungut Pajak
• Wajib Menyetor atau Membayar Pajak
• Wajib Melaporkan Pajak

Ada masalah dengan akuntansi dan perpajakan kamu? Ngapain pusing-pusing, sekarang udah ada Jovindo. Yuk serahkan masalah akuntansi dan perpajakan kamu di Jovindo. Tunggu apa lagi? Ayo konsultasikan masalah akuntansi dan perpajakan kamu di Jovindo. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi: 0778-4162512 /0811-7777088

Definisi Honorarium

Honor dalam KBBI adalah upah yang dibayarkan oleh suatu pihak sebagai imbalan atas jasa-jasanya kepada pihak yang bekerja. Contohnya dokter, tenaga honorer, pengacara, konsultan, penulis, penerjemah, dll.

Honorarium adalah imbalan atas jasa yang biasanya dibayarkan kepada PNS dan non- PNS. Pegawai PNS dan non-PNS adalah mereka yang ikut serta dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Secara umum, baik pelayanan pemerintah maupun  kegiatan  pembangunan oleh pemerintah yang mempunyai persyaratan khusus. Salah satunya  harus diberikan kepada PNS dan non PNS yang bekerja sehubungan dengan pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan APBD ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). Pemberian honorarium harus disesuaikan secara proporsional dan sesuai dengan besaran anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemberian honorarium harus berdasarkan keputusan kepala daerah atau ketua PD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA SKPD.

Oleh karena itu, honorarium adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada seseorang yang tidak diwajibkan secara hukum untuk membayar dan  yang secara sukarela memberikan suatu manfaat atau jasa. Orang yang berhak menerima honorarium adalah guru honorer di sekolah dan pelatih di klub olahraga.

Jenis-jenis Honorarium

Berikut ini beberapa jenis bentuk honorarium, yakni:

1. Production Bonus

Pembayaran tambahan yag diberikan kepada pekerja yang lebih produktif atau memberikan hasil yang lebih menguntungkan dari biasanya.

2. Price Rate Plan

Sistem pembayaran upah bagi pekerja berdasarkan satuan unit atau pekerjaan yang diselesaikan.

3. Curve

Insentif yang diberikan kepada pekerja yang berkualifikasi tinggi yang telah berpengalaman atau senior.

4. Pay-for-Knowledge

Sistem kompensasi yang berdasarkan gaji dan upah pada repertoar keterampilan yang dimiliki karyawan, dan bukan berdasarkan klasifikasi pekerjaan tertentu.

5. Komisi

Pembayaran pada pekerja berprestasi, yang mempunyai produktifitas kerja yang tinggi.

6. Nonmonetary Incentive

Fasilitas kerja nonmoneter seperti mobil atau rumah dinas, dll.

7. Honorarium Eksekutif

Bonus yang diberikan kepada manajer atau eksekutif atas kontribusinya dalam mencapai keuntungan pada organisasi.

8. Merit Increase

Peningkatan gaji berdasarkan kinerja pekerja.

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada  Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi:  0778-4162512 /0811-7777088

Definisi Retribusi

Retribusi merupakan pungutan daerah yang berfungsi sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah atas kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagian orang mungkin menganggap retribusi  sama saja dengan pajak daerah. Namun keduanya tidak sepenuhnya salah, karena diantara keduanya memiliki perbedaannya. Baik pajak daerah maupun retribusi merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah tersebut. Apalagi keduanya merupakan kewajiban wajib  kepada masyarakat. Jika masyarakat bersedia membayar biaya-biaya tersebut, maka dapat menumbuhkan kesejahteraan bersama.

Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Berikut ini, beberapa perbedaan antara pajak dan retribusi, yakni:

1.Balas Jasa

Pajak digunakan sebagai alat penyeimbang perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pajak yang dipungut dan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti fasilitas umum, subsidi pendidikan, dan perbaikan jalan, pembayar pajak belum tentu dapat dirasakan secara langsung. sedangkan, manfaat retribusi yang dapat dirasakan langsung oleh wajib retribusi, misalnya dengan biaya retribusi yang digunakan untuk pembersihan lingkungan.

2. Objek

Objek umum yang dikenakan pajak seperti pajak barang mewah, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dll. Retribusi saat ini didasarkan pada badan resmi pemerintah yang ditujuakan pada masyarakat.

3. Sifat

Semua wajib pajak, wajib membayar pajak sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak dan melapor ke kantor pajak maka akan dikenakan sanksi. Sifat retribusi ini tidak wajib, namun dapat diberlakukan sesuai peraturan negara.

4. Tujuan

Memang benar pajak dan retribusi memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Sedangkan retribusi ditujukan untuk memberikan pelayanan dan perizinan, sehingga diperlukan retribusi untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Fungsi Retribusi

Fungsi utama retribusi hampir sama dengan fungsi pajak, yakni membiayai anggaran daerah, menstabilkan perekonomian daerah, dan pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Retribusi tersebut berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berfungsi sebagai anggaran yang mendanai seluruh kebutuhan pemerintah sehari-hari  dan  pembangunan daerah. Jika suatu daerah mempunyai sumber anggaran yang cukup, maka segala kegiatan perekonomian akan berjalan lancar.

Fungsi lain dari retribusi adalah untuk menstabilkan perekonomian daerah, yaitu mengendalikan harga pasar, dan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat lokal.

Kamu punya masalah perpajakan atau akuntansi? Bingung cara menyelesaikannya? Konsultasikan saja pada  Jovindo. Kami dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah perpajakan dan akuntasi kamu loh. Yuk konsultasikan masalah kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bias menghubungi:  0778-4162512 /0811-7777088

Jenis-jenis Retribusi

Berikut ini beberapa jenis-jenis dari retribusi, yakni:

1.Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum atau keuntungan, dan dapat dikenakan kepada orang pribadi maupun badan. Contoh dari retribusi jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan lingkungan seperti retribusi kebersihan dan sampah, retribusi kartu tanda penduduk, dan akta pencatatan sipil. Tarif retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan biaya penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, faktor keadilan, dan tingkat efektivitas pengelolaan pelayanan tersebut.

2.Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas jasa yang diberikan atau disediakan dari pemerintah daerah dengan berdasarkan prinsip komersial. Hal ini melibatkan pemerintah daerah yang memanfaatkan aset dan layanan yang belum dikembangkan yang tidak disediakan secara memadai oleh sektor swasta. Contohnya retribusi jasa usaha penggunaan aset daerah, retribusi toko atau pasar grosir, retribusi tempat pelelangan barang, retribusi terminal angkutan umum, dll.

Tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada perolehan keuntungan yang efektif dan efisien dari pelayanan usaha dan pencapaian keuntungan yang lebih layar berdasarkan dengan harga pasar.

3.Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang perseorangan atau badan dalam rangka pengaturan dan pengawasan kegiatan penggunaan lahan, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, dan/atau penggunaan fasilitas tertentu. Hal ini juga untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh dari retribusi perizinan tertentu seperti retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat menjual minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dll.

Tarif retribusi perizinan tertentu dimaksudkan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya pelaksanaan perizinan yang terkait. Biaya yang mencakup dokumentasi izin, inspeksi lokasi, penegakan hukum, administrasi, dan perizinan tertentu yang berdampak negatif terhadap penerbitan izin.