PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan perpajakan yang siap menangani permasalahan perpajakan klien. Kami bekerja dengan professional serta akurat. PT Jovindo Solusi Batam akan menjelaskan informasi terkait perbedaan pelaporan SPT menggunakan e-Filing dan e-Form.   Simaklah informasinya berikut ini.

Wajib Pajak orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki waktu hingga akhir Maret untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Saat ini, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak orang pribadi dapat disampaikan secara mandiri dan secara online melalui DJP secara elektronik dengan menggunakan e-Filing atau e-Form. Bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT Tahunan, kedua metode ini mempunyai kedudukan yang sama.

Menurut situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), istilah e-Filing pertama kali digunakan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP 05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) melalui penyedia layanan aplikasi (ASP). penyampaian SPT secara elektronik atau disebut juga e-Filing merupakan suatu teknik penyampaian SPT yang menggunakan sistem daring yang real-time. Selain bekerjasama dengan ASP, DJP akhirnya membuka fasilitas e-Filing milik pemerintah di website www.pajak.go.id.

Awalnya, penyampaian SPT online dibedakan menjadi dua kanal. Pertama, SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dapat disampaikan di situs DJP, namun SPT Tahunan badan hanya dapat disampaikan melalui ASP swasta. Namun sebagai bagian dari revisi tersebut, DJP mulai menggunakan nama e-Form pada tahun 2017. Dengan adanya fasilitas e-Form ini, memungkinkan penyampaian SPT Tahunan PPh bagi badan bukan pegawai dan orang pribadi melalui ASP dan Fasilitas e-Form.

• Perbedaan Pertama

Perbedaan pelaporan e-Filing dan e-Form yang pertama adalah penggunaan jaringan internet. Proses pelaporan SPT Tahunan dan e-Filing dilakukan secara online. Artinya, wajib pajak harus tetap terhubung ke-internet saat mengisi data hingga siap diposting ke situs DJP. Sedangkan dengan menggunakan e-Form, Wajib Pajak dapat mengisi formulir SPT Tahunan secara offline di laptop atau komputer, cukup dengan koneksi internet saat mengunduh formulir SPT Tahunan dan mengunggah laporan.

• Perbedaan Kedua

Perbedaan kedua terlihat pada kemampuan setiap aplikasi. Apabila wajib pajak menyampaikan SPT tahunannya melalui e-Filing, maka wajib pajak hanya dapat mengisi formulir SPT satu kali saja. Oleh karena itu, jika terjadi gangguan atau kekeliruan jaringan, maka wajib pajak harus mengulangi proses pengajuan dari awal. Namun dengan menggunakan e-Form, wajib pajak dapat mengisi berkas formulir SPT kapan saja setelah diunduh. Hal ini berarti wajib pajak mempunyai waktu yang fleksibel dengan e-Form.

• Perbedaan Ketiga

Perbedaan ketiga ada pada sisi perangkatnya. Selama perangkat terhubung dengan jaringan internet, pelaporan dengan e-Filing dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai perangkat, seperti smartphone, tablet, laptop, maupun komputer. Sedangkan dengan program yang digunakan berbasis desktop, maka pelaporan SPT Tahunan melalui e-Form hanya dapat dilakukan melalui laptop atau komputer. Selain itu, dokumen formulir di e-Form memiliki ekstensi. XFDL dan hanya dapat dilihat dengan aplikasi pembaca bernama form viewer di Windows dan MacOS.

• Perbedaan Keempat

Perbedaan keempat ada pada dokumennya. Wajib Pajak dapat menyimpan file formulir SPT sebagai dokumentasi untuk dijadikan acuan dalam pengisian laporan SPT tahun berikutnya dengan memanfaatkan e-Form. Sayangnya, hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya secara online menggunakan e-Filing.

• Perbedaan Kelima

Perbedaan berikutnya terletak pada cara penyampaian formulir SPT. Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing harus selalu terhubung dengan website DJP Online untuk mendapatkan token untuk masuk kembali guna mendapatkan Bukti Pelaporan Elektronik (BPE) SPT Tahunan. Wajib Pajak yang menggunakan e-Form hanya perlu memasukkan token yang diberikan melalui email, dan tanpa harus login kembali ke website DJP Online.

PT Jovindo Solusi Batam siap mengatasi segala permasalahan perpajakan Anda. Selain dapat dipercaya, PT Jovindo Solusi Batam juga sudah berpengalaman di bidang perpajakan. PT Jovindo Solusi Batam akan berbagi informasi terkait mengenal surat keterangan PPh final UMKM. Berikut informasinya.

Pemerintah memberikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fasilitas ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5 persen dari omzet.

Namun, untuk menikmati fasilitas tersebut, wajib pajak UMKM harus memenuhi persyaratan dan ketentuan tertentu, salah satunya adalah memiliki surat keterangan pajak penghasilan final.

Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan PPh Final?

Surat Keterangan Pajak Penghasilan Final adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memberitahukan kepada wajib pajak bahwa dirinya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 55/2022. Wajib Pajak UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto harus memiliki surat ini.

Meski PP 23/2018 dibatalkan dan dianggap tidak berlaku setelah terbitnya PP 55/2022, Sertifikat PP 23 tetap dapat dimanfaatkan. Lebih lanjut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, wajib pajak dapat memanfaatkan Sertifikat PP 23 selama Sertifikat PP 55 belum diterbitkan.

Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk mendorong pertumbuhan dan keterlibatan UMKM dalam perekonomian nasional. DJP juga menghimbau kepada wajib pajak yang menangani pemotongan atau pemungut pajak agar dapat menunjukkan surat keterangan ini secara rutin.

Kebutuhan ini diatur dalam PP no. 55/2022. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1), Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan Final atas transaksi pemotongan atau pemungut pajak harus mengajukan permohonan sertifikat kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Selanjutnya, Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan surat pernyataan bahwa Wajib Pajak tersebut dikenai PPh final berdasarkan PP tersebut.

Bagaimana cara mengajukannya?

Pada laman djponline.pajak.go.id, Anda dapat mengajukan secara mandiri Surat Keterangan PPh Final atau PP 23. Kemudian, di menu “Layanan”, pilih “Info KSWP”. Wajib Pajak dapat memilih “Surat Pernyataan PP 23” pada bagian profil penyelesaian kewajiban. Sistem DJP kemudian akan mengeluarkan sertifikat PP 23 secara otomatis.

Cara lainnya, Wajib Pajak dapat memperoleh formulir permohonan sertifikat PP 23 dari situs resmi DJP dan kemudian mengisinya dengan lengkap. Sertakan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan KTP/SIM/Paspor Anda.

Selanjutnya, Wajib Pajak harus memberikan fotokopi Surat Tanda Daftar (SKT), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau surat bukti kegiatan usaha lainnya.

Jika permohonan dan lampirannya sudah lengkap, Wajib Pajak dapat mengirimkannya ke KPP terdaftar paling lambat tanggal 31 Maret tahun pajak berjalan. Selanjutnya, wajib pajak harus menunggu KPP memberikan sertifikat PP 23 dalam waktu 30 hari kerja sejak permohonan diterima secara keseluruhan.

Terpenting, sebelum mengajukan Surat Keterangan Pajak Penghasilan Final, pastikan Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau diperlukan Surat Kuasa Khusus apabila permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
2. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan untuk tahun pajak terakhir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar atau Wajib Pajak yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak sebelumnya.
3. Memenuhi syarat Subyek Pajak Dibebaskan dari Pajak UMKM.

Manfaat

Surat Pernyataan PP 23 ini berlaku efektif sejak tahun pajak saat permohonan diajukan sampai dengan akhir tahun pajak terjadinya peredaran bruto yang bersangkutan. SPT PPh Final ini penting tidak hanya bagi wajib pajak UMKM yang memanfaatkannya, namun juga bagi mitra usahanya.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak lawan transaksi harus menerima sertifikat ini sebagai dasar pemotongan atau penyetoran Pajak Penghasilan Final. Apabila Wajib Pajak UMKM tidak menyerahkan sertifikat ini kepada pihak lawan transaksi, maka pihak lawan transaksi wajib memotong atau menyetorkan PPh sesuai ketentuan umum.

Hal ini berarti, wajib pajak UMKM tidak bisa memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5 persen dan harus membayar PPh yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sertifikat ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak UMKM dalam hal menurunkan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Keuntungan dan Kerugian Wajib Pajak UMKM bisa mendapatkan berbagai keuntungan dengan menerapkan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen, antara lain:

• Mendapatkan kemudahan dalam menghitung dan membayar PPh karena hanya berdasarkan peredaran bruto tanpa memperhitungkan pengeluaran perusahaan.
• Karena sudah termasuk dalam SPT Masa PPh Final, maka tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan atau Orang Pribadi.
• Tidak perlu SPT Masa PPh Pasal 21, 23, 26, 4 ayat (2), dan/atau tambahan SPT PPh Final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari badan yang dikenai PPh Final PP 23.
• SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPN tidak dikecualikan karena bebas dari kewajiban PKP.
• Tidak ada kewajiban untuk melakukan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun tarif PPh Final sebesar 0,5 persen memiliki berbagai kelemahan, antara lain:
• Tidak dapat mengkreditkan PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri karena tidak ada aturan pemotongan pajak.
• Tidak dapat mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak karena tidak ada prosedur pengembalian pajak.
• Tidak dapat memperoleh fasilitas perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) karena tidak termasuk subjek pajak yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut.
• Mereka tidak dapat memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan lain karena telah mendapatkan fasilitas dengan tarif rendah.

 

PT Jovindo Solusi Batam siap mengatasi permasalahan pajak klien, kami juga bekerja secara professional dan teliti. Kami menyediakan layanan konsultasi perpajakan, pembukuan, dan manajemen. Kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan membahas informasi terkait ketahui kode eror saat melaporkan SPT tahunan. Berikut informasinya.

Kendala dan Tips Apabila Terjadi Eror Saat Lapor SPT Tahunan Badan

E-form PDF dapat digunakan untuk laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, meskipun wajib pajak mungkin mengalami kendala, seperti ketidakakuratan dalam pengisian SPT Tahunan Badan.

Wajib pajak badan sering menghadapi dua permasalahan yaitu pemberitahuan “gagal mengirimkan SPT” dan “SPT tidak valid”. Berkaitan dengan kendala ini, wajib pajak badan harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apabila terjadi hal seperti ini terhadap data Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang tidak dapat diterima atau disebut juga kesalahan KLU, maka Wajib Pajak badan harus memeriksa kembali isi KLU.
2. Dalam hal kolom bernilai 0 (nol), Wajib Pajak harus memastikan tidak mengosongkannya melainkan mengisinya dengan 0 (nol).
3. Dalam melengkapi lampiran penyusutan, Wajib Pajak badan harus mengkonfirmasi bahwa telah memilih metode dari menu drop down atau opsi lain yaitu import kembali data sesuai dengan skema import.
4. Terhadap lampiran penyusutan, Wajib Pajak badan harus memastikan bahwa kolom tahunan diisi dengan empat angka tahun (yyyy) dan kolom nilai tidak diisi dengan desimal.
5. Sehubungan dengan lampiran mengenai kredit pajak, khusus tanggal yang tidak diisi dalam format (dd/mm/yyyy)
6. Wajib Pajak Badan harus memastikan bahwa isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Badan telah diisi secara lengkap dan tidak ada special character, seperti:

• Tanda hubung atau en dashlem adalah tanda hubung yang lebih panjang dari pada dash umumnya (-).
• Tanda petik miring (”) digunakan untuk menunjukkan penekanan.
• Surat yang tidak standar
• Karakternya bisa lebih besar “>” atau lebih kecil “<“. Keduanya merupakan karakter yang digunakan sebagai group separator.

Apabila masih mendapat peringatan “Gagal Submit SPT”, Wajib Pajak badan dapat menghubungi helpdesk di KPP terdaftar.

Kode Error Pelaporan SPT Tahunan Badan

Selain itu, terdapat berbagai kode eror yang perlu diperhatikan dalam penyampaian SPT Tahunan Badan, yaitu sebagai berikut:

• ERROR 405: kode ini muncul karena status NPWP Wajib Pajak; oleh karena itu, Anda harus menghubungi lokasi terdaftar KPP untuk mengecek status NPWP.
• NPWP salah: periksa kesalahannya atau hubungi KPP terdaftar Anda.
• Nomor Pemindahbukuan Tidak Valid: periksa adanya masalah atau beritahukan kepada KPP terdaftar Anda apabila Wajib Pajak menginput NTPN yang tidak sesuai sistem.
• Jenis pembayaran tidak dipilih: kode ini ditampilkan jika Wajib Pajak belum memilih pemenuhan kekurangan pembayaran dengan menggunakan NTPN atau Pbk sebagai jenis pembayaran.
• Kode status 0 atau bad riquest, kesalahan 302: kode ini menunjukkan ketika koneksi internet terputus atau batas waktu sesi (waktu diam melebihi 30 menit), mengharuskan wajib pajak untuk login kembali. Apabila wajib pajak mempunyai input data yang banyak atau data tidak lengkap, maka wajib pajak dapat menggunakan formulir elektronik.
• Tidak dapat mengakses halaman pengarsipan elektronik: kode ini muncul karena nomor telepon profil Wajib Pajak tidak dimasukkan atau peran pengarsipan elektronik tidak ada.
• CSV gagal Decrypt: kode ini muncul karena CSV rusak atau mengandung karakter yang tidak dapat diterima di database, dan wajib pajak harus membuat ulang CSV.
• SPT Tahunan tidak lengkap, dengan ketentuan sebagai berikut:
• Nihil: kode ini muncul karena wajib pajak tidak memberikan bukti pemotongan data kepada pemberi kerja, tidak melengkapi daftar harta, Kolom Kode Harta pada tabel Daftar Harta tidak sesuai, dan Kolom Kode Hutang pada tabel Daftar Pembayaran tidak cocok, sehingga wajib pajak diharapkan mengisi seluruh data bukti pemotongan dan melengkapi daftar objek. Harta harus dicatat dengan angka bukan nol, dan harus diberikan informasi, serta kode harta karun dan kode utang yang benar.
• Kurang Bayar: sandi ini timbul karena semua penyebab SPT berstatus nol, Wajib Pajak belum membayar, Wajib Pajak sudah membayar namun nilai nominal yang dibayarkan kurang dari kekurangan SPT, atau Wajib Pajak belum melaporkan tanggal pembayaran. Untuk melaporkan SPT, Wajib Pajak harus melakukan pembayaran, atau melakukan pembayaran atas jumlah yang terutang dalam SPT dan mencantumkan tanggal pembayarannya.
• Lebih Bayar: kode ini muncul karena Wajib Pajak tidak menyampaikan informasi atau dokumen yang diperlukan untuk pelaporan SPT, sehingga Wajib Pajak harus menyediakan dokumen pendukung dalam bentuk ekstensi pdf (maks 40MB).
• Pemrosesan terus menerus: karena datanya belum lengkap, wajib pajak harus memeriksa ulang SPTB. Pastikan tidak ada kolom yang tidak lengkap atau kosong pada daftar harta/kewajiban/keluarga pada saat penginputan data.
• Aktivasi Wajib Pajak non efektif gagal: nomor error ini muncul ketika sistem tidak mampu mengaktifkan NE dan harus mencoba kembali.
• Permintaan token gagal: silahkan coba lagi atau verifikasi data SPT Anda Kode kesalahan ini terjadi karena token tidak diberikan ke alamat email wajib pajak, sehingga wajib pajak harus memeriksa profil WP-nya di DJP online untuk melihat apakah alamat email tersebut akurat dan apakah datanya penyerahan sesuai dengan solusi di bagian Kode Kesalahan Penyimpanan SPT.
• BPS sudah ada: nomor kesalahan ini muncul karena wajib pajak mengirimkan surat pemberitahuan tahunan yang sudah dikirimkan ke DJP; dengan demikian, jawabannya adalah memastikan bahwa surat pemberitahuan tahunan tidak dikirimkan (melalui saluran apa pun) atau menghubungi Kring Pajak.
• BPS sebelumnya tidak ada: karena Wajib Pajak tidak memberikan SPT, maka Wajib Pajak wajib mengirimkan surat pemberitahuan tahunan dengan status Normal (koreksi 0).
• Token wajib pajak tidak valid: kode kesalahan ini muncul karena Anda tidak logout saat terakhir kali menggunakan program; jawabannya adalah login kembali setelah beberapa detik. Jika masalah terus berlanjut, wajib pajak harus menghubungi Kring Pajak.
• Token tidak sesuai: kode error ini muncul ketika Wajib Pajak berulang kali meminta token dan token yang digunakan bukan yang terbaru. Solusinya adalah wajib pajak harus memeriksa email masuk terbaru untuk token tersebut.
• Data Arsip SPT/Kirim Surat Pemberitahuan Tahunan Tidak Muncul: kode error ini muncul karena ada data yang null/error; hubungi kantor pajak untuk mendapatkan bantuan.

 

PT Jovindo Solusi Batam siap menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda; selain dapat dipercaya, PT Jovindo Solusi Batam memiliki pengalaman perpajakan. Nah, kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi kepada para wajib pajak terkait bolehkan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan, jika belum validasi NIK-NPWP? Simak detailnya berikut ini.

NIK (Nomor Induk Kependudukan) merupakan nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap penduduk Indonesia. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan NIK yang merupakan 16 digit angka yang berfungsi sebagai identifikasi unik. NIK memuat data seperti kode provinsi, kode kabupaten/kota, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor urut individu.

Sedangkan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak Indonesia. Setiap orang pribadi atau organisasi di Indonesia yang wajib membayar pajak harus memiliki NPWP. NPWP terdiri dari 15 digit dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Pemerintah kini menggabungkan data NIK dan NPWP untuk menghasilkan satu data. Penggabungan ini tentunya memerlukan validasi yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Adapun, bagi Wajib Pajak yang belum melakukan validasi NIK-NPWP, tetap dapat menyampaikan SPT Tahunan?

Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, wajib pajak yang belum melakukan validasi tetap dapat melaporkan SPT Tahunannya. Namun untuk keperluan administrasi, sebaiknya dilaporkan setelah dilakukan validasi. Penggabungan NIK menjadi NPWP merupakan bagian dari perubahan administrasi perpajakan.

Mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan perpajakan akan menggunakan NIK secara eksklusif. Oleh karena itu, NPWP masih dapat digunakan pada masa transisi atau hingga akhir tahun 2023. Namun, sebaiknya pelaporan SPT Tahunan diselesaikan setelah NIK disahkan menjadi NPWP.

Validasi ini diperlukan untuk menjamin kebenaran data wajib pajak yang dihubungkan antara NIK dan NPWP. Sebab, data NIK dan NPWP dikuasai oleh dua organisasi berbeda. Ketidakpastian data tentang wajib pajak dapat dihindari melalui validasi yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai pemilik data.

Cara Validasi NIK Menjadi NPWP

Cara online validasi NIK menjadi NPWP adalah sebagai berikut:

• Kunjungi www.pajak.go.id dan pilih menu ‘Login’.
• Masukkan 16 digit NIK atau NPWP, password, dan kode keamanan (captcha) yang diberikan, lalu klik ‘Login’
• Setelah berhasil login atau masuk ke akun, pilih menu ‘Profil’.
• Pilih tab data lain dari opsi ‘Profil’. Lalu, akan tampil tab data utama, dan data lainnya.
• Kemudian pada kolom yang tersedia, isikan data yang diperlukan antara lain nama, NIK dan NPWP, lokasi dan tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon.
• Jika data sudah dimasukkan dengan benar, klik tombol ‘Validasi’, lalu klik ‘Ubah Profil’
• Sistem kemudian akan memvalidasi data yang dimasukkan.
• Tekan ‘Ya’ jika Anda yakin bahwa informasi yang diisi adalah valid.
• Setelah itu, Anda tinggal menggunakan NIK Anda untuk melakukan administrasi perpajakan.

PT Jovindo Solusi Batam siap menangani dan memberikan solusi atas permasalahan perpajakan Anda. Kami bekerja secara professional dan akurat. Dalam percakapan berikut PT Jovindo Solusi Batam akan membahas mengenai pajak profesi: anggotan Bpk. Berikut informasinya.

Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat BPK, adalah organisasi pemerintah yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa penatausahaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Pemerintahan tahun 1945.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Pasal 23 ayat 5 Bab VIII UUD 1945, sebelum adanya revisi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur berdasarkan Pasal 23E Bab VIIIA yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan setelah perubahan ketiga UUD 1945.

Dengan perubahan tersebut, diharapkan proses audit, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih efektif sehingga menghasilkan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik. Badan Pemeriksa Keuangan juga diatur dalam Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2006.

Kedudukan dan Struktur Organisasi BPK

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) beranggotakan sembilan orang; keanggotaannya diresmikan dengan keputusan presiden.

Terkait dengan kepemimpinan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terdiri atas satu orang ketua yang merangkap anggota, satu orang wakil yang merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada Bab III bagian pertama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewajiban Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), antara lain:

• BPK bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga lainnya /lembaga yang mengelola keuangan negara.
• Pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
• Pemeriksaan yang dilakukan BPK antara lain pemeriksaan kinerja, pemeriksaan keuangan, serta pemeriksaan dengan tujuan khusus.
• Dalam menjalankan tugasnya yaitu memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, BPK melakukan pembahasan temuan pemeriksaan terhadap objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
• Apabila akuntan publik melakukan audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan, laporan hasil audit tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
• Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaporkan kepada DPD, DPR, dan DPRD.
• Sesuai dengan kewenangannya, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
• Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK memberitahukan permasalahan tersebut kepada instansi yang berwenang paling lambat satu bulan setelah ditemukan unsur pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Bagian kedua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pada Bab III menjelaskan kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), antara lain:

• BPK berwenang menentukan ruang lingkup kegiatan pemeriksaan, merencanakan pemeriksaan, dan melaksanakannya. BPK berwenang memilih waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyampaikan laporan.
• Meminta informasi/dokumen kepada setiap individu, satuan organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga/lembaga lain yang mengelola keuangan negara.
• Pemeriksaan dilakukan pada tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, serta tempat dilakukannya kegiatan, pembukuan, dan penatausahaan keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat, barang bukti, laporan bank, rekening, dan lain-lain. daftar yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
• Menilai jenis surat, data, dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang harus disampaikan kepada BPK.
• Setelah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara yang wajib diterapkan dalam pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, dll.

Gaji dan Tunjangan Anggota BPK

Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) digaji berdasarkan jabatan, golongan, dan kinerjanya. Pegawai BPK digaji sesuai Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2022 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil. Gaji PNS di Badan Pemeriksa Keuangan. Seorang Pegawai Negeri Sipil di Badan Pemeriksa Keuangan berpenghasilan antara Rp1,5 juta hingga Rp5,9 juta setiap bulannya.

Besarnya gaji ditentukan oleh tingginya status anggota ASN tersebut. Rata-rata kompensasi bulanan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia adalah Rp 6,41 juta. Berikut skala gaji untuk berbagai jabatan di Badan Pemeriksa Keuangan:

• Inspektur Utama: Rp. 10.936.000
• Pemeriksa Madya: Rp. 8.757.600
• Inspektur Muda: Rp. 5.079.200
• Pemeriksa Pertama: Rp. 4.595.150

Berikut skala gaji beberapa kelompok di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan:

• Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400 untuk Golongan IIIa
• Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600 untuk Golongan IIIb
• Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400 untuk Golongan IIIc
• Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000 untuk Golongan IIId

Tunjangan jabatan pegawai BPK berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp10.000.000 per bulan, tergantung jabatan dan golongan. Berdasarkan penilaian kinerja individu dan organisasi, tunjangan kinerja pegawai BPK berkisar antara Rp5.000.000 hingga Rp30.000.000 setiap bulannya.

Kewajiban Pajak Anggota BPK

Anggota BPK mempunyai kewajiban perpajakan juga, antara lain mendaftarkan NPWP karena penghasilannya pada tahun sebelumnya melebihi PTKP, dan setelah memperoleh NPWP, anggota BPK juga wajib melaporkan pajaknya dengan menjumlahkan seluruh penghasilan dan manfaat yang diperoleh serta dikurangi dengan kantor. iuran dan iuran pensiun yang dibayarkan, kemudian dikalikan dengan tarif yang ditentukan dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, yaitu:

• Tarif 5% atas penghasilan Rp 0 – Rp 60.000.000
• Pajak penghasilan sebesar 15% antara Rp 60.000.000 hingga Rp 250.000.000;
• tarif 25% atas penghasilan antara Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000;
• tarif 30% atas penghasilan antara Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000;
• dan tarif 35% untuk penghasilan di atas Rp5.000.000.000

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan perpajakan yang siap menjawab permasalahan perpajakan klien. Kami berkerja dengan profesional serta akurat. Pada pembahasan kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan membahas informasi terkait Update e-SPT PPN 1107 PUT; WP wajib menggunakannya. Simaklah informasinya berikut ini.

SPT PPN adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai. SPT PPN merupakan dokumen yang digunakan oleh pemilik usaha atau pengusaha untuk melaporkan dan membayar PPN kepada otoritas pajak. Di Indonesia, PPN adalah sejenis pajak yang dipungut atas penjualan barang dan jasa.

Adapun, aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT kini menjadi program wajib yang banyak dimanfaatkan terutama oleh pemungut PPN, dibandingkan pemerintah dan pihak lain. Hal ini dilakukan dalam rangka pemungut PPN yang memungut PPN akan lebih mudah dan terkini.

DJP telah menyediakan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT melalui fungsi Pengisian SPT Elektronik yang dapat ditemukan pada bagian menu Lapor jika sudah masuk ke DJP Online.

Penggunaan Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT

Pemungut PPN selain instansi pemerintah, menurut Pasal 16A UU PPN, adalah pemungut yang ditunjuk oleh pemerintah, termasuk jasa agen asuransi, jasa perantara asuransi, dan jasa perantara reasuransi.

Selain pemungut yang bukan merupakan badan pemerintah, misalnya pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak berdasarkan Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP.

Penggunaan Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT Versi Lama

Berdasarkan ketentuan PER-14/PJ/2022, pemungut PPN tetap dapat memanfaatkan aplikasi e-SPT sebelumnya. Pemungut PPN yang dimaksud bukanlah instansi pemerintah yang memanfaatkan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi sebelumnya, yaitu sebelum masa pajak yakni Oktober 2022.

Oleh karena itu, opsi untuk menggunakan program e-SPT yang digunakan oleh pemungut PPN tetap tersedia. Namun apabila pemungut PPN sudah menggunakan aplikasi baru, maka pemungut PPN tidak dapat beralih kembali ke aplikasi lama.

Jika sudah menggunakan aplikasi existing saat ini, pemungut PPN selain instansi pemerintah tetap dapat mengirimkan SPT Masa PPN khususnya langsung ke KPP/KP2KP, baik melalui pos dengan bukti penerimaan, maupun melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir lainnya yang disertakan dengan bukti tanda terima surat.

PT Jovindo Solusi Batam adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan manajemen perpajakan. Kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memperkenalkan informasi terkait Bukti Pembayaran Elektronik. Simak informasinya berikut ini.

Dalam bidang perpajakan, Wajib Pajak yang telah melengkapi standar subjektif dan objektif mempunyai tanggung jawab untuk mengungkapkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT masa maupun SPT tahunan, sesuai dengan prinsip self-assessment.

SPT harus diisi secara lengkap, akurat, dan jelas, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 (UU KUP).

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT secara lengkap, akurat, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dan menggunakan huruf latin, angka arab, uang rupiah, dan tanda tangan. SPT tersebut kemudian dikirimkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikonfirmasi, atau ke tempat lain yang dipilih oleh DJP.

Pelaporan pajak semakin mudah di era digital saat ini karena sudah melalui sistem dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu tax.go.id pada menu e-Filing atau e-Form.

Wajib Pajak akan memperoleh bukti pelaporan sebagai jaminan bahwa SPT-nya telah dilaporkan dengan benar setelah berhasil melaporkan SPT-nya. Bukti laporan semacam ini dikenal dengan sebutan Tanda Terima Elektronik (BPE).

Ketika wajib pajak menghadapi tantangan pemeriksaan pajak di kemudian hari, bukti pelaporan sangatlah penting. Selain itu, bukti pelaporan diperlukan untuk mendapatkan manfaat perpajakan tambahan seperti pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), perpanjangan sertifikat elektronik, pengurusan izin di pemerintah daerah, atau penanganan permasalahan perbankan yang memerlukan bukti pelaporan SPT.

Pengertian Bukti Penerimaan Elektronik

Wajib Pajak memperoleh tanda terima elektronik (BPE) setelah menyampaikan pajaknya dengan benar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan BPE.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik, Tanda Terima Elektronik (BPE) adalah informasi yang mencantumkan nama Wajib Pajak, NPWP, tanggal, waktu, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), dan nama Penyedia Jasa Perpajakan yang informasinya tertera pada tanda terima yang dicetak, dalam hal penyerahan.

Sedangkan Wajib Pajak yang berhak memperoleh Tanda Terima Elektronik (BPE) adalah Wajib Pajak yang SPT Elektroniknya telah disahkan secara lengkap, sesuai Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017. Selanjutnya, sepanjang SPT Elektronik lengkap, BPE dapat dianggap sebagai bukti dan tanggal penerimaan.

Fungsi BPE (Bukti Penerimaan Elektronik)

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) berfungsi sebagai tanda bahwa Wajib Pajak telah berhasil menyampaikan pajaknya, misalnya melalui e-Filing. Sedangkan yang membedakannya dengan BPS (Bukti Tanda Terima Surat) atau “Bukti Kuning” adalah BPE akan disimpan dalam suatu sistem database, sehingga akan aman, terjamin, dan terlindungi dari berbagai bahaya seperti hancur, hilang, atau terselip di antara kertas-kertas lain.

Hubungan antara BPE dan e-Filing

Pelaporan pajak merupakan salah satu persyaratan perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Wajib pajak harus melaporkan pajaknya kepada negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, setelah menghitung, membayar, dan menyetor.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Wajib Pajak dapat menyampaikan pajak secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar atau secara online melalui portal DJP atau aplikasi e-Filing Taxku.

Jika mengajukan pajak secara langsung (offline), wajib pajak akan mendapatkan BPS. Sedangkan jika Anda mengajukan pengembalian secara online, Anda akan mendapatkan BPE atau NTTE.

Wajib Pajak akan memperoleh bukti pelaporan apabila berhasil menyampaikan pajaknya melalui e-Filing. Bukti laporannya disebut dengan BPE.

Kendala yang dihadapi Mengenai BPE

Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT, misalnya melalui e-Filing, tentu berharap bisa mendapatkan Tanda Terima Elektronik (BPE) dengan cepat. Sebab jika BPE tidak diterima maka tidak mungkin diketahui apakah SPT yang disampaikan sudah benar dilaporkan atau gagal.

Wajib Pajak tidak dapat mengarsipkan atau menyimpan BPE yang belum diterima. Padahal, surat-surat tersebut sangat penting jika wajib pajak sedang menjalani pemeriksaan pajak.

Tentu saja para wajib pajak yang sering melakukan pelaporan pajak secara online mengalami kendala akibat lambatnya penerbitan BPE. Berikut adalah beberapa masalah paling umum terkait BPE:

Antrean Panjang BPE

Antrean BPE yang panjang dapat timbul ketika beberapa wajib pajak menyampaikan SPT pada hari yang sama sehingga menyebabkan sistem DJP yang merupakan penerbit BPE menjadi lambat atau penuh. Untuk mencegah terjadinya hal seperti ini, Wajib Pajak hendaknya menyampaikan pajaknya jauh-jauh hari, atau sekurang-kurangnya tiga (tiga) hari sebelum batas waktunya. Dengan demikian, penerbitan BPE dapat diselesaikan tanpa penundaan dan antrean panjang.

Status BPE “Kurang Bayar”

Apabila menerima BPE dengan status “Kurang Bayar” berarti wajib pajak harus membayar sejumlah pajak yang tertera pada bukti penerimaan. Besarnya pajak pada SPT Masa bulan tersebut berstatus “Kurang Bayar” pada BPE.

BPE tidak muncul di email, dan tanggal laporan BPE tidak sesuai dengan tanggal klik

BPE sebaiknya segera dikirimkan setelah Wajib Pajak menekan tombol “Kirim SPT” dan muncul di email Wajib Pajak. Namun banyak wajib pajak yang tidak mendapatkan email BPE meskipun sudah beberapa kali memeriksa emailnya.

Alasan yang mendasari masalah ini tetap sama. Ini dikarenakan beban yang tinggi pada DJP karena peningkatan konsumsi pada saat yang bersamaan. Jika hal ini terjadi, wajib pajak dapat menggunakan program DJP Online untuk mengakses menu Arsip SPT. Kemudian, cari SPT dan kirim ulang BPE ke alamat email.

Sedangkan jika Wajib Pajak menggunakan aplikasi Pajak Saya namun mengalami permasalahan seperti BPE tidak muncul di email atau tanggal laporan BPE tidak sesuai dengan tanggal klik, maka Wajib Pajak harus menghubungi tim Dukungan Pajak Saya.

PT Jovindo Solusi bekerja secara profesional dan teliti, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menangani permasalahan perpajakan.  Di pembahasan kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan mengenalkan sebuah informasi kepada audiens yang terkait dengan ketentuan PPh 23 atas bunga pinjaman. Simak informasinya berikut ini.

Ketika konsumen meminjam uang ke bank, biasanya mereka dikenakan bunga atas pinjaman tersebut. Peminjam harus membayar kembali jumlah pinjaman ditambah bunga saat mengembalikan dana. Bunga pinjaman menjadi salah satu objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 (UU PPh). Menurut aturan tersebut, PPh Pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lain di luar yang tercakup dalam PPh Pasal 21.

Sedangkan sesuai persyaratan Kementerian Keuangan PJ.091/PPh/B/003/2013, PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh wajib pajak badan usaha atau orang pribadi, serta akibat keterlambatan pembayarannya, meliputi bunga premi, diskon, dan hadiah yang terhutang. untuk pengembalian utang yang terjamin.

PPh atas bunga pinjaman merupakan jenis pajak yang wajib dicatat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak PPh 23. Perpajakan bunga pinjaman meliputi bunga premi, pengurangan, dan penghargaan untuk menjamin pelunasan utang. Pajak atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dipotong sebesar 15% tergantung jumlah brutonya, sesuai ketentuan.

Sedangkan wajib pajak internasional yang dikenakan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan dikenakan tarif sebesar 20%. Apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif yang lebih besar 100 persen dari ketentuan.

Dengan demikian, jika Anda meminjam uang dan membayar bunga kepada pemilik dana, Anda harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15 persen dari nilai bunga bruto dan memberikan bukti pemotongan melalui aplikasi e-bupot PPh Pasal 23.

Jadi, apabila PPh terutang atas bunga pinjaman adalah pada saat jatuh tempo pembayarannya, maka kewajiban melakukan pembayaran harus berdasarkan suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, sesuai dengan akad atau perjanjian dan tagihannya.

Namun pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang terdiri dari wajib pajak perseroan terbatas akan diperbolehkan apabila:

1. Pemegang saham pemberi pinjaman menyetor seluruh modal;
2. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri, bukan dari pihak lain;
3. Pemegang saham yang memberikan pinjaman tidak sedang mengalami kerugian; atau
4. Perseroan terbatas yang menerima tidak menghadapi kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Sebaliknya, jika wajib pajak menerima pinjaman dalam bentuk perseroan terbatas, maka harus melalui pemegang saham jika syaratnya tidak terpenuhi. Artinya, utang yang terutang harus dikenakan bunga dan tingkat suku bunga yang wajar.

Selanjutnya, Anda harus melakukan penyetoran PPh sebagai peminjam dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan nomor MAP 411124 dan kode jenis penyetoran 102. Pembayaran pajak harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kemudian paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, Anda harus menyampaikan laporan menggunakan aplikasi e-bupot PPh pasal 23 dengan cara login di laman Tax.go.id atau melalui penyedia layanan aplikasi (ASP).

Berikut contoh penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23:

PT Nana membayar bunga pinjaman Rp 200 juta kepada PT Loli. Berdasarkan informasi tersebut, PT Nana memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000.

Bunga pinjaman bank

Pajak atas bunga pinjaman bank tidak dapat dipotong PPh Pasal 23. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 23 ayat 4 yang menyatakan bahwa penghasilan yang dibayarkan ke bank tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 251 Tahun 2008. Pasal 1 PMK 251/2008 menyatakan bahwa tidak ada pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Penerimaan dari jasa keuangan berupa bunga atau imbalan lainnya atas penyaluran pinjaman dan/atau pemberian pembiayaan, khususnya yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah.

Sementara badan usaha yang dimaksud antara lain perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan; badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan besar; dan badan usaha milik negara yang khusus didirikan untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar

Namun, PPh Pasal 23 merupakan penerimaan bagi bank yang dikenakan pajak dengan proses perhitungan sendiri dan dinyatakan dalam Laporan SPT Tahunan bank.

PT Jovindo Solusi Batam akan membantu klien dalam menyelesaikan dan mencari solusi terbaik atas permasalahan perpajakannya. PT Jovindo Solusi Batam ialah penasihat pajak yang terpercaya. Pada kali ini, Kami akan memaparkan kepada anda terkait apa itu ekualisasi pajak. Simak informasinya berikut ini.

Ekualisasi pajak merupakan kata yang penting dalam bidang perpajakan. Istilah ekualisasi berasal dari kata equal yang berarti sama atau setara. Dalam penjelasan ini, ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai proses penyetaraan atau penyesuaian suatu bentuk pajak dengan jenis pajak lain yang terkait. Ekualisasi ini merupakan salah satu prosedur yang digunakan dalam pemeriksaan pajak untuk menilai kepatuhan wajib pajak.

Landasan hukum ekualisasi perpajakan tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan.

Ekualisasi digunakan untuk mengetahui apakah seluruh transaksi telah didokumentasikan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyetaraan dapat dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak sebagai tindakan preventif untuk mempersiapkan diri jika dilakukan pemeriksaan pajak di kemudian hari oleh fiskus agar terhindar dari koreksi pajak.

Selain itu juga dapat memberikan pedoman dan kepastian bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat.

Secara umum bentuk penyetaraan pajak ada 3:

1. Ekualisasi omzet atau penghasilan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan omzet atau penghasilan (DPP Pajak Keluaran) dalam SPT Masa Pajak Penghasilan.

Ini adalah jenis penyesuaian ekualisasi yang paling umum dalam pemeriksaan pajak. Penyetaraan dilakukan apabila statistik peredaran atau penghasilan pada Formulir 1771-I SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan menyimpang dari jumlah PPN Keluaran satu tahun dalam SPT Masa PPN.

Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain penyerahan barang atau jasa yang termasuk dalam penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Badan namun tidak termasuk objek PPN, atau penyerahan tersebut termasuk dalam DPP Pajak Keluaran namun tidak termasuk dalam objek PPN, tidak termasuk penghasilan pada SPT Tahunan PPh Badan, seperti penyerahan cuma-cuma yang harus menerbitkan faktur dan pengiriman antar cabang atau kantor pusat dan cabang.

Perubahan juga dapat terjadi karena adanya perubahan waktu antara penerbitan faktur penjualan dan pajak, uang muka, dan nilai tukar mata uang antara pencatatan dan pembuatan faktur pajak.

2. Ekualisasi pembelian (Harga Pokok Penjualan) dan pengeluaran pada SPT Tahunan PPh Badan dengan biaya (DPP Pajak Masukan) pada SPT Masa PPN.

Perbedaan antara jumlah pembelian bahan/barang dagangan (Harga Pokok Penjualan) pada Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 1771-II dengan jumlah PPN Masukan satu tahun pada SPT Masa PPN digunakan untuk menghitung penyetaraan. Pembelian non-PPN dan PPN masukan atas biaya-biaya selain harga pokok penjualan mungkin menimbulkan disparitas ini.

3. Ekualisasi Biaya SPT Tahunan PPh Badan dan Objek Pajak pada SPT Masa PPh (Pemotongan dan Pemungutan PPh).

Ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan atau perbedaan jumlah seluruh gaji, bonus, dan upah tenaga kerja pada laporan laba rugi yang dilaporkan pada II SPT Tahunan PPh Badan pada tahun yang sama dengan jumlah penghasilan bruto pada SPT Masa PPh 21.

Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh biaya-biaya yang diakui dalam SPT Tahunan PPh Badan, namun tidak termasuk dalam objek PPh 21 seperti Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang menjadi tanggungan perusahaan dalam bentuk natura, serta selisih kurs antara pencatatan pada pembukuan dan pemotongan/pemungutan pada SPT berkala, serta keterlambatan pemotongan/pemungutan dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ekualisasi penting tidak hanya untuk menguji kepatuhan wajib pajak tetapi juga untuk melaksanakan rekonsiliasi anggaran. Oleh karena itu, wajib pajak juga harus melakukan ekualisasi untuk memastikan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sudah pernah mendengar pemungutan pajak dengan surat paksa? Apa saja penyebab dan bagaimana prosesnya? Pada kali ini, PT.Jovindo Solusi Batam yang merupakan Konsultan Pajak terpercaya dan berpengalaman akan membahas Tahapan Pemungutan Pajak dengan Surat Paksa untuk anda. Simak pembahasan yang kami paparkan berikut ini.

Penagihan pajak merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakan dan biaya pemungutannya. Undang-undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur tentang pemungutan pajak yang dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 (PMK 61/2023).

Tahapan Penagihan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa

Pada dasarnya penagihan pajak terjadi apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajak dan biaya pemungutannya. Pejabat dapat melakukan langkah pemungutan pajak secara bertahap, seperti:

• Mengirimkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis;
• Melakukan penagihan seketika dan sekaligus;
• Memberitahukan Surat Paksa;
• Melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak;
• Menjual barang milik Wajib Pajak yang telah disita;
• Mengusulkan tindakan pencegahan;
• Melakukan penyanderaan.

Sesuai ketentuan PMK 61/2023, berikut alur pemungutan pajaknya:

Tahapan Penagihan Pajak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Penanggung Pajak bertanggung jawab melaksanakan langkah Penagihan Pajak dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan yang bersangkutan;
2. Kepengurusan Wajib Pajak Badan; dan
3. Pemegang saham atau pemilik modal.

Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Menurut Pasal 1 angka 11 UU PPSP, penagihan seketika dan sekaligus adalah suatu tindakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, dan berlaku terhadap seluruh utang pajak seluruhnya dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat dilakukan tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, tanpa surat teguran, dan sebelum dikeluarkannya surat paksaan. Ada beberapa sebab pemungutan pajak secara instan dan sekaligus, antara lain karena Wajib Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau bersiap berangkat, badannya dibubarkan oleh negara, harta milik Wajib Pajak diambil alih oleh pihak ketiga, atau terdapat bukti-bukti pailit.

 

Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar kembali pajak dan biaya penagihan. Setelah 21 hari sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran, diterbitkan Surat Paksa. Jurusita pajak menyampaikan Surat Paksa yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap.

Wajib Pajak orang pribadi diberitahu mengenai surat paksa melalui Penanggung Pajak atau orang dewasa yang tinggal bersama Penanggung Pajak atau bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak. Bagi Wajib Pajak badan, surat paksa disampaikan kepada penanggung pajak atau pegawai tetap yang bukan pegawai tetap pada tempat kedudukan atau tempat usaha badan tersebut dan membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, kepegawaian, hubungan masyarakat, atau urusan umum.

Apabila wajib pajak menyatakan pailit, surat paksa dikirimkan kepada kurator, hakim pengawas, atau kantor waris. Surat paksa diberikan kepada orang pribadi atau lembaga yang bertugas melakukan pelunasan atau likuidator bagi Wajib Pajak yang bubar/dilikuidasi.

Penyitaan

Menurut Pasal 1 Angka 18 UU PPSP, penyitaan adalah tindakan yang dilakukan juru sita pajak untuk menyita barang milik penanggung pajak untuk dijadikan jaminan pelunasan kewajiban perpajakan sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan. Penyitaan pajak terjadi apabila wajib pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya setelah jangka waktu 224 jam sejak tanggal diterbitkannya Surat Paksa.

Penyanderaan dan Pencegahan

Pencegahan adalah pembatasan sementara terhadap sebagian pengangkut pajak yang keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Setelah surat paksa dikirimkan, pencegahan bisa dilakukan karena berbagai alasan. Apabila itikad baik wajib pajak dipertanyakan, prosedur penagihan dapat dilanjutkan dengan penyanderaan. Penyanderaan diperbolehkan 30 hari sebelum masa pencegahan berakhir.

Pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak

Penanggung Pajak membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak untuk melunasi Utang Pajak. Utang Pajak yang dimaksud adalah seluruh nilai Utang Pajak bagi Penanggung Pajak yang merupakan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan dan pengurus Wajib Pajak Badan. Pelunasan utang pajak dikenakan secara proporsional terhadap nilai utang pajak berdasarkan bagian kepemilikan saham atau modal bagi Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham atau pemilik modal Wajib Pajak Badan tetapi tidak melakukan pengurusan.

Penanggung Pajak yang telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat dapat mencabut pemblokiran penyitaan, usulan pencegahan pelepasan sandera, dan pembebasan sandera.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi perpajakan yang terpercaya. Kami memiliki keahlian dalam memberikan jasa konsultasi perpajakan, pembukuan, dan manajemen. Pada kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan menjelaskan informasi terkait aspek pajak penghasilan terhadap reimbursement biaya pengobatan. Berikut informasinya.

Seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (PMK-66), muncul pertanyaan mengenai penggantian (reimbursement) atas biaya pengobatan telah timbul.

Berikut merupakan tanggapan dari Arnold Susanto yang merupakan Praktisi Pajak.

2 Tipe Reimbursement Biaya Pengobatan

Setidaknya perusahaan menawarkan dua bentuk penggantian biaya pengobatan kepada pegawainya:

• Pertama, perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan dengan membayar biaya pengobatan pegawai.

Pegawai yang sakit mencari perawatan di kantor dokter, klinik, atau rumah sakit dan membayar tagihan pengobatan mereka di muka.

Pegawai tersebut kemudian memberikan tanda terima dan dokumentasi pendukung untuk biaya pengobatan kepada majikannya. Pegawai mendapat penggantian dalam bentuk uang (cash reimbursement) oleh perusahaan. Penggantian biaya pengobatan dapat dibayarkan kepada pegawai secara langsung atau dimasukkan dalam potongan gaji bulanan pegawai.

• Kedua, perusahaan menawarkan layanan kesehatan di kantor, termasuk membayar dokter dan memberikan obat-obatan penting.

Perusahaan memberikan pengobatan gratis kepada pegawai yang sakit. Fasilitas pengobatan ini juga dapat dilakukan dengan cara perusahaan menentukan dokter/klinik/rumah sakit dimana pekerjanya akan berobat. Dokter/klinik/rumah sakit kemudian menagih ke perusahaan. Tagihan dibayarkan langsung ke dokter/klinik/rumah sakit oleh perusahaan tanpa diteruskan ke pegawai.

Ketentuan Pajak Mengenai Reimbursement Pajak Dalam UU PPh

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, apapun nama dan bentuknya dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, antara lain:

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan atau diperoleh meliputi gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, tantiem, gratifikasi, pensiun, atau jenis imbalan lain termasuk natura dan/atau kesenangan.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan menegaskan bahwa segala pembayaran atau hadiah yang berhubungan dengan tenaga kerja, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa yang dibayar pemberi kerja dan asuransi kesehatan, atau jenis imbalan lainnya, adalah objek pajak.

Jenis imbalan lainnya mencakup pembayaran dalam bentuk barang dan/atau kenikmatan, yang pada dasarnya berupa uang.

Yang dimaksud dengan “imbalan dalam bentuk natura” adalah imbalan dalam bentuk komoditas non-moneter, sedangkan “imbalan dalam bentuk kenikmatan” adalah imbalan dalam bentuk hak untuk memanfaatkan suatu fasilitas dan/atau jasa.

Sedangkan UU Pajak Penghasilan menyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 5 yang dikecualikan dari objek pajak adalah: natura dan/atau kesenangan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Aturan ini diatur dalam PMK-66 yang menyatakan bahwa fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemberi kerja adalah:

1. Diperoleh atau diterima pegawai; dan
2. Disediakan untuk penanganan:
3. Kecelakaan akibat kerja;
4. Penyakit akibat kerja;
5. Situasi penyelamatan jiwa; atau
6. Perawatan dan pengobatan lanjutan akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat kerja.

Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan menyatakan bahwa biaya-biaya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha antara lain: biaya-biaya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; serta penggantian biaya atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Kesimpulan

Dari ketentuan di atas dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Imbalan sehubungan dengan kerja yang dibayar oleh pemberi kerja dapat dibagikan dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk uang (natura dan/atau kenikmatan).
2. Imbalan yang diberikan pemberi kerja, baik berupa uang maupun natura dan/atau kenikmatan, merupakan penghasilan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Terdapat insentif natura dan/atau kesenangan dengan jenis dan/atau batasan tertentu yang tidak terdapat pada objek PPh.

Kembali ke situasi penggantian yang diberikan sebelumnya, kami dapat menjelaskannya sebagai berikut:

1. Dalam situasi pertama, reimbursement dilakukan langsung kepada pegawai dalam bentuk uang.

Memberikan kompensasi/penggantian uang bukan merupakan salah satu kegiatan yang tercakup dalam PMK-66.

2. Dalam situasi kedua, reimbursement biaya diberikan secara tunai kepada pihak ketiga (dokter/klinik/rumah sakit) yang menyerahkan tagihan kepada perusahaan, bukan kepada pegawai.

Pegawai tidak memperoleh atau memperoleh manfaat tersebut dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk kepuasan. Ini termasuk bagian yang diatur dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023.

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa penggantian uang tunai yang diberikan kepada pegawai adalah pendapatan dan dikenakan pajak.

Sedangkan penggantian dalam bentuk penggantian yang tidak diberikan langsung kepada pekerja merupakan penghasilan berupa kenikmatan yang dapat dikecualikan dari objek PPh apabila sesuai dengan ketentuan PMK-66.

PT Jovindo Solusi Batam siap menangani permasalahan perpajakan Anda dan melayani klien dengan baik, menjadikannya pilihan tepat untuk pendamping pajak Anda. Pada kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memperkenalkan sebuah informasi kepada audiens terkait metode pencatatan akuntansi basis kas (Cash) vs Akrual (Accrual). Simak informasi berikut ini.

Apa itu metode akuntansi berbasis kas (Cash Basis)?

Akuntansi kas (cash basis) adalah jenis akuntansi yang mencatat pendapatan perusahaan Anda segera setelah pembayaran tiba. Hal ini disebabkan penggunaan metode akuntansi kas suatu sistem dimana pencatatan keuangan yang diibaratkan uang tunai hanya digunakan untuk membayar hasil transaksi dan biaya yang dikeluarkan pada saat penyelesaian transaksi.

Teknik akuntansi kas (cash basis) sering digunakan oleh pemilik usaha kecil dan menengah tertentu karena mudah dan cepat untuk diterapkan. Hal ini disebabkan oleh kemudahan proses akuntansi yang memudahkan pelacakan keluar masuknya uang di rekening bank karena tidak tercampur dengan pencatatan hutang piutang. Namun, metode akuntansi kas memiliki kelemahan yaitu tentang keseluruhan keuangan Anda yang tidak akurat.

Apa itu Metode Akuntansi Accrual Basis?

Accrual basis adalah suatu metode dalam akuntansi yang diarahkan oleh entri-entri yang terdapat dalam pembukuan dan termasuk dalam salah satu konsep dasar akuntansi. Perusahaan menggunakan metode pencatatan akuntansi ini karena selain menguntungkan dalam mencatat segala bentuk pembayaran, metode ini juga sangat tepat untuk menilai kondisi keuangan perusahaan.

Tujuan dari basis accrual basis adalah untuk mencocokkan pendapatan dan biaya berdasarkan periode waktu terjadinya, bukan berdasarkan waktu arus kas aktual yang terkait dengannya. Laporan keuangan berbasis akrual mencatat transaksi akuntansi untuk pendapatan pada saat diperoleh dan biaya pada saat terjadinya. Hanya laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan accrual basis yang akan disertifikasi oleh auditor.

Sistem akrual mempunyai keuntungan utama dalam mencocokkan pendapatan dengan biaya yang terkait. Oleh karena itu, dampak keseluruhan dari transaksi perusahaan dapat diamati dalam satu periode pelaporan. Sementara itu, laporan keuangan berbasis kas didasarkan pada aktivitas kas perusahaan Anda. Basis data ini melacak kapan uang masuk dan keluar. Caranya, dengan menyeimbangkan semuanya untuk menentukan berapa banyak uang tunai yang Anda miliki di bank.

Bentuk akun dengan Metode Akuntansi Akrual (Accrual Basis)

Ada berbagai bentuk metode pencatatan akuntansi accrual basis, antara lain:

Pendapatan yang Masih Harus Dibayar (Accrued Revenues)

Pendapatan atau aset (termasuk aset non kas) yang belum diterima disebut sebagai Accrued Revenues. Perusahaan dapat menawarkan jasa atau mengirimkan barang dalam keadaan ini, namun hanya secara kredit.

Metode akuntansi akrual (accrual basis) berguna untuk menyampaikan informasi kepada bisnis agar dapat mengelola status keuangannya dengan lebih baik. Ketika perusahaan menerima pembayaran dari debitur (pelanggan) pada akhir bulan, piutang turun sementara rekening kas bertambah.

Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar adalah ketika perusahaan melakukan pembelian kredit dan mencatat kewajibannya dalam buku besar. Selain itu, korporasi mengakui dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap debiturnya.

Biaya yang biasanya dikeluarkan meliputi:

• Akrual Beban Bunga – Beban Bunga yang Terutang namun Belum Dibayar.
• Akrual supplier – Biaya operasional untuk barang atau jasa supplier pihak ketiga.
• Akrual upah atau gaji – Gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan yang bekerja sebagian dari bulan tersebut namun tidak mendapatkan gaji sebulan penuh.

Bagaimana Cara Kerja Accrual Basis?

Konsep utama di balik basis akrual adalah mencocokkan pendapatan dan biaya pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat pembayaran dilakukan atau diterima. Metode pencatatan akuntansi ini menggabungkan arus kas masuk dan arus keluar saat ini dengan perkiraan arus masuk dan arus kas keluar di masa depan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai situasi keuangan perusahaan saat ini.

Kecuali untuk perusahaan yang sangat kecil dan perorangan, basis akrual dianggap sebagai praktik akuntansi konvensional bagi sebagian besar perusahaan. Internal Revenue Service (IRS) mengizinkan perusahaan kecil dengan pendapatan tahunan kurang dari $25 juta untuk memilih metode yang mereka sukai.

Apa perbedaan Metode Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual Basis) dan Cash Basis?

1. Periode

Periode pencatatan adalah perbedaan utama antara basis akrual dan basis kas.

Basis akrual dicatat setelah transaksi, sedangkan basis kas dicatat sebelum transaksi atau setelah uang diterima perusahaan.

2. Tingkat Ketepatan

Metode basis akrual dikatakan lebih tepat dan akurat karena dapat menggambarkan status bisnis suatu perusahaan secara real time.

Sementara itu, basis kas memungkinkan perusahaan menerima hasil penjualan dalam jangka waktu yang relatif lama. Hal ini membuatnya kurang efektif bila digunakan dalam jangka waktu yang lama.

3. Arus Kas

Laporan kas dengan basis akrual sulit untuk ditampilkan secara tepat karena laporan harus dibuat secara individual.

Sementara itu, basis kas mungkin menawarkan gambaran yang lebih realistis mengenai arus kas masuk dan keluar perusahaan.

4. Penggunaannya Mudah

Anda akan menerima bahwa laporan keuangan berbasis akrual lebih rumit untuk dipersiapkan dibandingkan laporan keuangan berbasis uang tunai.

Hal ini disebabkan banyaknya entri yang harus diinput dalam setiap transaksi.

5.Analisis Tren

Karena setiap transaksi didokumentasikan, representasi berdasarkan akrual dianggap lebih akurat dibandingkan representasi berdasarkan kas.

Sedangkan transaksi tunai hanya dicatat pada saat uang ditransfer.

Faktor Tambahan yang perlu di Pertimbangkan

Saat memutuskan antara teknik akuntansi kas dan akrual, pertimbangkan faktor tambahan berikut:

• Omzet tahunan

Jika pendapatan tahunan perusahaan Anda melebihi Rp 3 miliar, Anda harus menggunakan metode akrual. Namun, jika perusahaan memenuhi kriteria Rp 3 miliar pada tahun tersebut, maka perusahaan dapat terus menggunakan skema basis tunai hingga akhir tahun dan kemudian beralih ke skema akrual pada tahun berikutnya.

• Tipe bisnis

Beberapa bisnis tidak dapat menerapkan metode akuntansi berbasis kas. Misalnya, perusahaan dengan tanggung jawab terbatas dan kemitraan, serta bisnis pembuangan limbah, metode akrual akan digunakan sebagai gantinya.

• Pendaftaran PPN

Jika faktur Anda sangat besar dan Anda memiliki persyaratan kredit jangka panjang, perusahaan Anda mungkin memilih sistem akuntansi berbasis kas karena Anda mungkin menunda pembayaran PPN sampai Anda menerima pembayaran.

• Waktu penjualan dan pembayaran

Jika Anda membayar tagihan di tempat penjualan, teknik akrual mungkin bermanfaat bagi Anda karena memungkinkan Anda memperoleh dan mendapatkan kembali PPN secepat mungkin. Memahami waktu penjualan Anda sangat penting dalam menentukan cara terbaik pencatatan akuntansi.

 

PT Jovindo Solusi Batam memiliki banyak keahlian di bidang perpajakan, salah satunya ialah jasa konsultasi pajak. Kami selalu siap untuk menyelesaikan masalah pajak Anda dan bekerja dengan professional. PT Jovindo Solusi Batam akan memperkenalkan informasi terkait lampiran SPT Tahunan Badan pada pembahasan kali ini. Berikut informasinya.

Wajib pajak badan mempunyai kewajiban perpajakan yang sama dengan wajib pajak orang pribadi, yaitu melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya.

Kecuali untuk beberapa unit instansi yang berasal dari instansi pemerintah yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, SPT yang digunakan bagi Wajib Pajak badan yang telah memenuhi standar subyektif dan obyektif adalah SPT 1771. Berikut ciri-ciri yang dimaksud dari unit tertentu:

• Unit-unit tertentu dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pembiayaan badan tersebut bersumber dari APBN dan/atau APBD
• Dalam hal pendapatan yang diterima dimaksudkan dalam anggaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
• Wajib pajak badan diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara dalam hal melaksanakan kewajiban pembukuan.

Kewajiban Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak badan harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

• Mendaftar sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP;
• Wajib Pajak badan yang mempunyai omset tahunan lebih dari Rp 4,8 miliar harus mendaftar untuk dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
• Wajib Pajak badan harus menyelenggarakan pembukuan;
• Wajib Pajak badan harus menghitung besarnya pajak yang terutang; dan
• Wajib Pajak badan wajib membayar angsuran PPh 25 setiap bulannya.
• Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Formulir 1771Wajib Pajak Badan

Surat Pemberitahuan adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk suatu tahun pajak atau bagian suatu tahun pajak, yang salah satunya memuat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan, khususnya SPT 1771, menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak. No.19/PJ/2009.

Selanjutnya, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771 yang sering disebut formulir 1771 merupakan dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak badan untuk melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan penghitungan pajak penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak.

Adapun formulir SPT 1771 mempunyai 6 lampiran pokok, yaitu sebagai berikut:

• Lampiran 1771 I

Pada lampiran ini, formulir isian untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan komersial dan perhitungan neto fiskal. Perlu diingat bahwa informasi yang diisi dalam lampiran ini meliputi penghasilan neto komersial baik dari dalam maupun luar negeri, pajak penghasilan yang dikenakan PPh final, pajak penghasilan termasuk objek tidak kena pajak, dan penyesuaian fiskal positif dan negatif.

• Lampiran 1771 II

Pada lampiran ini berisi formulir yang merinci besarnya harga pokok penjualan (HPP), besarnya biaya usaha secara komersial serta besarnya biaya-biaya lain yang timbul dari luar usaha. Lampiran ini harus mencantumkan nominal barang atau barang dagangan, biaya sewa, biaya transportasi, persediaan awal, dan persediaan akhir.

• Lampiran 1771 III

Pada Lampiran III memuat formulir yang harus diisi oleh wajib pajak untuk melaporkan besarnya kredit pajak dalam negeri. Formulir ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memberikan informasi mengenai kredit Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 yang diperoleh perusahaan pada tahun pajak yang bersangkutan.

• Lampiran 1771 IV

Pada Lampiran IV, Formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, besaran pajak penghasilan final yang dibayar, dan jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan selama tahun pajak yang bersangkutan.

• Lampiran 1771 V

Pada lampiran V terdapat formulir yang memuat daftar pemegang saham dan pemilik modal, jumlah dividen yang diberikan, serta daftar pengurus dan komisaris. Formulir ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyampaikan informasi identitas seperti nama, alamat, NPWP, jumlah dividen yang dibayarkan, dan jumlah modal yang disetor pemegang saham.

• Lampiran 1771 VI

Pada lampiran ini, terdapat formulir pelaporan daftar penyertaan modal pada perusahaan terkait, daftar utang pemegang saham maupun perusahaan afiliasi, serta daftar piutang kepada pemegang saham maupun perusahaan afiliasi.

Lampiran SPT Tahunan Badan

Pembahasan sebelumnya telah menjelaskan tentang lampiran-lampiran utama yang merupakan komponen penting pada formulir SPT 1771, namun perlu diperhatikan bahwa terdapat formulir lampiran khusus yang terdiri dari lampiran 1A sampai dengan 8A yang harus diisi oleh Wajib Pajak. Secara umum lampiran khusus memuat data seperti daftar penyusutan dan amortisasi, serta daftar perusahaan induk dan cabang. Berikut isi lengkap lampiran khusus SPT Tahunan Badan:

1. Lampiran khusus 1A terdiri atas daftar penyusutan dan amortisasi fiskal
2. Lampiran khusus 2A terdiri atas perhitungan kompensasi kerugian fiskal
3. Lampiran khusus 3A terdiri atas pernyataan apakah terdpat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa
4. Lampiran khusus 3A-1 terdiri atas pertanyaan pada pernyataan yang terkait dengan transaksi dalam hubungan istimewa
5. Lampiran khusus 3A-2 terdiri atas pernyataan transaksi yang berhubungan dengan pihak yang menjadi penduduk negara suaka pajak (tax haven country)
6. Lampiran khusus 4A terdiri atas daftar fasilitas penanaman modal
7. Lampiran khusus 5A terdiri atas daftar cabang dan utama perusahaan
8. Lampiran khusus 6A terdiri atas perhitungan Pajak penghasilan Pasal 26 ayat (4)
9. Lampiran khusus 7A terdiri atas daftar kredit pajak di luar negeri
10. Lampiran khusus 8A-1 terdiri atas transkrip kutipan elemen-elemen yang berasal dari laporan keuangan perusahaan industri manufaktur
11. Lampiran khusus 8A-2 terdiri atas transkrip kutipan elemen-elemen yang berasal dari laporan keuangan perusahaan dagang
12. Lampiran khusus 8A-3 terdiri atas transkrip kutipan elemen-elemen yang berasal dari laporan keuangan yang diperuntukan bagi bank konvensional
13. Lampiran khusus 8A-4 terdiri atas transkrip kutipan elemen-elemen yang berasal dari laporan keuangan yang diperuntukan bagi bank syariah
14. Lampiran khusus 8A-5 terdiri atas transkrip kutipan elemen-elemen yang sumbernya dari dari laporan keuangan perusahaan dalam bidang asuransi
15. Lampiran khusus 8A-6 terdiri atas transkrip kutipan elemen-elemen yang sumbernya berasal dari laporan keuangan bagi perusahaan non kualifikasi
16. Lampiran khusus 8A-7 terdiri atas transkrip kutipan elemen-elemen yang berasal dari laporan keuangan yang diperuntukan bagi dana pensiun
17. Lampiran khusus 8A-8 terdiri atas transkrip kutipan elemen-elemen yang sumbernya berasal dari laporan keuangan bagi perusahaan jenis pembiayaan.

 

PT Jovindo Solusi Batam siap menjawab permasalahan perpajakan Anda secara professional, sehingga menjadikannya pilihan tepat untuk pendamping pajak Anda. Pada kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait WP diingatkan untuk periksa kembali data NIK-NPWP di DJP Online. Simak informasi berikut ini.

Wajib Pajak telah diingatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pemadanan NIK-NPWP dan memperbarui kedua data tersebut.

Yudha Wijaya, Pejabat Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP, meminta agar seluruh wajib pajak orang pribadi bergabung di DJP Online. Wajib Pajak orang pribadi selanjutnya harus memastikan bahwa informasi pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah benar.

Pemadanan NIK dan NPWP merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan pengelolaan administrasi perpajakan. Sejak 14 Juli 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bertahap menerapkan penggunaan NIK sebagai NPWP bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Cara pemadanan NIK dengan NPWP :

• Kunjungi www.pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id.
• Masuk dengan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan Anda.
• Masukkan NIK 16 digit.
• Setelah proses selesai, Anda dapat mengakses DJP Online dengan NIK yang terverifikasi.

Dinyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi harus memastikan kembali kesesuaian data NIK-NPWP agar tanggal 1 Januari 2024 aman. Setelah melakukan pemadanan, data akan diperbarui. Adapun penyesuaian data seperti email, nomor ponsel, dan lain sebagainya.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menikah, tidak mempunyai tanggungan, atau berstatus TK/0 harus dimutakhirkan datanya. Namun lain halnya jika wajib pajak adalah orang yang mempunyai tanggungan, misalnya kepala keluarga.

Sebagai contoh, seorang kepala keluarga yang memiliki satu istri dan tiga orang anak, salah satunya sudah bekerja dan memiliki NPWP sendiri. Oleh karena itu, data istri dan dua anaknya pun terupdate. Kepala keluarga kemudian bertanggung jawab untuk membuktikan validasi dirinya dan anggota keluarganya.

Ia juga mengingatkan semua orang tentang aturan penggunaan NPWP. Wajib pajak orang pribadi tetap bisa memanfaatkan NPWP 15 digit. Selanjutnya, wajib pajak dapat menggunakan NIK tersebut untuk keperluan perpajakan apa pun.

Wajib Pajak harus mencocokkan data NIK-NPWP ini agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila pemadanan NIK-NPWP gagal, wajib pajak dapat melakukan revisi data dengan menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) DJP atau Ditjen Dukcapil melalui kantor camat, memastikan database di Ditjen Dukcapil dan DJP sama.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan Perusahaan yang telah bersertifikat resmi dan memiliki keahlian menyelesaikan masalah perpajakan. Sehingga menjadi solusi yang sangat tepat untuk menjadi pendamping perpajakan Anda. Kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan menjelaskan informasi terkait potensi pajak dari sepak bola. Simak informasinya berikut ini.

Masyarakat Indonesia sangat antusias dengan sepak bola. Terlebih lagi pada pertandingan BRI Liga 1 2022/2023 yang dimulai awal Agustus lalu. Sepak bola merupakan salah satu olahraga populer yang disukai oleh segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Tentu saja, mengingat popularitas sepak bola di Indonesia, hal ini berarti sepak bola merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang potensial bagi negara.

Sepak bola bukan lagi sekedar hobi populer di kalangan masyarakat umum; ini juga merupakan usaha komersial yang menguntungkan. Sejumlah artis juga melakukan investasi di bidang sepak bola dengan membeli tim sepak bola. Banyak pebisnis dan investor bergegas ke sektor sepak bola.

Pajak Penghasilan Klub Sepak Bola

Penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan adalah segala kemampuan ekonomi yang diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau untuk mengembangkan kekayaan Wajib Pajak. Penghasilan klub dikenakan pajak.

Uang yang diterima klub terdiri dari seluruh pendapatannya. Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain transfer pemain, hak siar televisi, penjualan tiket pertandingan stadion, hadiah uang, barang, dan sponsor. Alhasil, klub harus melakukan perhitungan, penyetoran, atau pembayaran, serta pelaporan pajak, seperti layaknya wajib pajak pada umumnya.

Klub yang peredaran atau peredaran brutonya melebihi Rp. 4,8 miliar tidak akan menggunakan ketentuan Pajak Penghasilan Final dengan PP 23 Tahun 2018, melainkan menggunakan ketentuan umum dan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17.

Kewajiban klub, seperti pembayar pajak lainnya, diharuskan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Selanjutnya, sebagai pemberi pendapatan bagi pemain sepak bola, pelatih, pekerja, dan pihak lainnya, klub wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan pemain, pelatih, dan staf. Pemotongan ini bertujuan agar para pesepakbola tidak terjebak dalam penghindaran pajak sehingga pemotongan harus dilakukan secara tepat dan hati-hati.

Maka dari itu, negara juga mendapat manfaat dari berkembangnya sektor sepak bola dari sudut pandang perpajakan. Selain itu, banyaknya orang yang bergelut di industri sepak bola mempunyai kemampuan untuk memperoleh pajak sehingga membuat mereka semakin mempunyai leverage. Karena banyak pihak yang terlibat dan membutuhkan pegawai, negara bisa lebih efisien dalam menghasilkan anggaran untuk mendukung belanja negara dan membantu mengatasi masalah jumlah pengangguran.

Objek Pajak Pertambahan Nilai Sepak Bola

Objek PPN adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak yang wajib dikenakan pajak. Jadi, pada umumnya semua barang yang berupa barang atau jasa termasuk dalam objek PPN, kecuali barang-barang tersebut dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A UU PPN. Sementara itu, di dunia sepak bola, terdapat penjualan pakaian klub sepak bola yang dapat digolongkan sebagai barang pajak.

Namun penjualan tiket pertandingan tidak dapat digolongkan sebagai objek PPN karena penjualan tiket termasuk dalam kriteria PMK Nomor 158/PMK.010/2015 untuk Jasa Seni dan Hiburan yang tidak dikenakan PPN.

PT Jovindo Solusi Batam adalah Perusahaan yang menangani dan memberikan solusi terbaik atas permasalahan perpajakan dari klien. Nah kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memperkenalkan informasi terkait Akuntansi Pajak. Simak informasi berikut ini.

Akuntansi, secara sederhana, merupakan suatu metode pelaporan data keuangan yang dapat menjadi standar pelaporan keuangan pemerintah bagi pihak terkait. Aturan akuntansi pemerintah berlaku untuk beberapa pelaporan keuangan pihak terkait. Tentu saja kata akuntansi perpajakan sering terdengar di dunia akuntansi.

Definisi Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak diartikan sebagai praktik pendokumentasian keuangan suatu perusahaan, instansi, atau lembaga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Tujuan akuntansi adalah menentukan jumlah pajak yang terutang. Fungsi akuntansi perpajakan bertanggung jawab atas pengolahan data kuantitatif yang digunakan dalam pelaporan keuangan, termasuk penghitungan pajak.

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, yang dipergunakan untuk kepentingan nasional adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak yang bersangkutan, menurut Pasal 1 ayat (2) UU KPM, adalah setiap orang atau badan hukum, termasuk Wajib Pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak, memiliki kewajiban dan hak perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Klasifikasi Akuntansi Pajak

Berikut ini adalah macam-macam pajak berdasarkan metode pemungutannya.

• Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar langsung oleh Wajib Pajak yang tidak mempunyai perwakilan; jumlah pajak ditentukan oleh peraturan perpajakan, dan pajak dipungut berdasarkan penghasilan dan harta.

• Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung diartikan sebagai pajak yang dibayarkan dalam suatu transaksi keuangan yang dapat diklaim atau dialihkan kepada orang lain. Jika Anda membeli sesuatu di mal, misalnya, harga yang Anda lihat di laporan biasanya sudah termasuk pajak.

Fungsi Akuntansi Pajak

Mengingat pentingnya akuntansi perpajakan dalam menghitung laporan keuangan suatu perusahaan atau badan, maka selain untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar kepada fiskus juga mempunyai fungsi antara lain:

• Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Tujuan utama akuntansi pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak wajib pajak. Lebih khusus lagi, untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan entitas ekonomi dan warga negara.

• Alat Analisis dan Prediksi Potensi Pajak untuk Dunia Usaha

Adanya fungsi akuntansi perpajakan yang merupakan alat untuk menganalisis dan memproyeksikan kemungkinan pajak penghasilan badan di masa depan.

• Melindungi Hak Pendapatan Pemerintah

Peran ketiga adalah melindungi hak-hak pendapatan. Hal ini penting karena semua dunia usaha wajib membuat catatan keuangan yang jelas dan akurat kepada Departemen Jenderal Pajak. Sebab, setiap uang rupiah yang dihimpun dari negara, baik dari masyarakat maupun lembaga, akan digunakan untuk membantu pertumbuhan negara.

• Sebagai Sumber Evaluasi

Seperti yang Anda ketahui, laporan keuangan akan menjadi catatan penting untuk Anda bandingkan di kemudian hari. Selain itu, dapat digunakan sebagai bukti tertulis dalam bentuk laporan keuangan formal yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di bursa keuangan dunia.

Prinsip Akuntansi Pajak

Banyak orang yang melakukan kesalahan saat menghitung pajaknya, oleh karena itu ada baiknya Anda mengenal teori akuntansi pajak penting ini. Akuntansi pajak diatur oleh prinsip-prinsip berikut:

• Kesatuan

Premis dasar akuntansi pajak adalah keseragaman. Unit dalam konteks ini mungkin bisa dianggap sebagai pelaku ekonomi yang tidak bisa digabung dengan pelaku ekonomi lainnya. Entitas ekonomi lainnya didefinisikan sebagai pemilik bisnis atau institusi yang tidak memenuhi syarat secara hukum.

• Historis

Konsep akuntansi pajak yang kedua adalah prinsip historis, yang mengamanatkan akuntansi keuangan yang jelas dan asli untuk pembiayaan suatu barang atau aset.

• Pengungkapan Penuh

Terakhir, pengungkapan penuh adalah pedoman akuntansi. Pengungkapan penuh harus disampaikan secara menyeluruh dan transparan, demikian pendapat yang mungkin muncul. Pelaporan keuangan juga disarankan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi perhitungan laba ditahan.

Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang dapat diterima atau benar, maka pembuatan laporan keuangan suatu badan usaha harus lebih teliti dan transparan. Sebagai bibliografi, misalnya, Anda dapat menyertakan catatan kaki atau bibliografi penting. Hal ini bertujuan dengan mengetahui prinsip-prinsip akuntansi perpajakan, kemungkinan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam pengumpulan data perpajakan dapat dikurangi.

 

PT Jovindo Solusi Batam merupakan Konsultan Pajak terpercaya dengan keahlian, pengalaman, dan pemahaman dibidang perpajakan. PT Jovindo Solusi Batam adalah solusi yang tepat untuk menjadi pendamping perpajakan Anda. Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan menerangkan informasi terkait pajak e-Commerce: PPN atas transaksi online marketplace.  Berikut penjelasannya.

PPN atas Transaksi Online Marketplace di E-Commerce

Pajak e-commerce akhir-akhir ini menjadi perbincangan. Hal ini disebabkan karena transaksi e-commerce dikenal sebagai salah satu jenis transaksi yang tidak mengenal batas negara dan memberikan kemudahan bagi masyarakat luas. Marketplace terdiri dari berbagai jenis toko dari berbagai bagian negara. Banyak konsumen yang beralih dari toko fisik ke toko online di era digital, sehingga transaksi e-commerce semakin meningkat.

Pemerintah semakin memperhatikan aktivitas transaksi e-Commerce. Transaksi e-commerce menjadi topik yang tidak asing lagi bagi perpajakan.

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013, tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce dikategorikan menjadi empat model bisnis Transaksi e-Commerce,yakni: online marketplace, classified ads, daily deals, dan online retail.

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang berfungsi sebagai perantara pembayaran dan dilaporkan oleh penyelenggara marketplace online. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean atau penggunaan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dikenai PPN.

Penyelenggara marketplace online mengirimkan faktur pajak ke merchant marketplace online, seperti halnya pada saat PPN terutang.

Dasar Hukum Pengenaan PPN atas Transaksi E-Commerce

Pasal 1 UU PPN, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 11 ayat (1) dan (2), serta Pasal 13 semuanya menyebutkan penerapan PPN atas transaksi e-commerce atau pajak e-commerce.

Landasan hukum pajak e-commerce ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), selain UU PPN.

Saat Terutang PPN atas Transaksi E-Commerce

Pada saat harga penyerahan JKP dalam daerah pabean, maka terjadilah:

1. Harga penyerahan JKP dicatat sebagai piutang atau pendapatan pada saat PKP menerbitkan faktur penjualan. Ini mematuhi aturan akuntansi yang diakui secara umum dan diterapkan secara konsisten.
2. Kontrak atau perjanjian tidak ditandatangani pada waktu yang ditentukan, sebagaimana yang dimaksudkan pada poin pertama.
3. Pembayaran yang ditagih sebelum penyerahan JKP di daerah pabean.
4. Penggunaan JKP dari luar daerah pabean, khususnya pada:

• Apabila pihak pemakai JKP menyatakan harga pembelian sebagai utang.
• Pada saat pihak yang mengajukan penggantian JKP ditagih.
• Apabila JKP diperoleh seluruhnya atau sebagian sebelum atau pada hari ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, apabila JKP digunakan di luar daerah pabean sebagaimana diuraikan di atas.

Saat Membuat Faktur Pajak PPN atas Transaksi e-Commerce

Seperti halnya ketika wajib pajak membuat faktur pajak terutang, hal tersebut juga berlaku untuk membuat faktur pajak PPN atas transaksi e-commerce. Faktur pajak diterbitkan oleh media online marketplace kepada pedagang online marketplace atas penyerahan JKP di dalam daerah pabean.

Sedangkan jika JKP digunakan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, maka SSP digunakan untuk penyetoran PPN, yaitu dokumen yang kedudukannya setara dengan faktur pajak. Pajak pedagang online marketplace menghasilkan SSP ini.

Pajak Penghasilan Atas Transaksi e-Commerce

Selain PPN, transaksi e-commerce dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Objek PPh dalam skenario ini adalah penjualan produk dan/atau penyediaan jasa. Apabila hasil penjualan produk atau penyerahan jasa dikenakan pemungutan PPh, maka wajib dilakukan pemotongan PPh.

Tarifnya sendiri, bagi pelaku usaha online marketplace yang menjual barang atau menawarkan jasa pada online marketplace dan penghasilannya tidak dikenakan pajak final.

Oleh karena itu, tarif PPh Pasal 17 diterapkan pada penghasilan kena pajak yang dihitung sebagai penghasilan penjualan bruto dikurangi biaya pemungutan, perolehan, dan penahanan penghasilan, serta PTKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 memberikan landasan hukum pengenaan PPh atas transaksi e-commerce.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan Konsultan Pajak yang terpercaya dan diakui secara resmi, dan kami akan membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan. Pada pembahasan berikut ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan sebuah informasi terkait aspek perpajakan atas likuidasi Perusahaan. Berikut informasinya.

Perusahaan yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk tujuan tertentu membutuhkan administrasi yang lebih rumit daripada kepemilikan tunggal. Tentu saja, persaingan semakin meningkat dan tantangan semakin kompleks.

Kerugian berturut-turut, perampingan perusahaan, pengurangan pendapatan yang besar, dan hutang adalah penyebab umum perusahaan bangkrut.

Selain pembubaran atau likuidasi, manajemen dapat melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas. Namun, jika tidak ada hasil, pembubaran/likuidasi merupakan pilihan terakhir.

Mengenal Likuidasi Perusahaan

Proses likuidasi diatur dalam sembilan ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang meliputi keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu pendirian, putusan pengadilan, pembatalan pailit, dan pembiayaan kepailitan. Aset pailit yang tidak mencukupi, pailit, pembatalan izin usaha, tuntutan kejaksaan, kesalahan hukum dalam akta pendirian, dan ketidakmampuan melanjutkan perusahaan adalah contohnya.

Salah satu cara dalam likuidasi adalah membagi kekayaan yang timbul dari likuidasi terlebih dahulu di antara para kreditur dan kemudian di antara para pemegang saham, jika ada. Biasanya, aset perusahaan dijual dengan sistem lelang.

Kewajiban Perpajakan Saat Likuidasi Perusahaan

Dalam hal keadaan pajak likuidasi perusahaan, wajib pajak badan atau badan memiliki tugas perpajakan yang lebih kompleks daripada wajib pajak orang pribadi. Ada proses panjang untuk berbagai tugas pajak seperti pendaftaran, pelaporan, dan pencabutan NPWP.

Begitu pula dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sebelum berhenti menjadi wajib pajak badan apabila suatu badan dibubarkan atau dilikuidasi sebagai badan kena pajak.

• Pembayaran Kewajiban Perpajakan

Dalam hal likuidasi, kreditor menagih utang wajib pajak melalui penjualan atau lelang aset perusahaan. Negara merupakan salah satu kreditur yang memungut kewajiban perpajakan atas nama wajib pajak. Menurut Pasal 21 UU SRC dan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2000, negara memiliki kekuasaan utama untuk memungut pajak atas barang milik wajib pajak.

Karena kelebihan tersebut, maka hasil lelang barang wajib pajak sebaiknya dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan, sanksi administrasi, dan biaya penagihan pajak semuanya termasuk dalam hak mendahului kewajiban perpajakan.

Dengan pengecualian-pengecualian yang tercantum di bawah ini, hak penolakan pertama sehubungan dengan kewajiban perpajakan lebih diutamakan daripada semua hak penolakan pertama lainnya.

• Biaya prosedural yang timbul hanya karena adanya perintah penjualan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
• Biaya penyimpanan untuk aset yang bersangkutan; dan
• Biaya hukum yang timbul semata-mata dari penjualan dan penyelesaian harta warisan. Misalnya, jika wajib pajak melikuidasi atau membubarkan perusahaan, kewajiban pajak harus diselesaikan terlebih dahulu.

Meski Surat Edaran Dirjen No. SE-15/PJ/2018 hanya sedikit informasi, KPP kerap melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak terkait pembubaran atau likuidasi perusahaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk semua bentuk pajak dan melibatkan kunjungan lapangan untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak terhadap tugas perpajakan, termasuk kepatuhan terhadap tanggung jawab dan pelaporan pajak. Peninjauan ini dapat digabungkan dengan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan PKP.

• Pencabutan Pengukuhan PKP dan Penghapusan NPWP

Ketika sebuah perusahaan dibubarkan, itu tidak lagi dikenakan pajak. Akibatnya, status pengesahan PKP wajib pajak harus dihapus, dan NPWP harus dibubarkan. Kedua proses tersebut paling baik dilakukan atas permintaan wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai sanksi yang mungkin terjadi pada saat PKP dihapuskan dan/atau NPWP dibubarkan. Apabila Wajib Pajak masih menjalankan usahanya, kewajiban lapor tetap berlaku. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan ke KPP secara online atau tertulis untuk mencabut konfirmasi PKP-nya.

Permohonan dilakukan dengan menggunakan Formulir Pencabutan Inisiasi PKP yang telah dilengkapi, ditandatangani, dan dibuktikan. KPP selanjutnya akan memeriksa wajib pajak dan memutuskan apakah menyetujui atau menolak permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam waktu enam bulan sejak pengajuan. Wajib Pajak dapat membatalkan NPWP dengan mengajukan permohonan pendaftaran elektronik atau secara tertulis kepada KPP.

Bersamaan atau setelah permohonan pencabutan PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan NPWP .Permohonan penghapusan NPWP harus dilengkapi, ditandatangani, dan didukung dengan dokumen pendukung. Salinan surat likuidasi perseroan atau sejenisnya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan tanda terima Wajib Pajak badan yang dilikuidasi atau dibubarkan.

KPP akan menyelidiki apakah persyaratan subjektif dan/atau objektif wajib pajak badan yang dilikuidasi telah dipenuhi setelah permohonan penghapusan NPWP. Selanjutnya bagi Wajib Pajak, penghapusan NPWP adalah sebagai berikut:

• Tidak ada kewajiban pajak, atau ada pajak terutang tetapi tanggal penagihan telah lewat;
• Tidak ada kegiatan audit untuk memeriksa keteraturan, mengumpulkan bukti, menjelaskan pelanggaran pajak, atau tuntutan pelanggaran pajak.
• Tidak sedang melakukan negosiasi kesepakatan bersama
• Tidak sedang menegosiasikan perjanjian transfer pricing
• Tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan melalui upaya banding; pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; pengurangan atau penghapusan SKP; pengurangan atau pembatalan STP; hasil pemeriksaan, verifikasi, atau pembatalan studi PBB. Terdapat beberapa kemungkinan, antara lain upaya hukum, banding, dan/atau peninjauan kembali.

Apabila seluruh persyaratan di atas terpenuhi, perwakilan KPP mempunyai waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan untuk menyetujui atau menolak permohonan pencabutan NPWP.

Dalam hal suatu Perusahaan dibubarkan berdasarkan Pasal 142(2)(a), Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan likuidasi berdasarkan Undang-undang Perseroan setelah perusahaan tersebut dibubarkan karena alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 142(1). Berdasarkan kondisi utang perusahaan, pemilik perusahaan dapat dengan bebas memilih untuk menutup dan melikuidasi perusahaan.

Namun, tidak lazim jika ada pihak lain yang menyatakan suatu korporasi pailit karena utang yang belum dibayar. Sebelum menghapus kewajiban perpajakan yang ada dalam kurung, KPP harap dipastikan sudah terisi. Menutup usaha secara langsung melalui likuidasi usaha, atau secara bertahap dengan menidurkan atau menidurkan usaha sebelum melikuidasi usaha dan mengajukan permohonan untuk penghapusan NPWP atau NPPKP.

PPN merupakan komponen penting dalam proses likuiditas perusahaan. Pasalnya, pajak tambahan seperti PPN dan PPh merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum prosedur likuidasi perusahaan dapat diselesaikan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan Perusahaan yang siap untuk menangani berbagai permasalahan pajak Anda. Selain terpercaya, PT Jovindo Solusi Batam juga sudah berpengalaman untuk menyelesaikan permasalahan di bidang perpajakan. Kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Akuntansi Biaya. Berikut ini informasinya.

Definisi Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya dalam beberapa hal merupakan kegiatan dalam bentuk pendokumentasian, pengkategorian, pembuatan, dan pelaporan semua transaksi atau biaya yang terjadi dari proses pembuatan melalui distribusi atau penjualan produk atau jasa.

Tujuan dari akuntansi biaya sendiri adalah untuk melayani sebagai sumber informasi untuk semua biaya perusahaan. Dimana informasi akuntansi tambahan akan dimanfaatkan untuk membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Fungsi Akuntansi Biaya

Laporan akuntansi biaya dibuat untuk membantu akuntansi manajemen dalam membuat penilaian mengenai biaya barang yang diproduksi, dll.

Beberapa fungsi akuntansi biaya adalah sebagai berikut:

1. Tentukan biaya per unit dari berbagai item manufaktur.
2. Melakukan analisis pengeluaran yang akurat berdasarkan proses operasional.
3. Mengidentifikasi sumber pemborosan, baik dari material, work in progress, maupun penggunaan mesin, sehingga dapat dibuat laporan pengendalian limbah.
4. Memberikan informasi yang relevan sebagai dasar penentuan harga pokok produk.
5. Pastikan profitabilitas setiap produk dan beri tahu manajemen tentang cara meningkatkan laba.
6. Membantu perencanaan anggaran dan pelaksanaan pengendalian anggaran
7. Berikan data yang bermanfaat kepada manajemen agar mereka dapat membuat keputusan keuangan yang berbeda, seperti meluncurkan item baru atau mengganti personel atau mesin.
8. Mengurangi kesalahan dan penipuan dengan memberikan informasi yang cepat dan terpercaya.
9. Tentukan untung atau rugi dengan menempatkan jurnal pendapatan produk atau jasa.
10. Memberikan rekomendasi kepada manajemen tentang kebijakan ekspansi ke depan.

Jenis Metode Akuntansi Biaya

Metode akuntansi biaya dibagi menjadi 4 jenis utama. Perusahaan kecil dan menengah paling sering menggunakan akuntansi biaya standar. Namun, akuntansi berbasis aktivitas dianggap paling akurat dan sering diadopsi oleh bisnis. Strategi ini dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pendapatan dan biaya produk, memungkinkan manajemen membuat keputusan yang lebih baik.

Berikut beberapa contohnya:

Activity-Based Costing

Metode akuntansi biaya ini menggunakan mekanisme untuk mengalokasikan pengeluaran dan memantau aktivitas yang melibatkan sumber daya dan produk akhir.

Metode Activity-Based Costing memerlukan pengumpulan overhead dari setiap departemen dan mengalokasikannya ke pengeluaran tertentu seperti sebagai produk, layanan, dan konsumen.

Standard Cost Accounting

Memahami pendekatan akuntansi biaya semacam ini melibatkan perbandingan efisiensi dengan tenaga kerja dan material yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Job Costing

Metode job costing memerlukan akumulasi biaya produksi yang tepat yang disebabkan oleh pengelompokan unit tertentu. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menghitung biaya konstruksi furnitur yang dirancang khusus, misalnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang mengerjakan item khusus ini akan dicatat.

Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan mebel, seperti kayu, akan ditaksir dan dibebankan kepada pembeli.

Itu juga dapat melacak jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan saat melakukan pekerjaan produksi untuk barang tertentu tersebut.

Process Costing

Strategi ini melibatkan akumulasi biaya untuk produksi jangka panjang yang melibatkan barang-barang yang identik.

Misalnya, biaya produksi 100.000 galon bensin sudah termasuk bahan bakar dan semua tenaga kerja di kilang.

Untuk menghitung biaya per unit, jumlahkan semua biaya proses dan bagi dengan jumlah unit yang diproduksi.

Siklus Akuntansi Biaya

Setiap bisnis memiliki siklus akuntansi yang sistematis, yang dimulai dengan pemrosesan awal bahan mentah dan diakhiri dengan pengiriman produk ke gudang untuk dijual.

Siklus ini juga dapat diterapkan pada bisnis modern saat ini, terutama yang menjual barang fisik. Berikut ini adalah siklus akuntansi biaya yang dapat Anda gunakan dalam bisnis Anda:

1. Melacak semua harga bahan baku.
2. Melacak semua biaya tenaga kerja tidak langsung.
3. Melacak semua biaya tenaga kerja langsung.
4. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi tetapi tidak termasuk biaya bahan baku atau tenaga kerja langsung atau tidak langsung.
5. Penentuan harga pokok produk dengan mempertimbangkan semua biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang.

Contoh Aplikasi Akuntansi Biaya di Berbagai Jenis Usaha

Akuntansi Biaya Perusahaan Dagang

Empat faktor berikut menjadi landasan untuk menentukan akuntansi biaya pada perusahaan dagang:

• Kas keluar, yang merupakan biaya bagi perusahaan.
• Produk masuk, yaitu barang yang diperoleh perusahaan untuk tujuan perdagangan.
• Cash in adalah uang yang diperoleh korporasi melalui penjualan barang.
• Produk keluar adalah semua barang yang dijual perusahaan.

Akuntansi untuk perusahaan perdagangan ini memperhitungkan barang masuk dan keluar. Alhasil, semakin banyak akun yang harus diperhatikan dan dibenahi.

Akuntansi untuk Biaya Manufaktur

Perusahaan manufaktur, berlawanan dengan organisasi jasa dan perdagangan, menciptakan sesuatu dengan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Akuntansi dalam organisasi manufaktur bertujuan untuk menentukan harga pokok produksi untuk setiap barang yang diproduksi. Tujuan lain dari akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur adalah menyediakan data berupa harga produksi untuk setiap barang yang ada di gudang.

Akuntansi untuk Perusahaan Pertambangan

Kegiatan eksplorasi, kegiatan pembangunan dan pembangunan, kegiatan produksi, dan operasi pengolahan (refinery) merupakan kegiatan inti dari usaha pertambangan.

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar unik yang berlaku untuk perusahaan pertambangan. Berikut beberapa peraturan akuntansi yang berlaku bagi perusahaan pertambangan:

1. PSAK 16 mengatur tahapan kegiatan bangunan.
2. PSAK 19 mengatur operasi pengembangan.
3. PSAK 64 mengatur tentang akuntansi eksplorasi dan evaluasi pertambangan.
4. PSAK 33 versi 2011 mengatur operasi produksi yang melibatkan pemindahan lapisan tanah, termasuk pengelolaan lingkungan.

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya di perusahaan pertambangan ditemukan dalam catatan keuangan yang terjadi di setiap operasi utamanya.

Keuntungan Akuntansi Biaya

Akuntansi adalah alat yang sangat membantu dalam ekonomi kontemporer saat ini. Karena menilai biaya memungkinkan Anda menghitung biaya dalam proses pembuatan barang atau jasa secara detail, memastikan tidak ada kerugian bisnis.

Ada empat tahapan dalam akuntansi biaya: perencanaan, pemantauan, pengukuran pendapatan, dan pengambilan keputusan.

Jika keempat langkah tersebut diikuti dengan benar, Anda tidak perlu bersaing dengan perusahaan sejenis yang kini berkembang di pasar modern saat ini.

PT Jovindo Solusi Batam melayani jasa konsultasi pajak, pembukuan, dan layanan manajemen, kami telah bersertifikat dan terampil dalam menangani masalah perpajakan. PT Jovindo Solusi Batam akan mengenalkan informasi terkait periode akuntansi kepada audiens dalam artikel kali ini. Simak detail berikut ini.

Apa sebenarnya periode akuntansi itu?

Periode akuntansi adalah periode waktu yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan dan mengkomunikasikan informasi tentang situasi keuangannya kepada pemangku kepentingan. Sementara sebagian besar periode akuntansi bertepatan dengan tahun fiskal perusahaan, perusahaan juga dapat menggunakan jangka waktu tiga bulan atau enam bulan.

Apa pentingnya periode akuntansi?

Periode waktu ini penting karena memungkinkan organisasi menganalisis profitabilitas mereka dan membuat pilihan bisnis penting berdasarkan laporan keuangan mereka. Memiliki kerangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya untuk melacak kemajuan keuangan dapat menyederhanakan analisis karena data dapat dikumpulkan dan dipelihara secara berkelanjutan selama periode waktu tersebut. Saat informasi baru diperoleh, temuan dapat diperbarui untuk menjamin bahwa data keuangan selalu diperbarui dan benar.

7 Jenis Periode Akuntansi

Berikut adalah tujuh periode akuntansi yang berbeda:

Tahun Kalender

Periode waktu ini berlangsung selama satu tahun kalender. Ini menyiratkan bahwa perusahaan dapat mulai mengumpulkan data akuntansi segera setelah tahun fiskal dimulai dan terus melakukannya hingga tahun fiskal selesai. Teknik tahun kalender dapat membantu perusahaan dengan memberikan waktu yang lama untuk mengumpulkan data keuangan dan menggabungkannya ke dalam laporan dan laporan keuangan.

Misalnya, sebuah perusahaan memulai tahun fiskalnya pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Mereka dapat mempekerjakan satu tahun penuh untuk mengumpulkan dan mensintesis data keuangan atau untuk menghasilkan laporan keuangan pada saat-saat tertentu dalam siklus akuntansi.

Tahun Fiskal

Periode tahun fiskal biasanya berlangsung selama 52 atau 53 minggu dan seringkali dimulai pada awal kuartal fiskal, seperti Januari atau April. Ini mungkin berguna untuk bisnis yang ingin menilai kinerja keuangan mereka setelah tanggal tertentu.

Misalnya, sebuah perusahaan ingin mulai mengumpulkan data keuangan pada kuartal fiskal ketiga mereka dan menggunakan tahun fiskal 52 minggu. Ini menunjukkan bahwa tahun fiskal mereka dimulai pada 1 Juli tahun ini dan berakhir pada 30 Juni tahun berikutnya. Perusahaan dapat memanfaatkan semua 52 minggu dalam tahun fiskal untuk mengumpulkan dan menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan keuangan pada akhir tahun fiskal.

4-5 tahun kalender

Tahun kalender dibagi menjadi empat kuartal dari 13 minggu dengan siklus akuntansi 4-4-5. Metode ini beroperasi dengan memiliki dua bulan empat minggu dan satu bulan lima minggu di setiap kuartal, mengulangi pola tersebut empat kali setahun.

Misalnya, kuartal pertama perusahaan didasarkan pada periode akuntansi 4-4-5 tahun kalender yang dimulai pada 1 Januari. Ini berarti kuartal kedua dimulai pada 1 April, kuartal ketiga dimulai pada 1 Juli, dan kuartal keempat dimulai pada 1 Oktober. Karena tahun kalender 4-4-5 ditentukan berdasarkan minggu, bukan tanggal, setiap periode mungkin dimulai pada hari kerja yang sama.

Kalender Kuartal

Biasanya kuartal kalender dimulai pada awal kuartal fiscal yang berlangsung selama tiga bulan dan biasanya dimulai pada awal kuartal fiskal. Karena kuartal kalender hanya tiga bulan, organisasi dapat menyelesaikan lebih dari satu dalam satu tahun kalender, memberi mereka data tambahan untuk dikerjakan. Mereka juga dapat mengatur periode mereka ketika mereka ingin memeriksa kinerja keuangan mereka tergantung pada kejadian tertentu yang mungkin terjadi selama waktu itu.

Misalnya, sebuah perusahaan dapat memilih periode akuntansi kuartal kalender yang mencakup acara jaringan tahunan mereka di bulan Mei.  Untuk melakukannya, mereka dapat memulai siklus akuntansi kuartal kalender mereka pada 1 April dan mengumpulkan data keuangan hingga 30 Juni. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan seluruh kuartal kalender, termasuk acara jaringan tahunan mereka.

Kuartal fiskal

Periode akuntansi kuartal fiskal adalah 13 minggu dan didasarkan pada tahun fiskal daripada tahun kalender perusahaan. Ini menyiratkan bahwa perusahaan dapat memilih periode 13 minggu untuk memeriksa dan merencanakan siklus akuntansi mereka terjadi dalam waktu itu.

Misalnya, sebuah perusahaan perlu menilai status keuangannya untuk satu kuartal fiskal yang dimulai setelah musim pajak. Bisnis memulai siklus akuntansi kuartal fiskal mereka pada 30 April dan melanjutkan prosedur akuntansi mereka selama 13 minggu lagi hingga 30 Juli.

Bulan kalender

Periode akuntansi adalah empat minggu dan dimulai pada bulan pertama. Periode bulan kalender mungkin bermanfaat bagi perusahaan yang perlu menyiapkan laporan keuangan dengan cepat dan memeriksa sejumlah kecil data sekaligus.

Misalnya, sebuah perusahaan memutuskan untuk mengevaluasi kinerja keuangannya secara eksklusif untuk bulan yang biasanya menghasilkan pendapatan tertinggi, katakanlah Agustus. Akibatnya, tahun fiskal perusahaan mungkin dimulai pada 1 Agustus dan berakhir pada 31 Agustus.

Bulan anggaran

Satu bulan fiskal mungkin mencakup empat atau lima minggu atau seluruh tahun fiskal perusahaan. Perusahaan dapat mengatur periode akuntansi bulan fiskal mereka sendiri, yang tidak harus dimulai pada awal bulan.

Misalnya, pada musim gugur, sebuah perusahaan ingin mengumpulkan data keuangan untuk satu bulan fiskal yang mencakup dua bulan kalender terpisah. Untuk melakukannya, bisnis dapat merencanakan periode akuntansi bulan fiskal mereka untuk menjalankan lima minggu mulai 10 Oktober, dengan periode berakhir pada 14 November dan menyertakan data dari kedua bulan kalender.