PT Jovindo Solusi Batam adalah ahli pajak yang bereputasi dan terampil yang dapat memberikan jawaban atas berbagai masalah. Selain itu, PT Jovindo Solusi Batam menerima pelanggan dari kota-kota lain di Indonesia.

Pada pembahasan kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Pajak Sewa Gedung dan Cara Menghitungnya. Berikut informasinya.

Pajak Sewa Gedung: Apa Itu?

Penyewa diharuskan membayar pajak wajib yang dikenal sebagai pajak sewa gedung. Baik PPN maupun pajak yang diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2 harus dibayar. Jika penyewa adalah instansi pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, atau agen dari perusahaan asing lain, maka undang-undang ini akan berlaku untuk mereka.

ketika membayar pajak sewa diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional. Bagian selanjutnya akan membahas ketentuan dan aturan pembayaran pajak sewa gedung.

Aturan Pembayaran Pajak Sewa Gedung

Setelah mengetahui apa itu Pajak Sewa Gedung, Anda harus mengetahui aturan pembayaran pajak. Dalam hal penyewa adalah Wajib Pajak Pemotongan Bukan Pajak, maka tata cara yang digunakan adalah pelunasan sendiri. Ini menunjukkan bahwa pemilik tanah secara pribadi akan menyetor pajak penghasilan atas uang yang dihasilkan.

Ketentuan pembayaran pajak sewa gedung adalah sebagai berikut:

• Pemilik tanah dan bangunan wajib membuat faktur pajak PPN sebesar 10% x jumlah biaya sewa untuk transaksi sewa gedung setelah menerima biaya sewa gedung dari perusahaan.

 

• Jika pemilik tanah adalah PKP, maka biaya sewa yang dibayarkan untuk suatu masa atau tahun tidak termasuk PPN. Jika pemilik tanah bukan PKP, biaya sewa adalah penjumlahan dari sewa dan PPN yang telah dibayarkan. Dengan kata lain, pembayaran sewa penyewa termasuk komponen PPN.

 

• Selain PPN atas sewa bangunan, 10% dari total biaya sewa juga dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat 2. Penyewa harus menunjukkan kepada pemilik barang dan bukti bangunan bahwa mereka telah dipotong pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat 2.

 

 

• Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pajak atas sewa bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang bersifat final.

Ketentuan untuk potongan pajak atas sewa bangunan

Sewa bangunan dapat mencakup ketentuan pengurangan pajak, antara lain sebagai berikut:

• Apabila penyewa adalah instansi pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan asing, atau orang pribadi yang ditunjuk DJP, penyewa wajib memotong pajak penghasilan yang berlaku dan harus menunjukkan bukti pemotongan kepada penyewa/penerima penghasilan.

 

• Jika penyewa adalah individu atau tidak dikenakan pajak penghasilan, mereka bertanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan yang berlaku.

Perhitungan Pajak Sewa Gedung

Anda harus mengetahui terlebih dahulu jumlah masing-masing PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN 10% untuk menghitung pajak sewa gedung.

Simulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

Biaya sewa kantor tahunan yang dibayarkan Perusahaan A kepada PKP adalah sebesar Rp30.000.000,- maka tarif PPh sewa gedung perkantoran adalah:

10% x Rp30.000.000 = Rp3.000.000

Kemudian, sebagai penyewa, firma A mengajukan SPT PPh Masa Pasal 4 ayat (2) atas pemotongan tersebut dan memberikan surat pemotongan kepada pemilik tanah/bangunan.

Sedangkan PKP sebagai pemilik bangunan atau tanah mengurangi PPN dengan penjumlahan sebagai berikut:

10% x Rp30.000.000 adalah Rp3.000.000

Jumlah total sewa tahunan yang harus dibayar oleh penyewa gedung adalah:

PPh Pasal 4 Ayat (2) Biaya sewa + PPN – Rp30.000.000 + Rp3.000.000 – Rp3.000.000 = Rp30.000.000

Pajak Sewa Gedung: Cara Membayar

Setelah Anda membayar biaya sewa dan pajak, pemilik tanah akan menyetorkan pajak penghasilan atas nama Anda dengan ketentuan sebagai berikut:

• Jumlahnya 10% dari nilai sewa bruto tanah dan bangunan.

 

• Buat kode billing sebelum menyetorkan PPh Pasal 4 Ayat 2. Setelah itu harus setor uang paling lambat 15 bulan kemudian.

 

• Anda dapat memanfaatkan aplikasi E-Spt PPh melalui layanan elektronik DJP untuk melaporkan PPh Pasal 4 Ayat 2 secara online.

Pembayaran PPh menggunakan metode pemotongan dengan persyaratan sebagai berikut jika penyewa termasuk dalam golongan Pemotong Pajak yang meliputi badan pemerintah, bentuk usaha tetap, perwakilan badan usaha asing, atau orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada tanggal sepuluh bulan setelah akhir masa pajak, penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari sewa.

 

PT Jovindo Solusi Batam bergerak di bidang perpajakan dan telah berpengalaman sebagai konsultan pajak, penyedia jasa pembukuan, dan manajer. Kali ini informasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) akan dijelaskan oleh PT Jovindo Solusi PT Jovindo Solusi Batam. Simak penjelasan berikut ini.

Pengertian SKPKB

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar disebut SKPKB. Besaran pajak yang harus dibayar dapat bertambah akibat surat ini, yang merupakan salah satu alat administrasi yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) untuk memungut pajak.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 disebutkan bahwa SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan pokok pajak, kredit pajak, kurang bayar pajak pokok, sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu lima tahun sejak terutangnya pajak atau akhir masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

Pasal 13 Ayat 1 UU 6/1983 mencantumkan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKPKB. Keadaannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

 

2. Apabila setelah mendapat teguran tertulis, surat pemberitahuan tidak disampaikan pada waktu yang tercantum dalam surat teguran dan tidak sampai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). Sebagai pengingat, batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak, batas waktu SPT Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi adalah 3 bulan, dan batas waktu SPT PPh WP Badan adalah 4 bulan.

 

3. Apabila temuan pemeriksaan atau data lain tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menunjukkan bahwa tarif 0% sebaiknya tidak diterapkan.

 

4. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut masing-masing dalam pasal 28 dan 29 untuk pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi, sehingga tidak mungkin ditentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

 

5. jika Wajib Pajak telah menerima Nomor Pajak Wajib Pajak dan/atau telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena jabatan.

 

 

Kurang Bayar Pajak, Dikenakan Sanksi

Biaya yang harus Anda bayar jika mendapatkan SKPKB dari Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya jumlah pajak Anda yang belum dibayar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan. Sebaliknya, Anda harus membayar denda administrasi atau denda tambahan dalam bentuk bunga, yang besarnya ditentukan oleh keadaan seputar kurang bayar pajak Anda. Macam-macam denda bagi wajib pajak yang memperoleh SKPKB adalah sebagai berikut:

1. Tambahan pembayaran denda berupa 2% dari jumlah pajak yang belum dibayar sebagai bunga. Sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai diterbitkannya SKPKB, bunga ini dihitung berkali-kali setiap bulannya, dengan denda maksimal 24 bulan.

Apabila seorang Wajib Pajak diketahui tidak membayar pajak, terutang pajak, atau telah melakukan salah satu dari hal tersebut sebagai hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak atau keterangan perpajakan lainnya, dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Begitu pula dengan Wajib Pajak yang mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

 

2. Denda tambahan berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang belum atau kurang dibayar selama satu tahun pajak.

 

3. Denda tambahan sebesar kenaikan 100% dari setiap pajak penghasilan yang tidak dibayar, kurang dibayar, atau dipotong secara tidak benar.

 

4. Penambahan pembayaran denda berupa kenaikan sebesar 100% Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang belum atau kurang dibayar serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT sampai batas waktu, yang memiliki PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak dikenakan tarif 0%, yang tidak melakukan pembukuan, atau yang belum diperiksa status kepatuhannya oleh DJP, dikenakan denda sebesar 50% dan 100% sebagaimana dimaksud pada poin 2, 3, dan 4.

 

Bayar Denda Pajak Secara Online

Ada banyak ketetapan pajak yang belum dibayar yang sudah Anda ketahui. Ingatlah bahwa Anda memiliki tenggat waktu untuk membayar pajak yang belum dibayar segera setelah SKPKB diterbitkan. Pembayaran online adalah salah satu layanan yang ditawarkan, memungkinkan wajib pajak untuk membuat kode tagihan, menyetor pajak dan bukan pajak, serta mendapatkan dan menyimpan BPN (bukti penerimaan negara).

 

 

PT Jovindo Solusi Batam adalah penyedia jasa konsultasi pajak yang berbasis di Kota Batam. Apa yang kamu tunggu? Kami siap untuk mengatasi masalah pajak Anda. Anda harus berbicara dengan PT Jovindo Solusi Batam jika Anda memerlukan saran tentang pajak. Di kesempatan kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan membahas informasi tentang Apa Itu Biaya Penyusutan? Simak pembahasannya.

Apa yang dimaksud dengan Biaya Penyusutan (Depresiasi)?

Biaya penyusutan item pada waktu tertentu selama penggunaannya dikenal sebagai penyusutan. Selisih antara harga beli aset dan penyusutan kumulatif menentukan nilainya di neraca. Aset yang dikapitalisasi tunduk pada biaya penyusutan. Hal ini menunjukkan bahwa barang tersebut memiliki masa manfaat yang lebih lama dari satu tahun.

Biaya dan penjualan dicocokkan dengan periode terjadinya transaksi sesuai dengan aturan akuntansi. Oleh karena itu, masalah pencocokan aset yang dikapitalisasi dapat diselesaikan dengan penyusutan ini. Biaya penyusutan termasuk dalam biaya perolehan aset baik pada tahun perolehan maupun selama sisa masa manfaat aset. Sebaliknya, penyusutan kumulatif mewakili jumlah keseluruhan aset yang disusutkan.

Metode Menghitung Biaya Penyusutan

Anda harus terlebih dahulu memahami tiga teknik perhitungan sebelum mempelajari cara menghitung biaya penyusutan.

Dengan menggunakan rumus berikut, penyusutan dapat diperkirakan setiap bulan:

1.Menggunakan metode garis lurus

Pendekatan garis lurus adalah metode pertama yang digunakan saat menghitung pengeluaran penyusutan setiap bulan. Pendekatan yang digunakan dalam akuntansi yang paling sering adalah yang satu ini. Untuk mengadopsi strategi ini, Anda harus mendepresiasi properti Anda selama masa manfaatnya dengan jumlah yang sama setiap tahun.

2. Metode Penurunan Beban

Teknik ini digunakan untuk memperhitungkan sebagian besar penyusutan aset pada awal masa manfaatnya. Hal ini disebabkan perhitungan yang dipercepat dimana biaya penyusutan pada awal tahun tersedia dan akan dikurangi pada periode pemakaian berikutnya.

Teknik menghitung biaya penyusutan ini lebih menitikberatkan pada berapa banyak yang dikeluarkan untuk penyusutan pada tahun pertama pemakaian. Hal ini disebabkan fakta bahwa aset akan terdepresiasi atau kehilangan nilai pada tahun pertama. Pendekatan ini dibagi menjadi dua kategori: metode saldo jatuh dan metode jumlah digit tahun.

 

3. Metode Jumlah Tahun

Pendekatan ini melibatkan perkiraan usia aset dan menambahkan digit setiap tahun untuk mendapatkan pengeluaran penyusutan. Ini adalah cara yang dipercepat untuk mengetahui biaya penyusutan.

Akibatnya, menambahkan 5 + 4 + 3 + 2 + 1 untuk mencapai total 15 akan menentukan jumlah digit pada tahun tersebut jika suatu aset diantisipasi bertahan selama lima tahun. Persentase dimana aset harus disusutkan setiap tahun kemudian dihitung dengan membagi setiap digit dengan jumlah ini, dimulai dengan angka tertinggi pada tahun 1.

4. Metode Saldo Menurun

Untuk menghitung saldo turun menggunakan tarif penyusutan garis lurus, Anda perlu mengetahui nilai buku aset.

Tingkat penyusutan yang dipilih, yang mungkin sampai 200 persen, kemudian dikalikan dengan jumlah tersebut. Hal ini memungkinkan Anda menyerap hingga 40% dari biaya penyusutan aset pada tahun pertama masa pakainya untuk item dengan masa manfaat lima tahun.

5. Metode depresiasi berdasarkan penggunaan

Menyusutkan aset berdasarkan penggunaan aktualnya adalah alternatif untuk mendepresiasinya dari waktu ke waktu. Anda akan membagi total produksi aset yang diantisipasi selama masa manfaatnya setelah dikurangi nilai sisa dari nilai buku. Pengeluaran akumulasi penyusutan kemudian akan dihitung menggunakan jumlah ini dan output aktual aset sampai nilai buku dan nilai sisa sama.

Jika jumlah produksi yang signifikan terjadi di kemudian hari dalam masa pakai aset, pendekatan penghitungan ini dapat membantu. Hal ini disebabkan fakta bahwa aset yang berbeda memiliki kontribusi tahunan yang berbeda terhadap pendapatan. Biasanya, aplikasi pelaporan keuangan perusahaan berisi data ini.

Metode memperkirakan pengeluaran penyusutan aset ini bisa lebih besar atau lebih rendah dalam beberapa tahun. Dalam hal ini, unit produksi atau output aset menentukan berapa banyak penyusutan yang terjadi setiap tahun. Salah satu contohnya adalah penyusutan peralatan yang digunakan untuk memproduksi komponen otomotif.

Contoh Aset Yang Menyusut

Aset modal adalah nama lain untuk banyak jenis aset bisnis yang mungkin Anda depresiasi. Hal-hal ini termasuk struktur, peningkatan lansekap, mobil, dan berbagai perabot dan peralatan. Aset tetap yang digunakan perusahaan Anda untuk operasi yang menghasilkan pendapatan mungkin disusutkan. Item tersebut harus memiliki masa manfaat atau penggunaan tertentu dan diantisipasi untuk bertahan lebih dari satu tahun. Namun, ada beberapa aset yang tidak dapat Anda depresiasi, seperti:

 

1. Barang-barang yang harus dikonsumsi dalam setahun, seperti perlengkapan kantor.
2. Alat untuk mengumpulkan dana ekstra.
3. Beberapa aset tidak berwujud, seperti perangkat lunak komputer, paten, dan merek dagang.
4. Tanah juga tidak dapat disusutkan karena hal itu akan menurunkan nilainya.

Demikian pembahasan mengenai cara menghitung biaya penyusutan yang harus Anda ketahui dan pahami. Anda dapat mengukur nilai keseluruhan perusahaan Anda dan mengurangi risiko pajak dengan memahami biaya penyusutan dan proses penghitungannya. Selain itu, Anda dapat memperpanjang masa manfaat aset Anda dan memilih kapan harus menggantinya dengan memahami biaya penyusutan.

PT Jovindo Solusi Batam menawarkan jasa pembukuan, administrasi, dan konseling perpajakan. Kami memiliki keahlian dengan masalah pajak yang dilaporkan klien. Ketika datang ke masalah pajak, akuntansi, dan pembukuan untuk bisnis Anda, kami selalu menawarkan jawaban dan dukungan terbaik. PT Jovindo Solusi Batam pada kesempatan kali ini akan berbicara mengenai Tujuan dan Manfaat Audit Bagi Perusahaan. Berikut penjelasannya

Pengertian Audit Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah penilaian suatu entitas (organisasi, perusahaan, atau lembaga) untuk memberikan pendapat yang tidak memihak atau pihak ketiga tentang apakah laporan keuangannya benar, lengkap, relevan, dan adil, dan dalam hal apa pun kasus, sesuai dengan prinsip akuntansi dan peraturan yang relevan.

Audit laporan keuangan adalah cara bagi bisnis untuk bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan mereka. Biasanya, perangkat lunak laporan keuangan perusahaan memiliki dokumentasi data laporan keuangan yang lengkap. Tujuan dari siklus asurans ini adalah untuk menawarkan informasi tentang kewajaran dan kecukupan penyajian laporan keuangan, dengan mempertimbangkan aturan akuntansi yang relevan dan tidak berlaku.

Untuk dapat mengelola perusahaan mandiri adalah tujuan dari ujian akhir Audit Laporan Keuangan Publik Bersertifikat. Sejumlah tindakan harus diselesaikan selama evaluasi akhir implementasi.

Seorang profesional di bidangnya yang kompeten dan mandiri mengelola ujian akhir. Hal ini dilakukan agar kami dapat menilai kesesuaian informasi dan melaporkannya sesuai dengan standar tertentu yang ditetapkan oleh bisnis. Proses analisis data yang dikumpulkan dari pelaku ekonomi dan pengumpulan bukti juga merupakan bagian dari audit laporan keuangan.

Tujuan Audit Laporan Keuangan

Tujuan audit adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang disediakan oleh bisnis, organisasi, dan institusi telah disusun sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang relevan. Seiring dengan kinerja manajemen selama periode tersebut, laporan keuangan juga harus menunjukkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya pada tanggal neraca.

Manfaat Audit Laporan Keuangan Terhadap Perusahaan

Audit adalah proses evaluasi atau penilaian terhadap suatu entitas (organisasi, bisnis, atau institusi) untuk memberikan audit yang tidak memihak atau pendapat pihak ketiga atas laporan keuangan yang benar, lengkap, relevan, dan akurat.

Metode audit laporan keuangan sangat bermanfaat dalam meningkatkan integritas laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk kepentingan pemangku kepentingan eksternal termasuk pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. Selain itu, manajemen perusahaan dapat menghindari kecurangan dengan melakukan audit. Ada beberapa keuntungan dari audit laporan keuangan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kepatuhan

Saat memeriksa data keuangan, audit laporan keuangan antara lain melihat kepatuhan organisasi perusahaan terhadap semua persyaratan hukum. Audit laporan keuangan mungkin mengingatkan perusahaan atau pihak yang berkepentingan jika ditemukan bahwa organisasi melanggar dan gagal untuk mematuhi.

2. Informasi Lebih Akurat

Sebelum membagikan hasil Anda dengan pihak yang berkepentingan, pertimbangkan risiko kesalahan penyajian laporan keuangan saat melakukan audit. Hasilnya, informasi keuangan yang diberikan lebih akurat dan terpercaya.

3. Keandalan dalam memperkirakan laba

Auditor secara menyeluruh memeriksa audit laporan keuangan, yang membantu bisnis dalam menentukan profitabilitas dan manajemen laba dengan lebih tepat. Oleh karena itu, melakukan audit akan membantu Anda mencapai kesimpulan terbaik untuk meningkatkan efisiensi operasi perusahaan Anda.

4. Mempermudah proses pengajuan pinjaman

Setelah audit rekening keuangan, organisasi keuangan seperti bank merasa lebih mudah untuk memberikan pinjaman.Secara alami, ini karena laporan keuangan yang diaudit lebih dapat dipercaya dan kecil kemungkinannya untuk dipalsukan.

5. Temukan kecurangan

Audit menyeluruh akan memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengidentifikasi setiap penipuan yang mungkin terjadi dalam perusahaan Anda. Keuangan bisnis selalu dilaporkan oleh auditor tergantung pada kebenaran informasi yang mereka temukan.

6. Mempercepat Pertumbuhan Komersial

Sebagai organisasi independen, penilaian dan rekomendasi CPA bebas dari bias. Hal ini menjadikan CPA pihak yang tepat dan ideal untuk melakukan Audit Laporan Keuangan dan memberikan wawasan keuangan untuk meningkatkan prosedur bisnis, standar akuntansi, dan pengelolaan keuangan perusahaan.

7. Mendukung upaya anggaran dan perencanaan

Audit laporan keuangan memeriksa semua transaksi untuk membantu memastikan kebenaran laporan keuangan perusahaan. Ini memungkinkan Anda untuk menyimpan catatan terperinci tentang setoran dan penarikan Anda. Secara alami, hal ini mempermudah pemangku kepentingan untuk menganggarkan, merencanakan masa depan, dan membuat pilihan keuangan yang lebih bijak.

Langkah Proses Audit untuk Menyusun Laporan Keuangan

Korporasi harus melakukan audit laporan keuangan untuk menetapkan validitas laporan keuangannya dan untuk meyakinkan pemangku kepentingan dan pemegang saham bahwa informasi yang terkandung dalam laporan itu benar dan dapat diandalkan. Audit laporan keuangan juga mencoba membantu perusahaan memperkuat kontrol dan proses internalnya, termasuk manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat berkembang dengan cara yang lebih baik. Langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor dan tanggung jawabnya diuraikan di bawah ini saat mereka mempersiapkan diri untuk melakukan audit atas laporan keuangan suatu bisnis:

1.Perintah Audit Pertama

Tahap perencanaan pertama mencakup pekerjaan audit laporan keuangan untuk mencapai pemahaman antara auditor dan perusahaan yang diaudit. Auditor memberikan kesadaran awal tentang risiko, tugas, dan proses audit pada fase ini. Pemeriksa selanjutnya akan meminta sejumlah makalah yang berkaitan dengan persyaratan audit, termasuk: laporan audit sebelumnya, rekening giro, buku besar, catatan keuangan, struktur organisasi klien, dan daftar pemangku kepentingan terkait.

2. Berencana

Pada titik ini, kami membuat prosedur menyeluruh untuk verifikasi keuangan berdasarkan data dalam materi yang disediakan oleh perusahaan. Auditor audit laporan keuangan meminta akses ke aplikasi atau situs terkait, menyarankan pertemuan publik untuk membahas ruang lingkup dan panjang, dan meminta manajer departemen untuk berpartisipasi. Jika demikian, mintalah bantuannya.

3. Kerja Lapangan

Auditor audit laporan keuangan akan melaksanakan rencana audit yang dibuat pada tahap awal setelah semua data terkumpul. Auditor akan melakukan pengujian audit selama bekerja. Ini terdiri dari pengujian analitis untuk memeriksa data dan informasi dari bisnis klien, pengujian pengendalian atau proses untuk mengevaluasi efisiensi pengendalian internal organisasi, dan pengujian pengendalian atau prosedur untuk menemukan potensi masalah laporan keuangan.

4. Membuat perhitungan tahunan

Dokumen audit akhir dan ringkasan hasil setiap investigasi yang dilakukan auditor. Untuk memastikan bahwa penilaian yang tepat dibuat saat memutuskan tindakan apa yang harus diambil, auditor audit laporan keuangan akan meringkas banyak masalah yang terdeteksi dan memberikan komentar dan perbaikan kepada organisasi.

Auditor melakukan pengujian kontrol dan konten pada fase ini. Dengan membandingkan data dan informasi bisnis klien dengan data dan informasi lainnya, pengujian ini dilakukan. Pengujian kontrol adalah prosedur audit untuk mengkonfirmasi kemanjuran kontrol internal pelanggan. Prosedur tinjauan yang disebut tinjauan substantif mendeteksi masalah dengan segera dan menawarkan validitas sejauh itu.Pada titik ini, karyawan mungkin perlu memberikan informasi lebih lanjut kepada auditor atau menanggapi pertanyaan tindak lanjut, jika sesuai.

Pelaporan temuan audit datang setelah laporan keuangan yang diaudit telah diperiksa. Laporan pemeriksaan meliputi ruang lingkup, pokok bahasan, dan tujuan pemeriksaan, serta temuan pemeriksaan berupa laporan dan saran perbaikan apabila terdapat masalah. Audit laporan keuangan ini berfungsi sebagai saluran komunikasi antara auditor dengan pihak lain, sehingga harus dibuat dengan sangat hati-hati, penelitian mendalam, dan akuntabilitas. Untuk menjaga efektivitas dan reputasi tempat kerja auditor untuk audit laporan keuangan, hal ini dilakukan.

5. Reaksi yang Memadai

Proses peninjauan keuangan diakhiri dengan tindakan korektif, yang sering dibahas dalam pertemuan pribadi. Auditor akan memastikan bahwa masalah yang ditemukan sebelumnya segera diperbaiki. Jika ada masalah lagi yang muncul, auditor akan segera menanganinya dan berbicara dengan semua pihak yang terlibat tentang bagaimana melanjutkannya.

Dokumen Standar Audit Laporan Keuangan Wajib

1. Catatan Akun Utama

• Pemutakhiran dan kelengkapan catatan bank hingga akhir tahun.
• Penagihan dan penerimaan catatan untuk semua pembelian perusahaan
• Buku dan catatan slip gaji untuk anggota staf;
• Sebuah buku tanda terima untuk uang yang diterima;
• Laporan bank, slip setoran, dan buku cek;
• Jika ada buku besar induk Posting

 

2. Konsolidasi Dokumen dan Laporan Ringkasan

• Trial balance (daftar semua dana masuk dan keluar) dipecah berdasarkan kategori anggaran.
• lembar catatan persediaan untuk perusahaan
• Laporan rekonsiliasi kecil
• laporan rekonsiliasi bank

3. Jadwal dan Daftar sebagai Dokumen

• Daftar Aktiva Tetap
• Jadwal Hibah yang Dijanjikan
• Jadwal Hutang
• Jadwal Piutang Usaha

4. Detail Tambahan

• Kesepakatan awal sebagai prasyarat Audit Laporan Keuangan
• Susunan organisasi
• Daftar pengurus dan personalia
• Risalah rapat
• Surat dari bank yang menyatakan saldo

Semua bisnis dan wajib pajak yang terlibat dalam operasi komersial di Indonesia saat ini diwajibkan untuk mengaudit rekening keuangan mereka. Anda dapat menyimpan catatan menyeluruh untuk setiap bisnis yang Anda jalankan untuk mencegah ketidakakuratan data oleh auditor.

Auditor independen dapat memastikan apakah pengendalian internal yang dilakukan oleh organisasi sudah akurat melalui prosedur audit laporan keuangan yang menyeluruh dan mendalam. Inilah sebabnya mengapa menerapkan proses audit akan memungkinkan Anda mengidentifikasi celah apa pun dalam sistem Anda yang mungkin muncul dan akan mendorong perluasan perusahaan Anda.

PT Jovindo Solusi Batam memiliki pengetahuan yang luas di bidang perpajakan dan telah diakui keahliannya. Kami telah menangani berbagai masalah pajak sebelumnya. PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi bukti pemotongan pada kesempatan kali ini. Berikut penjelasannya.

Pentingnya Mengelola Bukti Potong Perusahaan

Mengelola bukti potong perusahaan itu sulit dan sederhana. Surat bukti pemotongan pajak penghasilan seperti PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 yang sah dan sah telah dipotong dari penghasilan penerima disebut sebagai bukti pemotongan pajak. Ketika penerima jasa memotong penghasilan dan memberikan salinan tanda terima kepada penyedia jasa sebagai bukti pajak yang dipotong dari penghasilan tersebut, bukti pemotongan dibuat atau diterbitkan.

Untuk tujuan pengkreditan pajak atas SPT tahunan, penyedia layanan harus mengumpulkan dokumen bukti pemotongan. Jumlah pajak yang harus dibayar korporasi dapat dikurangi jika ada bukti pemotongan ini. Anda berisiko menimbulkan bahaya bisnis bagi organisasi (penyedia layanan) jika Anda tidak mengumpulkan dan menyimpan bukti pemotongan.

1. Korporasi tidak dapat mengklaim kredit pajak untuk pemotongan pajak campuran yang salah, ia harus membayar pajak lebih dari yang seharusnya.
2. Kurangnya dokumentasi yang membuktikan jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima, proses rekonsiliasi perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Kurangnya dokumen lengkap yang menunjukkan aliran transaksi yang sedang berlangsung membuat organisasi tidak siap untuk audit.
4. Karena tidak mampu mengelola dokumentasi pemotongan pajak secara efisien, kepatuhan pajak akan terpengaruh.

Alasan Sulitnya Mengumpulkan Bukti Pemotongan Pajak

Beberapa bisnis berjuang untuk mengelola pendapatan pemotongan pajak penghasilan, yang memaparkan operasi mereka pada bahaya yang disebutkan di atas. Rintangan atau masalah apa yang muncul saat mengelola bukti pemotongan pajak penghasilan?

• Karena masing-masing pihak dapat menggunakan sistem terpisah untuk menangani transaksi, mungkin ada gesekan yang mempersulit penyampaian atau pengumpulan bukti pemotongan.
• Transaksi ditangani secara manual oleh salah satu atau kedua belah pihak, yang dapat menyebabkan penundaan atau masalah pengiriman dan penerimaan tanda terima.
• Penerima layanan gagal memberikan dokumentasi pemotongan pajak secara tepat waktu.
• Penyedia jasa lalai mengingatkan rekanan untuk segera memberikan bukti pemotongan.
• Bukti pemotongan masih disimpan secara manual, tim kesulitan melakukan audit atau memenuhi tuntutan pelaporan pajak.

Tips Mengatasi Permasalahan Pengumpulan Bukti Potong

Sistem akan menghubungi mitra transaksi untuk mengingatkan mereka agar menyerahkan bukti pungutan atas transaksi tersebut sebagai bagian dari solusi pungutan bukti pungutan pajak penghasilan ini. Akibatnya, pihak lawan tidak menunda penyerahan bukti pemotongan.

Di sisi lain, ada fungsi untuk berkomunikasi dengan mitra transaksi melalui e-Bupot. Jadi, jika suatu usaha perlu melakukan pemotongan PPh atas suatu transaksi, mitra dapat langsung menerima pemberitahuan pemotongan tersebut. Pengoperasian transaksi dan kepatuhan pajak yang mulus akan terus berlanjut dengan cara ini.

Manfaat Mengotomatiskan Pengumpulan Bukti Potong

Mengotomatiskan pengumpulan bukti pemotongan menawarkan lebih dari sekadar kenyamanan. Namun, ada sejumlah manfaat yang berdampak positif bagi bisnis, seperti:

1. Pembayaran pajak dikeluarkan dengan benar, bisnis dapat mempertahankan arus kasnya.
2. Dokumentasi sederhana dari pemungutan pemotongan, yang memungkinkan bisnis untuk mengkreditkan pajak dengan benar atas pengembalian pajak penghasilan badan tahunan mereka.
3. Semua dokumentasi pemotongan yang disimpan dengan benar, prosedur rekonsiliasi perusahaan berfungsi dengan baik.
4. Dengan selesainya semua dokumentasi transaksi, firma dianggap siap untuk diaudit.
5. Kepatuhan pajak akan berjalan dengan lancar, yang meningkatkan evaluasi perusahaan.

 

PT Jovindo Solusi Batam, yang bergerak di bidang perpajakan,kami menawarkan ahli pajak, jasa pembukuan, dan jasa manajemen melalui perusahaan kami. Sangat ideal bagi kami untuk menjadi mitra pajak Anda karena kami beroperasi secara profesional dan asli yang berkualitas. Oleh karena itu, kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan membahas detail Natura Tax. Inilah penjelasannya.

Pengertian Pajak Natura

Natura mengacu pada imbalan dalam bentuk barang yang diberikan kepada karyawan oleh pemberi kerja mereka, sedangkan kesenangan mengacu pada kompensasi dalam bentuk fasilitas yang ditawarkan kepada karyawan oleh majikan mereka.

Pada awalnya, penyediaan makanan dan minuman dalam bentuk natura dan untuk kesenangan bagi seluruh pekerja diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.03/2018, yang memungkinkan perusahaan untuk memotong biaya tersebut dari gaji kotor karyawan.

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diubah ketentuan yang mengatur tentang natura atau kenikmatan. Menurut undang-undang, beberapa tunjangan atau barang sejenis bebas pajak bagi karyawan yang menerimanya.

Perlakuan pajak penghasilan untuk penggantian atau kompensasi sehubungan dengan tenaga kerja atau jasa yang diperoleh atau diperoleh dalam natura dan/atau kesenangan diperjelas dalam peraturan baru, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. PMK No. 167/PMK.03/2018 resmi diganti dan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya PMK No. 66 Tahun 2023.

Pembebanan Biaya dalam Natura atau Kenikmatan

Pengeluaran penggantian, kompensasi dalam bentuk barang, dan manfaat yang digunakan kurang dari satu tahun dapat dibebankan pada tahun terjadinya. Selama ini berlangsung, biaya penggantian dan insentif berupa manfaat yang digunakan lebih dari satu tahun dapat dikurangkan melalui amortisasi atau penyusutan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang bersangkutan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) yang diajukan oleh pemberi kerja atas nama pekerjanya harus mencantumkan informasi tentang biaya penggantian dan kompensasi dalam bentuk natura. Pemberi kerja yang memesan tahun fiskal 2022 pada atau sebelum, setelah, atau pada 1 Januari 2022, harus mematuhi panduan ini sejak hari itu.

 

 

 

Natura atau Kenikmatan sebagai Objek Pajak Penghasilan

Penggantian atau kompensasi yang diperoleh dalam bentuk natura atau manfaat didefinisikan sebagai penghasilan dalam PMK No. 66 Tahun 2023 Pasal 3 Ayat 1 dan dikenai pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Pasal 4 Ayat (1) Huruf A Tahun 2021.Pemberian penggantian atau imbalan dalam bentuk barang berbentuk komoditas non tunai. Penerima menerima hak untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pemberi atau pihak ketiga untuk siapa pemberi telah menyediakan dana dengan imbalan pembayaran atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.

Pengecualian Natura atau Kenikmatan sebagai Objek Pajak Penghasilan

Dalam PMK No. 66 Tahun 2023 Pasal 4 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Makanan, minuman, bahan makanan, dan komponen minuman yang diberikan kepada seluruh pekerja dengan kriteria sebagai berikut
2. Alam atau rekreasi di tempat-tempat tertentu
3. Natura atau kenikmatan yang harus diberikan pemberi kerja dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang berkaitan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, atau keselamatan pekerja yang diperlukan, seperti seragam, perlengkapan keselamatan kerja, fasilitas antar jemput, penginapan awak kapal, dan sejenisnya atau kenikmatan.
4. Kegiatan rekreasi atau kegiatan yang berkaitan dengan alam yang dibiayai atau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
5. Kenikmatan alam dengan pantangan atau macam-macam.

Jenis Natura atau Kenikmatan Tertentu yang Dikecualikan

Berikut informasi dalam lampiran PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang 11 bentuk natura atau kesenangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Sifat atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu;

1. Setiap pekerja dapat menerima hadiah dari pemberi kerja berupa makanan, minuman, komponen makanan, dan bahan minuman untuk hari raya keagamaan. Hari Raya Nyepi, Natal, Waisak, Tahun Baru Imlek, dan Idul Fitri adalah beberapa contoh hari raya keagamaan yang disebutkan.
2. Hadiah yang diberikan pemberi kerja kepada karyawan yang tidak terkait dengan hari raya keagamaan. Jumlah hadiah tidak boleh melebihi Rp 3.000.000,00 dalam satu tahun pajak.
3. Fasilitas tempat kerja yang disediakan oleh perusahaan kepada karyawan, seperti laptop, komputer, ponsel, dan fasilitas tambahan (seperti pulsa atau koneksi internet). Sepanjang dimaksudkan untuk membantu pekerjaan pegawai, perlengkapan, fasilitas kerja, dan fasilitas penunjang tidak dikenakan pajak.
4. Fasilitas layanan kesehatan dan medis yang ditawarkan kepada karyawan oleh pemberi kerja. Fasilitas ini tersedia untuk menangani kecelakaan kerja, situasi yang mengancam jiwa, penyakit akibat kerja, atau perawatan lebih lanjut untuk kondisi tersebut.
5. Penyedia fasilitas olahraga kepada staf. Pacuan kuda, golf, balap perahu bermotor, seluncur, atau olah raga mobil dikecualikan dari pemungutan objek pajak. Untuk setiap pegawai, nilai fasilitas olah raga yang bebas pajak penghasilan tidak boleh melebihi Rp 1.500.000,- dalam satu tahun pajak.
6. Sumber daya perumahan yang digunakan oleh pemberi kerja dan karyawan. Asrama, losmen, dan barak adalah contoh ruang hidup komunal atau bersama.
7. Pemberi kerja menyediakan perumahan bagi pekerja, dengan hak kepemilikan individu atau orang untuk menggunakannya. Apartemen atau rumah tapak adalah beberapa contoh fasilitas hunian semacam itu. Jumlah nilai fasilitas tempat tinggal tidak boleh melebihi Rp2.000.000,00 dalam satu bulan kalender bagi setiap pegawai untuk mendapatkan objek pajak.
8. Pemberian kendaraan kepada beberapa karyawan oleh pengusaha. Buruh yang dimaksud adalah mereka yang selama 12 bulan terakhir menerima upah kotor rata-rata dari pemberi kerja tidak kurang dari Rp. 100.000.000,00 per bulan dan yang tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan tersebut.
9. Mekanisme iuran kepada dana pensiun yang dibentuk dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Majikan menanggung biaya fasilitas iuran, dan karyawan menerimanya.
10. Tempat ibadah seperti kapel, masjid, mushola, atau pura yang digunakan untuk kegiatan keagamaan
11. Semua manfaat atau pembayaran dalam bentuk barang yang akan diterima staf atau penyedia layanan pada tahun 2022.

Penilaian Penghasilan dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan

Cara menganalisis dan menghitung penghasilan untuk pembayaran, imbalan natura, atau tunjangan dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) PMK No. 66 Tahun 2023. Penghasilan yang diterima dalam bentuk natura atau sebagai kenikmatan dinilai menurut dua undang-undang tersendiri. Sesuai dengan klausul pertama, balas jasa atau kompensasi dalam bentuk natura dinilai berdasarkan nilai pasar.

Dengan kata lain, pendapatan dalam bentuk barang dievaluasi pada harga pasar komoditas. Klausul kedua menyatakan bahwa pemberi kerja atau orang yang memberikan kenikmatan akan dinilai menurut pengeluaran yang mereka keluarkan atau seharusnya mereka keluarkan.

Selain itu, PMK 66 No. 2023 Pasal 22 ayat (2) menjelaskan penilaian kompensasi atau balas jasa yang sejak awal dimaksudkan untuk dijual secara natura oleh pengirim. Dalam hal ini, penilaian kategori yang terkait dengan tanah atau bangunan dan kategori yang tidak terkait dengan tanah atau bangunan didasarkan pada nilai pasar. Harga yang dibayarkan untuk barang-barang tersebut adalah nilai pasar yang dipermasalahkan.

PMK 66 No. 2023 Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) memberikan penjelasan tambahan tentang penilaian pengupahan atau kompensasi dalam bentuk kenikmatan. Evaluasi dilakukan setiap bulan selama masa penggunaan kenikmatan untuk imbalan atau kompensasi atas keuntungan yang terkait dengan pekerjaan yang memiliki waktu penggunaan lebih dari satu bulan.

Jika lebih dari satu penerima manfaat suatu fasilitas atau layanan menerima penggantian atau kompensasi kenikmatan, maka penilaian atas biaya yang dikeluarkan atau yang seharusnya dikeluarkan didasarkan pada pembagian penggantian atau imbalan kenikmatan kepada masing-masing penerima berdasarkan pencatatan penggunaan kenikmatan secara proporsional. .

Pemberi kerja wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) setelah dilakukan penilaian dan perhitungan. Bergantung pada apakah kejadian terjadi pertama kali pada akhir bulan, pemotongan dibuat untuk kemungkinan transfer atau pembayaran pendapatan dalam bentuk natura. Pada akhir bulan, pemotongan juga dilakukan untuk pengalihan hak pemberi untuk menggunakan fasilitas untuk tujuan rekreasi.

 

 

 

 

 

PT Jovindo Solusi Batam merupakan konsultasi pajak yang profesional dan terpercaya. PT Jovindo Solusi Batam selalu menjadi pilihan yang tepat untuk berkonsultasi dengan anda di bidang perpajakan.Kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan menerangkan, Apa saja Peraturan-Peraturan dalam PPh Final 0,5% untuk UMKM?. Berikut ini penjelasannya.

Dalam UU NO.20 Tahun 2008, Tentang usaha mikro, kecil dan menengah memiliki penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Bagi yang Khusus untuk UMKM, tarif PPh Finalnya adalah 0,5%. Agar kedepannya tidak salah saat ingin menyetor dan saat melaporkan hal ini, Alangkah baiknya kita harus mengetahui berbagai informasi-informasi penting dalam peraturan PPh Final 0,5 untuk UMKM ini.

Peraturan PPh Final 0,5 untuk UMKM

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengenai “Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima/ Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”, dengan tarif PPh Final yang dibebankan kepada pelaku UMKM adalah 0,5%. PP 23 Tahun 2018 aktif sejak 1 Juli 2018, dengan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Melalui perubahan ini, ada beberapa poin yang bisa menjadi perhatian para pelaku UMKM, yaitu:

• Penurunan dengan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
• Wajib Pajak bebas memilih mengikuti tarif dengan skema final 0,5%

Pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:

• Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan waktu selama 7 tahun;
• Bagi Wajib Pajak Badan dengan Bentuk Perseroan Terbatas yaitu selama 3 tahun;
• Bagi Wajib Pajak Badan dengan Bentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma yaitu selama 4 tahun;

 

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Final UMKM

Apabila PPh Final UMKM dipotong dengan pihak ketiga, batas bayar paling lama tanggal 10 dengan bulan berikutnya setelah masa pajak ini berakhir.Dan jika PPh Final UMKM disetor secara sendiri, batas bayarnya paling lama tgl 15 sampai bulan berikutnya. Batas waktu dalam pelaporan PPh Final UMKM yaitu pelaporan SPT Tahunan PPh dengan Orang Pribadi ataupun Badan. Akan dilakukan pada waktu berikut ini:

• SPT Tahunan PPh Badan, dilakukan selama 4 bulan setelah akhir tahun pajak
• SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, dilakukan selama 3 bulan stelah akhir tahun pajak

Rumus PPh Final UMKM

PPh Final ialah pajak dengan perhitungannya cukup sederhana. Rumusnya adalah omzet x tarif PPh Final yaitu 0,5% tadi. Contohnya dalam 1 bulan, omset penjualan usaha adalah Rp 10.000.000. Maka jumlah pajak final yang harus dibayar adalah :

 

0,5% x Rp 10.000.000= Rp 50.000

 

Daftar penghasilan perbulan, bisa dihitung PPh Final  dengan cara mengkalikan omset per bulan dengan tarif PPh Final.

 

Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Final

Adapun beberapa cara dalam membayar/menyetor PPh. Pertama, langsung datang ke KPP. Tetapi,  bisa membuat secara mandiri melalui DJP Online. Caranya adalah:

1. Buka laman pajak online http://djponline.pajak.go.id/ dan masukkan nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Klik “Login.”
2. Pilih e-Billing
3. Lalu Masukan data, jenis pajak digunakan dengan kode 411128 dan dengan kode jenis setoran masukan 420.
4. Isi masa pajak dan jumlah setoran PPh Final Anda.
5. Selanjutnya klik ‘Buat Kode Billing’
6. Ikuti langkah verifikasi
7. Lalu akan muncul ringkasan Surat Setoran Elektronik, lalu kik cetak.
8. Kemudian lakukanlah pembayaran denagn melalui ATM/ Internet banking.

 

 

PT Jovindo Solusi Batam merupakan konsultan pajak terpercaya yang saat ini berdomisili di Batam. PT Jovindo sendiri telah bersertifikat dan berpengalaman dalam bidang perpajakan.Pada pembahasan kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan membahas informasi terkait mengenai pembayaran dan pelapporan pajak.Berikut ini pembahasannya.

Menurut Surat Pemberitahuan (SPT) laporan pajak wajib disampaikan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah Indonesia melalui  Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib bagi seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan dan batas lapor yang telah ditetapkan.

Untuk melaporkan SPT dapat menggunakan formular yang telah disediakan oleh DJP dengan format yang berbeda,berdasarkan jenis pajak yang dilaporkan .Setiap laporan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda – beda baik tanggal bayar atau lapor untuk setiap jenisnya.

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Menurut Periode pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan tentunya memiliki masa waktu tenggang. Oleh karena itu, upayakan jangan sampai terlambat lapor SPT atau bahkan tidak melapor SPT hanya karena lupa dan tidak tahu kapan batas waktu pelaporan SPT tersebut.

Batas waktu yang dimiliki Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lambatnya adalah setelah 3 bulan batas akhir tahun pajak,yaitu 31 Maret.Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan memiliki waktu paling lambat setelah 4 bulan batas akhir tahun pajak,yang artinya hinga 30 April.

Sanksi Bagi yang Telat Lapor SPT berupa Denda

Sanksi yang dikenakan bagi para Wajib Pajak yang telat melaporkan SPT,berupa denda. Setiap Wajib Pajak perlu memeriksa denda mana yang perlu dibayarkan terlebih dahulu, apakah denda telat melaporkan SPT atau ada juga denda telat membayar pajak. Dibawah ini merupakan denda yang harus dibayarkan untuk wajib pajak yang telat melaporkan SPT :

1. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar Rp 100.000 per SPT Masa Pajak
2. Denda sebesar Rp 1.000.000 per SPT Tahunan Pajak bagi yang telat lapor SPT
3. Sanksi administrasi SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sebesar Rp 500.000,-setiap SPT Masa Pajak dan Rp 100.000 per SPT Masa Pajak untuk SPT dengan masa lainnya.
4. Denda telat bayar pajak memiliki waktu yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak tersebut.  Jika membayar pajak setelah jatuh tempo tetapi sebelum hukuman diberlakukan,dendanya adalah 2% setiap bulannya. Terhitung 1 bulan penuh,jika anda terlambat membayar dari batas waktunya.

Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Menetapkan sanksi bagi mereka yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan tujuan Wajib Pajak semakin patuh untuk melakukan kewajiban perpajakan ,menetapkan bahwa Pajak bersifat Wajib.

Untuk menghindari sanksi – sanksi tersebut,Wajib Pajak harus mematuhi segala peraturan perpajakan yang ada dengan mengisi SPT dengan jujur,melakukan penyetoran dan lapor SPT tepat waktu,serta mengisi faktur dengan lengkap.Hindari segala hal yang memicu terjadinya tindak pidana perpajakan, dapat menggunakan aplikasi MPN Pajakku untuk melakukan pembayaran, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tidak semudah mengisi pulsa dan untuk pelaporan pajak secara elektronik yang real time, dapat multi npwp dan multi pasal, dengan bukti penerimaan elektronik yang sah.

Dalam pengenaan sanksi administrasi terdapat pengecualian sanksi atas lapor Pajak Pribadi. Beberapa kondisi atau situasi yang dapat dikecualikan pengenaan sanksi administrasi,sebagai berikut :

• Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) bagi telah dinyatakan meninggal dunia
• Wajib Pajak Orang Pribadi jika sudah tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
• Jika Wajib Pajak adalah WNA (Warga Negara Asing) dan tidak lagi menjadi penduduk wilayah Indonesia,mereka termasuk dalam kategori ini.
• Bendahara yang sudah tidak lagi melakukan pembayaran
• Wajib Pajak yang terkena bencana dan ketentuannya telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
• Wajib Pajak lain sebagaimana yang telah diatur ataupun sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007).

 

 

 

 

 

 

 

PT Jovindo Solusi Batam selalu siap dalam memberikan solusi terbaik atas berbagai permasalahan pajak Anda. Kami telah bersertifikat resmi dan juga berpengalaman dalam bisang perpajakan. Pembahasan kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi tentang Faktur Pajak Fiktif. Simak informasinya berikut ini.

Apa Itu Faktur Pajak Fiktif?

Faktur Pajak adalah sebuah kewajiabn yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan melakukan transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini telah diamanatkan pada Undang-Undang No. 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), telah mengalami perubahaan dan diubah terakhir kali pada UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Bagi negara, Faktur Pajak Fiktif akan merugikan sebab PPN yang dipungut PKP penjual atau yang sudah dibayar PKP pembeli itu tidak disetor pada kas negara. Sementara bagi PKP pembeli yang telah dipungut PPN, jelas akan dirugikan juga.

Bentuk, Kriteria atau Ciri-Ciri Faktur Pajak Fiktif

1. Wajib Pajak Non Efektif (WP NE) : Pada pembuat Faktur Pajak ialah WP NE yang tidak –tiba aktif dan memiliki jumlah penyerahan BKP/JKP dengan jumlah yang besar.

 

2. Tidak Terdaftar sebagai PKP : Hal tersebut bisa diketahui ketika WP menyampaikan SPT Masa PPN, namun elemen data SPT dan lampiran tidak bida direkam, sebab WP tidak terdaftar sebagai PKP.

 

3. Pengurus dan Komisaris Sama : Bisa dilihat dari WP yang pengurus dan komisarisnya yaitu orang yang sama.

 

4. Lokasi Domisili dan Peredaran Usaha Tidak Sesuai : Dapat diketahui dari kondisi, yang mana WP berdomisili pada kawasan perumahan, namun menunjukkan memiliki peredaran usaha besar.

 

5. Sering Berpindah Alamat

 

6. Banyak Jenis Barang : Bisa dilihat dari jumlah penyerahan barang, sehingga sulit atau tidak diketahui dengann pasti kegiatan usaha utamanya.

 

7. PPN Kurang Bayar Tidak Sesuai

 

8. Pelaporan Penyerahan Tidak Sesuai : Bisa diketahui dengan indikasi WP yang melaporkan jumlah penyerahan BKP/JKP, namun tidak sebanding pada jumlah modal atau harta perusahaan.

 

9. Ketika Pembetulan SPT Masa PPN : Bisa dilihat dari pembetulan SPT Masa PPN dengan mengakibatkan jumlah Pajak Keluaran jadi lebih besar.

Dampak Bagi PKP

Untuk penggunaan pada Faktur Pajak fiktif tidak hanya merugikan negara, tetapi sangat merugikan PKP. Pada dunia usaha, Faktur Pajak fiktif ini bisa merugikan investor dan memperkeruh iklim investasi.

Dengan contohnya : Jika Anda adalah seorang investor dan staf Direksi mengecilkan laba yang melalui skema Faktur Pajak fiktif, maka sebagai investor tidak mendapat keuntungan atau capital gain yang seharusnya menjadi hak Anda. Dengan begitu, bisa berdampak pada jumlah dividen yang dibagikan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya ataupun lebih parah. Seperti, laba yang dikecilkan dan didukung pada penggunaan Faktur Pajak fiktif bisa dijadikan alasan perusahaan untuk tidak memberikan bonus atau menaikkan gaji karyawan dan buruh.

Antisipasi Faktur Pajak Fiktif dengan e-Nofa

Untuk mengantisipasi Faktur Pajak fiktif ini, DJP mengeluarkan layanan e-Nofa. e-Nofa adalah bentuk modernisasi yang digencarkan DJP dan merupakan sistem atau aplikasi baru penomoran Faktur Pajak.

Pada e-Nofa ini diharapkan bisa untuk mencegah penggunaan Faktur Pajak fiktif serta memudahkan pengawasan pada penomoran Faktur Pajak PKP. Disebabkan e-Nofa bisa mendeteksi penomoran Faktur Pajak yang tidak bertanggung jawab dan penomorannya bisa dilihat dengan berurutan.

Untuk penerapan e-Nofa tersebut, berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 mengenai Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian, Keterangan Prosedur, Pemberitahuan Dengan Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan dan Penggantian, Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

PT Jovindo Solusi Batam akan menangani dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan perpajakan Anda. Kami telah bersertifikat resmi dan juga berpengalaman dibidang pajak. Pada pembahasan ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi tentang Fraud Dalam Akuntansi. Simak informasinya berikut ini.

Apa Itu Fraud?

Fraud adalah istilah dalam bahasa inggris yang artinya kecurangan. Pada dunia akuntansi, fraud merupakan jenis kesalahan yang sering kali ditemukan. Fraud dan error adalah dua jenis kesalahan yang sering terjadi pada proses akuntansi, meski dinilai sama, keduanya mempunyai perbedaan, yakni terlihat dari ada dan tidak ada unsur kesengajaan.

Faktor Pendorong Terjadinya Fraud

1. Tekanan : Adanya dorongan yang membuat seseorang melakukan kecurangan dengan dipicu beberapa alasan, yang mulai alasan ekonomi, emosional serta nilai.

 

2. Terdapat Peluang : Pada saat ada peluang, maka ada kesempatan untuk melakukan kecurangan pada pelaku dan didorong sebab internal control yang lemah.

 

3. Rasionalisasi : Yaitu seseorang melakukan rasionalisasi atau mencari pembenaran pada kecurangan. Dengan tindakan tersebut pelaku mau mempertahankan jati dirinya dengan sebagai orang yang dipercaya, sehingga dia mencari pembenaran dalam tindakannya.

 

4. Faktor General : Yaitu faktor dengan behubungan pada organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan dan meliputi :

• Kesempatan (Opportunity)
• Pengungkapan (Exposure)

5. Faktor Individu : Yiatu faktor dengan berhubungan pada individu yang sebagai pelaku kecurangan dan terdiri dari :

• Ketamakan (Gredd) : Yaitu dengan berhubungan pada moral individu.
• Kebutuhan (Need) : Yaitu berhubungan pada pandangan atau pikiran serta keperluan pegawai terkait aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Kelompok Fraud dalam Perusahaan

Berikut ini tiga kelompok fraud dengan berdasarkan perbuatannya, yakni :

• Penyimpangan Aset : Yaitu dengan melakukan kecurangan pada penyalahgunaan aset dalam perusahaan dan mudah terdeteksi.

 

• Pernyataan Palsu : Yaitu kecurangan pada pihak manajemen untuk menutupi kondisi keuangan sebenarnya serta melakukan rekayasa dalam laporan keuangan perusahaan.

 

• Korupsi : Tidak hanya terjadi di perusahaan, melainkan sering ditemukan pada beberapa negara yang sedang berkembang dan kurangnya tata kelola yang baik. Dengan sulit dideteksi sebab banyaknya pihak yang bekerja sama untuk menikmati keuntungan.

Jenis-Jenis Fraud

1. Dengan Berdasarkan Pelaku Kecurangan :

• Kecurangan pada pegawai yaitu pegawai yang melakukan kecurangan pada suatu organisasi kerja.
• Kecurangan manajemen yaitu kecurangan yang dilakukan pihak manajemen yang menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud dan biasanya dilakukan dalam mencurangi pemegang kepentingan yang terkait organisasinya.

 

2. Dengan Berdasarkan Tindakan Kecurangan :

• Penyelewengan pada aset yaitu penyalahgunaan aset perusahaan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi dan biasanya sering dilakukan pegawai seperti penggelapan kas, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribasi dan lainnya.
• Kecurangan pada laporan keuangan yaitu pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud untuk menipu pengguna laporan dan biasanya sering dilakukan manajemen, contohnya overstating asset dan understating liabilities.

Cara Mendeteksi Terjadinya Kecurangan

1. Periksa Jajaran Manajerial : Pada beberapa kasus kecurangan atau penggelapan dalam laporan keuangan sering melibatkan pihak di jajaran manajerial atau pengambil keputusan, sebab itu jajaran manajerial perlu diselidiki dengan baik agar mengetahui tujuan mereka melakukan kecurangan.

 

2. Terdapat Keterkaitan Dengan Pihak Eksternal : Untuk menghindari kecurangan, Anda dapat mendeteksi adanya hubungan perusahaan dengan lembaga keuangan, perusahaan dengan individu, eksternal auditor, lembaga pemerintahan atau investor.

 

3. Periksa Karakteristik Operasional Laporan : Dapat melakukan suatu pemeriksaan pada laporan keuangan, dengan mulai dari rekening pendapatan, aset, kewajiban, pengeluaran sampai ekuitas.

 

4. Auditor Internal : Yaitu aktivitas konsultasi yang independen dan obyektif dalam menambahkan nilai serta memperbaiki operasional perusahaan.

 

5. Auditor Eksternal : Yaitu dengan dilakukan untuk meminta bantuan pihak luar dalam melakukan pendeteksian kecurangan pada perusahaan dan melakukan analisa apabila auditor internal mengalami kesulitan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan yang melayani jasa konsultan pajak terpercaya dan telah bersertifikat resmi. Kami akan membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pajak Anda. Di pembahasan berikut ini,  PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi mengenai Laporan Penjualan. Mari, simak informasinya.

Pengertian Laporan Penjualan

Pembuatan laporan penjualan adalah laporan yang berisikan informasi penjualan produk usaha dan nantinya akan diinformasikan pada pihak yang terkait untuk dilakukan analisa penjualan. Dengan membuat laporan penjualan akan memberikan bantuan pada Anda sebagai bahan yang dapat digunakan sebagai evaluasi penjualan produk perusahaan dengan dilakukan pada periode tertentu.

Untuk proses pembuatan laporan penjualan akan merasa cukup sulit sebab Anda perlu detail untuk memperhatikan  hal-hal yang menjadi aspek dalam pembuatannya yang mana prosesnya tidak boleh dilakukan dengan asal, sebab data yang akan digunakan menjadi tidak valid lagi namun bagi seorang akuntan yang telah ahli dan berpengalaman tentunya akan lebih mudah dalam membuat laporan data penjualan.

Fungsi Laporan Penjualan

Pada proses laporan data penjualan mempunyai peranan penting sebagai salah satu aspek dalam mengambil keputusan bentuk harga, bentuk pemasaran sampai bagaiman metode penjualan yang baik, khususnya untuk perusahaan yang bergerak pada dibidang perdagangan. Terdapat beberapa fungsi pada laporan penjualan, yaitu :

• Data penjualan yang akurat
• Membantu untuk mengambil suatu keputusan
• Untuk menghemat waktu dan asumber daya
• Memantau dan memberikan motivasi pada tim penjualan

Jenis-Jenis Laporan Penjualan

1. Laporan Serta Jurnal Penjualan : Yaitu berisikan berbagai rincan dari seluruh transaksi penjualan produk perusahaan yang sudah terjadi.
2. Penjualan Rangkuman : Yaitu berisikan informasi terkait segala rangkuman dari penjualan yang sudah terjadi pada seluruh pelanggan.
3. Penjualan Rincian : Yaitu berisikan segala informasi terkait rincian penjualan yang sudah dilakukan seluruh pelanggan.
4. Laporan Penjualan Sederhana : Yaitu laporan yang berisikan informasi terkait rangkuman dan penyederhanaan penjualan.
5. Laporan Grafik Dari Laba Rugi Tahunan Atau Bulanan Dengan Detail : Yaitu berisikan informasi pada rincian dari grafik laba rugi tahunan per 12 bulan atau bulanan dari penjualan yang telah terjadi.
6. Laporan Laba Rugi Anggaran : Yaitu informasi terkait laba rugi sekaligus perbandingan anggaran biaya atau realisasinya.
7. Laporan Data Laba Rugi Tahunan : Yaitu berisikan perbandingan laba rugi dari bulan sebelumnya dengan laporan rugi di bulan saat ini sedang berjalan.

Manfaat Penggunaan Laporan Penjualan

1. Gambaran Mengenai Bagaimana Kondisi Bisnis Perusahaan : Apabila laporan memberikan data yang menguntung, maka dapat dipastikan bisnis perusahaan tersebut berjalan dalam keadaan baik, namun jika data yang diberikan sebaliknya atau mengalami penurunan maka perusahaan perlu tanggap untuk membuat langkah yang dapat digunakan dalam meningkatkan penjualan perusahaan.

 

2. Bahan Guna Melakukan Evaluasi : Pada laporan penjualan akan memberikan data analisi sdengan nyata guna memberi gambaran apakah perusahaan dalam kondisi baik atau tidak. Apabila ada perubahan walaupun hanya sedikit, maka perusahaan perlu tanggap dalam mengendalikan usahanya supaya tidak semakin menurun.

 

3. Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban : Dapat digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban suatu perusahaan pada pihak yang terkait pada perusahaan. Maka dari itu, dalam laporan penjualan haruslah dibuat dengan akurat serta prosesnya tidak boleh asal.

 

4. Meningkatkan Produktivitas Perusahaan : Pada data penjualan harian, perusahaan akan mengetahui sebanyak apa transaksi yang terjadi disetip hari dan data tersebut perusahaan dapat membuat ketentuan tentang target penjualan untuk hari kedepannya.

 

5. Sebagai Acuan Yang Digunakan Dalam Mengambil Sebuah Keputusan : Pada saat perusahaan mengalami peningkatan laba yang besar sebab terdapat kenaikan penjualan produk maka data penjualan dapat dijadikan acuan untuk melakukan berbagai aktivitas penjualan supaya perusahaan dapat bergerak semakin maju dan berkembang.

 

6. Sebagai Data Evaluasi Perusahaan : Untuk meningkatkan kemajuan perusahaan ialah mengevaluasi perusahaan dan laporan data penjualan yang telah dilakukan selama ini. Laporan ini adalah kegiatan penjualan yang dilakukan perbulan atau pertahun sehingga apabila perusahaan tidak mengalami kenaikan omset dapat segera dilakukanstrategi dalam mengatasi hal tersebut.

 

7. Sebagai Langkah Awal Untuk Melakukan Inovasi : Pada saat perussahaan mempunyai data penjualan maka memungkin perusahaan untuk dapat celah supaya terus melakukan terobosan baru atau peningkatan pembaharuan untuk usaha yang dijalankan.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perpajakan, kami akan membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan pajak. Pada kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi mengenai Perbedaan Akuntansi Keuangan dengan Akuntansi Manajemen. Berikut ini informasinya.

Definisi Akuntansi Keuangan

Salah satu hal yang penting untuk diketahui dalam bisnis ialah akuntansi keuangan. Berikut ini ada beberapa definisi menurut para ahli, yakni :

• Jogianto (1997) : Akuntansi keuangan merupakan sebagai bentuk penyediaan informasi pada bentuk laporan yang relevan serta berkala, dengan contohnya adalah balance sheet, income statement, retained earning dan sebagainya.
• Kieso & Weygant (2000) : Akuntansi keuangan merupakan sebagai rangkaian proses yang bisa menghasilkan laporan keuangan mengenai perusahaan dengan menyeluruh, bisa digunakan oleh pihak eksternal atau internal perusahaan, misalnya buku besar yang mencatatkan semua transaksi yang terjadi di aplikasi pembukuan usaha pada suatu periode tertentu.
• Sugiarto (2002) : Akuntansi keuangan adalah ilmu akuntansi dengan berfokus pada penyusunan laporan keuangan yang bertahap dan berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab manajemen pada perusahaan ke para investor.
• Warren Reeve Fess (2008) : Akuntansi keuangan adalah pelaporan dan pencatatan informasi dengan meliputi aktivitas ekonomi pada perusahaan.

Definisi Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen merupakan proses untuk menyiapkan laporan operasional pada sebuah usaha dan bisa membantu manajer atau pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan dengan jangka panjang dan jangka pendek. Adapun definisi menurut Halim dan Supomo (2000), yakni akuntansi manajemen merupakan sebagai aktivitas dengan bisa menciptakan data atau informasi dalam bentuk data keuangan untuk manajemen perusahaan.

Perbedaan Akuntansi Keuangan dengan Akuntansi Manajemen

1. Dari Segi Tujuannya : Tujuan akuntansi keuangan adalah menghasilkan laporan keuangan pada perusahaan di periode akuntansi tertentu. Sedangkan, akuntansi manajemen bertujuan untuk menghasilkan laporan rinci dan spesifik dan untuk melakukan identifikasi masalah yang ada di perusahaan serta mencari solusi pada masalah tersebut.

 

2. Dari Segi Penggunanya : Pada akuntansi keuangan akan digunakan oleh pihak eksternal atau pengguna yang ada diluar perusahaan, contohnya ialah investor, kreditur, pemerintah atau analisis keuangan. Sementara untuk akuntansi manajemen akan digunakan oleh pihak internal pada perusahaan, contohnya ialah sale, manajer, supervisor dan lainnya.

 

3. Rentang Waktu : Dalam akuntansi keuangan memiliki laporan keuangan dengan bersifat tidak terlalu fleksibel, maka hanya mencakup jangka waktu tertentu saja, contohnya ialah periode bulanan, satu tahun atau setengah tahun. Sedangkan pada akuntansi manajemen lebih fleksibel daripada akuntansi keuangan, contohnya mingguan atau harian.

 

4. Kepentingan : Pada kuntansi keuangan akan mengarah pada pihak eksternal dalam mengambil keputusan investasi, ekonomi dan evaluasi kinerja manajemen. Sementara untuk akuntansi manajemen pada pengguna internal perusahaan yaitu memberikan data yang terbaru dan yang akan datang, contohnya ialah anggaran, optimalisasi operasional, evaluasi kerja dan lainnya.

 

5. Tingkat Kesulitan : Dalam akkuntansi manajemen akan relatif lebih tinggi dibanding akuntansi keuangan, sebab akuntansi manajemen membutuhkan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu.

 

6. Dilihat dari Fokus Informasi : Pada akuntansi keuangan akan berfokus pada informasi yang ada pada masa lalu dan menunjukkan gambaraan tanggung jawab pihak manajemen perusahaan terhadap kegiatan mengelolan dana perusahaan. Sementara itu, akuntansi manajemen memiliki fokus informasi pada data yang akan datang.

 

7. Sifat Informasi : Pada akuntansi keuangan, informasinya bersifat objektif, bisa diuji, akurat serta butuh ketepatan yang tinggi. Dalam sifat informasi dari akuntansi manajemen adalah mengambil keputusan untuk pengarahan, perencanaan serta pengorganisasian.

PT Jovindo Solusi Batam siap untuk menangani berbagai permasalahan pajak Anda. Selain telah terpercaya, PT Jovindo Solusi Batam juga sudah berpengalaman untuk menyelesaikan permasalahan di bidang perpajakan. Di pembahasan berikut ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi mengenai Akuntansi Biaya. Berikut ini informasinya.

Definisi Akuntansi Biaya

Akuntansi Biaya merupakan sebuah kegiatan yang berupa pencatatan, pembuatan, pengklasifikasian sampai pelaporan atas semua transaksi atau biaya yang terjadi dari proses produksi sampai distribusi atau penjualan produk maupun jasa.

Dengan bertujuan sebagai sumber informasi terkait semua pengeluaran yang telah dilakukan perusahaan. Akuntansi ini juga ialah alat pertanggungjawaban pada perusahaa ke pihak yang berkepentingan. Adapun definisi akuntansi biaya menurut para ahli, yakni :

• Rayburn (1999) : Akuntansi Biaya merupakan hal yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, melapor dan menganalisis segala unsur biaya, baik itu biaya langsung atau tidak langsung dengan berkaitan dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa yang telah diproduksi pada sebuah perusahaan.

 

• Bastian dan Nurlela (2006) : Akuntansi Biaya adalah bidang ilmu akuntansi dengan berfokus untuk mempelajari tentang cara atau metode dalam mencatat, mengukur, sampai melaporkan informasi terkait biaya yang digunakan selama proses produksi.

 

• Kholmi dan Yuninsih (2009) : Akuntansi Biaya adalah proses pelacakan, pencatatan, pengalokasian dan pelaporan dengan disertai analisis pada berbagai macam biaya yang berkaitan dengan aktivitas produksi di sebuah perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa.

Fungsi Akuntansi Biaya

1. Untuk memberikan analisis pengeluaran yang tepat dengan berdasarkan proses operasional
2. Menyediakan data yang dibutuhkan sebagai panduan dalam menetapkan harga produk
3. Membantu dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan pengendalian anggaran
4. Memastikan profitabilitas di masing-masing produknya
5. Mencegah adanya kesalahan dengan memfasilitasi informasi yang cepat serta bisa diandalkan
6. Mengetahui laba atau rugi dengan mengidentifikasikan pada jurnal pendapatan produk atau jasa

Jenis-Jenis Utama Metode Akuntansi Biaya

Terdapat empat jenis yang utama dalam metode akuntansi biaya ini, yaitu :

1. Activity-Based Costing : Dengan melakukan pendekatan untuk menetapkan beban serta memantau aktivitas yang melibatkan sumber daya, output akhir, akumulasi overhead dari setiap departemen dan menugaskan ke beban tertentu, seperti produk, layanan dan pelanggan.
2. Standard Cost Accounting : Dengan menggunakan berbagai jenis rasion dalam membandingkan seberapa efisiennya tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
3. Job Costing : Yaitu suatu perhitungan yang mana biaya produksi yang telah dikumpulkan dan akan dibebankan serta menjadi biaya ke unit produksi.
4. Process Costing : Yaitu mengakumulasi biaya langsung serta mengalokasi biaya yang tidak langsung dari proses manufaktur.

Siklus Akuntansi Biaya

Adapun siklus akuntansi biaya yang dapat Anda terapkan dalam bisnis, yakni :

1. Pencatatan pada semua harga bahan baku
2. Pencatatan pada semua biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung
3. Biaya overhead merupakan biaya yang mendukung pada proses produksi namun tidak termasuk dalam biaya bahan baku, tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung
4. Dalam penentuan harga pokok dengan melakukan kalkulasi semua biaya yang diperlukan untuk membuat suatu produk

PT Jovindo Solusi Batam adalah perusahaan yang bergerak di bidang perpajakan. Kami melayani Anda dalam jasa konsultan pajak, jasa pembukuan dan jasa manajemen. Pada pembahasan berikut ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan sebuah informasi tentang Manajemen Keuangan.

Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan yang sangat penting pada setiap organisasi. Pengelolaan keuangan yaitu suatu proses perencanaan, mengendalikan serta memantau pada sumber daya keuangan dalam mencapai tujuan dan target perusahaan. Dengan dasarnya yaitu upaya untuk mulai perencanaan, pengelolaan, penyimpan serta mengendalikan aset atau dana perusahaan. Terdapat pengertian lain dari beberapa pakar mengenai manajemen keuangan, yaitu :

• Menurut Harry G. Guthmann dan Herbert E. Dougall : Pengelolaan keuangan merupakan suatu kegiatan dengan erat kaitannya pada perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pengadministrasian di setiap dana yang digunakan dalam bisnis.
• Menurut Joseph L. Massie : Manajemen keuangan yaitu suatu kegiatan usaha dengan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memperoleh serta menggunakan dana perusahaan untuk mencapai tujuan dengan efektif.

Adapun tujuan utama pada perusahaan disaat menerapkan manajemen keuangan, diantaranya yaitu :

• Menjaga arus kas agar tetap lancar
• Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan pada perusahaan
• Untuk meningkatkan profit pada perusahaan
• Memudahkan dalam perencanaan struktur modal
• Memastikan keamanan investasi

Prinsip Manajemen Keuangan

Terdapat pula prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan untuk pengambilan keputusan perusahaan, yaitu :

1. Kehati-hatian (prudence) : Yaitu didasarka pada informasi yang akurat dan bisa diandalkan serta mempertimbangkan kemungkinan risiko dan ketidakpastian dalam keputusan.
2. Kemandirian (autonomy) : Yaitu membuat keputusan keuangan dengan tepat tanpa adanya campur tangan pada pihak lain.
3. Pengembalian yang memadai (adequate return) : Dengan tujuan perusahaan dalam mencapai pengembalian yang memadai pada risiko yang diambil.
4. Likuiditas (liquidity) : Setiap perusahaan perlu memiliki likuiditas yang cukup dalam memenuhi kewajiban finansial di waktu yang sudah ditentukan.
5. Efisiensi (efficiency) : Dalam pengelolaan keuangan haruslah efisiensi, termasuk biaya yang tidak perlu.
6. Konsistensi (consistency) : Dalam pengambilan keputusan untuk keuangan haruslah konsisten pada tujuan perusahaan dan prinsip manajemen keuangan.
7. Transparansi (transparency) : Dalam laporan keuangan pada perusahaan haruslah transparan serta bisa dipercaya sehingga ada informasi yang akurat untuk kepentingan perusahaan.

Fungsi Manajemen Keuangan

Berikut ini fungsi dalam pengelolaan keuangan dengan diterapkan pada sebuah perusahaan, diantaranya yaitu :

• Memperkirakan kecukupan pada modal
• Menilai komposisi pada modal
• Untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan
• Untuk mengelola arus kas
• Untuk mengontrol keuangan perusahaan

Cara Mengelola Keuangan pada Bisnis

1. Memiliki Rencana Bisnis yang Jelas : Dengan menentukan dimana posisi dan kemana Anda ingin mengarahkan bisnis selama beberapa tahun ke depan.
2. Memantau Posisi Keuangan : Perlu untuk memantau perkembangan bisnis dengan teratur dan Anda harus tahu berapa banyak dana kas yang Anda miliki, berapa banyak penjualan yang Anda hasilkan serta tingkat persediaan.
3. Memastikan Pelanggan Membayar dengan Tepat Waktu : Perlu untuk membuat syarat dan ketentuan kredit yang jelas di awal serta Anda perlu menerbitkan faktur dengan jelas dan akurat. Maka dengan begitu, Anda akan terbantu untuk melacak akun pelanggan.
4. Memperbarui Catatan Akuntansi : Apabila tidak diperbarui, maka akan mengalami risiko kehilangan uang sebab tidak tahu pembayaran pelanggan yang terlambat.
5. Memenuhi Tenggat Waktu Pajak : Dengan melampaui tenggat waktu pada pembayaran pajak bisa dikenakan denda dan bunga.
6. Kontrol Stok : Yaitu memastikan jumlah stok yang tersedia, sehingga modal tidak terbuang untuk pengeluaran yang tidak perlu.

PT Jovindo Solusi Batam akan membantu Anda dalam menyelesaikan dan memberikan solusi terbaik pada permasalahan pajak. Kami bekerja secara professional, teliti dan telah berpengalaman dalam bidang perpajakan. Pada kali ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan sebuah informasi terkait Pajak Penghasilan Pasal 26. Berikut ini informasi selengkapnya.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu pajak dengan dikenakan pada Wajib Pajak luar negeri dengan selain dari bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Adapun kriteria untuk menentukan seorang individu atau perusahaan sebagai Wajib Pajak luar negeri, yaitu :

• Bagi individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang berada di Indonesia dalam setahun serta perusahaannya tidak didirikan di Indonesia, untuk mengoperasikan usahanya dengan melalui BUT di Indonesia.
• Bagi individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia dalam setahun serta perusahaannya tidak didirikan di Indonesia, melainkan bisa menerima penghasilan dari Indonesia yang tidak melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap (BUT)

Objek Pajak Penghasilan Pasal 26

1. Dividen
2. Bunga, dengan termasuk diskonto dan imbalan yang terkait pada jaminan pengembalian utang
3. Royalti, sewa serta penghasilan lain dengan sehubungan pada penggunaan harta
4. Imbalan dengan sehubungan pada jasa, kegiatan serta pekerjaan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembayaran berkala lain
7. Premi swap atau transaksi lindung nilai lainnya
8. Keuntungan sebab pembebasan utang

Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26

Berikut ini ketentuan dasar pengenaan pajak, yaitu :

• Tarif 20% dari penghasilan bruto
• Tarif 20% dari penghasilan neto
• Tarif 20% berasal dari penghasilan setelah pajak (pada penghasilan kena pajak akan dikurangi dengan PPh)

Pemotongan, Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26

Pada Pajak Penghasilan Pasal 26 akan dipotong di akhir bulan disaat dilakukannya pembayaran penghasilan, disediakan guna dibayarkan penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan dengan bersangkutan tergantung pada peristiwa yang terjadi. Saat terutang akan dipotong ketika pembayaran, disediakan guna dibayarkan (dividen) serta jatuh tempo (bunga dan sewa) atau ketika ditentukan pada kontrak atau perjanjian (royalti, imbalan jasa teknik atau jasa lainnya). Dalam pemotong wajib untuk membuat bukti pemotongan dengan rangkap tiga, diantaranya yaitu :

• Lembar Pertama : Diberikan ke Wajib Pajak luar negeri
• Lembar Kedua : Diberikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
• Lembar Ketiga : Sebagai arsip pemotong

Pada pembayarannya dilakukan oleh pihak pemotong lalu disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dengan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan ketika terutangnya pajak.

Dalam SPT Masa PPh Pasal 26, akan dilampirkan SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan yang telah disampaikan oleh KPP setempat dengan waktu paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika jatuh tempo penetoran atau batas akhir dalam pelaporannya bertepatan pada hari libur, maka penyetoran atau pelaporannya bisa dilakukan dihari kerja berikutnya.

Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26

Untuk BUT yang terkecualikan dari pemotongan, jika penghasilan kena pajak akan dikurangi dengan pajak penghasilan dari BUT yang ditanamkan kembali di Indonesia, dengan syaratnya yaitu :

• Dilakukan dengan bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang telah didirikan dan berada di Indonesia sebagai pendiri.
• Akan dilakukan di tahun berjalan atau selambatnya dalam tahun pajak berikut dari tahun pajak diterima penghasilan tersebut.
• Tidak melakukan pengalihan pada penanaman kembali yang sekurangnya dalam waktu 2 tahun setelah perusahaan tersebut mulai berproduksi komersial.

PT Jovindo Solusi Batam adalah perusahaan yang bergerak pada bidang perpajakan. Kami melayani Anda dalam jasa konsultan pajak, jasa pembukuan serta jasa manajemen. Nah pembahasan berikut ini, PT Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Apa Saja Kesalahan Dalam Membuat Laporan Keuangan? Simak informasinya.

Kesalahan-Kesalahan dalam Membuat Laporan Keuangan

Berikut ini beberapa keselahan yang bisa muncul disebabkan adanya faktor pemicu, yaitu :

• Kesalahan manusia : Mungkin saja dikarenakan akuntan tidak memiliki dasar ilmu akuntansi yang cukup, misalnya salah dalam memasukkan data atau bukti transaksi yang hilang.
• Ketidakjujuran : Terdapat upaya kecurangan pada suatu pihak dengan melalui pembuatan laporan keuangan.
• Kesalahan intepretasi angka : Dalam data yang tersimpan, jika masih menggunakan akuntansi manual akan sering disalah-interpretasikan. Hal ini disebabkan  mungkin saja data itu tidak akurat dengan sesuai data rill.

Berikut ini kesalahan umum ketika menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, yaitu :

1. Keliru dalam Menghitung Persediaan Barang : Persediaan adalah aset yang terpenting, tentunya perusahaan melakukan perhitungan dengan secara fisik agar menyesuaikan dengan laporan persediaan yang sudah dibuat sebelumnya.

 

2. Kesalahan pada Pencatatan Akun dalam Laporan Keuangan : Pada kesalahan dalam pencatatan dapat terjadi, sehingga nominalnya tidak sesuai.

 

3. Tidak Meghitung Harga Pokok Penjualan dengan Teliti : Untuk menentukan harga pokok penjualan pada perusahaan harus memperhatikan tigal hal berikut yaitu persediaan, pembelian bersih dan retur.

 

4. Tidak Dapat Membedakan Akuntansi Berbasis Akrual dan Kas : Pada metode cash basis biaya akan dicatat pada saat mengeluarkan uang, sementara accrual basis pencatatan akan dilakukan pada saat biaya digunakan.

 

5. Laporan Usia Piutang Usaha yang Buruk : Untuk perusahaan dagang tentunya akan sering mendapat penjualan dengan kredit dan kredit ini sangat perlu untuk memperhitungkan usia piutang usaha.

 

6. Kesalahan dalam Penulisan Desimal : Mungkin saja adnya kekeliruan dalam menuliskan desimal yang berakibatkan pada nominal pada laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

 

7. Tidak Memperhitungkan Biaya Angkut : Biaya angkut dapat timbul pada saat membeli barang atau menjual barang pada consume. Terdapat biaya barang angkut yang ditanggung pada pihak pembeli, tetapi ada juga yang ditanggung pihak penjual.

 

8. Kehilangan Bukti Transaksi : Pada seluruh transaksi dalam pembukuan keuangan diperlukan bukti transaksi yang berupa nota, kwitansi, invoice atau sebagainya. Bukti ini akan berguna untuk mengkontrol atas pencatatan tiap transaksi, khususnya ketika pemeriksaan.

 

9. Tidak Memahami Arus Kas : Dalam arus kas yang baik menjadi penetu pada perkembangan sebuah bisnis. Namun, masih banyak yang tidak memahami dalam mengolah arus kas dengan baik. Maka dari itu, pastikanlah untuk membuat prosedur yang ketat pada pengelolaan arus kas bisnis Anda.

 

10. Tidak Mencantumkan Perhitungan Pajak : Dengan disebabkan kurang mengerti dengan pajak atau jumlah pembayarannya yang terlalu besar.

 

Indikator yang Perlu Diperhatikan Untuk Meminimalisir Kesalahan Pembuatan Laporan Keuangan

Untuk membuat laporan keuangan, Anda harus melihat dua laporan keuangan dasar yang paling berperan penting yakni neraca dan laporan laba rugi. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat neraca, yaitu :

1. Saldo Negatif
2. Salah Pos Penerimaan Pembayaran
3. Rasio Hutang Terhadap Pendapatan Meningkat
4. Laporan Usia Piutang Usaha Buruk

Ada pula hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan laba rugi, diantaranya yaitu :

1. Laba Besar Arus Kas Kecil : Pada laba besar dibukukan dalam laporan laba rugi, tetapi di sisi lain ternyata arus kas yang masuk kecil. Hal tersebut memberikan peringatan bahwa adanya masalah dalam penerimaan uang.
2. Laba Kotor Operasional Turun : Dalam laba operasional memastikan arus kas operasional positif, guna membayarkan biaya produksi, biaya umum dan administrasi, biaya pajak dan sebagainya.

Metode Akuntansi dalam Membuat Laporan Keuangan

• Akuntansi yang Berbasis Kas : Yaitu dengan berdasarkan pada aktivitas kas perusahaan serta menelusuri kas masuk dan keluar.
• Akuntansi yang Berbasis Akrual : Dengan berdasarkan transaksi dengan diakui, disajikan dan dicatat ketika terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayar. Pada akuntansi yang berbasis akrual ini akan memungkinkan analisanya yang lebih akurat disbanding akuntansi yang berbasis kas.

PT Jovindo Solusi Batam merupakan Konsultan Pajak yang Terpercaya dan sudah bersertifikat resmi, kami akan membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan pajak. Di pembahasan ini, PT Jovindo Solusi Batam akan mengenalkan informasi kepada audiens mengenai Administrasi Keuangan. Simak informasinya berikut ini.

Definisi Administrasi Keuangan

Administrasi merupakan kegiatan yang mengatur sumber daya  dengan efisien agar mencapai tujuan bersamaan, orang yang bekerja pada bagian administrasi disebut administrator. Dengan tertuju pada kinerja dan manajemen operasional perusahaan atau bisnis serta prosesnya meliputi pembuatan dan penerapan keputusan besar. Dalam prosesnya dilakukan dengan teliti dan efisien, sebab akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Terdapat arti luas dan sempit dalam definisi administrasi keuangan, yaitu :

• Arti Luas : Administrasi yaitu sebagai pedoman dengan berkaitan pada penggunaan dan pelaksanaan dana di perusahaan atau organisasi. Hal yang diperlukan pada pengelolaan keuangan yaitu regulasi, perencanaan, pengawasan, sampai akuntabilitas keuangan.
• Arti Sempit : Administrasi ini meliputi kegiatan dengan berkaitan pada pendataan, pencatatan dan pengeluaran. Hal ini dilakukan agar pendanaan pada kegiatan operasional perusahaan dengan cara pengelolaan keuangan dan akuntansi.

Adapun ciri-ciri dari administrasi keuangan, yakni :

• Terdiri atas sekelompok orang : Yaitu sekelompok orang yang bekerja sama dengan mencapai tujuan administrasi keuangan yang diinginkan pada perusahaan.
• Menjalin kerja sama : Supaya sistem adminitrasi dapat berjalan dengan optimal.
• Memiliki tujuan yang ingin dicapai : Administrasi ini sangat diperlukan agar menjalankan semua hal-hal yang akan mewujudkan suatu tujuan pada perusahaan.

Tujuan Administrasi Keuangan

Adapun tujuan dari administrasi keuangan yang harus Anda ketahui, yaitu :

1. Memperlancar proses keluar masuknya keuangan
2. Transaksi uang akan lebih mudah
3. Sebagai bukti transaksi
4. Untuk memantau kondisi keuangan pada perusahaan
5. Menciptakan keteraturan keuangan
6. Mengkoordinasi keuangan jadi lebih mudah
7. Untuk mengurangi kesalahaan ketika membuat laporan keuangan
8. Perencanaan keuangan perusahaan jadi lebih baik
9. Pengendalian pada bidang keuangan jauh lebih baik
10. Akuntabilitas pencatatan keuangan lebih terjamin

Fungsi Administrasi Keuangan

1. Investment function : Yaitu untuk investasi perusahaan dan perusahaan akan menyimpan dana yang kemudian digunakan untuk keperluan perusahaan. Dalam investasi yang dilakukan yaitu investasi jangka pendek seperti utang piutang, kas dan lainnya. Sedangkan untuk investasi jangka panjang seperti gedung, kendaraan, tanah, uang tunai dan lainnya.
2. Shopping function : Dapat membantu perusahaan untuk membelanjakan kebutuhan operasional dengan bijaksana.
3. Profil sharing function : Dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan dalam menentukan pembagian hasil ke investor, guna membagi hasil atas kontribusinya menanamkan dana investasi ke perusahaan.
4. Fundraising function : Sebagai penggalangan dana, artinya perusahaan dapat dipenuhi dalam segala kegiatan dan kebutuhan oleh perusahaan. Dengan metode inilah dapat dipakai untuk mencari investor atau sponsor yang nantinya akan menaruh dana pada perusahaan.

Komponen Administrasi Keuangan

Berikut ini beberapa komponen yang harus diperhatikan oleh bagian keuangan pada perusahaan, yaitu diantaranya :

1. Financial planning : Yaitu untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan penghasilan perusahaan dan dilakukan dalam kurun waktu yang tertentu.
2. Financial budgeting : Yaitu untuk mencatat pengeluaran, pemasukan, anggaran sampai kegiatan yang sudah direncanakan dengan rinci.
3. Financial management : Yaitu untuk tindakan pembagian dan pengelolaan pemanfaatan penghasilan agar meningkatkan kinerja perusahaan.
4. Financial search : Yaitu mencari peluang dana agar terpenuhi semua kebutuhan modal perusahaan.
5. Financial control : Yaitu pengawasan kinerja pada bagian sektor keuangan pada perusahaan.
6. Financial storage : Yaitu mengumpulkan dana perusahaan yang ada untuk disimpan ke tempat yang aman seperti bank.
7. Audit : Yaitu memeriksa keadaan keuangan pada perusahaan agar mencegah kecurangan dari pihak internal atau eksternal perusahaan.

Tugas Administrasi Keuangan

1. Membuat rencana keuangan : Dengan meliputi pendapatan, pengeluaran, keuangan, informasi, pembelian, pembayaran dan lainnya.
2. Membuat laporan keuangan : Dengan tugasnya yakni mencatat keuangan tiap tahun dan membuat asumsi pada kondisi keuangan perusahaan kedepannya. Untuk laporan yang dibuat adalah neraca, analisis pendapatan sekarang sampai masa depan dan laba rugi.
3. Mengelola uang tunai : Dengan tugasnya yakni membuat laporan terkait penarikan uang atau setoran, pembuatan rekening baru, menentukan jumlah dana setoran dan mencatat transaksi dengan berkaitan pada uang tunai perusahaan.
4. Mengelola pinjaman atau kredit : Misalnya seperti perusahaan sedang mengalami kegiatan utang piutag dan pemberian tagihan.
5. Penutupan rekonsiliasi dan akun : Yaitu proses akuntansi dengan meliputi depresiasi aset tetap perusahaan, publikasi informa pembayaran serta rekonsiliasi dari perbedaan inventaris.
6. Entri jurnal : Yaitu catatan kronologis transaksi yang terjadi pada perusahaan dan biasanya disimpan dalam buku besar yang sudah dibuat oleh akun tertentu.

Petugas Administrasi Keuangan

Ada pula beberapa petugas yang akan bertanggung jawab dalam administrasi keuangan perusahaan, yakni :

1. Sekretaris : Yaitu orang yang memahami akuntan dan manajemen keuangan serta memiliki tanggung jawab untuk membantu perusahaan dalam mengawasi keluar masuknya dana pada perusahaan. Tugas lainnya adalah :

• Mencatatkan pemasukan dana perusahaan dan catatan ini disetor ke bagian bendahara.
• Membuat laporan keuangan dan disetorkan kepada pimpinan perusahaan.

2. Bendahara : Bertugas sebagai orang yang menerima seluruh aplikasi kas kecil, kemudian membuat laporan keuangan kas kecil dengan tujuan administrasi keuangan. Selanjutnya, bendahara mengisi dana kas ke dalam cek atau uang tunai.
3. Manajer Keuangan : Dengan tugasnya yakni menerima dan mengecek ulang laporan kas kecil yang telah dibat bendahara serta menyetujui atau tidak pada aplikasi diisi dengan uang tunai yang jumlahnya kecil.

Pentingnya Administrasi Keuangan Bagi Bisnis

Administrasi keuangan ini sangatlah penting untuk bisnis atau perusahaan, dengan tujuannya untuk memperlancarkan keuangan pada perusahaan. Inilah alasannya mengapa administrasi keuangan sangat penting :

1. Untuk membantu dalam mengembangkan bisnis
2. Mendukung kelancaran pada perusahaan
3. Dapat mengkoordinir pada kegiatan fungsional
4. Menjadikan titik focus dalam pengambilan keputusan
5. Menjadi penentu bisnis
6. Menjadi tolak ukur kinerja

PT Jovindo Solusi Batam siap untuk menyelesaikan dan membantu dalam berbagai permasalahan pajak. Kami bekerja dengan professional, akurat dan teliti. Pada pembahasan berikut ini, PT Jovindo Solusi Batam akan mengenalkan informasi kepada audiens mengenai Aktiva Tetap. Simak informasinya.

Definisi Aktiva Tetap

Aktiva Tetap merupakan aktiva yang berwujud dengan diperoleh ke bentuk siap pakai atau dibangun, yang digunakan dalam operasi pada perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dengan rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat yang lebih dari satu tahun. Adapun karakteristik aset tetap, yakni :

1. Menurut Jerry J. Weygandt (2007) :

• Dengan bentuk fisik (bentuk dan ukurannya jelas)
• Digunakan pada kegiatan operasional
• Tidak dijual kepada konsumen

2. Menurut Soemarso S.R (2005) :

• Masa manfaatnya lebih dari satu tahun
• Digunakan pada kegiatan perusahaan
• Tidak dijual kembali pada kegiatan normal perusahaan
• Nilainya cukup besar

Jenis-Jenis Aktiva Tetap

1. Berdasarkan Sudut Substansi :

• Tangible assets (aktiva berwujud) : Dengan bentuk fisik seperti lahan, gedung, mesin, peralatan dan kendaraan.
• Intangible assets (aktiva tak berwujud) : Contohnya goodwill, patent, copyright, lisensi, hak cipta dan lainnya.

2. Berdasarkan Sudut Disusutkan atau Tidak :

• Depreciated plant assets : Merupakan aktiva tetap dengan disusutkan contohnya gedung, mesin, peralatan, inventaris dan sebagainya.
• Undepreciated plant assets : Adalah aktiva tidak bisa disusutkan contohnya tanah.

Contoh Aktiva Tetap

Dengan menurut S.Munawir (2007), berikut inilah contoh aktiva tetap :

1. Lahan : Yaitu bidang tanah terhampar baik itu tempat bangunan atau yang masih kosong. Pada tanah ini sama sekali tidak mengalami penyusutan nilai atau depresiasi, karena tanah tersebut belum dikelola menjadi bangunan.
2. Bangunan Gedung : Yaitu bangunan yang berdiri diatas bumi, baik itu lahan atau air. Akan mengalami penurunan manfaat, depresiasi atau penyusutan, dengan dikarenakan pemakaian untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.
3. Mesin : Dengan termasuk peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan.
4. Kendaraan : Contohnya alat pengangkut, grader, traktor, truk, mobil, kendaraan bermotor dan lainnya.
5. Perabot : Contohnya perabotan kantor, laboratorium, pabrik yang berisi dari suatu bangunan.
6. Inventaris : Yaitu peralatan besar dengan digunakan pada perusahaan seperti inventaris kantor, pabrik, laboratorium dan lainnya.

Dari macam-macam aktiva tetap, tujuan akuntansi dilakukan penggolongan ialah :

• Yang tidak terbatas seperti tanah, pertanian dan peternakan.
• Yang terbatas dan jika telah habis, bisa digantikan pada aktiva yang sejenis, misalnya mebel, mesin, alat berat dan lainnya.
• Yang terbatas dan jika telah habis masa penggunaannya tidak bisa digantikan dengan aktiva yang sejenis, misal sumber-sumber alam yaitu hasil tambang dan lainnya.