PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur persyaratan menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Aturan ini ditetapkan pada 22 Juni 2026, diundangkan dan mulai berlaku pada 6 Juli 2026. PMK 44/2026 sekaligus mencabut PMK Nomor 229/PMK.03/2014.
Perubahan tersebut mendapat perhatian dari praktisi perpajakan, termasuk Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya. Dalam diskusi yang membahas aturan baru tersebut, Ketua IKPI Cabang Surabaya, Enggan Nursanti, menyoroti bahwa perubahan regulasi tidak hanya perlu dipahami dari sisi ketentuan tertulis, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik.
Tiga Kelompok yang Dapat Menjadi Kuasa
Salah satu perubahan penting dalam PMK 44/2026 adalah pengelompokan pihak yang dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak.
Berdasarkan ketentuan tersebut, penerima kuasa dapat berasal dari:
- Konsultan Pajak;
- Pihak Lain; Dan
- Keluarga.
Masing-masing kelompok mempunyai persyaratan tersendiri. Karena itu, Wajib Pajak perlu memastikan bahwa pihak yang dipilih memang memenuhi ketentuan sebelum diberikan kewenangan untuk menjalankan hak atau memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kompetensi Penerima Kuasa Menjadi Perhatian
PMK 44/2026 memberikan penekanan lebih besar terhadap kompetensi penerima kuasa. Untuk Pihak Lain, pemerintah menyiapkan mekanisme Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bukti pemenuhan kompetensi.
Dalam pemberitaan sebelumnya mengenai implementasi aturan ini, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme uji kompetensi bagi Pihak Lain yang ingin memperoleh SKT. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami ketentuan perpajakan akan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kuasa.
Dengan aturan tersebut, Wajib Pajak tidak cukup hanya menunjuk seseorang yang dianggap mampu membantu administrasi. Status dan persyaratan penerima kuasa juga perlu diperhatikan.
Masa Tunggu bagi Pensiunan DJP
Hal lain yang menjadi perhatian dalam pembahasan IKPI Surabaya adalah ketentuan mengenai masa tunggu bagi pensiunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ketentuan ini penting karena berkaitan dengan kemungkinan mantan pegawai DJP menjalankan profesi sebagai pihak yang membantu Wajib Pajak. Adanya masa tunggu dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan setelah seseorang tidak lagi menjadi pegawai DJP tetap memperhatikan ketentuan dan batasan yang berlaku.
Karena itu, aspek masa tunggu perlu dipahami oleh pihak yang berkepentingan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan aturan baru.
Pemahaman Wajib Pajak Menjadi Tantangan
Menurut IKPI Surabaya, salah satu tantangan utama setelah terbitnya PMK 44/2026 adalah memastikan Wajib Pajak memahami mekanisme pemberian kuasa.
Wajib Pajak perlu mengetahui siapa yang dapat ditunjuk, persyaratan yang harus dipenuhi, serta batas kewenangan penerima kuasa. Pemahaman tersebut penting agar pemberian kuasa tidak menimbulkan persoalan administratif maupun kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Edukasi menjadi semakin penting karena tidak semua Wajib Pajak memahami perubahan aturan secara mendalam. Kondisi tersebut juga relevan bagi UMKM, yang dalam menjalankan kegiatan usaha terkadang membutuhkan bantuan pihak lain untuk mengurus administrasi dan kewajiban perpajakan.
Perbedaan Perspektif Antarprofesi Perlu Diselaraskan
Pembahasan PMK 44/2026 dalam podcast IAI JATIM TV juga memperlihatkan adanya perspektif dari berbagai profesi, seperti konsultan pajak, akuntan, akademisi, dan praktisi.
Perbedaan sudut pandang tersebut dinilai penting untuk membahas bagaimana aturan baru diterapkan dalam kondisi nyata. Regulasi tidak hanya perlu dipahami berdasarkan teks hukumnya, tetapi juga harus diterjemahkan secara tepat dalam praktik agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak maupun penerima kuasa.
PMK 44/2026 Menggantikan Aturan Lama
PMK 44/2026 secara resmi menggantikan PMK 229/PMK.03/2014 mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa. Regulasi baru ini berlaku sejak 6 Juli 2026.
Perubahan tersebut menjadi dasar baru dalam mengatur hubungan antara Wajib Pajak dan pihak yang diberi kewenangan untuk membantu pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan.
Hal yang Perlu Diperhatikan Wajib Pajak
Dengan berlakunya PMK 44/2026, Wajib Pajak sebaiknya:
- Memastikan penerima kuasa termasuk dalam kategori yang diperbolehkan.
- Memeriksa persyaratan dan kompetensi penerima kuasa.
- Memahami ruang lingkup kewenangan yang diberikan.
- Memperhatikan ketentuan khusus, termasuk masa tunggu bagi pensiunan DJP.
- Mengikuti perkembangan aturan teknis mengenai Pihak Lain dan SKT.
- Memastikan pemberian kuasa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
PMK 44/2026 membawa perubahan penting dalam mekanisme pemberian kuasa di bidang perpajakan. Konsultan Pajak, Pihak Lain, dan keluarga dapat menjadi penerima kuasa dengan persyaratan yang berbeda.
Tantangan terbesar bukan hanya memahami aturan baru, tetapi memastikan ketentuan tersebut dapat diterapkan secara tepat. Wajib Pajak perlu lebih cermat dalam memilih penerima kuasa, memahami kompetensinya, serta mengetahui batas kewenangan yang diberikan.
Di sisi lain, edukasi dan komunikasi antarprofesi menjadi penting agar perubahan regulasi tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan pemahaman yang baik, penerapan PMK 44/2026 diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak.
