News

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait PMK 37/2025: Pendekatan Baru untuk Mengelola Pajak Digital.

Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong lahirnya model bisnis baru dan menguatkan ekonomi digital. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi metode perdagangan tradisional, tetapi juga menghadirkan tantangan bagi sistem perpajakan yang dirancang sebelum transaksi online menjadi umum.

Ekonomi digital saat ini menjadi sektor strategis dalam perekonomian nasional. Transaksi perdagangan di platform daring, khususnya dalam segmen pelanggan-ke-pelanggan (C2C), terus meningkat seiring bertambahnya jutaan pengguna e-commerce. Pertumbuhan yang cepat ini kerap melampaui kemampuan pengawasan sistem pajak konvensional. Transaksi yang bersifat digital dan mudah diakses dari mana saja berpotensi menghasilkan pendapatan yang tidak tercatat, sehingga memperluas lingkup ekonomi bayangan (shadow economy).

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) yang mengatur penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut pajak penghasilan serta mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak untuk pedagang domestik yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik. PMK ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap pendapatan pedagang digital dan pelaku ekonomi lainnya.

Regulasi ini tidak memperkenalkan pajak baru, melainkan menegakkan ketentuan pajak penghasilan yang telah ada dengan mekanisme yang sesuai karakter transaksi digital. Pendekatan ini mencerminkan prinsip tata kelola yang antisipatif, berbasis data, dan melibatkan berbagai pihak dalam memastikan kepatuhan perpajakan.

Pajak yang Ada dengan Sistem Baru

Banyak pihak mengira PMK 37/2025 adalah pajak baru yang menargetkan UMKM. Sebenarnya, tidak ada pajak tambahan yang diberlakukan. Semua penghasilan dari perdagangan barang dan jasa, termasuk transaksi daring, tetap merupakan objek pajak penghasilan. UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai pajak. Tarif yang berlaku bagi pedagang digital sebesar 0,5% dari peredaran bruto, namun yang berubah adalah sistem pemungutan dan pelaporan agar lebih akurat dan tepat waktu.

Pendekatan ini menandai pergeseran dari pengawasan tradisional yang reaktif menjadi pengawasan berbasis data, partisipatif, dan selaras dengan ekosistem digital yang modern.

Mengapa Sekarang?

Banyak yang bertanya-tanya mengapa regulasi ini baru diberlakukan setelah ekonomi digital berkembang begitu pesat. Sebelumnya, pemerintah telah mengatur transaksi digital melalui peraturan terdahulu, termasuk pajak pertambahan nilai untuk transaksi luar negeri serta pengadaan barang dan jasa melalui sistem pemerintah. PMK 37/2025 lahir dari akumulasi pembelajaran dari pengalaman tersebut, bukan sebagai kebijakan mendadak.

Ekonomi digital kini telah berkembang secara signifikan dan menjadi elemen penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Tanpa kerangka pengawasan yang relevan, akan muncul ketidakadilan antara pelaku usaha konvensional dan digital, serta antara pelaku formal dan informal. Peraturan ini diterapkan sebagai langkah penyesuaian institusional untuk mengelola sektor digital, menjaga prinsip keadilan, dan membangun mekanisme pengawasan yang lebih responsif, partisipatif, serta berbasis data secara real-time.

PMK 37/2025 menegaskan bahwa ekonomi digital kini telah menjadi bagian inti dari ekonomi modern, bukan sekadar sektor pelengkap. Regulasi ini membangun kerangka tata kelola yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat digital, sekaligus memastikan kepatuhan pajak berjalan efektif dan adil.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Digitalisasi Perpajakan: Langkah Strategis Menuju Birokrasi Modern.

Perkembangan teknologi digital kini menjadi pendorong utama perubahan di berbagai bidang, termasuk administrasi perpajakan. Sistem perpajakan memiliki regulasi dan mekanisme yang cukup kompleks, sehingga dibutuhkan terobosan digital untuk memudahkan wajib pajak serta memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Beberapa negara sudah lebih awal menerapkan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dan berbasis digital. Di Indonesia, pemerintah juga telah meluncurkan sistem baru berbasis teknologi inti untuk memperbarui tata kelola yang sebelumnya masih banyak dilakukan secara manual. Sistem ini dirancang berdasarkan regulasi nasional yang menekankan penyempurnaan proses bisnis, pembaruan data, serta penggunaan perangkat lunak yang lebih fleksibel dan modern.

Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah menghadirkan layanan perpajakan yang lebih sederhana, terpercaya, terhubung, tepat, dan konsisten. Pembaharuan ini sejalan dengan konsep reinventing government, yaitu usaha mereformasi birokrasi agar dikelola dengan pendekatan kewirausahaan. Konsep ini menuntut adanya perubahan besar pada pola pikir, struktur organisasi, mekanisme akuntabilitas, serta budaya kerja agar instansi pemerintah lebih efisien dan inovatif.

Catalytic government – Peran utama aparatur diarahkan sebagai pengendali dan penyusun kebijakan strategis, sementara aktivitas administratif sehari-hari dijalankan secara otomatis.

Competitive government – Mutu pelayanan ditingkatkan melalui adanya persaingan yang sehat, bukan melalui sistem monopoli, sehingga peluang munculnya inovasi semakin besar.

Mission-driven government – Orientasi utama diarahkan pada misi lembaga, yaitu membangun administrasi perpajakan berbasis digital dengan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas.

Results-oriented government – Kinerja dinilai dari hasil nyata, bukan sekadar jumlah sumber daya yang digunakan, sehingga kebijakan lebih berfokus pada dampak.

Customer-driven government – Fokus pelayanan ditujukan pada kepuasan wajib pajak dengan menempatkan mereka sebagai pusat layanan. Sistem memberikan fasilitas interaksi dua arah berupa aduan, masukan, maupun apresiasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan.

Perubahan ini menjadi titik penting dalam perjalanan reformasi administrasi perpajakan di tingkat nasional. Tidak hanya mempercepat dan menyederhanakan proses yang rumit, tetapi juga membuktikan bahwa birokrasi dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada masyarakat. Dengan digitalisasi yang terintegrasi, sistem perpajakan diharapkan mampu mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa depan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Fakta dan Strategi Menghadapi Melemahnya Rupiah.

Pelemahan Rupiah dipengaruhi faktor global maupun domestik, mulai dari kebijakan moneter, gejolak geopolitik, hingga tekanan perdagangan internasional.

Pemerintah berupaya menjaga stabilitas dengan intervensi pasar, kebijakan suku bunga, serta pembatasan impor konsumtif.

Strategi terbaik untuk adaptasi bagi bisnis antara lain melalui diversifikasi mata uang, pemanfaatan regulasi yang berlaku, dan pengelolaan pencatatan keuangan secara disiplin.

Rupiah Melemah, Bayangan Krisis 1998 Kembali

Nilai tukar Rupiah kembali berada di titik rentan. Situasi ini menyerupai krisis tahun 1998 saat nilai Rupiah merosot tajam. Namun, perbedaannya cukup signifikan—kali ini inflasi tetap terkendali sekitar 3 persen, jauh lebih stabil dibanding lonjakan harga yang terjadi saat krisis dahulu.

Tekanan Eksternal dan Dampaknya

Pada April 2025, Rupiah sempat menyentuh level terendah sejarah: Rp17.261/USD di pasar NDF dan Rp16.850/USD di pasar resmi. FBeberapa hal yang memicu pelemahan ini mencakup:

• Kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat yang memicu ketegangan dagang global.
• Situasi geopolitik yang semakin kompleks, menimbulkan ketidakpastian investasi dan rantai pasok internasional.

Respons Pemerintah

Untuk menahan laju pelemahan, otoritas moneter dan fiskal mengambil beberapa langkah, antara lain:

• Melakukan intervensi di pasar valas.
• Mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%.
• Memberikan kelonggaran buyback saham bagi emiten.
• Mengendalikan impor konsumsi dan mendorong ekspor.
• Kebijakan ini bertujuan memperkuat stabilitas ekonomi dan menjaga defisit tetap terkendali.

Apa yang Bisa Dilakukan Pebisnis?

Pelaku usaha perlu bersiap menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar dengan strategi berikut:

Mengurangi ketergantungan pada USD

Pada transaksi lintas negara, sebaiknya menggunakan mata uang lokal atau opsi lain sehingga ketergantungan pada Dolar AS dapat dikurangi.

Memanfaatkan aturan yang berlaku

Regulasi terkait restrukturisasi kredit maupun insentif bunga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelancaran usaha.

Mengelola administrasi keuangan dengan disiplin

Catatan keuangan yang teratur menjadi dasar penting dalam mengontrol arus kas, mengambil keputusan, dan menjaga keberlanjutan bisnis.

Kesimpulan

Melemahnya Rupiah memang membawa tantangan besar bagi perekonomian, namun bukan berarti tanpa solusi. Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta kesiapan dunia usaha untuk beradaptasi, dampak negatif dapat ditekan dan peluang pertumbuhan tetap bisa dimaksimalkan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Panduan Pencatatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sesuai aturan perpajakan, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas harus melakukan pembukuan. Namun, demi mempermudah administrasi, ada kelompok wajib pajak tertentu yang diperkenankan melakukan pencatatan sederhana.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Diizinkan Melakukan Pencatatan

Beberapa kategori wajib pajak dapat menggunakan pencatatan sebagai pengganti pembukuan:

Wajib Pajak dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Kategori ini berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar per tahun pajak. Untuk menggunakan NPPN, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada otoritas pajak dalam 3 bulan pertama tahun pajak. Jika tidak dilakukan, pencatatan akan diperlakukan sama seperti pembukuan penuh.

Wajib pajak diwajibkan mencatat harta, kewajiban, dan:

• Peredaran bruto dari usaha atau pekerjaan bebas yang dikenai Pajak Penghasilan tidak final.
• Penghasilan bruto dari luar usaha atau pekerjaan bebas yang dikenai Pajak Penghasilan tidak final, termasuk biaya terkait.
• Peredaran bruto atau penghasilan bruto yang bukan objek pajak atau dikenai PPh Final.

Wajib Pajak yang Tidak Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Contohnya, karyawan yang hanya menerima penghasilan dari pekerjaannya. Pencatatan mencakup harta, kewajiban, serta:

• Penghasilan bruto yang dikenai Pajak Penghasilan tidak final dan biaya terkait.
• Penghasilan bruto yang bukan objek pajak atau dikenai Pajak Penghasilan Final.

Wajib Pajak Kriteria Tertentu

Kriteria ini mencakup wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto yang dikenai PPh Final atau bukan objek pajak, namun tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun pajak. Contohnya adalah wajib pajak yang menggunakan tarif PPh Final tertentu. Pemberitahuan untuk melakukan pencatatan tidak diperlukan bagi wajib pajak dalam kategori ini.

Data yang dicatat meliputi harta, kewajiban, penghasilan bruto dari luar usaha yang dikenai Pajak Penghasilan tidak final, dan peredaran bruto atau penghasilan bruto yang bukan objek pajak atau dikenai PPh Final.

Cara Melakukan Pencatatan

Pencatatan perlu dilakukan secara teratur dan terstruktur sebagai dasar menghitung pajak. Seluruh peredaran bruto dan penghasilan bruto dicatat secara berurutan menurut tanggal penerimaan selama periode 1 tahun kalender (1 Januari – 31 Desember). Semua dokumen pendukung wajib disimpan minimal 10 tahun.

Pencatatan dapat dilakukan secara manual atau elektronik, dengan prinsip itikad baik dan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Pencatatan wajib dibuat menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diperbolehkan oleh peraturan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Penerapan CRM untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak.

Dalam sistem perpajakan modern, pengawasan kepatuhan tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama yang bersifat seragam, reaktif, dan menyita banyak sumber daya. Perubahan lanskap ekonomi global, digitalisasi transaksi, serta makin rumitnya praktik penghindaran pajak menuntut adanya pendekatan baru yang lebih efektif dan berbasis risiko.

Salah satu pendekatan tersebut adalah Compliance Risk Management (CRM), sebuah mekanisme manajemen risiko yang dirancang untuk mengenali, menilai, dan menangani potensi ketidakpatuhan wajib pajak secara sistematis. Prinsip dasarnya adalah bahwa tingkat risiko setiap wajib pajak tidaklah sama, sehingga strategi pengawasan harus disesuaikan dengan profil risiko masing-masing.

Dengan menggunakan segmentasi, wajib pajak dapat dikelompokkan dalam kategori risiko tinggi, sedang, atau rendah. Klasifikasi ini biasanya ditentukan berdasarkan rekam jejak pelaporan, perilaku kepatuhan di masa lalu, data transaksi, serta informasi dari pihak ketiga. Melalui klasifikasi risiko, pengawasan dapat dilaksanakan lebih terarah: wajib pajak dengan risiko tinggi diprioritaskan untuk pemeriksaan, sedangkan yang berisiko rendah cukup dibina melalui edukasi dan pengingat kepatuhan.

Dalam penerapannya, teknologi informasi serta analisis data dimaksimalkan guna mendukung efektivitas CRM. Berbagai sumber data digabungkan dan dianalisis dengan dukungan kecerdasan buatan agar potensi penyimpangan dapat teridentifikasi lebih dini. Pendekatan ini menggeser pola pengawasan dari hanya menindak pelanggaran menjadi langkah pencegahan yang juga mendorong terciptanya kepatuhan sukarela.

Agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan kerja sama lintas unit, mulai dari intelijen, pemeriksaan, edukasi, hingga penegakan hukum. Hasil analisis risiko bisa dijadikan dasar intervensi yang sesuai, sementara temuan pemeriksaan dapat digunakan untuk memperbaiki model risiko. Dengan demikian, CRM dapat terus beradaptasi mengikuti dinamika kepatuhan pajak.

Walau memiliki potensi besar, penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti kualitas data yang belum maksimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya integrasi sistem. Untuk itu, diperlukan penguatan infrastruktur data, peningkatan keterampilan teknis, dan tata kelola yang konsisten. Evaluasi rutin juga penting dilakukan dengan indikator antara lain meningkatnya kepatuhan sukarela serta berkurangnya kesenjangan penerimaan pajak.

Optimalisasi CRM pada akhirnya bukan sekadar soal efisiensi pengawasan, melainkan juga landasan penting bagi sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, sistem perpajakan dapat dijalankan lebih fleksibel, berbasis data, dan mendorong terbentuknya budaya kepatuhan yang lebih kuat.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Mengenal Berbagai Jenis Surat Setoran Pajak.

Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak atau SSP adalah dokumen resmi yang menjadi bukti bahwa seorang Wajib Pajak telah menyetorkan pajaknya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan. Fungsi pokok dokumen ini ialah sebagai dasar legal yang sah dalam administrasi perpajakan. Selain itu, SSP wajib disertakan ketika melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sebab tanpa lampiran tersebut, laporan dianggap tidak sempurna dan berpotensi menimbulkan sanksi.

Secara garis besar, terdapat dua jenis SSP yang digunakan, yaitu dalam bentuk kertas (manual) dan dalam bentuk elektronik (digital). Keduanya sama-sama sah, hanya berbeda dalam cara penggunaannya.

SSP Fisik

Sebagai dokumen kertas, SSP fisik dimanfaatkan melalui prosedur manual. Dokumen ini biasanya tersedia di kantor pajak maupun tempat pembayaran resmi. Umumnya dicetak dalam empat lembar dengan warna berbeda dan peran masing-masing, antara lain:

Lembar Putih                     : Arsip Wajib Pajak sebagai bukti penyetoran.

Lembar Cokelat                                : Dilampirkan pada laporan SPT.

Lembar Merah                  : Bukti pembayaran melalui tempat penyetoran.

Lembar Kuning                 : Arsip bagi pihak penerima pembayaran.

Walau masih berlaku, penggunaan SSP fisik mulai jarang karena sistem pembayaran modern kini lebih praktis dan banyak dipilih.

SSP Elektronik

SSP elektronik merupakan pengganti formulir manual dengan sistem berbasis digital. Melalui sistem ini, Wajib Pajak cukup membuat kode pembayaran secara daring, lalu melakukan setoran melalui berbagai saluran pembayaran seperti mesin ATM, teller, maupun internet banking.

Kelebihan utama dari SSP elektronik adalah kepraktisannya. Transaksi yang dilakukan langsung tersimpan di sistem online, dapat diakses kapan pun, dan lebih terjaga keamanannya. Selain itu, sistem ini membantu menghindari kesalahan pengisian karena sudah dilengkapi fitur validasi data.

Penutup

Memahami perbedaan jenis SSP menjadi hal mendasar bagi setiap Wajib Pajak. Entah menggunakan formulir kertas ataupun elektronik, dokumen ini tetap menjadi bukti sah bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan. Dengan pemahaman yang baik, proses pembayaran pajak dapat dilakukan lebih mudah, aman, dan terhindar dari kendala administratif.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Transformasi Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dalam Sistem Pajak Modern.

Otoritas pajak mulai tahun pajak 2025 mengimplementasikan administrasi berbasis digital dengan integrasi yang lebih kuat. Salah satu aspek yang mengalami pembaruan cukup besar adalah pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Sebelum adanya pembaruan ini, pelaporan SPT disampaikan melalui sistem elektronik yang telah lama digunakan wajib pajak. Namun kini, seluruh proses pengisian, pelaporan, hingga verifikasi dijalankan dalam platform baru yang menggunakan data secara real time, sehingga lebih efisien dan transparan.

Perubahan Format dan Struktur SPT Tahunan

Dalam regulasi terbaru, istilah formulir lama tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, SPT Tahunan PPh Badan kini terdiri dari dua bagian utama:

• Induk SPT – memuat identitas wajib pajak serta penghitungan kewajiban pajak.
• Lampiran – berisi data pendukung, termasuk rincian penghasilan, biaya, maupun transaksi dengan pihak terkait.

Yang paling menonjol adalah adanya penambahan jenis pernyataan transaksi dalam Induk SPT. Jika sebelumnya hanya ada dua kategori, kini diperluas menjadi sepuluh. Perluasan ini akan menentukan lampiran mana saja yang harus diisi sesuai aktivitas usaha dan karakter transaksinya.

Rekonsiliasi Berdasarkan Sektor Usaha

Perubahan besar juga terlihat pada Lampiran 1. Saat ini, wajib pajak harus menyajikan rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan sektor usahanya. Format yang baru disusun lebih detail dibandingkan sebelumnya yang seragam, karena telah dibedakan berdasarkan sektor usaha seperti perdagangan, jasa, manufaktur, keuangan, serta infrastruktur.

Penambahan Lampiran Khusus dan Daftar Nominatif

Di samping itu, terdapat tambahan lampiran baru yang memuat perhitungan pajak tertentu serta penggabungan berbagai daftar nominatif. Misalnya, daftar biaya promosi, entertainment, piutang macet, hingga perhitungan fasilitas pajak yang sebelumnya dilaporkan secara terpisah.

Struktur Induk SPT yang Lebih Informatif

Meskipun tetap hanya dua halaman, Induk SPT kini terbagi dalam 10 bagian pokok, mulai dari identitas, laporan keuangan, penghasilan, perhitungan pajak, kompensasi kerugian, hingga pernyataan transaksi.

Empat Belas Kelompok Lampiran dalam Sistem Baru

Secara keseluruhan, SPT Tahunan PPh Badan dalam format terbaru terdiri dari 14 kelompok lampiran, antara lain:

Lampiran 1A–1L : berisi rekonsiliasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan sektor usaha.

Lampiran 2 : data kepemilikan saham, dividen, susunan pengurus, serta transaksi dengan afiliasi.

Dalam Lampiran 3 : wajib pajak melaporkan penghasilan dari luar negeri sekaligus pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga.

Lampiran 4–5: penghasilan final, non-objek pajak, serta rekapitulasi untuk pelaku UMKM.

Lampiran 6–8 : berisi laporan angsuran pajak tahun berjalan, penggunaan kompensasi kerugian, serta pemanfaatan fasilitas pengurangan tarif.

Lampiran 9–11 : mencakup daftar penyusutan aset, transaksi dengan pihak berelasi, pengeluaran promosi, biaya hiburan, pemberian natura, hingga kewajiban utang luar negeri.

Lampiran 12–13 : perhitungan untuk bentuk usaha tetap serta fasilitas pajak tertentu seperti pengurangan tarif atas investasi dan super deduction.

Lampiran 14: laporan yayasan/lembaga pendidikan terkait penggunaan dana sisa lebih.

Kesimpulan

Penerapan sistem administrasi pajak terbaru menjadikan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan lebih detail, transparan, dan sesuai karakter sektor usaha masing-masing. Meski formatnya lebih kompleks, tujuan utamanya adalah menciptakan kepatuhan yang lebih baik dan penyajian data yang lebih akurat.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Pajak Minimum Global: Instrumen Baru Cegah Penghindaran Pajak.

Pajak Minimum Global merupakan kebijakan internasional yang hadir untuk menutup celah praktik penghindaran pajak. Aturan ini menetapkan tarif minimum sebesar 15% bagi perusahaan multinasional di setiap negara tempat mereka beroperasi. Apabila tarif di suatu negara lebih rendah dari itu, negara asal perusahaan dapat menarik tambahan pajak agar kewajiban minimal tetap terpenuhi. Akibatnya, motivasi perusahaan untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah menjadi berkurang.

Di Indonesia, tarif pajak penghasilan badan saat ini berada pada level 22%. Meskipun begitu, praktik penghindaran pajak masih terjadi dan berpotensi mengurangi penerimaan negara secara signifikan. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan agar dana yang semestinya menjadi pemasukan negara tidak dialihkan ke luar negeri.

Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan aturan mengenai penerapan pajak minimum sebagai bagian dari kesepakatan internasional dalam menangani isu penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Diharapkan, kebijakan ini dapat menambah penerimaan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal.

Penerapan pajak minimum global bukan hanya menambah sumber dana pembangunan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih berkeadilan. Namun, penerapannya masih dihadapkan pada tantangan, antara lain keterbatasan tenaga ahli serta kebutuhan penyesuaian regulasi agar sesuai dengan ketentuan internasional.

Secara keseluruhan, pajak minimum global adalah langkah strategis dalam reformasi perpajakan. Di Indonesia, keberhasilan penerapan kebijakan ini ditentukan oleh kesiapan aturan, penguatan kapasitas lembaga, dan kerja sama dengan negara lain. Dengan penerapan yang konsisten, perusahaan multinasional akan terdorong untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional sekaligus menekan praktik penghindaran pajak.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi Jenis-Jenis Restrukturisasi Badan Usaha.

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah restrukturisasi badan usaha. Restrukturisasi tidak hanya sebatas perubahan struktur organisasi, melainkan juga langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat posisi kompetitif, serta meminimalkan potensi risiko keuangan.

Berikut ini beberapa bentuk restrukturisasi yang umum dilakukan beserta implikasinya.

1. Penggabungan (Merger)

Penggabungan merupakan proses ketika satu atau lebih perusahaan meleburkan diri ke perusahaan lain yang sudah ada. Dengan demikian, aset serta kewajiban dari perusahaan yang menggabungkan diri secara otomatis berpindah ke entitas penerima, sementara badan usaha yang bergabung kehilangan status hukumnya.

Dari sisi perpajakan, penggabungan biasanya berbentuk:

• Penyatuan beberapa perusahaan dalam negeri dengan pengalihan aset dan kewajiban ke satu entitas penerima.
• Penggabungan dapat terjadi ketika perusahaan luar negeri menyatu dengan entitas dalam negeri, di mana seluruh aset dan kewajiban dialihkan ke perusahaan dalam negeri, sementara badan usaha luar negeri dihentikan status hukumnya.

2. Peleburan (Konsolidasi)

Peleburan terjadi saat dua atau lebih perusahaan bubar, lalu mendirikan satu entitas baru. Segala aset dan kewajiban dari perusahaan yang melebur akan berpindah ke perusahaan baru hasil konsolidasi.

Dalam aturan pajak, peleburan mencakup:

• Pembentukan badan usaha baru oleh beberapa entitas dalam negeri.
• Peleburan dilakukan antara perusahaan luar negeri dan perusahaan dalam negeri dengan membentuk entitas baru, di mana seluruh aset serta kewajiban dialihkan sepenuhnya ke badan usaha hasil peleburan tersebut.

3. Pengambilalihan (Akuisisi)

Pengambilalihan merupakan tindakan hukum untuk menguasai kepemilikan saham, sehingga terjadi peralihan kendali atas perusahaan.

Dari aspek perpajakan, akuisisi dapat berupa:

• Perusahaan dalam negeri melakukan akuisisi atas aktivitas usaha bentuk usaha tetap (BUT) dan sekaligus mengakhiri keberadaan BUT tersebut.
• Pengambilalihan saham antar perusahaan tertentu dalam rangka restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pemisahan (Spin-off)

Pemisahan adalah tindakan hukum untuk membagi sebagian atau seluruh kegiatan usaha dari satu perusahaan menjadi beberapa entitas. Pemindahan aset dan kewajiban bisa dilakukan secara keseluruhan maupun sebagian, bergantung pada bentuk pemisahan yang diterapkan.

Dalam ketentuan perpajakan, bentuk pemisahan meliputi:

• Membentuk badan usaha baru untuk menerima sebagian aset dan kewajiban.
• Pemisahan bisa dilaksanakan dengan mengalihkan sebagian aktivitas usaha ke entitas yang telah berdiri, atau dilakukan secara bertahap dari beberapa perusahaan yang kemudian digabungkan ke dalam satu entitas penerima.

Kesimpulan

Restrukturisasi badan usaha merupakan strategi penting yang diperlukan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang bergerak cepat. Setiap bentuk restrukturisasi—baik penggabungan, peleburan, pengambilalihan, maupun pemisahan—memiliki konsekuensi hukum, operasional, dan perpajakan yang harus diperhitungkan secara matang. Dengan pemahaman yang tepat, restrukturisasi dapat menjadi sarana untuk menciptakan keberlanjutan usaha dan memperkuat posisi perusahaan di pasar.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Panduan Lapor Pajak Freelancer Secara Online.

Kewajiban Pajak untuk Freelancer

Setiap individu yang memperoleh penghasilan, termasuk freelancer, tetap memiliki kewajiban membayar serta melaporkan pajak. Sekalipun sifat pekerjaannya tidak tetap, penghasilan freelancer tetap wajib dilaporkan sebagai penghasilan pribadi dalam SPT Tahunan dengan formulir 1770. Formulir ini dipakai karena sumber penghasilan biasanya tidak hanya berasal dari satu pihak, melainkan dari berbagai klien, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Perbedaan Perhitungan Pajak Freelancer

Freelancer dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sama seperti pekerja pada umumnya. Karena penghasilan yang diterima tidak selalu tetap, perhitungan pajaknya menggunakan metode khusus. Karena itu, pemahaman yang tepat mengenai perhitungan dan pelaporan pajak sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahan atau sanksi.

Cara Lapor Pajak Freelancer secara Online

Saat ini, pelaporan pajak dapat dilakukan secara daring melalui sistem e-Filing sehingga lebih praktis tanpa harus datang ke kantor pajak. Batas waktu pelaporan biasanya jatuh pada 31 Maret setiap tahun.

Tahapannya antara lain:

• Masuk ke sistem pelaporan daring dengan menggunakan NPWP dan kata sandi.
• Setelah itu, pilih formulir SPT 1770 dan isi tahun pajak yang dilaporkan.
• Unduh formulir elektronik, lalu isi dengan data penghasilan yang diperoleh.
• Lampirkan informasi tambahan, seperti daftar aset, kewajiban, dan penghasilan lain.
• Setelah semua data lengkap, kirim kembali formulir dalam format PDF.
• Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email untuk menyelesaikan proses pelaporan.

Melalui tahapan tersebut, freelancer bisa menyampaikan laporan pajaknya dengan cara yang lebih praktis, aman, dan sesuai ketentuan.

Contoh Perhitungan Pajak Freelancer

Besarnya PPh ditentukan dengan tarif progresif yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Salah satu cara perhitungannya adalah menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Contoh sederhana:

• Total penghasilan setahun: Rp120.000.000 (Rp10 juta per bulan).
• Penghasilan neto: Rp120.000.000 × 50% = Rp60.000.000.
• PKP: Rp60.000.000 – Rp54.000.000 (PTKP) = Rp6.000.000.
• Pajak terutang: 5% × Rp6.000.000 = Rp300.000 per tahun.

Karena jumlah pendapatan dapat berubah-ubah, perhitungan ini perlu disesuaikan kembali setiap tahun. Tarif NPPN yang berlaku di masing-masing wilayah juga harus diperhatikan agar hasilnya tepat.

Pentingnya Pelaporan Pajak

Menjalankan kewajiban pajak dengan benar tidak hanya menghindarkan dari potensi sanksi, tetapi juga mencerminkan kepatuhan. Kehadiran layanan pelaporan online membuat administrasi pajak lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana saja.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Pajak atas Service Charge dan Cara Menghitungnya.

Pengertian Service Charge

Service charge merupakan biaya tambahan yang dikenakan atas penggunaan jasa atau fasilitas tertentu. Penetapan jumlahnya bisa ditentukan oleh penyedia jasa atau berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Dalam aturan perpajakan, service charge termasuk sebagai objek pajak penghasilan.

Selain itu, ada pula istilah service tax yang merupakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari biaya layanan tersebut. Kewajiban pajak umumnya ditanggung oleh penerima penghasilan, sedangkan pihak yang melakukan pembayaran wajib memotong serta menyetorkannya ke kas negara.

Ketentuan Tarif Pajak Service Charge

Service charge dapat dikenai dua jenis pajak penghasilan, tergantung pada metode penagihannya.

Jika service charge digabungkan dengan sewa gedung, tanah, atau ruangan, maka seluruh jumlah pembayaran, termasuk biaya tambahan seperti keamanan, perawatan, dan service charge, menjadi dasar pengenaan pajak.

PPh Pasal 23 – Tarif 2%

Apabila service charge ditagihkan terpisah dari biaya sewa, maka perlakuannya dikategorikan sebagai jasa lain. Pajak dikenakan atas jumlah bruto, di luar PPN.

Contoh Perhitungan Pajak Service ChargPPh Final Pasal 4 ayat 2 dengan tarif sebesar 10%.

1. Digabung dengan Sewa (PPh Final 4 ayat 2)

• Sewa gedung: Rp200.000.000
• Service charge: Rp40.000.000
• Total pembayaran: Rp240.000.000

Perhitungan pajak:

• 10% × Rp240.000.000 = Rp24.000.000

2. Dipisah dari Sewa (PPh Pasal 23)

• Biaya sewa ruangan sebesar Rp200.000.000 dikenakan PPh Final 10% sehingga pajaknya Rp20.000.000.
• Sedangkan service charge senilai Rp40.000.000 dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2%, sehingga pajaknya Rp800.000.
• Total pajak yang dipotong: Rp20.800.000

Studi Kasus

Sebuah perusahaan menyewakan ruang kantor dengan rincian:

• Biaya sewa: Rp100.000.000
• Service charge: Rp7.500.000

Jika service charge digabung dengan sewa, maka:

• 10% × (Rp100.000.000 + Rp7.500.000) = Rp10.750.000

Penyewa wajib memotong, menyetor, dan melaporkan jumlah tersebut sesuai ketentuan. Selain itu, pihak pengelola yang menerima fee jasa pengelolaan gedung juga dikenai PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto imbalan yang diterima.

Ringkasan

• Service charge + sewa → PPh Final 10%
• Service charge terpisah → PPh 23 sebesar 2%

Pemahaman yang baik mengenai perjanjian sewa dan rincian tagihan diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemotongan maupun pelaporan pajak.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Prosedur Penyampaian Hasil Pemeriksaan Pajak melalui SPHP.

Dalam proses pemeriksaan pajak, terdapat tahap penting berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Tahap ini dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), yaitu dokumen resmi yang berisi penjelasan mengenai temuan pemeriksaan serta kemungkinan penyesuaian pajak yang perlu diperhitungkan.

Fungsi dan Pentingnya SPHP

SPHP berperan sebagai sarana resmi bagi pemeriksa untuk menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan. Dokumen ini dilengkapi dengan daftar koreksi dan temuan rinci yang menjadi dasar perhitungan, sehingga wajib pajak dapat memahami posisi kewajiban perpajakan secara lebih jelas.

Isi Pokok SPHP

Sesuai ketentuan yang berlaku, SPHP memuat informasi antara lain:

• Jenis pos yang dikoreksi
• Nilai koreksi beserta dasar penghitungan
• Perkiraan pajak terutang berikut sanksi administrasi

Penyampaian SPHP diwajibkan selalu disertai daftar temuan lengkap agar proses pemeriksaan bersifat terbuka.

Cara Penyampaian

Dokumen SPHP dapat disampaikan secara langsung maupun melalui sarana elektronik. Tujuannya adalah agar wajib pajak dapat segera memahami hasil pemeriksaan dan memberikan tanggapan sesuai aturan yang berlaku.

Ketentuan Revisi SPHP

Pemeriksa memiliki kesempatan satu kali untuk melakukan revisi SPHP, apabila setelah penyampaian pertama ditemukan data baru atau informasi tambahan yang belum tercakup sebelumnya. Revisi hanya dapat dilakukan jika:

• Data baru diperoleh setelah SPHP pertama disampaikan,
• Undangan pembahasan akhir belum dikirimkan,
• Masih dalam periode pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
• Tanggapan Wajib Pajak

Wajib pajak diwajibkan memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah SPHP diterima. Tanggapan tersebut dapat berupa:

• Persetujuan penuh terhadap hasil pemeriksaan,
• Persetujuan sebagian, atau
• Penolakan seluruh hasil pemeriksaan.
• Dokumen tanggapan harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh wajib pajak.

Jika Tidak Ada Tanggapan

Tujuannya adalah agar wajib pajak dapat segera memahami hasil pemeriksaan dan memberikan tanggapan sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk aktif menanggapi SPHP dan berpartisipasi dalam pembahasan akhir agar keputusan yang ditetapkan mencerminkan kesepahaman antara wajib pajak dan pemeriksa.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi Tax Evasion: Mengapa Terjadi dan Bagaimana Mencegahnya.

Penggelapan pajak atau tax evasion merupakan praktik ilegal ketika seseorang atau badan usaha dengan sengaja menghindari kewajiban pajaknya. Hal ini bisa dilakukan dengan menyembunyikan sebagian penghasilan, memalsukan laporan keuangan, atau bahkan tidak melaporkan pendapatan sama sekali.

Meskipun dapat berujung pada sanksi hukum yang serius, praktik ini masih kerap dilakukan karena dianggap sebagai cara instan untuk mengurangi kewajiban pajak. Namun, dampaknya serius: penerimaan negara berkurang, keadilan fiskal terganggu, dan pelaku menghadapi ancaman pidana maupun denda yang berat.

Apa Itu Tax Evasion?

Pada hakikatnya, tax evasion merupakan pelanggaran atas aturan perpajakan yang dilakukan melalui beragam cara, seperti:

• Melaporkan penghasilan lebih kecil dari jumlah sebenarnya.
• Membesar-besarkan biaya untuk menekan jumlah pajak terutang.
• Tidak melengkapi dokumen pajak sesuai ketentuan.
• Menggunakan faktur palsu, mendirikan perusahaan bayangan, hingga tidak menyampaikan laporan sama sekali.
• Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam pelaporan pajak dan melemahkan sistem perpajakan.

Dasar Aturan dan Sanksi

Aturan perpajakan membedakan pelanggaran yang terjadi karena kelalaian dengan yang dilakukan secara sengaja.

• Sanksi Administratif: berupa tambahan pembayaran, denda, dan bunga.
• Sanksi Pidana: hukuman penjara, penyitaan harta, hingga pencantuman nama pelaku dalam daftar hitam yang dapat merusak reputasi dan akses ke sektor keuangan.

Mengapa Tax Evasion Terjadi?

Ada beberapa penyebab utama terjadinya penggelapan pajak:

Dari sisi wajib pajak:

• Kesadaran pajak yang masih rendah.
• Pajak dipandang hanya sebagai beban, bukan kewajiban bersama.
• Biaya kepatuhan yang dirasa merepotkan dan mahal.

Dari sisi pemerintah:

• Pengawasan belum sepenuhnya optimal.
• Kurang maksimal dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.
• Perubahan regulasi yang kerap terjadi sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Strategi Pencegahan

Untuk mencegah praktik tersebut, diperlukan penerapan langkah-langkah yang lebih terencana dan menyeluruh, seperti:

• Pemeriksaan dan Audit Pajak guna memastikan laporan sesuai kondisi sebenarnya.
• Peningkatan kualitas administrasi perpajakan, mulai dari proses pendaftaran hingga tahap penagihan.
• Penegakan hukum yang tegas agar menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Bentuk Hukuman yang Bisa Dijatuhkan

• Sanksi berupa denda dengan nominal tinggi, bahkan bisa mencapai beberapa kali lipat dari pajak yang seharusnya dibayar.
• Pidana penjara sesuai tingkat kesalahan.
• Penyitaan aset untuk menutup kerugian negara.
• Pencantuman dalam daftar hitam yang berpotensi merusak reputasi serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pihak yang bersangkutan.

Upaya Penanggulangan

Untuk meminimalisasi praktik penggelapan pajak, diperlukan penegakan regulasi yang konsisten, sinergi antar lembaga terkait, serta pemanfaatan teknologi digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, diharapkan kepatuhan dapat meningkat dan sistem perpajakan mampu mendukung pembangunan secara lebih adil dan berkelanjutan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi Agresivitas Pajak dan Untung-Ruginya.

Apa Itu Agresivitas Pajak?

Agresivitas pajak adalah langkah strategis yang dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui perencanaan yang cukup agresif. Upaya ini dapat bersifat legal, seperti penghindaran pajak (tax avoidance), maupun ilegal, seperti penggelapan pajak (tax evasion).

Praktik ini biasanya muncul dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam aturan perpajakan sehingga laba kena pajak dapat dikurangi tanpa secara langsung melanggar hukum. Meski demikian, aspek etis dari praktik ini sering menimbulkan perdebatan.

Tidak semua strategi perencanaan pajak termasuk dalam agresivitas pajak. Biasanya, hal ini muncul ketika perusahaan beroperasi dalam area abu-abu regulasi yang belum diatur secara tegas.

Praktik Agresivitas Pajak di Dunia Usaha

Beberapa bentuk yang sering digunakan antara lain:

• Pemanfaatan fasilitas atau insentif pajak.
• Optimalisasi pengakuan biaya.
• Transfer pricing antar perusahaan dalam satu grup.

Pengaturan struktur kepemilikan.

Salah satu praktik yang cukup sering ditemui adalah transfer pricing, yakni transaksi antar entitas dalam satu grup dengan harga yang tidak wajar untuk mengalihkan keuntungan ke wilayah dengan tarif pajak lebih rendah.

Contoh Praktik Agresivitas Pajak

Leverage (Pendanaan dengan Utang)

Perusahaan memanfaatkan utang agar bunga yang dibayarkan dapat dijadikan beban, sehingga mengurangi laba kena pajak. Semakin besar utang, semakin rendah pajak yang harus dibayar, sementara laba bersih bisa tetap meningkat.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Program tanggung jawab sosial pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Namun dalam beberapa kasus, CSR dapat digunakan secara berlebihan untuk menekan penghasilan kena pajak. Karena pengelolaan CSR sepenuhnya dilakukan perusahaan, pemerintah kesulitan mengawasi penggunaan dananya.

Untung-Rugi Agresivitas Pajak

Keuntungan:

• Beban pajak berkurang.
• Laba bersih dan dividen bagi pemegang saham meningkat.

Kerugian:

• Potensi terkena sanksi administrasi maupun pidana.
• Reputasi perusahaan bisa tercemar.
• Harga saham berisiko menurun.
• Mengurangi penerimaan negara.

Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

Beberapa hal yang mendorong praktik ini antara lain:

• Profitabilitas: semakin tinggi keuntungan, semakin besar dorongan untuk menekan pajak.
• Capital Intensity: investasi pada aset tetap memungkinkan penggunaan depresiasi untuk mengurangi laba kena pajak.
• Leverage: beban bunga dari utang dapat dimanfaatkan untuk menekan pajak.
• Intensitas Persediaan: tingginya persediaan dapat mendorong perencanaan pajak yang lebih agresif.
• Kepemilikan Institusional: semakin besar pengawasan dari investor institusi, semakin kecil peluang tindakan agresif.
• Transfer Pricing: transaksi internal yang tidak wajar menjadi indikator utama praktik agresif.
• Kualitas Audit dan Komisaris Independen: pengawasan yang kuat menekan ruang gerak agresivitas pajak.

Pencegahan dan Penanggulangan

Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain:

• Menyusun regulasi baru untuk menutup celah yang bisa disalahgunakan.
• Melakukan pemeriksaan pajak secara intensif dan berkala.
• Memberikan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel, misalnya melalui cicilan, sehingga perusahaan tidak harus menanggung beban sekaligus.

Pentingnya Perencanaan Pajak yang Baik

Perencanaan pajak penting dilakukan untuk memastikan kepatuhan sekaligus memanfaatkan insentif resmi. Perusahaan yang menerapkan strategi benar dapat bertahan dalam bisnis, terhindar dari pelanggaran hukum, dan tetap dihargai reputasinya.

Kesimpulan

Agresivitas pajak adalah strategi umum yang digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Jika dilakukan secara berlebihan atau melanggar aturan, risikonya bisa merugikan perusahaan maupun negara.

Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyeimbangkan strategi penghematan pajak dengan kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis, serta selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan perpajakan terbaru.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Panduan Singkat Analisis Varians.

Analisis varians merupakan teknik dalam akuntansi dan manajemen keuangan yang membandingkan hasil nyata dengan anggaran atau standar yang ditetapkan, bertujuan untuk mengidentifikasi selisih yang menguntungkan atau merugikan agar manajemen dapat membuat keputusan yang tepat.

Jenis Varians

Varians Penjualan: Pendapatan aktual vs anggaran.

Varians Bahan Baku: Biaya bahan baku aktual vs standar.

Varians Overhead: Biaya overhead aktual vs anggaran.

Varians Tenaga Kerja: Biaya tenaga kerja aktual vs standar.

Manfaat

• Mendeteksi masalah dan peluang.
• Menjadi dasar keputusan strategi dan anggaran.
• Mengevaluasi kinerja tim dan sumber daya.
• Memperbaiki proses secara berkelanjutan.

Proses Singkat

• Tetapkan standar atau anggaran.
• Kumpulkan data aktual.
• Hitung varians.
• Analisis penyebab.
• Ambil tindakan perbaikan.
• Buat laporan evaluasi.

Rumus Varians Utama

Bahan Baku:

Varians Harga dihitung dengan rumus: (Harga Aktual − Harga Standar) × Jumlah Kuantitas Aktual.

Varians Kuantitas = (Kuantitas Aktual − Kuantitas Standar) × Harga Standar

Tenaga Kerja:

Varians Tarif = (Tarif Aktual − Tarif Standar) × Jam Kerja Aktual

Varians Efisiensi = (Jam Kerja Aktual − Jam Kerja Standar) × Tarif Standar

Kesimpulan

Analisis varians berperan penting bagi perusahaan dengan memungkinkan identifikasi selisih antara biaya aktual dan anggaran, sehingga dapat menyoroti area yang membutuhkan perbaikan.  Selain itu, analisis varians menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis, termasuk perencanaan anggaran, pengalokasian sumber daya, dan penentuan langkah korektif untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Liabilitas: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Mengelolanya.

Dalam bisnis, istilah liabilitas sering muncul, baik dalam laporan keuangan maupun strategi pendanaan. Namun, tidak semua pelaku usaha memahami dengan jelas apa itu liabilitas, jenisnya, dan bagaimana cara mengelolanya. Liabilitas bukan sekadar utang, tetapi juga bagian dari strategi keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan.

Dengan memahami liabilitas, pemilik usaha bisa mengatur risiko, menjaga arus kas tetap lancar, dan memastikan operasional berjalan lancar meski ada kewajiban yang harus dibayar Artikel ini menjelaskan secara lengkap pengertian, fungsi, jenis, contoh, serta cara mengelola liabilitas.

Apa Itu Liabilitas?

Liabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk membayar pihak lain dalam jangka waktu tertentu, baik berupa uang, barang, atau jasa. Dalam laporan akuntansi, liabilitas dicatat di neraca bersama aset dan ekuitas.

Perbedaan utama dengan aset adalah: aset menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan, sedangkan liabilitas menunjukkan apa yang harus dibayar. Mempertahankan keseimbangan antara keduanya sangat penting bagi kesehatan finansial.

Fungsi Liabilitas

• Liabilitas tidak selalu merugikan. Malah, kewajiban ini bisa mendukung pertumbuhan dan kelancaran operasional. Beberapa fungsi utama:
• Mendukung ekspansi usaha: Dana pinjaman bisa digunakan untuk memperbesar produksi atau membuka cabang baru.
• Menjamin operasional berjalan lancar dengan membayar gaji, menyediakan bahan baku, dan menunaikan tagihan meski pendapatan belum masuk.
• Memberi fleksibilitas finansial: Membuka peluang bisnis mendadak.

Jenis-Jenis Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek:

Kewajiban yang harus diselesaikan dalam 12 bulan, misalnya utang dagang, pajak terutang, pinjaman jangka pendek, dan gaji yang belum dibayar.

Liabilitas Jangka Panjang:

Kewajiban dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun, seperti pinjaman jangka panjang, obligasi, atau utang hipotek. umumnya digunakan untuk mendanai investasi besar, seperti akuisisi aset tetap.

Contoh Liabilitas

Beberapa contoh liabilitas perusahaan:

Menjamin operasional berjalan lancar dengan membayar gaji, menyediakan bahan baku, dan menunaikan tagihan meski pendapatan belum masuk.

Pinjaman modal kerja

• Kewajiban pajak yang belum dibayar
• Kewajiban sewa kantor atau gudang
• Bagi usaha kecil, liabilitas bisa berupa pinjaman koperasi, utang usaha lokal, atau cicilan kendaraan operasional.

Liabilitas, Aset, dan Ekuitas

• Aset: Segala yang dimiliki perusahaan dan bernilai ekonomi
• Liabilitas: Kewajiban yang harus dibayar
• Ekuitas: Selisih antara aset dan liabilitas, mencerminkan nilai bersih perusahaan
• Rumus akuntansi: Aset = Liabilitas + Ekuitas

Mengelola Pinjaman

Pinjaman yang tidak dikelola dengan baik dapat membebani arus kas, menyebabkan keterlambatan pembayaran, denda, menurunnya reputasi, hilangnya peluang bisnis, bahkan risiko kebangkrutan. “Pinjaman yang dikelola dengan tepat justru bisa menjadi alat strategis untuk memperluas bisnis dan meningkatkan profitabilitas.

Tips Efektif Mengelola Liabilitas

• Buat jadwal pembayaran yang terencana
• Prioritaskan kewajiban jangka pendek
• Gunakan pinjaman untuk kebutuhan produktif
• Pantau rasio utang terhadap modal
• Gunakan teknologi untuk memantau kewajiban secara real-time

Mengatasi Tantangan Arus Kas

Jika arus kas tertekan karena pelanggan belum membayar, perusahaan bisa memanfaatkan pembiayaan faktur untuk mencairkan dana lebih cepat. Dana ini dapat digunakan untuk membayar pemasok, gaji, atau menutup biaya operasional mendesak, sekaligus memanfaatkan peluang bisnis yang membutuhkan modal cepat.

Kesimpulan

Liabilitas adalah bagian penting dari struktur keuangan. Dengan memahami jenis, fungsi, dan pengelolaannya, perusahaan bisa meminimalkan risiko sekaligus memanfaatkan liabilitas sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Sudah Ada Nota Retur? Begini Cara Membuat Faktur Pajak Pengganti.

Dalam dunia usaha, pengembalian barang kerap terjadi, entah karena kerusakan, kesalahan pengiriman, maupun alasan lainnya. Ketika hal ini berlangsung, penjual biasanya menerbitkan nota retur. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), langkah berikutnya adalah menyesuaikan dokumen perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak pengganti.

Faktur pajak pengganti diterbitkan apabila terjadi kesalahan pada faktur sebelumnya, seperti pada keterangan nama barang, jumlah, atau ukuran. Bila nota retur atau pembatalan telah dibuat sebelumnya, nilai tersebut harus diperhitungkan dalam faktur pengganti agar mencerminkan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Contoh Kasus

Seorang PKP menjual barang dengan nilai transaksi Rp10.000.000 dan PPN terutang sebesar Rp1.200.000. Sebagian dari barang tersebut kemudian diretur senilai Rp1.000.000 dengan PPN Rp120.000. Setelah proses retur, penjual baru mengetahui adanya kesalahan pada deskripsi barang di faktur awal. Saat membuat faktur pajak pengganti, nilai penyerahan disesuaikan menjadi Rp9.000.000 dan PPN menjadi Rp1.080.000.

Jika Retur Sudah Dilaporkan

Bila nota retur sudah tercatat dalam SPT Masa PPN, penerbitan faktur pengganti tidak menghapus retur tersebut. Namun, jika faktur pengganti dibuat setelah retur dilaporkan, maka SPT pada masa retur wajib dibetulkan demi menjaga konsistensi data.

Intinya

Faktur pajak pengganti bukan sekadar memperbaiki kesalahan, tapi juga memastikan catatan pajak mencerminkan kondisi transaksi terbaru, termasuk retur dan pembatalan. Proses ini membantu PKP terhindar dari masalah pelaporan dan menjaga kepatuhan pajak..

Dalam dunia usaha, pengembalian barang kerap terjadi, entah karena kerusakan, kesalahan pengiriman, maupun alasan lainnya. Ketika hal ini berlangsung, penjual biasanya menerbitkan nota retur. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), langkah berikutnya adalah menyesuaikan dokumen perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak pengganti.

Faktur pajak pengganti diterbitkan apabila terjadi kesalahan pada faktur sebelumnya, seperti pada keterangan nama barang, jumlah, atau ukuran. Bila nota retur atau pembatalan telah dibuat sebelumnya, nilai tersebut harus diperhitungkan dalam faktur pengganti agar mencerminkan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Contoh Kasus

Seorang PKP menjual barang dengan nilai transaksi Rp10.000.000 dan PPN terutang sebesar Rp1.200.000. Sebagian dari barang tersebut kemudian diretur senilai Rp1.000.000 dengan PPN Rp120.000. Setelah proses retur, penjual baru mengetahui adanya kesalahan pada deskripsi barang di faktur awal. Saat membuat faktur pajak pengganti, nilai penyerahan disesuaikan menjadi Rp9.000.000 dan PPN menjadi Rp1.080.000.

Jika Retur Sudah Dilaporkan

Bila nota retur sudah tercatat dalam SPT Masa PPN, penerbitan faktur pengganti tidak menghapus retur tersebut. Namun, jika faktur pengganti dibuat setelah retur dilaporkan, maka SPT pada masa retur wajib dibetulkan demi menjaga konsistensi data.

Intinya

Faktur pajak pengganti bukan sekadar memperbaiki kesalahan, tapi juga memastikan catatan pajak mencerminkan kondisi transaksi terbaru, termasuk retur dan pembatalan. Proses ini membantu PKP terhindar dari masalah pelaporan dan menjaga kepatuhan pajak.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Alasan Dikenakannya Biaya Admin dalam Transaksi Pembayaran.

Saat ini, berbagai transaksi non-tunai seperti transfer dana, pembayaran tagihan, hingga isi ulang saldo digital sudah menjadi bagian dari rutinitas harian. Meski praktis, transaksi tersebut kerap disertai biaya tambahan yang disebut biaya admin. Mengapa biaya ini ada, dan untuk apa digunakan?

Pengertian Biaya Admin

Biaya admin adalah tarif tambahan yang dibebankan kepada pengguna sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh penyedia sistem pembayaran, lembaga keuangan, atau pihak perantara. Nilainya dapat bervariasi sesuai dengan jenis layanan dan aturan yang diterapkan oleh setiap penyedia.

Faktor Penyebab Adanya Biaya Admin

Menutup Biaya Operasional

Biaya ini dialokasikan untuk mendukung operasional teknologi, jaringan, keamanan sistem, konektivitas antar penyedia, serta tenaga kerja yang menjaga kelancaran transaksi.

Kompensasi Pihak Perantara

Dalam proses transaksi, sering ada pihak ketiga yang menghubungkan pengguna dengan penyedia layanan utama. Mereka memerlukan dana untuk mengoperasikan sistem dan menjaga performa layanan.

Menjamin Keamanan dan Kualitas Layanan

Dana dari biaya admin digunakan untuk meningkatkan keamanan, mencegah penipuan, dan menjaga layanan tetap tersedia sepanjang waktu.

Bagian dari Strategi Bisnis

Bagi beberapa penyedia, biaya admin menjadi salah satu sumber pendapatan yang memastikan layanan tetap berjalan serta mendukung pengembangan fitur.

Memenuhi Ketentuan Hukum dan Pajak

Proses pencatatan, pelaporan transaksi, serta penyediaan bukti resmi memerlukan sistem terintegrasi yang membutuhkan biaya ekstra.

Memperluas Akses Layanan

Dengan adanya biaya ini, pengguna bisa menikmati layanan cepat, praktis, dan terintegrasi untuk berbagai jenis pembayaran.

Mengapa Besarnya Bervariasi?

Perbedaan tarif bisa dipengaruhi oleh struktur biaya internal, kerja sama dengan mitra tertentu, jenis layanan yang digunakan, atau strategi promosi seperti subsidi biaya admin.

Dapatkah Biaya Ini Dihapuskan?

Meskipun ada kemungkinan biaya admin ditiadakan melalui promo atau subsidi, hal tersebut biasanya bersifat sementara. Dalam jangka panjang, biaya ini tetap dibutuhkan untuk menjaga layanan agar tetap berjalan optimal.

Kesimpulan:

Biaya admin bukan hanya tambahan beban, melainkan bagian penting dari sistem pembayaran modern. Dana ini digunakan untuk menjamin layanan tetap aman, cepat, dan dapat diakses secara luas.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Memahami NOP PBB serta Fungsinya dalam Pengelolaan Properti.

Bagi sebagian pemilik properti, pajak bumi dan bangunan sering kali terasa membingungkan. Salah satu elemen terpenting yang perlu diketahui adalah Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NOP PBB). Nomor ini merupakan identitas unik bagi setiap bidang tanah atau bangunan yang menjadi objek pajak, dan berperan penting dalam proses administrasi serta pengelolaan kewajiban pajak.

Definisi dan Struktur NOP PBB

NOP PBB adalah rangkaian angka yang diberikan secara resmi untuk mengidentifikasi suatu objek pajak bumi dan bangunan. Nomor ini melekat secara khusus pada setiap bidang tanah atau bangunan, Dengan demikian, setiap objek pajak memiliki NOP PBB yang bersifat unik dan tidak dapat digunakan oleh objek pajak lainnya.

Struktur tersebut terdiri dari 18 digit angka yang berisi rincian informasi lokasi secara detail. Dua digit pertama menunjukkan kode provinsi, diikuti dua digit kode kabupaten/kota, tiga digit kode kecamatan, tiga digit kode desa/kelurahan, tujuh digit nomor unik objek pajak di wilayah tersebut, dan satu digit terakhir sebagai kode blok. Kombinasi ini memudahkan proses pendataan dan pemetaan properti di seluruh wilayah.

Fungsi NOP PBB

Administrasi Pajak

NOP PBB digunakan untuk mencatat, memproses, dan memutakhirkan data objek pajak. Nomor ini menjadi acuan dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pencatatan pembayaran, serta pembaruan data jika terjadi perubahan pada properti.

Pengawasan Kepatuhan

Dengan NOP PBB, pemerintah dapat memantau pembayaran pajak, mendeteksi objek pajak yang belum terdaftar, dan melakukan penagihan jika ada tunggakan. Tindakan ini berkontribusi dalam membentuk basis data perpajakan yang akurat dan transparan.

Dasar Perhitungan Pajak

NOP PBB berfungsi sebagai pengait antara objek pajak dan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menjadi dasar perhitungan besaran pajak terutang tahunan.

Syarat Transaksi Properti

Dalam jual beli, hibah, atau waris properti, NOP PBB biasanya menjadi salah satu dokumen yang diminta untuk memastikan status pajak properti telah terpenuhi sebelum terjadi pengalihan kepemilikan.

Kesimpulan

Mengetahui dan memahami NOP PBB adalah langkah penting bagi pemilik properti untuk memastikan kelancaran administrasi pajak dan menghindari masalah di kemudian hari. Dengan NOP PBB yang valid dan data yang selalu diperbarui, pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu, dokumen properti lebih mudah diurus, serta kepastian hukum dalam transaksi properti dapat terjamin.eceran.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi Ketentuan Pajak atas Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan.

Emas tidak hanya dimanfaatkan sebagai perhiasan, tetapi juga menjadi pilihan investasi yang diminati karena dianggap memiliki risiko rendah, mudah diperjualbelikan, dan nilainya cenderung stabil terhadap inflasi. Pada 28 April 2023, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur kembali ketentuan pajak atas emas perhiasan, termasuk layanan yang berhubungan dengan emas perhiasan. Ketentuan ini telah mengalami beberapa kali perubahan pada tahun-tahun berikutnya.

Peraturan tersebut mencakup ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan yang berkaitan dengan emas perhiasan, emas batangan, serta perhiasan lain yang bahan bakunya bukan emas. Beberapa jenis layanan yang diatur di antaranya:

• layanan modifikasi,

• layanan perbaikan,

• layanan pelapisan,

• layanan penyepuhan,

• layanan pembersihan, dan

• layanan lain yang memiliki fungsi serupa.

Pajak Penghasilan atas Layanan Emas

Sesuai peraturan yang berlaku, seluruh imbalan yang diperoleh dari layanan tersebut termasuk objek PPh, dan pihak pemberi imbalan berkewajiban melakukan pemotongan pajak. Jenis PPh yang dipotong disesuaikan dengan status penerima penghasilan:

• Jika penerima adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

• Jika penerima adalah wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap dalam negeri, dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

• Dasar pengenaan pajak dalam perhitungan PPh adalah seluruh nilai imbalan, baik berupa komisi, pembayaran, atau bentuk lain yang diterima, termasuk yang dibayarkan dalam bentuk barang.

Pajak Pertambahan Nilai atas Layanan Emas

Pelaku usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di bidang produksi atau perdagangan emas perhiasan wajib memungut PPN atas jasa tersebut dengan tarif tertentu. Mengacu pada ketentuan yang telah diperbarui, besaran tertentu atas penyerahan jasa yang berhubungan dengan emas, perhiasan, batu permata, dan/atau batu sejenis ditetapkan sebesar 10% dikalikan 11/12 dari tarif PPN yang berlaku (12%), kemudian dikalikan dengan nilai penggantian. Perhitungan ini menghasilkan tarif efektif PPN sebesar 1,2% dari nilai penggantian.

Rumus PPN Besaran Tertentu atas Layanan Emas:

PPN = 1,2% × Nilai Penggantian

Contoh Perhitungan Pajak atas Layanan Emas

Sebuah pelaku usaha emas perhiasan yang telah berstatus PKP memberikan layanan perbaikan emas perhiasan kepada pihak lain dan menerima imbalan dengan nilai total Rp35.000.000. Imbalan tersebut terdiri dari Rp10.000.000 dalam bentuk uang tunai dan emas batangan senilai Rp25.000.000.

Atas transaksi ini:

PPh Pasal 23 dipotong sebesar:

2% × (Rp10.000.000 + Rp25.000.000) = Rp700.000

PPN Besaran Tertentu dipungut sebesar:

1,2% × (Rp10.000.000 + Rp25.000.000) = Rp420.000