PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi klarifikasi DJP soal pajak developer game, ini poin-poin pentingnya.
Isu mengenai pajak bagi developer game sempat ramai dibahas dan menimbulkan berbagai spekulasi. Untuk meluruskan informasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penegasan bahwa tidak ada kebijakan pajak baru yang secara khusus ditujukan bagi developer game. Berikut poin-poin penting yang perlu dipahami:
1. Tidak Ada Pajak Baru Khusus Developer Game
DJP menegaskan bahwa aturan yang berlaku adalah ketentuan umum perpajakan. Artinya, developer game diperlakukan sama seperti pelaku usaha lainnya sesuai dengan jenis dan sumber penghasilannya.
2. Penghasilan Developer Termasuk Objek PPh
Penghasilan yang diperoleh dari:
- Penjualan game
- Pembelian item digital (in-app purchase)
- Iklan dalam game
- Kerja sama atau sponsor
merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai aturan yang berlaku.
3. Skema Pajak Tergantung Skala Usaha
- UMKM dapat memanfaatkan skema PPh Final dengan tarif tertentu jika memenuhi syarat.
- Usaha skala lebih besar wajib menggunakan mekanisme penghitungan pajak normal berdasarkan pembukuan.
4. Ketentuan PPN Bisa Berlaku
Transaksi game digital dapat dikategorikan sebagai:
- Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, atau
- Jasa Kena Pajak
Jika telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka ada kewajiban pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Transaksi Melalui Platform Digital
Dalam ekosistem digital, penjualan sering dilakukan melalui platform, termasuk platform luar negeri. Dalam kondisi tertentu, pemungutan pajak dapat dilakukan melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sesuai ketentuan.
6. Berlaku Sistem Self-Assessment
Indonesia menerapkan sistem self-assessment, sehingga wajib pajak bertanggung jawab untuk:
- Menghitung pajak terutang
- Membayar pajak tepat waktu
- Melaporkan kewajiban melalui SPT
Kesimpulan:
Klarifikasi DJP menegaskan bahwa polemik yang muncul bukan karena adanya pajak baru, melainkan kurangnya pemahaman atas aturan yang sudah berlaku. Developer game tetap dikenai pajak sesuai ketentuan umum perpajakan, sebagaimana pelaku usaha lainnya.
