PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien . Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan terhadap masyarakat atau pelaku usaha yang diduga telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak, tetapi belum terdaftar dalam administrasi perpajakan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Melalui mekanisme ini, DJP memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi sebelum dilakukan tindakan administratif atau penegakan hukum lebih lanjut.
Dasar Hukum
Pelaksanaan SP2DK terhadap pihak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak mengacu pada ketentuan berikut:
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Pasal 2 UU KUP, yang mengatur kewajiban pendaftaran bagi orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.
- Pasal 35A UU KUP, yang menjadi dasar bagi DJP untuk memperoleh dan memanfaatkan data maupun informasi dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, serta pihak lain sebagai pendukung pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.
Apa Itu SP2DK?
SP2DK merupakan surat yang diterbitkan DJP untuk meminta penjelasan atas data, informasi, atau keterangan yang menunjukkan adanya potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.
Bagi pihak yang belum memiliki NPWP, penerbitan SP2DK bukan berarti langsung dianggap melakukan pelanggaran, melainkan menjadi sarana bagi DJP untuk melakukan klarifikasi atas data yang dimiliki.
Kapan SP2DK Diterbitkan?
SP2DK dapat diterbitkan apabila hasil analisis DJP menunjukkan bahwa seseorang atau badan:
- Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak;
- Diduga Telah Memenuhi Persyaratan Subjektif Dan Objektif Sebagai Wajib Pajak;
- Memiliki Aktivitas Ekonomi Atau Usaha Yang Mengindikasikan Adanya Kewajiban Perpajakan; Atau
- Ditemukan Berdasarkan Data Dan Informasi Yang Diperoleh DJP Dari Berbagai Sumber.
Tahapan Sebelum SP2DK Diterbitkan
Sebelum menerbitkan SP2DK, petugas DJP terlebih dahulu melakukan serangkaian kegiatan pengawasan terhadap pihak yang belum terdaftar.
Tahapan tersebut meliputi:
1. Pengumpulan dan Analisis Data
Petugas menghimpun berbagai data yang berasal dari:
- Instansi Pemerintah;
- Lembaga;
- Asosiasi;
- Pihak Ketiga;
- Hasil Pengawasan Lapangan; Dan
- Berbagai Sumber Informasi Lain Yang Telah Melalui Proses Validasi Dan Dapat Dijadikan Dasar Analisis.
Selanjutnya dilakukan analisis untuk menilai apakah pihak tersebut telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.
2. Penelitian Persyaratan Subjektif dan Objektif
DJP menilai apakah seseorang atau badan telah memenuhi:
- Persyaratan Subjektif, Yaitu Telah Menjadi Subjek Pajak Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan; Dan
- Persyaratan Objektif, Yaitu Telah Memperoleh Penghasilan Atau Menjalankan Kegiatan Yang Menimbulkan Kewajiban Perpajakan.
3. Penyampaian SP2DK
Apabila hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, DJP menerbitkan SP2DK kepada pihak yang bersangkutan.
Surat tersebut berisi permintaan agar penerima memberikan penjelasan beserta dokumen pendukung atas data yang dimiliki DJP.
Wajib Pajak Diberi Kesempatan Memberikan Klarifikasi
Setelah menerima SP2DK, penerima surat dapat:
- Memberikan Penjelasan Atas Data Yang Dimiliki DJP;
- Menyampaikan Dokumen Pendukung;
- Mengoreksi Data Apabila Terdapat Kekeliruan; Atau
- Menjelaskan Alasan Mengapa Dirinya Belum Memenuhi Kewajiban Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak.
Dengan demikian, SP2DK merupakan tahapan klarifikasi dan bukan keputusan yang langsung menetapkan adanya pelanggaran perpajakan.
Bagaimana Jika Penjelasan Tidak Memadai?
Apabila hasil klarifikasi menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan memang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak namun belum mendaftarkan diri, DJP dapat menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tindak lanjut tersebut dapat berupa:
- Pendaftaran Secara Jabatan Sesuai Ketentuan Perpajakan;
- Pengawasan Lanjutan;
- Pelaksanaan Pemeriksaan Apabila Hasil Pengawasan Menunjukkan Adanya Dugaan Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan;
- Tindakan Administrasi Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
Tujuan Penerbitan SP2DK
Melalui mekanisme ini, DJP bertujuan untuk:
- Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Secara Sukarela;
- Memastikan Pihak Yang Telah Memenuhi Syarat Segera Terdaftar Sebagai Wajib Pajak;
- Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Melakukan Klarifikasi Sebelum Dilakukan Tindakan Lanjutan;
- Memperluas Basis Data Perpajakan; Dan
- Mendukung Pengawasan Berbasis Data Dan Analisis Risiko.
SP2DK Bukan Surat Ketetapan Pajak
Perlu dipahami bahwa SP2DK berbeda dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
SP2DK hanya merupakan sarana komunikasi antara DJP dan pihak yang bersangkutan guna memperoleh penjelasan atas data yang dimiliki. Oleh karena itu, penerimaan SP2DK tidak secara otomatis menimbulkan utang pajak maupun sanksi administrasi.
Kesimpulan
SP2DK merupakan salah satu instrumen pengawasan yang digunakan DJP untuk meminta klarifikasi atas data yang menunjukkan adanya potensi kewajiban perpajakan, termasuk terhadap orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sebelum menerbitkan SP2DK, DJP melakukan pengumpulan data, analisis, serta penelitian terhadap persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan.
Melalui mekanisme ini, penerima SP2DK diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan dokumen pendukung sebelum DJP mengambil langkah lebih lanjut. Apabila hasil klarifikasi menunjukkan bahwa pihak tersebut telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak tetapi belum mendaftarkan diri, DJP dapat melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pendaftaran secara jabatan maupun tindakan pengawasan lainnya. Dengan demikian, SP2DK berfungsi sebagai sarana klarifikasi untuk mendorong kepatuhan dan memperkuat administrasi perpajakan, bukan sebagai penetapan langsung atas adanya pelanggaran atau utang pajak.
