News

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Menurunnya Kepatuhan Lapor SPT: Pengaruh Faktor Ekonomi dan Kepercayaan Publik.

Beberapa waktu terakhir, angka kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menunjukkan tanda perlambatan. Setelah beberapa tahun mengalami peningkatan, kini muncul kecenderungan stagnasi, bahkan penurunan di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi. Fenomena ini bukan sekadar data statistik, melainkan sinyal penting yang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem kepatuhan pajak.

Sebagaimana diketahui, Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana setiap wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri tanpa menunggu ketetapan dari otoritas pajak. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan sistem ini.

Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Kepatuhan

Setidaknya terdapat dua faktor utama yang dapat menjelaskan mengapa kepatuhan pelaporan SPT menurun:

1. Tekanan Ekonomi Pasca Pandemi
   Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih setelah pandemi menjadi salah satu penyebab utama. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah menghadapi perlambatan, sementara sebagian pekerja mengalami penurunan penghasilan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Situasi ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa tidak perlu melapor karena pendapatannya berada di bawah ambang batas penghasilan tidak kena pajak. Di sisi lain, fokus utama masyarakat bergeser pada kebutuhan dasar, sehingga kewajiban administratif seperti pelaporan SPT sering kali terabaikan.

2. Menurunnya Kepercayaan terhadap Pengelolaan Pajak (Tax Morale)
   Faktor non-ekonomi seperti kepercayaan publik juga memiliki pengaruh besar. Berita mengenai penyalahgunaan dana publik atau praktik korupsi dapat mengikis semangat kepatuhan pajak. Muncul persepsi negatif bahwa pajak tidak dikelola dengan transparan, sehingga motivasi untuk melapor dan membayar pajak pun menurun. Padahal, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan sistem perpajakan yang sehat.

Dampak Penurunan Kepatuhan

Menurunnya pelaporan SPT memiliki konsekuensi yang serius. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, dengan kontribusi yang sangat besar terhadap pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika pelaporan SPT menurun, data penerimaan negara menjadi tidak akurat dan berpotensi menurunkan realisasi penerimaan pajak.

Pendapatan pajak inilah yang digunakan untuk mendanai berbagai layanan publik seperti pembangunan infrastruktur, subsidi energi, pendidikan, kesehatan, serta gaji pegawai negeri dan aparat negara. Apabila kepatuhan terus menurun, pemerintah dapat menghadapi dua pilihan sulit: memangkas anggaran layanan publik atau menambah utang negara, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya Lapor SPT dan Sistem Baru

Untuk periode pelaporan pajak berikutnya, wajib pajak diwajibkan menggunakan sistem pelaporan digital yang telah ditetapkan pemerintah. Pelaporan ini tetap harus dilakukan meskipun status pajak nihil atau kurang bayar.

Pelaporan SPT bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan partisipasi warga negara dalam membiayai pembangunan bersama. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, sementara masyarakat perlu menumbuhkan kembali kesadaran bahwa pajak merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong untuk membangun bangsa.

Dengan meningkatnya kesadaran, dukungan sistem yang lebih mudah, dan kepercayaan publik yang terjaga, diharapkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak dapat kembali meningkat demi keberlanjutan pembangunan nasional.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Perubahan Ketentuan Penetapan Lokasi Terdaftar bagi Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan aturan baru melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2025 tentang Penetapan Tempat Terdaftar bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar, Khusus, dan Madya. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 1 September 2025.

Ketentuan Penetapan Tempat Terdaftar

Dalam Pasal 2 aturan tersebut dijelaskan bahwa DJP berwenang menetapkan wajib pajak yang terdaftar di KPP Besar, Khusus, atau Madya. Penetapan ini mencakup:

• Wajib pajak tertentu.
• Orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri.
• Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk dalam subjek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.

Penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti:

• Peredaran usaha dan jumlah penghasilan.
• Jumlah pajak yang dibayarkan.
• Nilai aset, kewajiban, dan ekuitas.
• Lokasi usaha atau tempat kedudukan.
• Kewarganegaraan.
• Jenis usaha dan klasifikasi lapangan usaha.
• Keterkaitan dengan grup usaha atau pemilik manfaat.
• Pertimbangan lain yang dianggap relevan oleh DJP.

Keputusan penetapan tempat terdaftar tersebut diterbitkan secara resmi oleh DJP melalui surat keputusan.

Penetapan di Berbagai Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak besar akan ditempatkan pada KPP yang sesuai dengan karakteristik usahanya, seperti sektor industri, perdagangan, jasa, atau energi. Wajib pajak yang merupakan penanaman modal asing (PMA) atau perusahaan yang terdaftar di bursa akan diarahkan ke KPP khusus yang menangani sektor tersebut.

Selain itu, terdapat KPP yang menangani wajib pajak asing, bentuk usaha tetap, badan internasional, serta pihak lain yang ditunjuk seperti penyedia jasa luar negeri atau penyelenggara kegiatan ekonomi digital lintas negara. Sementara itu, KPP Madya akan menangani wajib pajak tertentu di wilayah tertentu yang memenuhi kriteria volume usaha dan aktivitas ekonomi yang telah ditetapkan.

Mekanisme Pemberitahuan dan Pemindahan

Kepala kantor wilayah tempat wajib pajak sebelumnya terdaftar wajib mengirimkan surat pemberitahuan mengenai penetapan tempat baru paling lambat satu bulan sebelum tanggal efektif perpindahan. Setelah perpindahan berlaku, KPP tujuan akan menerbitkan surat pindah, surat keterangan terdaftar, dan kartu NPWP dalam waktu paling lama satu hari kerja.

DJP juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap wajib pajak yang telah ditetapkan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan kondisi atau kriteria, maka DJP dapat memindahkan tempat terdaftar ke KPP lain—baik KPP Besar, Khusus, Madya, maupun KPP Pratama—dengan menerbitkan keputusan baru.

Melalui penyesuaian ini, DJP berupaya memastikan penataan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik wajib pajak, sehingga pelayanan dan pengawasan perpajakan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Ekuitas: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Unsur Pentingnya dalam Akuntansi.

Dalam bidang akuntansi, ekuitas merupakan salah satu konsep mendasar yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Lebih dari sekadar angka dalam neraca, ekuitas mencerminkan nilai bersih yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham setelah seluruh kewajiban perusahaan dikurangkan dari total aset.

Ekuitas menggambarkan kontribusi modal, hasil usaha yang ditahan, serta perubahan nilai yang terjadi selama perjalanan bisnis. Dengan memahami konsep ini, seseorang dapat menilai seberapa besar nilai sebenarnya dari sebuah entitas ekonomi dan bagaimana keberlanjutannya dapat terjaga.

Pengertian Ekuitas

Secara sederhana, ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban. Nilai ini menunjukkan besarnya hak atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan. Ekuitas muncul dari modal yang disetorkan, laba ditahan, serta berbagai komponen lain seperti penilaian kembali aset atau sumbangan modal dari pihak luar.

Dalam laporan keuangan, ekuitas berfungsi sebagai indikator kepemilikan dan menjadi dasar untuk menilai posisi keuangan serta daya tarik investasi dari suatu entitas bisnis.

Tujuan Ekuitas dalam Akuntansi

Ekuitas memiliki beberapa tujuan penting yang menggambarkan fungsi dan maknanya dalam dunia keuangan, antara lain:

Menunjukkan Nilai Bersih Perusahaan

Ekuitas berfungsi untuk menunjukkan nilai bersih setelah seluruh kewajiban dikurangi dari total aset. Nilai ini menjadi tolok ukur kesehatan finansial perusahaan.

Indikator Kondisi Keuangan

Tingginya ekuitas menandakan bahwa perusahaan lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri, bukan dari pinjaman, sehingga mencerminkan kemandirian finansial.

Menarik Minat Investor

Investor cenderung tertarik pada perusahaan dengan ekuitas yang stabil dan meningkat karena menunjukkan potensi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Dasar Keputusan Manajemen

Nilai ekuitas membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis, seperti kebijakan pembagian dividen, investasi baru, atau perencanaan ekspansi.

Indikator Pertumbuhan Jangka Panjang

Peningkatan ekuitas menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengelolanya secara berkelanjutan.

Elemen-Elemen Ekuitas

Ekuitas terdiri dari beberapa elemen utama yang bersama-sama membentuk nilai bersih perusahaan:

Modal Disetor

Merupakan dana yang disetorkan oleh pemilik atau pemegang saham sebagai bentuk investasi awal maupun tambahan modal.

Laba Ditahan (Retained Earnings)

Adalah akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan digunakan kembali untuk pengembangan usaha.

Modal Penilaian Kembali

Terjadi ketika perusahaan melakukan penilaian ulang terhadap aset tetap dan menemukan perubahan nilai yang signifikan dibandingkan nilai buku sebelumnya.

Modal Sumbangan

Berasal dari aset atau dana yang diberikan oleh pihak ketiga tanpa kewajiban pengembalian, seperti hibah atau bantuan aset.

Modal Lain-Lain

Termasuk cadangan khusus atau komponen tambahan lain yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya.

Setiap elemen tersebut memiliki peran dalam mencerminkan stabilitas, kekuatan, dan keberlanjutan keuangan sebuah entitas.

Jenis-Jenis Ekuitas

Dalam praktik akuntansi dan keuangan, ekuitas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada konteksnya:

Ekuitas Pemegang Saham

Menggambarkan hak pemegang saham terhadap aset perusahaan setelah kewajiban dilunasi, mencakup modal disetor dan laba ditahan.

Ekuitas Pemilik Perusahaan

Menunjukkan nilai bersih kekayaan pemilik usaha setelah dikurangi seluruh kewajiban. Biasanya berlaku bagi usaha perseorangan atau kemitraan.

Pembiayaan Ekuitas

Mengacu pada dana yang diperoleh dari investor sebagai bentuk kepemilikan saham, biasanya digunakan untuk memperluas usaha atau meningkatkan kapasitas bisnis.

Ekuitas Rumah (Home Equity)

Menunjukkan nilai bersih sebuah properti setelah dikurangi dengan sisa pinjaman hipotek.

Ekuitas Merek (Brand Equity)

Mencerminkan nilai tambah dari kekuatan identitas merek, kepercayaan konsumen, dan loyalitas pasar.

Contoh Penerapan Ekuitas

Nilai Bersih Perusahaan

Sebuah perusahaan dengan aset Rp800 miliar dan kewajiban Rp500 miliar memiliki ekuitas sebesar Rp300 miliar. Angka ini menunjukkan nilai bersih perusahaan.

Dampak terhadap Harga Saham

Perusahaan dengan ekuitas tinggi dan kinerja stabil umumnya memiliki harga saham yang lebih baik di pasar modal.

Pendanaan Melalui Ekuitas

Banyak perusahaan memperoleh dana ekspansi dengan menjual saham kepada investor, yang menambah nilai ekuitas mereka.

Ekuitas dalam Properti

Jika seseorang memiliki rumah senilai Rp500 juta dan sisa kredit Rp300 juta, maka ekuitas rumahnya adalah Rp200 juta.

Kesimpulan

Ekuitas merupakan komponen penting dalam laporan keuangan yang mencerminkan nilai bersih dan kekayaan bersih suatu entitas. Melalui pemahaman ekuitas, kita dapat menilai sejauh mana perusahaan mampu bertumbuh, mempertahankan stabilitas keuangannya, serta memberikan daya tarik bagi investor.

Dengan kata lain, ekuitas bukan hanya angka dalam laporan keuangan, melainkan cerminan dari perjalanan usaha, kontribusi pemilik, dan keberhasilan dalam menciptakan nilai secara berkelanjutan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Otoritas Pajak Ingatkan UMKM untuk Tidak Memecah Usaha Demi Tarif Pajak Rendah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tidak melakukan praktik pemecahan usaha hanya untuk memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%. Peringatan ini muncul karena masih ditemukan pelaku usaha yang mencoba menghindari kewajiban pajak dengan cara tersebut.

Skema PPh final UMKM hanya berlaku bagi pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Jika omzet sudah melewati batas tersebut, maka penghitungan pajak harus mengikuti ketentuan umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

“Apabila usaha sudah berkembang dan omzet meningkat, seharusnya tidak lagi menggunakan fasilitas PPh final 0,5% dengan cara memecah usaha,” jelas pejabat DJP dalam keterangannya.

Tujuan Skema PPh Final untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM

Insentif pajak final 0,5% diberikan kepada pelaku UMKM dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. Tujuannya adalah untuk meringankan beban administrasi pajak dan membantu pelaku usaha kecil agar dapat berkembang secara bertahap.

Sementara itu, usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh sama sekali. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, yang kemudian diperbarui pada aturan terbaru.

Apabila omzet usaha telah melampaui Rp4,8 miliar per tahun, pelaku usaha diwajibkan untuk menyusun pembukuan lengkap dan mengikuti ketentuan perpajakan umum berdasarkan laba bersih, bukan omzet kotor. Dengan demikian, besaran pajak akan dihitung berdasarkan keuntungan riil yang diperoleh perusahaan.

Perpanjangan Insentif Pajak hingga 2029

Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor UMKM, pemerintah memperpanjang masa berlaku tarif PPh final 0,5% hingga tahun 2029 melalui pembaruan peraturan terkait. Langkah ini diambil agar pelaku UMKM tetap termotivasi mengembangkan bisnis secara legal dan berkelanjutan tanpa terbebani sistem perpajakan yang rumit pada tahap awal pertumbuhan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa insentif ini tidak boleh disalahgunakan. Praktik pemecahan entitas bisnis dengan tujuan menghindari pajak tidak akan ditoleransi dan dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan hukum.

Pemeriksaan atas Praktik Pemecahan Usaha

Kementerian Keuangan berencana menelusuri lebih lanjut praktik pemecahan usaha oleh pelaku UMKM. Pemerintah juga tengah memperkuat basis data perpajakan untuk mendeteksi wajib pajak yang melakukan pemecahan usaha demi mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan memastikan keadilan dalam penerapan kebijakan pajak, sehingga semua pelaku usaha berkontribusi secara proporsional terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait SPPKP: Pengertian, Fungsi, Syarat, dan Cara Mengurusnya.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku bisnis perlu memperhatikan berbagai aspek penting, mulai dari perizinan, pengelolaan keuangan, hingga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Salah satu dokumen penting dalam hal ini adalah Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). Dokumen ini bukan hanya bentuk pemenuhan kewajiban pajak, tetapi juga menjadi penanda legalitas usaha yang dapat meningkatkan kepercayaan mitra bisnis dan peluang kerja sama.

Apa Itu SPPKP?

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Surat ini menyatakan bahwa suatu badan usaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Di dalam SPPKP tercantum informasi seperti:

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

• Nama dan alamat usaha
• Jenis kegiatan usaha
• Status dan masa pajak

Kewajiban perpajakan yang berlaku bagi pengusaha tersebut

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak diwajibkan memiliki SPPKP, kecuali bagi pengusaha kecil dengan omzet di bawah batas yang ditetapkan. Meski demikian, pengusaha dengan omzet kecil tetap dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP secara sukarela.

Dasar Hukum SPPKP

Ketentuan mengenai SPPKP diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak yang menetapkan tata cara pengukuhan dan kewajiban bagi PKP. Aturan ini menjadi landasan bahwa setiap pengusaha yang telah memenuhi kriteria wajib pajak tertentu perlu dikukuhkan secara resmi sebelum dapat memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Fungsi SPPKP

SPPKP memiliki beberapa fungsi penting bagi dunia usaha, antara lain:

Sebagai Dasar Penerbitan Faktur Pajak

Pengusaha yang telah memiliki SPPKP berhak menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN atas transaksi barang atau jasa kena pajak.

Mendukung Pengkreditan Pajak Masukan

PKP dapat mengkreditkan pajak masukan (PPN yang dibayar atas pembelian barang/jasa) terhadap pajak keluaran (PPN yang dipungut dari pelanggan). Jika pajak masukan lebih besar, PKP berhak mengajukan restitusi atau pengembalian kelebihan bayar pajak.

Sebagai Dasar Pelaporan Pajak

PKP wajib melaporkan pajak yang dipungut dan disetorkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN setiap bulan, disertai dengan bukti faktur pajak dan pembayaran yang sah.

Dengan kata lain, SPPKP memberikan legitimasi bagi pengusaha dalam menjalankan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Manfaat Memiliki SPPKP

Mempermudah Proses Tender

Banyak instansi pemerintah maupun swasta yang mensyaratkan kepemilikan SPPKP bagi peserta tender. Dengan dokumen ini, bisnis dinilai lebih kredibel dan memenuhi syarat administratif.

Mempercepat Proses Restitusi PPN

Bagi pengusaha yang memiliki transaksi PPN cukup besar, SPPKP memungkinkan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak berjalan lebih mudah dan cepat.

Meningkatkan Kredibilitas Usaha

Bisnis yang memiliki SPPKP dianggap lebih profesional dan patuh terhadap ketentuan perpajakan, sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.

Perbedaan SPPKP dan SKT

• Meskipun sama-sama diterbitkan oleh otoritas pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) berbeda dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
• SKT diberikan kepada seluruh Wajib Pajak, baik individu maupun badan, sebagai bukti telah terdaftar di sistem perpajakan.
• SPPKP hanya diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk menjadi PKP, yaitu mereka yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN serta PPnBM.

Dengan demikian, SKT merupakan bukti terdaftar sebagai Wajib Pajak, sedangkan SPPKP adalah bukti pengukuhan sebagai PKP.

Syarat Pengajuan SPPKP

Agar dapat dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha perlu memenuhi beberapa ketentuan berikut:

• Memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar per tahun.
• Mengajukan permohonan pengukuhan PKP ke KPP atau KP2KP dengan melampirkan dokumen pendukung.
• Menjalani survei atau verifikasi lapangan oleh petugas pajak untuk memastikan usaha benar-benar aktif dan sesuai dengan peraturan.

Dokumen yang Diperlukan untuk Mengajukan SPPKP

Untuk memperlancar proses pengajuan, pengusaha perlu menyiapkan:

• Formulir permohonan pengukuhan PKP.
• Fotokopi identitas pengurus (KTP bagi WNI atau paspor/KITAS bagi WNA).
• Fotokopi NPWP pengurus dan badan usaha.
• Akta pendirian perusahaan atau surat keterangan usaha.
• Bukti pelaporan SPT Tahunan dua tahun terakhir.
• Surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak.

Cara Mengurus SPPKP

Proses pengajuan SPPKP saat ini masih dilakukan secara langsung ke kantor pajak. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

• Mengisi formulir pengukuhan PKP.
• Menyerahkan formulir dan dokumen pendukung ke KPP terdaftar atau mengirimkan melalui pos.
• Petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen.
• Jika lengkap, pemohon akan menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS).
• Permohonan akan diproses dalam waktu satu hari kerja setelah dokumen diterima lengkap.
• Jika disetujui, pemohon akan menerima Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

Biaya Pembuatan SPPKP

Penerbitan SPPKP tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun, jika pengusaha menggunakan jasa pihak ketiga untuk membantu proses administrasi, akan dikenakan biaya sesuai kebijakan penyedia jasa tersebut.

Kesimpulan

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) merupakan dokumen penting yang menandakan bahwa suatu badan usaha telah resmi menjadi Pengusaha Kena Pajak. Kepemilikan SPPKP membawa berbagai manfaat, mulai dari peningkatan kredibilitas usaha, kemudahan mengikuti tender, hingga fasilitas restitusi PPN.

Namun, status sebagai PKP juga berarti tanggung jawab lebih besar, karena pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN serta PPnBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memahami fungsi dan prosedur pengurusannya, pelaku usaha dapat lebih siap memenuhi kewajiban pajaknya sekaligus memperkuat posisi bisnisnya secara legal dan profesional.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Pengertian dan Contoh Laporan Perubahan Modal.

Laporan perubahan modal adalah salah satu bagian penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk menunjukkan perubahan pada ekuitas atau modal pemilik selama periode tertentu. Melalui laporan ini, dapat diketahui bagaimana modal awal mengalami perubahan akibat transaksi seperti tambahan investasi, pengambilan pribadi, atau perolehan laba bersih.

Memahami laporan perubahan modal membantu pemilik usaha atau pihak manajemen dalam menilai kinerja serta kondisi keuangan secara menyeluruh. Laporan ini juga berperan penting dalam menunjukkan bagaimana modal dikelola dan dimanfaatkan selama satu periode akuntansi.

Pengertian Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan modal pemilik selama periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk menilai hasil aktivitas bisnis yang berdampak langsung terhadap modal.

Komponen Laporan Perubahan Modal

Modal Awal

Merupakan jumlah modal yang dimiliki pada awal periode, bisa berupa kas, aset, atau bentuk investasi lain yang ditanamkan oleh pemilik usaha.

Penambahan Modal

Terjadi ketika pemilik menambah investasi baru atau laba ditahan diinvestasikan kembali ke dalam bisnis.

Pengurangan Modal

Terjadi ketika pemilik menarik sebagian modal untuk keperluan pribadi atau dialihkan ke investasi lain.

Laba Bersih

Merupakan keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan selama satu periode setelah dikurangi seluruh biaya dan beban.

Contoh Laporan Perubahan Modal

Sebagai contoh, sebuah usaha memiliki modal awal sebesar Rp100.000.000. Selama periode berjalan, pemilik menambah modal sebesar Rp20.000.000 dan memperoleh laba bersih sebesar Rp30.000.000. Namun, pemilik juga melakukan pengambilan pribadi sebesar Rp10.000.000.

Maka, modal akhir usaha tersebut dapat dihitung dengan rumus:

• Modal Akhir = Modal Awal + Tambahan Modal + Laba Bersih – Pengambilan Pribadi
• Modal Akhir = Rp100.000.000 + Rp20.000.000 + Rp30.000.000 – Rp10.000.000 = Rp140.000.000

Langkah-Langkah Membuat Laporan Perubahan Modal

Tentukan Modal Awal

Ambil data dari saldo modal awal periode sebelumnya.

Catat Semua Transaksi yang Mempengaruhi Modal

Termasuk tambahan modal, pengurangan modal, serta laba bersih selama periode tersebut.

Hitung Laba Bersih

Gunakan data dari laporan laba rugi untuk mengetahui besaran laba bersih yang diperoleh.

Catat Pengambilan Pribadi

Jika pemilik melakukan penarikan, jumlah tersebut dicatat sebagai pengurang modal.

Hitung Modal Akhir

Tambahkan modal awal dengan tambahan modal dan laba bersih, lalu kurangi dengan pengambilan pribadi.

Fungsi Laporan Perubahan Modal

Menilai Kinerja Keuangan

Laporan ini membantu menilai sejauh mana kegiatan bisnis menghasilkan peningkatan atau penurunan modal.

Mendukung Pengambilan Keputusan

Informasi dalam laporan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait investasi, strategi keuangan, dan perencanaan bisnis.

Meningkatkan Transparansi Keuangan

Laporan ini memberikan kejelasan bagi pemilik maupun pihak lain mengenai bagaimana modal digunakan dan dikelola selama periode tertentu.

Kesimpulan

Laporan perubahan modal berfungsi sebagai alat penting untuk menilai perkembangan ekuitas pemilik serta menggambarkan efektivitas pengelolaan modal. Dengan memahami struktur dan cara penyusunannya, pelaku usaha dapat lebih mudah memantau kondisi keuangan dan menjaga stabilitas finansial bisnis.

Menguasai laporan ini juga menjadi langkah awal yang penting bagi siapa pun yang ingin memperdalam kemampuan dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Cara Mengelola Pajak bagi Karyawan dengan Usaha Sampingan.

Di era modern yang serba cepat seperti sekarang, banyak karyawan memilih menjalankan usaha sampingan sebagai sumber penghasilan tambahan. Keputusan ini tentu memberikan peluang finansial lebih besar, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam hal pengelolaan pajak. Memahami cara mengelola pajak dengan benar sangat penting, bukan hanya agar sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga untuk menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Berikut pembahasan mengenai cara mengelola pajak bagi karyawan yang memiliki usaha sampingan agar tetap tertib dan efisien.

Dasar Hukum Pajak untuk Karyawan yang Memiliki Usaha Sampingan

Beberapa regulasi yang menjadi acuan utama dalam pengaturan pajak penghasilan bagi individu yang memiliki dua sumber pendapatan antara lain:

• Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, yang menjadi dasar sistem perpajakan terbaru dan mengatur tarif serta ketentuan pajak penghasilan orang pribadi.
• Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, yang menjelaskan ketentuan perpajakan bagi pelaku UMKM, termasuk batas omzet yang bebas pajak.
• Peraturan Menteri Keuangan No. 164 Tahun 2023, yang mengatur pembayaran angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang tidak menggunakan skema final.
• Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023, yang menetapkan penggunaan Tarif Efektif Resmi (TER) bagi pegawai tetap.

Ketentuan Perpajakan untuk Karyawan yang Memiliki Usaha Sampingan

Tidak Perlu NPWP Terpisah untuk Usaha

Karyawan yang memiliki usaha sampingan tidak perlu membuat NPWP baru. Seluruh penghasilan — baik dari pekerjaan utama maupun usaha — cukup dilaporkan menggunakan NPWP pribadi (NIK-NPWP). Ketentuan ini berlaku selama usaha tersebut masih berstatus perorangan dan belum berbadan hukum.

Wajib Melaporkan Semua Sumber Penghasilan

Seluruh pendapatan, baik dari pekerjaan utama maupun dari usaha tambahan, wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan menggunakan NPWP yang sama.

Gaji dari pekerjaan utama dikenakan PPh Pasal 21, yang biasanya sudah dipotong oleh pemberi kerja.

Penghasilan dari usaha sampingan bisa dikenai PPh Final UMKM atau angsuran PPh Pasal 25, tergantung skema perpajakan yang digunakan.

Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022, penghasilan dari usaha sampingan dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan.

Namun, jika omzet melebihi Rp500 juta, maka bagian yang melampaui batas tersebut dikenakan PPh Final sebesar 0,5%.

Contoh:

Jika omzet usaha kamu sebesar Rp800 juta per tahun:

• Rp500 juta pertama bebas pajak.
• Rp300 juta sisanya dikenakan PPh Final 0,5%, yaitu Rp1,5 juta.

Kesimpulan

Karyawan yang memiliki usaha sampingan perlu memahami kewajiban perpajakan dengan baik agar tetap patuh pada ketentuan hukum. Tidak perlu memiliki NPWP terpisah, namun wajib melaporkan seluruh sumber pendapatan dalam satu SPT Tahunan. Jika omzet usahamu masih di bawah Rp500 juta per tahun, kamu tidak perlu membayar pajak penghasilan atas usaha tersebut.

Dengan perencanaan dan pengelolaan pajak yang tepat, kamu dapat menjaga arus keuangan tetap sehat sekaligus mendukung kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Sistem Informasi Akuntansi: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Komponen, dan Tantangan Implementasinya.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan perpaduan antara teknologi informasi dan proses akuntansi yang berfungsi untuk mengelola, memproses, serta melaporkan data keuangan secara efisien dan akurat. Sistem ini menjadi tulang punggung pengelolaan informasi keuangan di berbagai organisasi, terutama dalam era digital saat ini.

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi tidak hanya berupa perangkat lunak atau alat bantu komputasi, tetapi merupakan sistem terpadu yang menggabungkan teknologi, prosedur, serta sumber daya manusia dalam mengelola data keuangan. Melalui sistem ini, setiap proses pencatatan, pengolahan, hingga pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan.

Secara umum, SIA berperan dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan yang relevan dan bermanfaat bagi manajemen maupun pihak eksternal dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.

Tujuan Utama Sistem Informasi Akuntansi

Efisiensi Pengelolaan Data Keuangan

SIA dirancang untuk mengotomatisasi proses akuntansi sehingga pengolahan data keuangan menjadi lebih cepat dan terstruktur.

Penyediaan Informasi yang Akurat dan Relevan

Sistem ini memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya serta sesuai kebutuhan manajemen.

Mendukung Pengambilan Keputusan

Informasi yang tersaji membantu pimpinan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi bisnis.

Meningkatkan Efisiensi Operasional

Dengan mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses administrasi, sistem ini membuat operasional perusahaan lebih efektif.

Menjaga Keamanan Data Keuangan

SIA dilengkapi dengan kontrol keamanan yang ketat untuk melindungi data sensitif dari akses tidak sah atau ancaman digital.

Fungsi Utama Sistem Informasi Akuntansi

Pencatatan Transaksi Secara Terstruktur

Setiap transaksi keuangan dicatat secara sistematis, menciptakan jejak audit yang transparan.

Pengolahan Data yang Akurat

Sistem ini mengolah data keuangan melalui proses komputasi otomatis, menghasilkan laporan yang akurat dan mudah dianalisis.

Penyajian Informasi Keuangan

SIA menghasilkan laporan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas yang membantu pengguna memahami kondisi keuangan.

Manajemen Persediaan yang Efisien

SIA juga mencatat pergerakan dan nilai persediaan, sehingga memudahkan pengawasan stok barang.

Pengendalian Keamanan Data

Sistem dilengkapi dengan mekanisme autentikasi dan otorisasi untuk mencegah kebocoran informasi.

Analisis Kinerja Keuangan

Laporan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menilai performa perusahaan dan menentukan strategi ke depan.

Komponen Utama Sistem Informasi Akuntansi

Blok Input

Tahap awal di mana data transaksi dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem sesuai prosedur yang ditetapkan.

Blok Model

Proses pengolahan data menggunakan berbagai metode dan model untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat.

Blok Output

Hasil dari pengolahan data berupa laporan yang disajikan kepada manajemen dan pihak terkait.

Blok Basis Data

Menjadi pusat penyimpanan seluruh data keuangan yang dapat diakses dan dikelola secara efisien.

Blok Teknologi

Berisi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan sistem, termasuk jaringan dan aplikasi pendukung.

Blok Pengendalian

Berfungsi sebagai sistem keamanan untuk mencegah kesalahan, pelanggaran data, dan gangguan operasional.

Kendala Umum dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

• Integrasi Sistem yang Rumit – Sulit menghubungkan sistem baru dengan sistem lama yang sudah ada.
• Biaya Implementasi Tinggi – Pengadaan perangkat dan pelatihan karyawan memerlukan investasi besar.
• Kurangnya Pelatihan Pengguna – Karyawan memerlukan waktu dan bimbingan agar bisa menguasai sistem dengan baik.
• Kesulitan Migrasi Data – Pemindahan data dari sistem lama ke yang baru berpotensi menimbulkan kehilangan atau kerusakan data.
• Keamanan Data yang Rentan – Sistem rentan terhadap ancaman siber jika tidak memiliki perlindungan yang kuat.
• Ketergantungan pada Teknologi – Perubahan teknologi yang cepat menuntut pembaruan sistem secara berkala.
• Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Bisnis – Tidak semua sistem cocok dengan struktur dan proses perusahaan tertentu.

Strategi Mengatasi Kendala

• Perencanaan yang Matang sebelum penerapan agar sistem sesuai dengan kebutuhan organisasi.
• Pelatihan dan Pendampingan Berkelanjutan untuk memastikan pengguna mampu mengoperasikan sistem dengan optimal.
• Implementasi Bertahap guna mengurangi risiko dan menyesuaikan sistem secara perlahan.
• Pengujian dan Audit Sistem sebelum diterapkan secara menyeluruh.
• Penguatan Keamanan Data melalui enkripsi dan kontrol akses.
• Konsultasi dengan Ahli Teknologi Informasi dan Akuntansi untuk mendapatkan solusi yang tepat.
• Evaluasi Rutin agar sistem tetap relevan dengan perkembangan bisnis dan teknologi.

Implikasi Pentingnya Sistem Informasi Akuntansi

• Akurasi Data Meningkat, sehingga laporan keuangan lebih dapat diandalkan.
• Efisiensi Operasional, karena proses keuangan menjadi lebih cepat dan hemat biaya.
• Transparansi dan Akuntabilitas, yang mendukung kepercayaan stakeholder.
• Pengambilan Keputusan yang Lebih Tepat, berkat data yang lengkap dan mudah diakses.
• Kepatuhan terhadap Regulasi Akuntansi, memastikan perusahaan menjalankan standar pelaporan yang benar.
• Manajemen Risiko yang Lebih Baik, melalui analisis dan pengawasan berbasis data.

Kesimpulan

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan komponen vital dalam pengelolaan keuangan modern. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi, tetapi juga sebagai sarana analisis, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategis. Walau penerapannya menghadapi berbagai tantangan seperti biaya, pelatihan, dan integrasi teknologi, manfaatnya bagi efisiensi dan akurasi keuangan jauh lebih besar. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, SIA dapat menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola keuangan yang efektif dan berdaya saing tinggi.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Surat Utang Negara: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Cara Membelinya.

Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi pada instrumen keuangan dengan tingkat keamanan relatif tinggi, Surat Utang Negara (SUN) dapat menjadi pilihan menarik. Instrumen ini diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah, sehingga risikonya tergolong rendah dan menawarkan keuntungan yang cukup kompetitif.

Pengertian Surat Utang Negara

Surat Utang Negara (SUN) merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai bukti atas pinjaman yang diperoleh dari masyarakat atau investor. Penerbitan SUN hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan persetujuan lembaga legislatif.

Dalam praktiknya, SUN diperdagangkan di dua jenis pasar, yaitu:

• Pasar primer, tempat pemerintah menawarkan surat utang untuk pertama kali kepada investor dengan harga dan jumlah tertentu.
• Pasar sekunder, tempat para investor dapat memperjualbelikan kembali SUN yang telah dibeli di pasar primer.

Dengan membeli SUN, investor pada dasarnya memberikan pinjaman kepada negara dan akan menerima imbal hasil berupa bunga (kupon) yang dibayarkan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Manfaat dan Keuntungan Berinvestasi di Surat Utang Negara

Berinvestasi pada SUN memiliki sejumlah manfaat, baik bagi individu maupun bagi perekonomian nasional. Di antaranya:

• Potensi keuntungan dari capital gain apabila SUN dijual kembali di pasar sekunder dengan harga lebih tinggi.
• Termasuk investasi dengan risiko rendah, karena pembayaran bunga dan pokok dijamin oleh pemerintah.
• Imbal hasil kompetitif dan pajak atas bunga relatif kecil dibandingkan dengan produk simpanan konvensional.
• Investor memperoleh penghasilan tetap dari pembayaran kupon secara rutin.
• Menjadi sumber pembiayaan penting bagi negara untuk memperkuat stabilitas keuangan dan mendukung kegiatan pembangunan nasional.

Tujuan Penerbitan Surat Utang Negara

Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara dengan beberapa tujuan strategis, antara lain:

• Membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
• Mengelola portofolio utang negara, termasuk risiko suku bunga, nilai tukar, dan diversifikasi instrumen pembiayaan.
• Menjaga likuiditas kas negara agar kewajiban pembayaran dapat dilakukan tepat waktu.

Pihak Pengelola Surat Utang Negara

Pengelolaan SUN dilakukan oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan utang negara. Tugas utamanya meliputi:

• Merancang dan mengelola struktur portofolio utang.
• Melaksanakan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, serta penukaran SUN.
• Mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan surat utang.
• Mengembangkan infrastruktur dan sistem pasar surat utang agar lebih efisien dan transparan.

Perbedaan Surat Utang Negara dan Obligasi Korporasi

Meskipun sama-sama berbentuk surat berharga, SUN berbeda dengan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan.

Penerbit dan Keamanan: SUN diterbitkan oleh pemerintah dan dijamin negara, sehingga lebih aman. Sementara obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan dan risikonya tergantung pada kondisi keuangan penerbit.

Imbal Hasil dan Pajak: Obligasi korporasi umumnya memberikan imbal hasil lebih tinggi, tetapi disertai risiko yang lebih besar. Pajak atas kupon SUN biasanya lebih rendah.

Likuiditas dan Perdagangan: SUN lebih mudah diperdagangkan di pasar sekunder, sementara likuiditas obligasi korporasi bergantung pada reputasi perusahaan penerbit.

Jenis-Jenis Surat Utang Negara

Terdapat dua jenis utama Surat Utang Negara yang beredar di Indonesia, yaitu:

• Obligasi Negara
• Instrumen utang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, dapat disertai bunga (kupon) atau tidak.
• Fixed Rate Bonds: memiliki tingkat bunga tetap sepanjang masa berlakunya.
• Floating Rate Bonds: tingkat bunganya berubah sesuai acuan tertentu, misalnya hasil lelang SPN tiga bulan.
• Obligasi Negara dapat diterbitkan dalam bentuk fisik maupun elektronik, dan dalam denominasi rupiah atau valuta asing.

Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

Merupakan surat utang berjangka waktu maksimal satu tahun dengan sistem pembayaran diskonto. Artinya, surat ini dijual di bawah nilai nominal dan akan dilunasi penuh pada saat jatuh tempo.

Cara Membeli Surat Utang Negara

Setiap warga negara atau lembaga keuangan domestik dapat membeli SUN melalui tahapan berikut:

Registrasi

Calon investor perlu mendaftar melalui sistem daring yang disediakan oleh lembaga distribusi resmi. Dokumen yang dibutuhkan meliputi KTP, rekening dana, rekening surat berharga, dan identitas investor (SID).

Pemesanan

Setelah terdaftar, investor dapat memilih jenis SUN, membaca memorandum informasi, dan menentukan jumlah pembelian. Sistem akan mengeluarkan kode pembayaran (billing code) sebagai bukti pemesanan.

Pembayaran dan Konfirmasi

Pembayaran dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Setelah dana diterima, investor akan memperoleh konfirmasi kepemilikan surat utang sesuai jadwal penerbitan resmi.

Kesimpulan

Surat Utang Negara merupakan instrumen investasi yang aman, stabil, dan memberikan pendapatan tetap melalui pembayaran bunga rutin. Selain berperan dalam mendukung pembiayaan negara, SUN juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi secara aman dengan risiko rendah.

Meski begitu, investor tetap disarankan untuk menyeimbangkan portofolio dengan berbagai jenis aset, baik keuangan maupun riil, agar pengelolaan keuangan tetap stabil di tengah perubahan kondisi ekonomi.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Metode Pencatatan Akuntansi: Basis Kas dan Basis Akrual.

Dalam kegiatan bisnis, pencatatan keuangan berperan penting untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Dua metode utama yang digunakan dalam akuntansi adalah basis kas dan basis akrual. Keduanya memiliki perbedaan dalam waktu pencatatan transaksi dan cara menampilkan kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan.

Metode Akuntansi Berbasis Kas (Cash Basis)

Metode berbasis kas mencatat transaksi hanya ketika uang benar-benar diterima atau dibayarkan. Artinya, pendapatan baru diakui saat kas masuk, sedangkan beban dicatat ketika kas keluar. Pendekatan ini sederhana dan mudah diterapkan karena mengikuti aliran kas secara langsung.

Kelebihan metode ini terletak pada kemampuannya menunjukkan kondisi kas sebenarnya, sehingga cocok digunakan untuk usaha kecil atau individu yang fokus pada ketersediaan dana. Namun, metode kas memiliki keterbatasan karena tidak mencatat transaksi yang belum dibayar atau belum diterima, sehingga tidak mencerminkan posisi keuangan yang lengkap dalam jangka panjang.

Cara kerja metode kas cukup sederhana. Pencatatan dilakukan hanya ketika terjadi perpindahan uang, dengan fokus utama pada arus kas aktual tanpa memperhitungkan piutang atau utang. Dengan demikian, laporan keuangan lebih mudah disusun namun kurang mampu menggambarkan kinerja keuangan secara menyeluruh.

Metode Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual Basis)

Metode akrual mencatat transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi, tanpa menunggu uang berpindah tangan. Dalam metode ini, pendapatan diakui ketika barang atau jasa sudah diberikan, sedangkan biaya dicatat saat kewajiban muncul, meskipun pembayaran belum dilakukan.

Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai posisi keuangan perusahaan. Metode akrual mencerminkan seluruh aktivitas ekonomi, termasuk pendapatan yang belum diterima dan beban yang belum dibayar. Karena itu, metode ini lebih sesuai untuk perusahaan menengah dan besar yang memerlukan laporan keuangan detail untuk pengambilan keputusan strategis.

Cara kerja metode akrual menekankan pencatatan berdasarkan periode terjadinya transaksi, bukan waktu penerimaan atau pengeluaran kas. Prinsip yang digunakan dikenal sebagai matching principle, yaitu mencocokkan pendapatan dengan biaya yang terkait dalam periode yang sama, sehingga laporan keuangan menunjukkan hasil usaha yang sebenarnya.

Perbedaan Utama antara Basis Kas dan Basis Akrual

Perbedaan paling mendasar antara kedua metode ini terletak pada waktu pengakuan transaksi. Basis kas hanya mencatat transaksi ketika uang berpindah tangan, sedangkan basis akrual mencatatnya saat transaksi terjadi, meskipun kas belum diterima atau dibayarkan.

Dari sisi fokus pencatatan, basis kas berorientasi pada arus kas aktual, sementara basis akrual mencakup pendapatan dan kewajiban yang belum terealisasi. Dalam hal ketelitian, metode akrual memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi finansial, sedangkan metode kas lebih sederhana namun terbatas.

Tingkat kompleksitas juga berbeda. Metode kas mudah diterapkan dan tidak memerlukan banyak penyesuaian, sedangkan metode akrual lebih rumit karena melibatkan penyesuaian transaksi dan estimasi. Basis kas lebih tepat untuk usaha kecil dengan transaksi sederhana, sementara basis akrual digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan yang mencerminkan kinerja secara menyeluruh.

Kesimpulan

Pemilihan antara metode kas dan akrual bergantung pada karakteristik serta kebutuhan bisnis. Basis kas memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam mencatat arus kas, sedangkan basis akrual menawarkan keakuratan dan informasi yang lebih lengkap untuk analisis keuangan.

Dengan memahami perbedaan dan kelebihan masing-masing, pelaku usaha dapat memilih metode pencatatan yang paling sesuai agar laporan keuangan mampu menampilkan kondisi dan kinerja keuangan secara akurat serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Pencairan JHT Sebelum Pensiun Bisa Dikenakan Pajak Progresif

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki kesempatan untuk mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) sebelum mencapai usia pensiun atau setelah berhenti bekerja. Pencairan ini dapat dilakukan sebagian maupun seluruhnya, tetapi perlu diingat bahwa langkah tersebut bisa berdampak pada pengenaan pajak progresif ketika dana JHT dicairkan di masa mendatang.

Aturan Pencairan Sebagian JHT

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peserta diperbolehkan menarik hingga 30% dari saldo JHT untuk pembelian rumah, atau 10% untuk keperluan lain yang mendesak. Artinya, peserta tidak harus menunggu masa pensiun untuk menggunakan sebagian dana tersebut.

Namun, pencairan sebagian ini tidak bebas dari kewajiban pajak. Baik peserta yang baru pertama kali mencairkan sebagian saldo maupun yang sudah pernah melakukannya, tetap akan dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenis Pajak dalam Pencairan JHT

• Secara umum, terdapat dua jenis pajak yang dikenakan atas pencairan JHT, yaitu pajak final dan pajak progresif.
• Pajak final berlaku bagi peserta yang belum pernah mencairkan saldo JHT sebagian sebelumnya.
• Jika total saldo JHT di bawah Rp50 juta, tidak dikenakan pajak.
• Jika saldo melebihi Rp50 juta, maka dikenakan pajak final sebesar 5%.

Pajak progresif dikenakan kepada peserta yang sebelumnya telah melakukan pencairan sebagian dari saldo Jaminan Hari Tua (JHT).

Tarif pajak yang dikenakan berkisar antara 5% hingga 35%, tergantung pada besaran total saldo yang dicairkan. Jika peserta tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif pajaknya dapat meningkat hingga 42%.

Syarat Pencairan Sebagian JHT

Untuk mengajukan pencairan sebagian dana JHT, peserta perlu menyiapkan beberapa dokumen penting, di antaranya:

• Kartu peserta program ketenagakerjaan
• Kartu identitas resmi (KTP atau identitas lainnya)
• NPWP, terutama untuk saldo di atas Rp50 juta

Dokumen tambahan seperti perjanjian jual beli rumah, akta jual beli, atau dokumen dari pihak bank jika dana digunakan untuk keperluan kredit rumah

Penting diketahui, pencairan sebagian JHT bisa berdampak pada pengenaan pajak progresif untuk pencairan selanjutnya, terutama jika pencairan berikut dilakukan setelah lebih dari dua tahun sejak pencairan pertama.

Cara Mengajukan Pencairan JHT

Proses pencairan JHT bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu secara daring maupun langsung di kantor layanan resmi.

Melalui layanan daring:

Peserta dapat mengakses situs atau aplikasi resmi penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, kemudian memilih menu klaim JHT sebagian, mengisi data pribadi, mengunggah dokumen pendukung, dan menunggu proses verifikasi hingga dana ditransfer ke rekening pribadi.

Melalui kantor cabang:

Peserta dapat datang langsung ke kantor layanan terdekat dengan membawa dokumen asli dan salinannya. Petugas akan memverifikasi berkas dan memproses pencairan sesuai ketentuan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Dua Tantangan Utama Perusahaan: Strategi Melunasi Utang dan Mencegah Kecurangan Internal.

Dalam dunia bisnis, perusahaan sering dihadapkan pada dua persoalan besar yang saling berkaitan: bagaimana melunasi utang ketika sumber pendapatan terbatas, dan bagaimana mencegah terjadinya kecurangan (fraud) di lingkungan internal, terutama dalam pengelolaan keuangan.

1. Strategi Pelunasan Utang Tanpa Dukungan Investor

Ketika perusahaan tidak memiliki investor baru atau sumber pendapatan tambahan, fokus utama harus diarahkan pada optimalisasi keuangan internal. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

a. Analisis Kemampuan Membayar

Perusahaan perlu mengevaluasi kemampuan finansialnya dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, seperti:

• Debt-to-Equity Ratio (DER): Mengukur keseimbangan antara utang dan modal sendiri.
• Interest Coverage Ratio (ICR): Menilai kemampuan laba operasi untuk menutup beban bunga.
• Cash Flow to Debt Ratio (CFDR): Melihat kemampuan arus kas operasi dalam melunasi utang.
• Debt Service Coverage Ratio (DSCR): Menilai kecukupan kas dari operasi untuk menutupi pokok dan bunga utang.
•  

Analisis ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya melunasi kewajiban.

b. Manajemen Arus Kas

Pengelolaan arus kas menjadi hal penting agar dana yang tersedia bisa digunakan secara efisien. Langkah-langkah yang bisa diterapkan antara lain:

• Mempercepat proses penagihan piutang.
• Menekan biaya operasional yang tidak produktif.
• Membuat proyeksi arus kas secara rutin, baik mingguan maupun bulanan.

c. Peningkatan Pendapatan

Meskipun tidak memiliki investor baru, perusahaan tetap bisa memperkuat posisi keuangannya dengan:

• Fokus pada produk atau layanan dengan margin keuntungan yang tinggi.
• Melakukan diversifikasi pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber.
• Mengoptimalkan aset tidak produktif, misalnya dengan menyewakan atau menjualnya.

d. Restrukturisasi Utang

Langkah terakhir adalah melakukan negosiasi dengan pihak kreditur untuk mendapatkan keringanan, seperti:

• Perpanjangan jangka waktu pembayaran (tenor).
• Penurunan suku bunga.
• Konsolidasi utang agar beban bunga lebih ringan.

Restrukturisasi semacam ini dapat membantu perusahaan menjaga arus kas tetap stabil sambil menyelesaikan kewajiban.

2. Pencegahan Fraud di Lingkungan Internal

Kecurangan (fraud) sering muncul karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran dari individu yang terlibat — sebuah konsep yang dikenal dengan istilah Fraud Triangle. Oleh karena itu, perusahaan harus meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan dengan memperkuat sistem pengendalian internal.

a. Pemisahan Tugas (Segregation of Duties)

Pemisahan fungsi merupakan langkah paling mendasar untuk mencegah kecurangan. Misalnya, staf yang mencatat transaksi tidak boleh merangkap sebagai pemegang kas. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, perusahaan dapat menciptakan sistem saling mengawasi (check and balance).

b. Otorisasi dan Persetujuan Berlapis

Setiap pengeluaran dana atau transaksi penting perlu melalui otorisasi lebih dari satu pihak. Sistem tanda tangan ganda atau persetujuan berlapis memastikan tidak ada satu individu yang memiliki kontrol penuh terhadap keuangan perusahaan.

c. Dokumentasi dan Bukti Transaksi

Setiap transaksi harus memiliki bukti pendukung yang sah, seperti faktur, kuitansi, atau voucher. Dokumentasi yang rapi akan memudahkan proses pemeriksaan dan menjadi dasar dalam audit internal.

d. Audit Internal dan Rekonsiliasi Rutin

Audit internal berfungsi memastikan kepatuhan terhadap sistem yang telah ditetapkan. Selain itu, rekonsiliasi kas dan bank secara rutin dapat mendeteksi perbedaan antara catatan akuntansi dan saldo aktual, sehingga potensi kecurangan dapat segera diketahui.

e. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem berbasis teknologi memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis, mengurangi risiko manipulasi data manual. Dengan sistem ini, aktivitas keuangan dapat diawasi lebih transparan dan efisien.

Kesimpulan

Menghadapi utang tanpa dukungan pendanaan eksternal dan mencegah kecurangan internal adalah dua tantangan besar yang menuntut strategi keuangan yang matang serta sistem pengendalian yang kuat.

Kunci keberhasilannya terletak pada:

• Analisis dan manajemen arus kas yang cermat untuk menjaga likuiditas.
• Pemisahan fungsi dan pengawasan berlapis agar tidak ada satu pihak yang menguasai seluruh proses keuangan.
• Pemanfaatan teknologi akuntansi untuk mencatat dan memantau transaksi secara transparan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, perusahaan tidak hanya mampu mengelola utang secara bijak, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Pemerintah Tambah Valuta Asing Baru dalam Rekening Kas Umum Negara.

Pemerintah resmi memperbarui ketentuan mengenai Rekening Kas Umum Negara (KUN) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2025 (PMK 66/2025) tentang Nomor dan Nama Rekening KUN. Aturan baru ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang telah berlaku lebih dari satu dekade, dengan tujuan menyesuaikan kebutuhan transaksi keuangan negara di tengah perkembangan ekonomi global.

PMK yang ditandatangani pada 23 September 2025 dan diundangkan pada 10 Oktober 2025 tersebut membawa sejumlah pembaruan penting. Salah satu perubahan utama adalah penambahan dua jenis mata uang asing baru, yaitu Dolar Australia (AUD) dan Chinese Yuan Hong Kong (CNH). Dengan demikian, kini Rekening KUN mencakup enam valuta: Rupiah, Dolar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Euro (EUR), Dolar Australia (AUD), dan Chinese Yuan Hong Kong (CNH).

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pemerintah dalam mengelola transaksi lintas negara sekaligus memperkuat stabilitas keuangan negara di tengah fluktuasi nilai tukar internasional.

Dari sisi teknis, penambahan valuta baru juga disertai dengan pembukaan dua rekening tambahan di bank sentral. Nomor rekening untuk Dolar Australia adalah 600.502311980, sedangkan untuk Chinese Yuan Hong Kong adalah 600.502115980. Sementara itu, nomor rekening empat valuta sebelumnya tetap sama, yaitu:

• Rupiah: 502.000000980
• Dolar Amerika Serikat (USD): 600.502411980
• Yen Jepang (JPY): 600.502111980
• Euro (EUR): 600.502991980

Selain memperluas jenis valuta, PMK 66/2025 juga menyederhanakan mekanisme pembayaran lintas mata uang. Dalam ketentuan baru, apabila saldo dalam satu rekening tidak mencukupi, pembayaran dapat dilakukan menggunakan rekening valuta lain melalui pemindahbukuan atau pendebetan langsung—dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penyederhanaan ini menggantikan mekanisme lama yang sebelumnya diatur dalam beberapa pasal terpisah, sehingga proses administrasi pembayaran negara kini menjadi lebih ringkas dan efisien.

Menariknya, aturan baru ini juga memperkenalkan istilah “Valuta Eksotik”, yaitu mata uang yang memiliki volume perdagangan rendah dan likuiditas terbatas. Istilah ini sebenarnya telah muncul dalam regulasi terdahulu, namun baru kali ini mendapatkan penjelasan yang lebih rinci.

Secara keseluruhan, PMK 66/2025 menjadi langkah strategis pemerintah untuk menyesuaikan sistem keuangan negara dengan dinamika global, memperkuat likuiditas, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan kas negara di berbagai valuta.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Dokumen yang Harus Dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Selain formulir Induk dan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan, wajib pajak badan juga diwajibkan untuk menyertakan sejumlah dokumen tambahan. Ketentuan mengenai jenis dokumen tersebut diatur dalam peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas pajak.

1. Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang Telah Diaudit

Setiap wajib pajak badan wajib melampirkan laporan keuangan tahunan. Jika laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik, maka yang disampaikan adalah versi auditnya. Sementara itu, bagi wajib pajak yang bergerak di sektor minyak dan gas, selain laporan keuangan tahunan juga perlu menyertakan laporan keuangan triwulanan (Financial Quarterly Report).

2. Laporan Keuangan Konsolidasian bagi Wajib Pajak yang Memiliki Grup Usaha

Apabila suatu entitas memiliki anak perusahaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta memiliki cabang usaha di luar negeri — baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun bukan BUT — maka laporan keuangan konsolidasian juga harus disampaikan.

3. Opini Audit

Jika laporan keuangan wajib pajak diaudit oleh akuntan publik, maka opini audit wajib disertakan bersama laporan tersebut.

4. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk BUT

Untuk wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), laporan keuangan konsolidasian menjadi dokumen wajib yang harus dilampirkan.

5. Bukti Pemotongan Pajak Luar Negeri

Dokumen ini diperlukan jika wajib pajak mengkreditkan pajak penghasilan luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber di luar negeri.

6. Bukti Penanaman Kembali dan Realisasi Investasi untuk BUT

Bagi BUT yang memanfaatkan fasilitas pengecualian pajak atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak di Indonesia, bukti penanaman kembali dan realisasinya harus disertakan.

7. Surat Perhitungan Pengkreditan Pajak atas Dividen dari Badan Usaha Luar Negeri

(Nonbursa Terkendali Langsung)

Jika wajib pajak menerima dividen dari badan usaha luar negeri nonbursa terkendali langsung dan mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar, maka perlu melampirkan surat perhitungan pengkreditan pajak tersebut. Dokumen pendukung lainnya juga wajib disertakan, seperti laporan keuangan badan usaha luar negeri, salinan SPT tahunan PPh, rincian laba setelah pajak selama lima tahun terakhir, serta bukti pemotongan atau pembayaran PPh atas dividen.

8. Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan Wajib

Jika wajib pajak mengklaim pengurang penghasilan karena pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan wajib, maka bukti pembayarannya harus dilampirkan.

9. Laporan Pemenuhan Syarat Penurunan Tarif PPh atas Dividen bagi Perseroan Terbuka

Wajib pajak badan yang memilih menggunakan fasilitas tarif lebih rendah sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2b) UU PPh harus melampirkan laporan pemenuhan persyaratan yang relevan.

10. Bukti Penyampaian Laporan per Negara (Country-by-Country Report)

Bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan laporan per negara, tanda terima elektronik pelaporan tersebut wajib dilampirkan.

11. Dokumen Pendukung Lainnya

Selain dokumen di atas, wajib pajak dapat melampirkan dokumen lain yang dianggap relevan untuk mendukung pelaporan SPT Tahunan.

Cara Mengunggah Lampiran

Seluruh lampiran di atas dapat diunggah secara elektronik melalui sistem pelaporan pajak. Pastikan setiap dokumen diunggah sesuai kolom yang telah disediakan pada bagian Lampiran Lainnya agar proses pelaporan berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Pentingnya Laporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan Bisnis.

Memahami laporan keuangan merupakan keterampilan penting bagi setiap pelaku usaha. Laporan ini tidak hanya berisi deretan angka, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Dengan informasi yang disajikan di dalamnya, pengambil keputusan dapat menentukan langkah strategis yang lebih tepat dan terukur.

Dalam dunia bisnis, banyak keputusan penting yang bergantung pada data keuangan. Tanpa laporan yang akurat dan terstruktur, sulit bagi perusahaan untuk menilai kondisi sebenarnya serta menentukan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, laporan keuangan menjadi instrumen utama dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

Manfaat Laporan Keuangan untuk Pengambilan Keputusan

Laporan keuangan tidak sekadar dokumen administratif, tetapi berfungsi sebagai panduan dalam menentukan arah kebijakan bisnis. Informasi yang terkandung di dalamnya membantu manajemen menilai kondisi, mengevaluasi kinerja, serta menyusun strategi jangka pendek maupun panjang.

1. Memberikan Gambaran Posisi Keuangan

Melalui laporan keuangan, perusahaan dapat mengetahui posisi finansialnya secara jelas, termasuk jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi ini menunjukkan apakah bisnis berada dalam kondisi sehat atau menghadapi potensi masalah. Berdasarkan data tersebut, manajemen dapat menentukan tindakan yang diperlukan, seperti menambah modal, mengelola utang, atau menyeimbangkan arus kas.

2. Mempermudah Perencanaan Keuangan

Laporan keuangan juga berperan penting dalam proses perencanaan. Dengan melihat tren pendapatan dan pengeluaran, perusahaan bisa memperkirakan kebutuhan dana di masa depan dan menyiapkan strategi pengelolaan yang efisien. Perencanaan berbasis data membantu menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan.

3. Memonitor Kinerja Perusahaan

Melalui laporan keuangan, manajemen dapat mengevaluasi hasil kinerja selama periode tertentu. Indikator seperti laba bersih, margin keuntungan, dan rasio profitabilitas menjadi acuan dalam menilai efektivitas strategi yang diterapkan. Dengan pemantauan yang rutin, perusahaan dapat segera melakukan perbaikan atau penyesuaian bila diperlukan.

Peran Laporan Keuangan dalam Mengurangi Risiko

Setiap bisnis menghadapi risiko, namun laporan keuangan membantu mengidentifikasi dan mengelolanya sejak dini.

1. Mengidentifikasi Tren yang Tidak Sehat

Laporan keuangan memungkinkan manajemen mendeteksi potensi masalah lebih awal. Misalnya, peningkatan biaya yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan bisa menjadi sinyal peringatan. Dengan mengetahui hal ini sejak dini, perusahaan dapat segera mengambil langkah korektif, seperti efisiensi biaya atau peningkatan penjualan.

2. Menilai Kapasitas Pembiayaan

Data dalam laporan keuangan, seperti arus kas dan rasio likuiditas, membantu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Jika arus kas menunjukkan ketidakseimbangan, manajemen dapat merancang strategi untuk memperbaiki kondisi tersebut agar tidak berujung pada kesulitan keuangan.

3. Mengoptimalkan Penggunaan Aset

Laporan keuangan juga membantu menilai efektivitas pemanfaatan aset. Bila ada aset yang kurang produktif, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menjual atau menggantinya dengan yang lebih menguntungkan. Langkah ini akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kerugian akibat aset yang tidak memberikan nilai optimal.

Kesimpulan

Laporan keuangan menjadi landasan utama dalam menentukan arah dan kebijakan suatu bisnis. Dengan informasi yang akurat, perusahaan dapat memantau kinerja, mengidentifikasi risiko, dan menyusun strategi keuangan yang lebih baik. Pemahaman terhadap laporan keuangan memungkinkan pengambil keputusan untuk lebih sigap, cermat, dan bijak dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan usaha.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Login e-Tax Court Kini Lebih Praktis, Bisa Gunakan NIK atau NPWP.

Sekretariat Pengadilan Pajak mengumumkan bahwa kini proses login ke sistem e-Tax Court dapat dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 digit. Kebijakan ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi para pengguna yang ingin mengajukan penyelesaian sengketa pajak, baik berupa banding maupun gugatan.

Langkah ini sejalan dengan implementasi sistem administrasi perpajakan terbaru yang mengintegrasikan NIK sebagai NPWP. Dengan demikian, wajib pajak memiliki dua opsi login, yaitu menggunakan NIK (yang berformat 16 digit) atau NPWP lama (15 digit).

Panduan lengkap mengenai penggunaan fitur ini telah dijelaskan dalam buku panduan pengguna (user manual) yang tersedia di laman resmi Pengadilan Pajak.

Langkah Login Menggunakan NIK di e-Tax Court:

• Akses laman resmi e-Tax Court.
• Pada halaman login, masukkan NIK berformat 16 digit pada kolom yang tersedia.
• Isi password dan pilih peran login (Wajib Pajak atau Kuasa Hukum).
• Centang verifikasi keamanan “I’m not a robot”.
• Setelah seluruh data diisi, tombol Login akan aktif dan berwarna biru.
• Klik Login untuk masuk ke sistem e-Tax Court.
• Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses berbagai menu dan fitur untuk mengelola administrasi sengketa pajak secara daring.

Perubahan ini mulai diterapkan sejak 9 Oktober 2025, memberikan kemudahan bagi para pemohon dan kuasa hukum dalam proses administrasi di Pengadilan Pajak secara elektronik.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Panduan Lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 Melalui Coretax.

Mulai Tahun Pajak 2025, pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi tidak lagi dilakukan melalui DJP Online, tetapi menggunakan Coretax, sistem baru yang terintegrasi dengan administrasi perpajakan modern. Agar dapat melaporkan SPT di Coretax, wajib pajak harus memiliki akun Coretax dan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Berikut panduan lengkapnya.

1. Cara Membuat Akun di Coretax

• Proses pembuatan akun Coretax tergolong mudah.
• Buka laman resmi sistem Coretax.
• Bagi wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP Online dan NIK yang telah dipadankan dengan NPWP, cukup pilih opsi “Lupa Kata Sandi.”
• Masukkan NIK di kolom yang tersedia, lalu pilih cara konfirmasi melalui email atau nomor ponsel.
• Setelah itu, sistem akan menampilkan alamat email atau nomor ponsel yang tersensor sebagian. Ketik ulang data tersebut dengan benar, isi captcha, beri tanda centang pada “Pernyataan”, lalu klik “Kirim.”
• Buka kotak masuk email, klik tautan ubah kata sandi, dan buat password baru sesuai keinginan.
• Setelah berhasil, login ke Coretax menggunakan NIK dan password baru tersebut.

2. Membuat Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik

• Setelah memiliki akun, wajib pajak perlu membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik.
• Masuk ke menu “Portal Saya” lalu pilih submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.”
• Sebagian besar data akan terisi otomatis.
• Pada kolom Jenis Sertifikat Digital, pilih “Kode Otorisasi DJP”, buat passphrase, beri tanda centang pada “Pernyataan”, lalu klik “Simpan.”

3. Membuat dan Mengisi Konsep SPT Tahunan

Untuk mulai melaporkan SPT:

• Pilih opsi “Surat Pemberitahuan (SPT)”, kemudian lanjutkan dengan mengklik “Buat Draf SPT.
• Pilih jenis pajak PPh Orang Pribadi, kemudian klik “Lanjut.”
• Pada bagian Jenis Periode SPT, pilih “SPT Tahunan.”
• Di kolom periode, pilih Januari–Desember 2025, lalu klik “Lanjut.”
• Untuk Model SPT, pilih “Normal”, kemudian klik “Buat Konsep SPT.”

Setelah itu, sistem akan menampilkan Konsep SPT Tahunan yang bisa Anda isi.

4. Mengisi SPT Tahunan di Coretax

• Contoh pengisian berikut berlaku bagi karyawan dengan satu pemberi kerja dan status pajak sebagai kepala keluarga (KK).
• Pada tampilan utama, data yang berwarna abu-abu merupakan data otomatis (prepopulated), sehingga tidak perlu diubah.
• Pada kolom Sumber Penghasilan, pilih “Pekerjaan.”
• Pada Metode Pembukuan, pilih “Pencatatan.”
• Di bagian A. Identitas Wajib Pajak, data sudah otomatis terisi.
• Di bagian B. Ikhtisar Penghasilan Neto, pada pertanyaan “Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?”, pilih “Ya.”
• Jawaban ini akan menampilkan Lampiran I Bagian D.
• Isi NPWP pemberi kerja, penghasilan bruto (dari formulir bukti potong), dan biaya pengurang sesuai data di formulir.
• Klik “Simpan” lalu kembali ke halaman Induk SPT.

Pada bagian C, sistem akan mengisi otomatis nilai penghasilan neto.

Untuk pertanyaan terkait kompensasi kerugian dan zakat, pilih “Tidak.”

Pada pilihan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), gunakan menu dropdown, misalnya K/0 jika sudah menikah tanpa tanggungan.

Di bagian D, pada pertanyaan “Apakah terdapat PPh yang telah dipotong oleh pihak lain?”, pilih “Ya.”

Data bukti potong dari pemberi kerja biasanya sudah muncul otomatis. Jika belum, isi manual dengan:

NPWP pemotong,

• Nomor bukti potong,
• Tanggal pemotongan,
• Jenis pajak (PPh Pasal 21),
• Dasar pengenaan pajak,
• Jumlah PPh yang dipotong.

Jika nilai pajak yang terutang sama dengan pajak yang telah dipotong, maka SPT berstatus nihil.

5. Melengkapi Data Harta dan Utang

Pada bagian I, isi daftar harta yang dimiliki pada Lampiran I Bagian A dengan menekan tombol “Tambah.”

Jika memiliki utang, pilih “Ya” dan isi daftar utang di Lampiran I Bagian B.

Untuk pertanyaan lain yang tidak relevan, cukup pilih “Tidak.”

6. Menyelesaikan dan Melaporkan SPT

Setelah seluruh bagian selesai diisi:

• Centang kolom pernyataan dan pilih penandatanganan sebagai “Wajib Pajak.”
• Klik “Bayar dan Lapor.”
• Pada bagian penyedia tanda tangan, pilih “Kode Otorisasi DJP”, lalu masukkan passphrase yang dibuat sebelumnya.
• Klik “Simpan” dan “Konfirmasi Tanda Tangan.”
• SPT yang sudah dilaporkan akan muncul di menu “SPT Dilaporkan.”

Dari sana, wajib pajak dapat mengunduh bukti penerimaan surat, melihat isi SPT, serta menyimpan arsip pelaporan. Dengan sistem Coretax, proses pelaporan SPT Tahunan kini menjadi lebih modern, aman, dan terintegrasi. Pastikan Anda menyiapkan akun dan kode otorisasi lebih awal agar pelaporan pajak tahun depan dapat dilakukan dengan lancar.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait ERP Accounting: Pengertian, Jenis, dan Fitur Utamanya.

Sistem ERP accounting kini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembukuan, tetapi telah berkembang menjadi sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data.

Apa Itu ERP Accounting?

ERP accounting adalah modul dalam sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang berfokus pada pengelolaan seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Modul ini mencakup berbagai proses seperti pencatatan transaksi, pengeluaran, penerimaan, pengelolaan aset tetap, rekonsiliasi bank, hingga pelaporan keuangan dan analisis bisnis.

Jika sistem akuntansi tradisional hanya menangani pencatatan transaksi, maka ERP accounting modern mengintegrasikan fungsi lintas divisi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih baik.

Beberapa manfaat utama penerapan ERP accounting antara lain:

• Semua transaksi keuangan tercatat secara otomatis dan terpusat.
• Adanya jejak audit digital untuk meningkatkan kontrol dan kepatuhan internal.
• Mengurangi risiko kesalahan manual dan mempercepat proses kerja.
• Memberikan visibilitas biaya sehingga profitabilitas dapat dianalisis per produk, proyek, atau pelanggan.
• Sistem dapat dikembangkan sesuai pertumbuhan bisnis (scalable).
• Manajemen dapat lebih cepat merespons perubahan pasar dan kondisi operasional.

Jenis-jenis ERP Accounting

Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga sistem ERP hadir dalam beberapa jenis utama berikut:

1. ERP Cloud (SaaS)

ERP berbasis cloud beroperasi secara daring melalui jaringan internet dan memungkinkan akses dari mana saja. Kelebihannya meliputi kecepatan implementasi, biaya awal yang relatif rendah, serta pembaruan sistem yang otomatis. Namun, sistem ini masih bergantung pada koneksi internet dan memiliki keterbatasan dalam hal kustomisasi mendalam.

2. ERP On-Premise

Jenis ERP ini diinstal dan dijalankan langsung di infrastruktur IT milik perusahaan. Keunggulannya adalah kontrol penuh terhadap data serta kemampuan untuk melakukan kustomisasi mendalam sesuai kebutuhan. Kelemahannya terletak pada biaya investasi awal yang besar serta kebutuhan pemeliharaan dan upgrade rutin.

3. ERP Hybrid

ERP hybrid menggabungkan keunggulan sistem cloud dan on-premise. Data sensitif dapat disimpan secara lokal, sementara data operasional seperti penjualan dan pemasaran dikelola di cloud. Model ini menawarkan keseimbangan antara keamanan, efisiensi, dan fleksibilitas implementasi.

Fitur Utama ERP Accounting

Sebuah sistem ERP accounting yang baik umumnya dilengkapi dengan berbagai fitur penting agar mampu memenuhi kebutuhan operasional perusahaan secara menyeluruh. Beberapa fitur utamanya meliputi:

General Ledger (Buku Besar): Mendukung struktur akun bertingkat, konsolidasi entitas, dan pembuatan jurnal otomatis.

Accounts Payable dan Receivable: Mengelola hutang dan piutang, termin pembayaran, laporan aging, serta integrasi dengan sistem pembayaran elektronik.

Manajemen Aset Tetap: Pencatatan aset, depresiasi otomatis, dan pelacakan aset secara menyeluruh.

Multi-Konversi dan Multi-Entity: Cocok untuk perusahaan multinasional atau yang memiliki anak perusahaan.

Rekonsiliasi Bank: Menyinkronkan data dengan mutasi bank untuk mempercepat proses tutup buku.

Pelaporan dan Business Intelligence: Menyediakan laporan keuangan standar dan kustom, serta dasbor analitik berbasis indikator kinerja.

Budgeting dan Forecasting: Mendukung perencanaan anggaran, simulasi skenario, serta perbandingan antara anggaran dan realisasi.

Alur Persetujuan dan Kontrol Internal: Mengotomatiskan alur persetujuan dokumen seperti invoice atau purchase order, serta menerapkan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna.

Integrasi dengan Sistem Lain: Terhubung dengan sistem seperti POS, penggajian, pergudangan, dan penjualan daring.

Kepatuhan Lokal: Mendukung pelaporan pajak dan integrasi dengan sistem pelaporan pemerintah sesuai regulasi yang berlaku.

Kesimpulan

Mengadopsi ERP accounting merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelaporan, dan memperkuat fondasi keuangan.

Dalam memilih sistem ERP, penting untuk mempertimbangkan kesesuaian dengan proses bisnis, kemampuan sistem untuk berkembang, serta dukungan terhadap kepatuhan lokal dan integrasi lintas fungsi.

Sistem ERP yang dirancang dengan baik tidak hanya membantu menjaga transparansi dan akurasi data, tetapi juga menjadi alat penting dalam mendorong ketahanan dan pertumbuhan bisnis di era digital.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Pajak Penjual Online Baru Berlaku Jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen.

Pemerintah menegaskan bahwa rencana penerapan pajak bagi penjual daring belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Kebijakan ini baru akan dijalankan jika pertumbuhan ekonomi nasional mencapai minimal 6 persen, menandakan kondisi ekonomi yang benar-benar pulih dan stabil.

Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin tergesa-gesa menerapkan pajak digital yang bisa menambah beban bagi pelaku usaha kecil dan menengah di sektor perdagangan elektronik. Menurutnya, penerapan pajak e-commerce harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghambat momentum pemulihan ekonomi yang saat ini tengah berlangsung.

Ia menambahkan, fokus utama pemerintah adalah memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dan berkelanjutan. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktif di platform perdagangan digital menjadi perhatian khusus, karena sektor ini merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal, termasuk pajak e-commerce, harus disesuaikan dengan kapasitas ekonomi pelaku usaha agar tidak menimbulkan beban tambahan di masa pemulihan.

Sebagai gambaran, tarif pajak yang direncanakan untuk pedagang online adalah 0,5 persen dari total peredaran bruto, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Peredaran bruto sendiri mencakup seluruh nilai penjualan atau pendapatan kotor yang diterima dari kegiatan usaha sebelum ada potongan apa pun.

Ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam regulasi terbaru yang mengatur penunjukan pihak tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui sistem elektronik.

Dengan demikian, penerapan pajak penjual online belum akan dilakukan dalam waktu dekat, dan akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini diterapkan secara tepat waktu dan tidak mengganggu daya saing pelaku usaha digital di Indonesia.

Berfokus pada solusi bisnis terpadu, PT Jovindo Solusi Batam melayani kebutuhan klien di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen perusahaan. Kami hadir untuk memberikan solusi menyeluruh dan profesional guna memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak klien secara efektif dan tepat sasaran, kali ini PT. Jovindo Solusi Batam akan memberikan informasi terkait Jenis Pajak yang Perlu Diketahui oleh Pelaku UMKM.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Kontribusinya mencapai lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Meski demikian, kontribusi pajak dari sektor ini masih tergolong rendah, yakni di bawah 5% dari total penerimaan pajak nasional. Kondisi ini menunjukkan masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami atau melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Padahal, kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk dukungan terhadap pembangunan negara dan keberlanjutan usaha.

Berikut beberapa jenis pajak yang perlu dipahami oleh pelaku UMKM:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%

Berdasarkan ketentuan terbaru, pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun dapat dikenai tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet. Namun, terdapat fasilitas pembebasan bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun — artinya, jika omzet di bawah atau sama dengan angka tersebut, tidak dikenakan pajak penghasilan final.

Batas waktu penggunaan skema PPh Final 0,5% ditentukan sebagai berikut:

• 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi.
• 4 tahun bagi badan usaha seperti koperasi, firma, CV, BUMDes, dan perseroan perorangan.
• 3 tahun bagi badan berbentuk perseroan terbatas (PT).

Syarat untuk menggunakan skema ini antara lain memiliki omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun, memiliki bentuk usaha yang diperbolehkan, serta telah melaporkan SPT Tahunan sebelumnya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

UMKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan berkewajiban memungut PPN sebesar 11% atas penjualan barang atau jasa kena pajak.

Kewajiban sebagai PKP meliputi:

• Memungut dan menyetor PPN ke kas negara.
• Membuat faktur pajak elektronik.
• Melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan.

Jika lalai, pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa:

• Denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bila terlambat membuat faktur.
• Denda administratif jika tidak melaporkan SPT tepat waktu.
• Bunga 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran.

3. Pajak Daerah

Selain pajak pusat, pelaku UMKM juga harus memperhatikan pajak yang dikelola pemerintah daerah. Beberapa jenis pajak daerah yang umum dikenakan antara lain:

• Pajak Restoran: berkisar antara 5% hingga 10%, berlaku bagi usaha kuliner.
• Pajak Reklame: dikenakan untuk kegiatan promosi atau pemasangan iklan.
• Pajak Parkir: antara 20% hingga 30%, bagi usaha yang menyediakan lahan parkir berbayar.

4. Insentif dan Fasilitas Pajak

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah menyediakan berbagai kemudahan seperti:

• Pembebasan pajak bagi usaha baru selama beberapa bulan pertama.
• Pengurangan tarif pajak bagi sektor tertentu.
• Program kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak secara daring.

Memahami kewajiban pajak adalah langkah penting agar UMKM dapat berkembang secara legal, berkelanjutan, dan lebih dipercaya oleh mitra bisnis maupun lembaga keuangan. Dengan taat pajak, pelaku usaha turut berkontribusi dalam pembangunan negara sekaligus memperkuat fondasi usahanya sendiri.